Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas penilaian kembali Barang Milik Negara guna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018, melalui pengawasan hasil revaluasi, tindak lanjut barang tidak ditemukan, serta pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan."

1. www.itjenkemenkeu.go.id
Pengawalan
Penilaian Kembali
(Revaluasi) BMN
oleh Itjen Kemenkeu
Drs. Elman Ritonga, M.A.
27 September 2018

2. www.itjenkemenkeu.go.id
1. TUJUAN PENILAIAN KEMBALI & KINERJA REVALUASI BMN
2. MENJAGA KUALITAS HASIL REVALUASI BMN
a. Hasil Monev oleh Itjen Kemenkeu
b. Tindak Lanjut Atas BMN Tidak Ditemukan
c. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017
d. Risiko Teridentifikasi oleh BPK Tahun 2018
3. PERAN APIP MENUJU OPINI WTP ATAS LKKL & LKPP 2018

3. www.itjenkemenkeu.go.id
“Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik
Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai
wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil
guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik
Negara/Daerah.”
Perpres 75 Tahun 2017
1. TUJUAN PENILAIAN KEMBALI

4. www.itjenkemenkeu.go.id
Kinerja Revaluasi BMN
Target
527.184 NUP
Realisasi
559.617 NUP
Kuantitas 106,15 %
Kualitas
*Data monreval DJKN per 250918

5. www.itjenkemenkeu.go.id
Permasalahan yang berdampak
pada Nilai Wajar BMN 16%
Permasalahan administratif
19%
Permasalahan
dari Uji Petik
(35% NUP)
a. Hasil Monev oleh Itjen Kemenkeu pada
4 KANWIL dan 4 KPKNL
2. MENJAGA KUALITAS HASIL REVALUASI
BMN

6. www.itjenkemenkeu.go.id
BMN Tidak Ditemukan 569 NUP
531 (93%)
38 (7%) Ditindaklanjuti
Penelusuran Lebih
Lanjut
b. Asistensi Penyelesaian BMN Tidak Ditemukan di
Kementerian Keuangan
Telah ditetapkan langkah
penyelesaian
 Koreksi pencatatan
 Reklasifikasi
 Usul Penghapusan
 Pengurusan Sertifikat
 Penilaian Kembali

7. www.itjenkemenkeu.go.id
c. Hasil Pemeriksaan BPK atas Revaluasi BMN
Tahun 2017
Kesalahan perhitungan Penilaian
kembali
LPK tidak didukung dokumen yang
lengkap
Kesalahan identifikasi kode satker
dan kode barang
Permasalahan dari Uji Petik
2.712 NUP pada 2.252 LPK Tanah

8. www.itjenkemenkeu.go.id
d. Risiko Teridentifikasi oleh BPK atas Revaluasi BMN
Tahun 2018
Metodologi/Kebijakan Belum Memadai
Penyediaan Data Awal Tidak Valid
Inventarisasi Tidak Akurat
Penilaian Tidak Cermat
Pelaporan Belum Dilakukan QA/QC
1
4
3
2
5

9. www.itjenkemenkeu.go.id
1. METODOLOGI/KEBIJAKAN
RISIKO KETERANGAN
 Penyusunan DKPB tidak berdasarkan hasil
survey harga
 Adanya perbedaan penetapan besaran
faktor penyesuaian nilai tanah dari tim
penilai
 Adanya perbedaan penetapan klasifikasi atas
tanah yaitu kelompok residensial atau
komersial dari tim penilai
 Harga pembanding tidak akurat
 Perbedaan nilai tanah yang sangat signifikan
untuk lokasi yang berdekatan
 Kesalahan perhitungan penyusutan gedung
dan bangunan
 Kesalahan perhitungan nilai wajar gedung
dan bangunan

10. www.itjenkemenkeu.go.id
2. PENYEDIAAN DATA AWAL
RISIKO KETERANGAN
 Data awal BMN tidak lengkap
untuk seluruh objek penilaian dan
kelompok aset tetap
 Bangunan yang digunakan sebagai gudang yang
belum dinilai karena tidak tercatat di SIMAK
BMN
 Database BMN tidak valid  Terdapat aset jalan tidak dilakukan penilaian
karena dalam SIMAK BMN dicatat sebagai
peralatan mesin

11. www.itjenkemenkeu.go.id
3. INVENTARISASI
RISIKO KETERANGAN
 Inventarisasi tidak dilaksanakan
secara akurat dan didukung dengan
dokumen yang lengkap dan
kesalahan pengisian form
pendataan
 Perkerasan dan pagar belum dicatat sebagai bagian
dari gedung dan tidak dilakukan Penilaian
 Bahu jalan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari
jalan
 Tahun perolehan aset jembatan tidak akurat,
tercatat tahun 2004 sedang hasil cek fisik tahun
1978.
 Tahun perolehan BMN di dalam form pendataan
tidak sesuai dengan Tahun perolehan yang
sebenarnya (tahun yang digunakan adalah tahun
transfer masuk dari satker lainnya).
 Perhitungan nilai wajar gedung dan
bangunan tidak sesuai dengan
yang sebenarnya.
 Luasan rumah dinas tidak sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya.
 Data kondisi BMN pada form
pendataan tidak sesuai dengan
kondisi fisik BMN.
 Kondisi fisik Rumah dinas dengan kondisi jelek,
namun dalam form pendataan dicatat kondisinya
baik.

12. www.itjenkemenkeu.go.id
4. PENILAIAN
RISIKO KETERANGAN
 Dokumentasi hasil konfirmasi harga
tanah pembanding tidak lengkap.
 Kesalahan penentuan daftar biaya dan
koefisien dalam KKP
 Kesalahan penghitungan pada KKP
 Perbedaan data KKP KPKNL dengan
data formulir pendataan dari Satker
 Kesalahan input pada aplikasi SIP
 Kesalahan klasifikasi jenis BMN yang
mempengaruhi nilai wajar BMN
 Tim Penilai tidak melakukan cek fisik
objek pembanding untuk aset tanah.
 Koefisien Bangunan Semi
Permanen/Darurat tidak menjadi
variable/faktor penilaian

13. www.itjenkemenkeu.go.id
5. PELAPORAN
RISIKO KETERANGAN
 Quality Assurance/Quality Control
Belum Seluruhnya Dilakukan
Review Quality Control/Quality Assurance baru akan
dilaksanakan pada bulan September 2018

14. www.itjenkemenkeu.go.id
3. PERAN APIP DALAM PENGAWALAN
REVALUASI BMN MENUJU OPINI WTP
ATAS LKKL & LKPP 2018
2016
WTP
2017
WTP
2018
Target
WTP
Pengawalan oleh APIP
Opini LKPP

15. www.itjenkemenkeu.go.id
No Uraian Kegiatan
Target
Penyelesaian
1 Audit Pendahuluan atas Revaluasi BMN oleh BPK 6 Agst – 21 Sept
2 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Revaluasi BMN dari
Menteri Keuangan kepada BPK
Akhir Sept
3 Audit Khusus atas Revaluasi BMN oleh BPK Okt – Nov
4 Penyampaian laporan pelaksanaan revaluasi BMN
kepada Presiden yang telah diaudit oleh BPK
Akhir Nov
Timeline Pemeriksaan BPK atas Revaluasi BMN
*) Berdasarkan hasil rapat dengan BPK hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB

16. www.itjenkemenkeu.go.id
1. Quality Assurance/Quality
Control
2. Tindak Lanjut BMN Tidak
Ditemukan
3. Pendampingan Pemeriksaan
BPK
Langkah APIP K/L Selanjutnya

17. www.itjenkemenkeu.go.id
Quality Assurance/ Quality Control Hasil
Revaluasi BMN
Membentuk Tim
Monev/Asistensi
QA Hasil Revaluasi
Memastikan data objek revaluasi pada
SIMAK BMN akurat dan valid
Memastikan pengisian form pendataan
telah sesuai dengan hasil inventarisasi
Memastikan hasil revaluasi telah
ditindaklanjuti secara memadai

18. www.itjenkemenkeu.go.id
Tindak Lanjut BMN Tidak Ditemukan
1. Mendorong PB melakukan klasifikasi Barang Tidak
Ditemukan :
a. kesalahan golongan/kodefikasi dan
b. barang yang secara fisik hilang, tidak diketahui
keberadaannya, atau sudah diserahkan ke Pemerintah
Daerah/ pihak lain
2. Mendorong PB membentuk tim internal (dapat melibatkan
APIP) untuk menindaklanjuti BMN Tidak Ditemukan
sebagaimana huruf b di atas sesuai Pasal 18 PMK 118 Tahun
2017.

19. www.itjenkemenkeu.go.id
Pendampingan Pemeriksaan BPK
APIP melakukan pendampingan
terhadap Satker dalam pelaksanaan
Pemeriksaan oleh BPK.

20. www.itjenkemenkeu.go.id
Sept Okt Akhir Nov
Timeline Kegiatan Revaluasi BMN Nasional
Des 2018
Perpres
75/2017
Lapor Presiden
Audit Pendahuluan BPK Audit BPK
Periode Aktivitas
Sep s.d. Minggu II Nov QA Hasil Revaluasi
Sep s.d. Minggu II Nov  Klasifikasi BMN TD
 Pembentukan Tim Internal &
Menindaklanjuti BMN TD
Okt s.d. Akhir Nov Pendampingan Pemeriksaan BPK
ACTION
PLAN
K/L

21. www.itjenkemenkeu.go.id