Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.

1. PENGUATAN PERAN APIP PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI EVALUATOR PENILAIAN MANDIRI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag,rer,publ,CGCAE
Inspektur II Itjen Kemendagri

2. GRAND DESIGN RB
PERAN APIP SBG EVALUATOR PMRB
DAERAH
KONDISI EKSISTING SAKIP & RB
DAERAH
OUTLINE

4. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

5. Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi
yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu
pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

6. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma
New Public Management,
New Public
Serivice
(Governance)
Keterlibatan Aktor Lain
(diluar Pemerintah)
Mas. Sipil, Dunia Usaha &
Media Masa

7. Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi
Birokrasi, melanjutan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
Menjadi acuan bagi
kementerian/lemba
ga/pemerintah
daerah dalam
melaksanakan
Reformasi Birokrasi
pada masing-
masing
kementerian/lemba
ga/pemerintah
daerah
Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024 Reformasi Birokrasi menjadi program
pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

8. Reformasi Birokrasi juga medorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat
keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus
didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya
Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga/
Pemda
Masyarakat
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perubahan mindset dan culture set harus
terus didorong agar birokrasi mampu
menunjukkan performa/kinerjanya
ditengah
tuntutan
masyarakat
yang semakin
tinggi
Manfaat Langsung
Mendorong

9. Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat
implementatif dibandingkan dengan formalitas,
diantaranya manfaat
a. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang
sebenarnya trjadi di lapangan
b. program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan
unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah

10. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2020 2021 2022 2023 2024
Target Tingkat Provinsi dengan Indeks
RB “B” keatas sesuai RPJMN 2020-
2024
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2020 2021 2022 2023 2024
Target Tingkat Kabupaten/Kota dengan
Indeks RB “B” keatas sesuai RPJMN
2020-202
Berdasarkan kebijakan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Tingkat
Pemerintah Daerah memilki target sebagai berikut:
50% / 17
Prov.
60% /20
Prov.
70% / 24
Prov.
80% / 27
Prov.
85% / 29
Prov.
30% / 154
Kab/Kota
35% / 179
Kab/Kota
45% / 231
Kab/Kota
55% / 283
Kab/Kota;
70% / 360
Kab/Kota
Sumber data: Kemenpan dan diolah kembali

11. POTRET SAKIP & RB PROVINSI 2019-2020

12. Matrik SAKIP & RB pada Provinsi Tahun 2019-2020

13. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DIY
Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jabar
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalsel
Kalteng
Kaltim
Kaltara
Bangka
Belitung
Kep.
Riau
Lampung
Maluku
Malut
NTB
NTT
Papua
Papbar
Riau
Sulbar
Sulsel
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Sumatera
Utara
Grafik Nilai SAKIP Prov. 2019 - 2020
2019 2020

14. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DIY
Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jabar
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalsel
Kalteng
Kaltim
Kaltara
Bangka
Belitung
Kep.
Riau
Lampung
Maluku
Malut
NTB
NTT
Papua
Papbar
Riau
Sulbar
Sulsel
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Utara
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Sumatera
Utara
Grafik Nilai RB Prov. 2019 - 2020
2019 2020

15. PERAN APIP SBG EVALUATOR PMRB DAERAH

16. 3
1
COUNTERPART PELAKSANAAN RB
Sebagai penghubung/perantara dengan
pihak eksternal (Kemen PAN dan
Kemendagri, dll)
4
2
PELAKSANA 8 AREA PERUBAHAN
Sebagai bagian yang paling utama
dinilai pelaksanaan kualitas
Reformasi Biroksai di Lingkungan
Kemendagri
PJ SUB AREA PENGAWASAN
Sebagai penanggungjawab area perubahan
Penguatan Pengawasan, yang meliputi:
1. Pelaksanaan SPIP
2. Pengendalian Gratifikasi
3. Peningkatan Kapabilitas APIP
4. Pembangunan dan Pengembangan WBS
5. Penanganan Benturan Kepentingan (CoI)
6. Pembangunan Zona Integritasmenuju
WBK/WBBM
7. Penangana Pengaduan Masyarakat
(Dumas)
EVALUATOR PENILAIAN MANDIRI RB
Sebagai asesor yang melakukan
quality assurance dan quality control
pelaksanaan RB
4 PERAN APIP DALAM PMRB

17. AREA PERUBAHAN

18. A P I P
- PER UU
23/14
- PP 12/2017
- PP
60/2008
- PMDN
23/2020
- PMDN
10/2018
- PMDN
8/2018
- KMDN
057-
028/2021
- Penguatan
BinwasAPIP
BinWas
UM
- Manajem-
en Risiko
- Pengendal-
ian Intern
* Reading
dan Sobel,
(2009)
Binwas
Teknis
PST
DRH
EVALUATOR PMRB
Mendorong
Pelaksanaan Evaluasi
1.Reformasi Birokrasi
2.Zona Integritas
3.Akuntabilitas Kinerja

19. Manajemen
Perencan-
aan
Pengger-
akan
Penga-
wasan
Pengorgani-
sasian
OUTPUT
Audit APIP Audit Ekstern
OUTCOME
Input Proses
Model Paradigma Lama Dalam Pengawasan
Manajemen
Input Proses
OUTCOME
OUT
PUT
APIP sebagai Penjamin Mutu (quality assurance)
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainya
PEMETAAN WILAYAH PENGAWASAN BERBASIS RESIKO
1). HAS* 2). SKP* 3). IM* 4). HES*
HAS = Hasil Audit Sebelumnya
SKP = Survey Kepuasan Pelanggan
IM = Informasi Masyarakat
HES = Hasil Evaliuasi Stakeholder
Catatan
Perencan-
aan
Pengger-
akan
Penga-
wasan
Pengorgani-
sasian
Model Paradigma Baru Dalam Pengawasan
AUDIT Ekstern

20. 1
2
3
4
Asersi
Memberikan pernyataan atas PMPRB,
menyusun rencana tindak perbaikan.
Monitoring
APIP melakukan monitoring Capaian Target RB
secara berkala (triwulan)
Evaluasi
APIP mengevaluasi bukti (evidence)
Aksi RB .
Supervisi
APIP melakukan supervisi PMPRB
dan PMPZI
Strategi Pengawalan Reformasi Birokrasi 2020-2024

21. 3 Paradigma Lama
5 Membangun Kultur Anti
Korupsi
2 Jumlah Orang
6
Sistem IT Belum Terbentuk Sulit
Menjangkau Unit Kerja Terendah
4
Penguatan Auditor
P2UPD
1 Kompetensi S D M
7
APBN & APBD terhadap APIP
belum memadai (masih SBU
belum SBK)
Masalah
Yang Dihadapi APIP
Sbg. Evaluator
PMRB
?

22. Quality Assurance Early Detection
APIP harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan dan
penganggaran unit untuk deteksi dini berbagai potensi kesalahan.
APIP berperan untuk memperkuat Manajemen Kinerja Pemerintah
Daerah sejak awal, monev sampai akhir hasil kinerja.
Transformasi APIP
Transformasi APIP
Transformasi APIP …Sbg. Mata Telinga KDH…!+

23. STRATEGI PERUBAHAN RB DAERAH

24. Strategi Perubahan RB Daerah
PRINSIP
KEPEMIMPINAN
ENTREPRENEUR
PERUBAHAN
BUDAYA
PERUBAHAN
KAPABILITAS:
IMPLEMENTASI
TEKNOLOGI
IMPLEMENTASI
STRUKTUR
IMPLEMENTASI
MANUSIA
IMPLEMENTASI
PROSES

25. Faktor Penting RB
KOMITMEN
Kepala
Daerah
MESIN
REFORM
Unit yang
Melaksanakan
Agenda
Perubahan dalam
RB yang terfokus
dan berdampak

26. Reformasi
Birokrasi
Meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
akuntabilitas,
responsivitas dan
transparansi
1. Memberikan pelayanan publik
yang lebih baik kepada
masyarakat
2. Memberikan
pertanggungjawaban penggunaan
sumber-sumber keuangan publik
3. Meningkatkan efisiensi dan
effektivitas internal instansi
pemerintah
4.Memperkuat anggaran anggaran
berbasis kinerja
Memperkuat Kinerja Pemda

27. Inovasi dalam Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan dengan
sifat organisasi pembelajar (learning
organization) yang memiliki kapabilitas,
budaya dan perubahan yang terus-
menerus
Penyelenggaraan pemerintahan melalui
kepemimpinan entrepreneurship yang
ditandai dengan innovativeness, mau
mengambil resiko dan proaktif.

28. Pendekatan untuk Pembangunan yang terintegrasi
Sharing
Resources
antar Instansi
Memperkuat
shared KPI
Kebijakan
terintegrasi
Sinkronisasi
Koherensi
Konsolidasi

29. Rekomendasi Kebijakan
1
Melakukan Transformasi
Pengawasan Internal
2
APIP harus di bekali
pengetahuan baru
3 Melakukan soft control
kelembagaan
4
Memulai Penerapan Perubahan
Dalam Pengawasan Internal
5
Membuka Sekat Ruang
Dikotomi anatara Auditor &
PPUPD
6
Optimalisasi Penggunaan
IT Untuk Manajemen
7 Memperkuat Koordinasi
Internal & Eksternal
Analisa
Undang Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
dan Undang Undang 6 Tahun
2014 tentang desa
 Akuntabilitas
 Efisiensi
 Eksternalitas
 Mempunyai kinerja out come
 merubah mindset dari Security
Clearence menjadi penjamin
Mutu (quality assurance)
SASARAN APIP
Analisis dan Rekomendasi
Kebijakan

30. KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RB
KOMITMEN
Tone at the top and
walk the talk
Pembangunan RB secara
Inklusif
SOSIALISASI MASIF
built in / inheren dalam setiap
aktivitas, RB bukan hanya
sekali dalam setahun
MONEV
BERKELANJUTAN
Jangan biarkan “yang busuk”
memegang peranan penting
REWARD &
PUNISHMENT
Bukan hanya kerja Inspektorat
dan Biro Organisasi
TEAM WORK

31. ISI
PERUBAHAN
APIP / INOVASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bangun
sistem
pengawasan
APIP
berbasis IT
Bangun
kompetensi
SDM
Rekrut dan
didik baru para
auditor dengan
memperkuat
jabatan
fungsional
auditor
kerjasama/kol-
aborasi dengan
berbagai
lembaga
Universitas
Dalam dan
Luar Negeri
K P K
Tata kelola
Kolaboratif
B P K P
Bangun
budaya
antikorupsi
dan
meritokrasi
Kurangi
dualisme
auditor dan
P2UPD
Branding
baru APIP
yang bersih
dan
profesional
Asosiasi
Auditor B P K
Lembaga
donor dan
media

32. Hasil Yang Diharapkan Dari
Pengawasan APIP Sebagai
Evaluator Penilaian PMRB
2
1 3 4
Berkurangnya
potensi
inefisiensi
keuangan
Negara
Efektivitas
pencapaian
Program
Pembangunan
Mitigasi
resiko
penyalahgun-
aan
wewenang
meningkatnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
Pelayanan
Pemerintah
Daerah &
Pusat

33. Pengawasan Preventif Yg Dilakukan oleh
APIP sbg. Evaluator PMRB Jauh Lebih
Efektif Dari Pada Represif.
Jika sejak awal deteksi dini berjalan,
maka efek yang akan terjadi ;
 Waktu tidak terbuang,
 Uang negara tidak hilang,
 Pejabat tidak menjadi tersangka
tindak pidana korupsi,
 Kinerja pembangunan akan kuat.
PENUTUP / KESIMPULAN

34. Terimakasih
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
oleh:
Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ,CGCAE
Inspektur II Itjen Kemendagri
2021