Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Evaluasi audit probiti
Similar to Evaluasi audit probiti (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Evaluasi audit probiti
- 1. EVALUASI HASIL PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG JASA BEKRAF 2016 BADAN EKONOMI KREATIF 28-30 NOVEMBER 2016
- 2. DASAR PENUGASAN Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Standar Audit Intern Pemerintah Surat Tugas Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya Nomor ST-64/D1.05/1/2016 tanggal 23 Maret 2016
- 3. PELAKSANAAN AUDIT •Periode tanggal 28 Maret s.d 29 April 2016
- 4. UJI PETIK KEGIATAN AUDIT PROBITI 1. Kegiatan Penataan Ruang Kantor 2. Kegiatan Fasilitasi Kota dan Desa Kreatif 3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubator Bisnis dan Pusat Kreatif 4. Kegiatan Fasilitasi Infrastruktur TIK 5. Penyelenggaraan Pendukungan Pelaksanaan Promosi dan Distribusi Produk dan Jasa Kreatif Nasional P E R E N C A N A A N Tidak di uji petik, karena belum ada ijin pinjam pakai dari Kemeneg bumn
- 5. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Kriteria Saran 1 Ketepatan Waktu Penyusunan Rencana Umum Pengadaan. RUP di lingkungan Bekraf disusun pada tahun anggaran berjalan, bukan pada tahun anggaran sebelumya. Pasal 23 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa "Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran Berjalan". Disarankan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk menyusun RUP tepat Waktu yaitu pada tahun anggaran berjalan untuk RUP tahun anggaran berikutnya
- 6. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Kriteria Saran 2 Cakupan Rencana Umum Pengadaan Cakupan RUP belum sesuai dengan ketentuan, antara lain: a) Tidak didasarkan pada kebutuhan riil (Identifikasi kebutuhan) b) Tidak dibuatnya kebijakan umum pengadaan Perpres 70 Tahun 2012 pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I • Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) • Menetapkan kebijakan umum tentang: pemaketan pekerjaan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengorganisasian pengadaan barang/jasa penetapan penggunaan produk dalam negeri Disarankan kepada Pengguna Anggaran untuk menyusun RUP sesuai ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 22 ayat (3)
- 7. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Saran 3 Identifikasi Kebutuhan Riil Barang/jasa a) Tidak adanya telaahan kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai maupun telaahan riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil sebagai dasar pengadaan barang/jasa b) Tidak adanya dokumen hasil identifikasi kebutuhan Disarankan kepada Pengguna Anggaran untuk menyusun RUP didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa
- 8. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Saran Tindak Lanjut 4 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Berdasarkan hasil analisis atas RAB diketahui bahwa: 1) Terdapat komponen anggaran biaya yang satuannya paket, yang belum didukung dokumen pehitungan anggarannya untuk Kegiatan Fasilitasi Kota dan Desa, Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Inkubator Bisnis dan Pusat Kreatif dan Kegiatan Fasilitasi Infrastruktur TIK. 2) Jenis belanja tidak didukung dengan kertas kerja perhitungan harga satuan. Disarankan kepada Pengguna Anggaran agar memperbaiki RAB atas kegiatan dengan cara: 1) Membuat RAB untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendukungan Pelaksanaan Promosi dan Distribusi Produk dan Jasa Kreatif 2) Membuat rincian hargan satuan atas komponen anggaran biaya yang satuannya paket.
- 9. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Saran Tindak Lanjut 5 Penetapan Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Badan Ekonomi Kreatif belum menetapkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa tentang: • Pemaketan pekerjaan • Cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa • Pengorganisasian pengadaan barang/jasa • Penetapan penggunaan produk dalam negeri Disarankan kepada Pengguna Anggaran agar: 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 22 ayat (3) 2) Memperbaiki pemaketan pengadaan barang/jasa 3) Membentuk Kelompok Kerja (ULP)
- 10. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Saran Tindak Lanjut 6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran biaya di KAK tidak sama dengan anggaran biaya di RAB - Output Kegiatan di KAK tidak terdapat di RAB nya - KAK tidak dilengkapi dengan waktu pelaksanaan - KAK tidak dilengkapi spesifikasi teknis kegiatan Disarankan kepada Pengguna Anggaran agar: 1) Menyusun KAK sesuai ketentuan 2) Menyesuaikan KAK dengan data dukungnya yaitu RAB.
- 11. KESIMPULAN HASIL AUDIT No Uraian Saran Tindak Lanjut 7 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pengumuman RUP tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa “PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing- masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui DPR. Disarankan kepada Pengguna Anggaran agar mengumumkan RUP pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yaitu setelah RKA disetujui oleh DPR
- 12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id TERIMAKASIH 12hananto.widhiatmoko@bpkp.go.id