1. Evaluasi Hasil Sosialisasi LAKIP
Kementerian Agama
Tahun 2013

2.  PERPRES Nomor 47 Tahun 2009 ttg
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
 PERPRES Nomor 24 Tahun 2010 ttg
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara
 INPRES Nomor 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
 INPRES Nomor 5 Tahun 2004 ttg Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
 Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3.  PMA Nomor 21 Tahun 2006 sudah harus
disempurnakan disesuaikan dengan
Permenpan Nomor 29 Tahun 2010;
 Belum adanya kesamaan format dalam
penyusunan LAK Satuan Organisasi/Kerja di
lingkungan Kementerian;
 Tuntutan adanya petunjuk pelaksanaan
sebagai acuan dalam penyusunan LAK Satuan
Organisasi/Kerja.

4.  Tersedianya panduan/acuan bagi pimpinan
sator/satker di lingkungan Kemenag
 Untuk meningkatkan kualitas laporan
akuntabilitas kinerja pada masing-masing
satuan organisasi/kerja

5.  Teknik dan tata cara penyusunan LAK yang
terdiri atas:
 Rencana Strategik
 Rencana Kinerja Tahunan
 Penetapan Kinerja
 Pengukuran Kinerja
 Penanggung Jawab
 Waktu penyampaian
 Mekanisme pelaporan, dan
 Penyusunan laporan

6.  Langkah awal organisasi
 Penyusunannya meliputi:
 Perumusan Visi meliputi; Pengertian, Teknik
perumusan, prosedur perumusan, kriteria
perumusan
 Perumusan Misi meliputi; Pengertian, Teknik
perumusan, prosedur, kriteria perumusan
 Perumusan Tujuan meliputi; Pengertian, Teknik
perumusan, kriteria tujuan, penetapan tujuan,
tujuan harus selaras dengan sator/satker di
atasnya
 Penetapan Sasaran Strategis meliputi;
Pengertian, kriteria tujuan, identifikasi sasaran
 Penyusunan strategik meliputi; Pengertian dan
kriteria kebijakan dan program

7.  Penjabaran sasaran dan programyang telah
ditetapkan dalam renstra yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan
 Disusun seiring dgn agenda penyusunan
program dan kebijakan anggaran
 Penyusunanya meliputi; penetapan sasaran
(sasaran strategis, sasaran program, dan
sasaran kegiatan utama), penyusunan
indikator kinerja sasaran/IKU dan penetapan
target yang ingin dicapai

8.  Dokumen Pernyataan Kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh sator/kerja

9.  Memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja;
 Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 Menilai keberhasilan sator/satker/unit kerja
yang dipimpinnya

10. Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Kementerian Menteri Agama Presiden 3 bln setelah th
anggaran berjalan
Unit Eselon I
Pusat
Menteri Agama dengan
Pimpinan Unit Es. I
Menteri Agama
Cq. Sekjen
2 bln setelah th
anggaran berjalan
Unit Kerja
Eselon II
Pusat
Pimpinan Unit Organisasi
(Es.I) dengan Pimpinan
Satuan Kerja (Es.II)
Pimpinan Unit
Organisasi Eselon
I masing-masing
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
Kanwil Prov. Kakanwil dengan Sekjen Sekretaris
Jenderal
2 bln setelah th
anggaran berjalan
Kankemenag
Kab/Kota
Kepala Kemenag dengan
Kakanwil
Kepala Kanwil 1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
PTAN Rektor/Ketua PTAN dengan
Dirjen Pendis
Sekjen dan Dirjen
masing-masing
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan

11. Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Balai & Lajnah Kepala Balitbang dan Diklat
dengan Kepala Balai/Lajnah
Kepala Balitbang
dan Diklat
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
Kantor Misi
Haji & Atase
Haji
Dirjen PHU dengan Kepala
Kantor Misi Haji dan Atase
Haji
Menteri Agama
Cq. Sekjen
1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
MAN Kakanwil dengan Kepala
MAN
Kepala Kanwil 1 ½ bln setelah th
anggaran berjalan
MTs.N dan
MI
Kepala Kankemenag dengan
Kepala MTs.N/MI
Kepala
Kankemenag
2 bln setelah th
anggaran berjalan

12.  Proses mengukur tingkat capaian kinerja
yang digunakan sebagai dasar menilai
keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja;
 Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja;
 Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja.

13.  Pengumpulan data:
 Data internal dan eksternal yang akurat,
lengkap dan tepat waktu
 Memanfaatkan data kinerja dari sator/satker
 Teknik Pengukuran Kinerja:
 Menetapkan sasaran strategis,menentukan
indikator setiap sasaran, menetapkan target
sebagaiman yang sudah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja
 Penghitungan prosentase pencapaian target

14. Realisasi x 100% = 80 x 100%
Target 100
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Jumlah guru yang
tersertifikasi
100 orang 90 orang 90%
Rumus I
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik

15. (2 x Target) - Realisasi x 100% = (2 x 10) - 7 x 100%
10
10
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Menurunnya angka
perceraian
10 orang 15 orang 50%
Rumus II
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja semakin rendah

16.  Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah:
Laporan Kinerja Tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja
organisasi/satuan kerja dalam mencapai
tujuan/sasaran
 Penanggung jawab penyusunan LAK:
Pimpinan sator/satker yang tugas dan
fungsinya melaksanakan
ortala/ketatausahaan
 Dokumen lAK memuat: laporan dan formulir
Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan
Kinerja, dan Pengukuran Kinerja

17.  Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah:
Laporan Kinerja Tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja
organisasi/satuan kerja dalam mencapai
tujuan/sasaran
 Penanggung jawab penyusunan LAK:
Pimpinan sator/satker yang tugas dan
fungsinya melaksanakan
ortala/ketatausahaan
 Dokumen lAK memuat: laporan dan formulir
Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan
Kinerja, dan Pengukuran Kinerja

18. Tingkat
Disampaikan
kepada
Waktu Penyampaian
Kementerian Agama Presiden melalui
MENPAN & RB
2½ bln setelah th anggaran
berakhir
Unit Eselon I
Pusat
Menteri Agama
Cq. Sekjen
1½ bln setelah th anggaran
berakhir
Unit Kerja Eselon II
Pusat
Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I
masing-masing
1 bln setelah th anggaran
berakhir
Kanwil Prov. Sekretaris
Jenderal
1½ bln setelah th anggaran
berakhir
Kankemenag
Kab/Kota
Kepala Kanwil 1 bln setelah th anggaran
berakhir
PTAN Sekjen dan Dirjen
masing-masing
1 ½ bln setelah th anggaran
berakhir

19. Tingkat
Disampaikan
kepada
Waktu Penyampaian
Balai & Lajnah Kepala Balitbang
dan Diklat
1 bln setelah th anggaran
berakhir
Kantor Misi Haji &
Atase Haji
Dirjen PHU 1 bln setelah th anggaran
berakhir
MAN, MTs.N dan
MI
Kankemenag
masing-masing
½ bln setelah th anggaran
berakhir

20.  Prinsip Penyusunan LAK:
 Prinsip Umum: Disusun secara jujur, obyektif,
akurat, dan transparan
 Prinsip lingkup pertanggungjawaban:
Proporsional dengan lingkup tanggung jawab
dan kewenangan, memuat baik kegagalan
maupun keberhasilan
 Prinsip Prioritas: Yang dilaporkan hal-hal
penting dan relevan bagi pengambilan
keputusan
 Prinsip manfaat: Lebih besar manfaat dari
pada biaya penyusunannya dan bermanfaat
bagi peningkatan pencapaian kinerja.

21.  Syarat Penyusunan LAK
 Keterpaduan dengan sistem perencanaan, sistem
pelaksanaan, dan sistem pengawasan
 Syarat Pelaksanaan LAK
 Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh
pegawai
 Keterpaduan sistem perencanaan, sistem
pelaksanaan dan sistem pengawasan
 Menjamin penggunaan sumber daya
 Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan
 Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta
hasil dan manfaat yang diperoleh
 Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
 Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan

22.  Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
 Bab I Pendahuluan
 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar
lainnya.
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen
penetapan kinerja).
 Bab III Akuntabilitas Kinerja
 Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja.
 Bab IV Penutup
 Lampiran-lampiran

23.  Kementerian Agama melaporkan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil
(outcome) sesuai dengan IKU;
 Unit kerja organisasi eselon Kementerian
Agama melaporkan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil
(outcome) dan atau keluaran (output)
penting sesuai dengan IKU Eselon I;
 Unit kerja Eselon II melaporkan pencapaian
sasaran strategis yang bersifat keluaran
(output) penting dan atau keluaran (output)
lainnya.

24.  Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan;
 Penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang;
 Penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang;
 Penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan;

25.  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
 penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan
 pembandingan capaian indikator kinerja
tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
dan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan
yang direncanakan.

26.  PMA tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Satuan
Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian
ini merupakan penyempurnaan atas PMA
Nomor 21 Tahun 2006.
 PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Satuan Organisasi/Kerja di
lingkungan Departemen Agama dinyatakan
tidak berlaku.
 PMA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

27. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………………….
Jabatan : Menteri Agama
Pada tahun …..ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, …Maret……
Menteri Agama
………………………….

28. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ……………………….
Jabatan : ……………………….
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : ……………………….
Jabatan : ……………………….
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun …………ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
……….., Februari ………..
Pihak Pertama Pihak Kedua

29. Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
11 22 33
Meningkatnya kualitas pelayanan
penyelenggaraan haji dan umrah
1. Jumlah jemaah haji yang
mendaftar ......dst
3.000 0rang
2. Jumlah petugas haji yang
profesional
293 orang
3. Jumlah waktu layanan
perkantoran yang dipenuhi
12 Bulan layanan
Dst........
Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal
....................................................................
Kepala KanwilKepala Kanwil
........................................................................
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. .......................
Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. ……
Tahun Anggaran : 2012

30. Unit Organisasi Eselon I : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Jumlah Anggaran :
Program …………………………. : Rp ……………… ( c )
Jakarta, ............................, 20 ...
Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal . ..............................
( ......................................... ) ( ....................................................... )

31. Sasaran strategis
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas
pelayanan penyelenggaraan
haji dan umrah

32. Sasaran
strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi % Program
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

33. Sasaranstrategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
JumlahAnggaran Tahun………………: Rp ……( c )
JumlahRealisasiAnggaran Tahun………: Rp…..: ( d )