Ahmad Abdul Haq, profile picture
Uploaded byAhmad Abdul Haq
PPT, PDF4,163 views

Supervisi KPPN dan kepatuhan internal

Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny

Embed presentation

Downloaded 175 times
1. Perkembangan Organisasi dan Struktur Organisasi 2. Proses Bisnis pembinaan dan Supervisi KPPN 3. Peningkatan Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN 4. Usulan Perubahan KEP-26/PB/2013 2 OUTLINEOUTLINE Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Perkembangan Reorganisasi Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan : Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:  Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;  Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;  Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;  Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan  Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;  Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;  Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;  Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan 3Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Struktur Organisasi Baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagian UmumBagian Umum Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Subbagian Kepegawaian Subbagian Kepegawaian Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi Analisa, Statistik Dan Penyusunan Laporan keuangan Seksi Analisa, Statistik Dan Penyusunan Laporan keuangan Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga Subbagian Penilaian Kinerja Subbagian Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional 4Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal TUGAS: Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis FUNGSI: 1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN; 2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan; 3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN; 4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN; 5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI; 7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan 9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN 5Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
www.themegallery.com Proses Bisnis Supervisi KPPN Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Pelayanan Perbendaharaan Output Output Output INPUT SUPERVISI BAGI KANWIL Standar Kinerja Pelayanan Publik (KMK 275/KMK.01/2010) Standar Tata Kelola KPPN (PER-30 /PB/2012) Standar Kinerja Utama KPPN (KEP-107/PB/2012) Kinerja Pelayanan Publik 1. Visi , Misi, Motto, Janji Layanan 2. Sistem dan Prosedur 3. SDM 4. Sarana Prasarana 1 .Struktur, tugas dan fungsi KPPN 2 .Proses bisnis 3 .Sistem Pengendalian Internal (SPI) 4 .SDM 5 .Standardisasi sarana dan prasarana 1. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Kinerja Organisasi (NKO) 2. Evaluasi Ketepatan Waktu 3. Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN IKM 1. Kemudahan Prosedur 2. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan 3. Kedisplinan petugas 4. TanggungJawab Petugas 5. Kemampuan petugas 6. Kecepatan layanan 7. Kesopanan dan keramahan petugas 8. Ketepatan penyelesaian pelayanan 9. Kenyamanan lingkungan 10. Ada/tidaknya pungutan tidak resmi Inovasi Layanan PROSES Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada Masing-Masing KPPN Di Wilayah Kerja Rekapitulasi Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada KP DJPBN Analisis + pembobotan Supervisi MAPPING KINERJA & RATING KPPN OUTPUT Monitoring dan evaluasi Standar Tata Kelola KPPN 6Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Supervisi Teknis Aplikasi Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi: 7Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Laporan Supervisi Pelaksanaan Supervisi • Modul SPAN dan SAKTI • Peraturan- peraturan Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi Supervisi Implementasi SPAN & SAKTISupervisi Implementasi SPAN & SAKTI INPUT PROSES OUTPUT Manajemen UserManajemen User Subag Umum Manajemen Pembayaran Manajemen Kas Manajemen Pembayaran Manajemen Kas Seksi Bank/Pos Seksi Pencairan Dana Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Seksi Vera Manajemen Pelaporan dan Buku Besar Manajemen Pelaporan dan Buku Besar 1. Modul Administrasi 2. Modul Anggaran 3. Modul Aset 4. Modul Bendahara 5. Modul Komitmen 6. Modul Persediaan 7. Modul Pembayaraan 8. Modul GL dan Pelaporan 1. Modul Administrasi 2. Modul Anggaran 3. Modul Aset 4. Modul Bendahara 5. Modul Komitmen 6. Modul Persediaan 7. Modul Pembayaraan 8. Modul GL dan Pelaporan 8Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDMSupervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM • Modul SPAN dan SAKTI • Peraturan- peraturan • Infrastruktur INPUT Pelaksanaan Supervisi PROSES Laporan Supervisi OUTPUT Hardware Software Maintenance SDM Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTIBimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI • Peraturan-peraturan • Modul SPAN dan SAKTI • Infrastruktur • Aplikasi INPUT • Inisiasi • Koordinasi Tim • Inventarisasi Kebutuhan • Jenis & Waktu Bimtek • Pelaksanaan Bimtek PROSES Laporan Bimtek OUTPUT 9Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
ASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISIASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERUBAHAN KETENTUAN DI BIDANG PERBENDAHARAAN DISESUAIKAN DENGAN KEBIJAKAN ORGANISASI INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 10Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISIPENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI MATRIKS PERMASALAHAN (untuk permasalahan- permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut dipantau tindak lanjut dan penyelesaiannya) LAPORAN HASIL PEMBINAAN ISINYA PALING KURANG MEMUAT: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DAFTAR PENILAIAN KINERJA KPPN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI LAPORAN PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ISINYA PALING KURANG MEMUAT: 1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada; 3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Akhir Semester LAPORAN PENILAIAN KINERJA SELURUH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH KERJANYA DIBAHAS ISINYA PALING KURANG MEMUAT: 1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut; 3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya. 2. Metodologi penulisan laporan. 3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut. 4. Kontinuitas tindak lanjut. 5. Kualitas laporan. 6. Ketepatan waktu. 7. Kelengkapan layanan KPPN 1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya. 2. Metodologi penulisan laporan. 3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut. 4. Kontinuitas tindak lanjut. 5. Kualitas laporan. 6. Ketepatan waktu. 7. Kelengkapan layanan KPPN KP PUSAT DJPBN Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun berikutnya 1. inventarisasi permasalahan; 2. Analisis; 3. Menyusun rekomendasi kebijakan; 4. menyusun peta kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas KPPN per semester 1. inventarisasi permasalahan; 2. Analisis; 3. Menyusun rekomendasi kebijakan; 4. menyusun peta kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas KPPN per semester
PROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISIPROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI 1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN; 2. Proses Bisnis; 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI); 4. Sumber Daya Manusia (SDM); 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana. KPPN SELAKU KUASA BUN KPPN SELAKU KUASA BUN PELAYANAN PERBENDAHARAAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN TATA KELOLATATA KELOLA 12Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
PROSES PENILAIANPROSES PENILAIAN 1. Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012. 2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik. 3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu: a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP); b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK); c. Standar Kinerja Utama (SKU). Standar Kinerja Pelayana n Publik Standar Kinerja Pelayana n Publik Standar Kinerja Tata Kelola Standar Kinerja Tata Kelola Standar Kinerja Utama Standar Kinerja Utama 13Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
STANDAR KINERJA UTAMASTANDAR KINERJA UTAMA 1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan. 1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan. 2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN 2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif ∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Kinerja PerspektifNilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja OrganisasiNilai Kinerja Organisasi 14Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
1. Evaluasi perhitungan capaian IKU 2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) 1. Evaluasi perhitungan capaian IKU 2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) 1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan. 3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja 4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil. 1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan. 3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja 4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil. Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui : a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana; b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui : a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana; b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut Evaluasi Capaian NKOEvaluasi Capaian NKO Evaluasi Ketepatan WaktuEvaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN salah satu bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan yang dilakukan di KPPN akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, ditingkatkan, dilanjutkan. 15Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KANWILKANWIL CHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN CHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI √) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG A. Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN ……….. ……….. ……….. Penerimaan SPM dan penerbitan SP2D a.transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi KPPN b.penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPM c.pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme UP/GUP/TUP d.pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerja e.SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank f.pengembalian SPM g.konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan h.pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara i.proses pencetakan SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnya j.pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang berlaku k.prosedur retur SP2D ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 16Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI √) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG 1. Penatausahaan data perjanjian/kontrak ……….. ……….. ……….. 2. Perubahan data pegawai ……….. ……….. ……….. 3. Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank ……….. ……….. ……….. 4. Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank ……….. ……….. ……….. 5. Pelaksanaan Koreksi/ralat dan pembatalan SP2D ……….. ……….. ……….. 6. Penerimaan SP2BLU ……….. ……….. ……….. 7. Prosedur SKPA ……….. ……….. ……….. 8. Penerbitan SKPP ……….. ……….. ……….. 9. Pembuatan LKPP ……….. ……….. ……….. 10. Pelaksanaan TSA ……….. ……….. ……….. 11. Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ……….. ……….. ……….. 12. Pelaksanaan Rekonsiliasi ……….. ……….. ……….. 13. Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank ……….. ……….. ……….. 14. Penatausahaan Daftar Selisih Saldo ……….. ……….. ……….. 15. Penatausahaan Pembukuan BO I dan II a.Penatausahaan pembukuan BO I dan II b.Penerimaan dan pembukauan Nota debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi c.Penerimaan Faktur Kiriman Uang ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 16. Konfirmasi Surat Setoran ……….. ……….. ……….. 17. Verifikasi AKUN ……….. ……….. ……….. 18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) ……….. ……….. ……….. 19. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ……….. ……….. ……….. 20. Perencanaan Kas ……….. ……….. ……….. 17Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI √) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISI BAIK CUKUP KURANG B. Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ……….. ……….. ……….. Kinerja Pelayanan Publik ……….. ……….. ……….. Indeks Kepuasan Masyarakat ……….. ……….. ……….. Inovasi Layanan ……….. ……….. ……….. C. Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN ……….. ……….. ……….. Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN ……….. ……….. ……….. Penggunaan electronic filling sistem dalam pengelolaan dokumen ……….. ……….. ……….. Pengelolaan pengaduan ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan rotasi pegawai ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan observasi, survei kepuasan pelayanan ……….. ……….. ……….. Pemenuhan Standar kompetensi SDM ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM ……….. ……….. ……….. Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai ……….. ……….. ……….. Proses penyelesaian adminsitrasi kepegawaian ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan Kode Etik Ditjen Perbendaharaan ……….. ……….. ……….. Pengusulan rotasi pegawai ……….. ……….. ……….. Penyusunan laporan Kepegawaian ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan program GKM, pelatihan service Excellence, kegiatan Team Building, dan pelatihan lainnya. ……….. ……….. ……….. Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku satker ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan pengendalian internal ……….. ……….. ……….. Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan prasarana. ……….. ……….. ……….. 18Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 1.1 – 1.3 (bobot 5%) Nilai Maksimum: 50 (1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Visi dan Misi a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan 25 15 10 0 …. …. …. …. (1) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaskana b. Ada, tidak dipahami pelaksana c. Tidak ada motto 15 5 0 …. …. …. (1) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan Pengumuman Motto a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa b. Diumumkan terbatas c. Tidak diumumkan 10 7 0 …. …. …. Skor Nilai … . Bobot Nilai 1 … . 19Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 2. Standar dan Maklumat Pelayanan (1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan a. Standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. Standar pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Standar pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009 d. Tidak ada standar pelayanan 200 100 50 0 …. …. …. …. (1) Maklumat pelayanan yang dipublikasikan Maklumat pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan b. Tdak ada maklumat pelayanan 50 0 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 2 …. Bobot Nilai 1 …. 20Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1– 3.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) (Memilikki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke pertanyaan 3.2) Sertifikat ISO 9001:200 8 a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Tidak memiliki 25 10 0 …. …. …. (1) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001;2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan 3.3) SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Tidak menerapkan 25 10 0 …. …. …. (1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP a. Ada, dan diterapkan b. Ada, dan tidak diterapkan c. Tidak ada 25 10 0 (1) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian Tugas a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 3 …. 21Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 4.1 – 4.6 (bobot 17%) Nilai Maksimum: 170 1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai Kode etik a. Ada, dan diterapkan b. Ada, dan tidak diterapkan c. Tidak ada 30 10 0 …. …. …. 1) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Sikap dan perilaku a. Baik b. Cukup c. Kurang 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Kedisiplin an a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Responsi vitas a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penguna layanan Keteramp ilan a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil 25 10 0 …. …. …. 1) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan Pengemb angan pegawai a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 4 …. 22Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5.1 – 5.3 (bobot 8%) Nilai Maksimal: 80 (1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Sarana dan prasaran a a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak secara maksimal c. Tidak dipergunakan 30 15 0 …. …. …. (1) Sarana dan prasarana pelauanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan) Kebersih an a. Sangat bersih b. Bersih c. Tidak bersih 30 15 0 …. …. …. (1) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telpon, tol, email, dan lainnya) Sarana pengadu an a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada 20 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 5 …. 23Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 6. Penanganan Pengaduan 6.1 – 6.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan Sistem pengadu an a. Ada, dan dikelola dengan baik b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada 30 10 0 …. …. …. (1) Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan Petugas pengadu an a. Ada b. Tidak ada 30 0 …. …. (1) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaiakan Jumlah pengadu an a. 71% - 100% diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan c. 10% - 50% diselesaikan d. < 10% diselesaikan 20 10 5 0 …. …. …. …. (1) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelola an pengadu an a. Mengacu b. Tidak mengacu 20 5 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 6 …. 24Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 7. Indeks Kepuasan Masyarakat 7.1 – 7.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan 25 10 0 …. …. …. (1) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu 25 10 0 …. …. …. (1) Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM a. 80 – 100 b. 60 – 79 c. < 60 25 10 0 …. …. …. (1) Tindak lanjutdari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut 25 0 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 7 …. 25Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1 – 8.3 (bobot 7%) Nilai Maksimum: 80 (1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di- update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian di-update c. Tidak ada 25 10 0 …. …. …. (1) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan Penyampaian informasi a. Ada b. Tidak ada 20 0 …. …. (1) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tidak terbuka 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 8 …. 9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan 9.1 – 9.2 (bobot 8%) Nilai Maksimum: 80 (1) Penetapan target kinerja pelayanan Target kinerja a. Ada b. Tidak ada 40 0 …. …. (1) Tingkat pencapaian target kinerja Pencapai an kinerja a. Tercapai/melampaui (≤100%) b. Tidak tercapai (80% - 99%) c. Tidak tercapai (40% - 79%) d. Tidak tercapai (<40%) 40 30 20 0 …. …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 9 …. TOTAL BOBOT NILAI (Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2+ Bobot Nilai 3+ Bobot Nilai 4+ Bobot Nilai 5+ Bobot Nilai 6+ Bobot Nilai 7+ Bobot Nilai 8+ Bobot Nilai 9) …. 26Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Uraian Nilai pendapat masyarakat/responden (diisi oleh petugas) 1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah 1 2 3 4 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai 1 2 3 4 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin 1 2 3 4 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak bertanggung jawab b. Kurang bertanggung jawab c. Bertanggung jawab d. Sangat bertanggung jawab 1 2 3 4 5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Mampu d. Sangat mampu 1 2 3 4 27Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Uraian Nilai pendapat masyarakat/responden (diisi oleh petugas) 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini? a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat 1 2 3 4 7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah 1 2 3 4 8. Bagaimana pengetahuan Saudara tentang adanya pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku) di unit ini a. Selalu ada b. Ada c. Kadang-kadang ada d. Tidak ada 1 2 3 4 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan? a. Selalu tidak tepat b. Kadang-kadang tepat c. Banyak tepatnya d. Selalu tepat 1 2 3 4 10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan? a. Tidak nyaman b. Kurang nyaman. c. Nyaman d. Sangat nyaman 1 2 3 4 28Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLAKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem ................... ................... 2. Dokumen Arsip dapat dikelompokan dokumen aktif dan in aktif dengan ditata dengan rapi dan tertib ................... ................... 3. Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Terdapat Petugas pengelola pengaduan ................... ................... 2. Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu yang tersedia ................... ................... 3. Penyelesaian pengaduan dimonitoring secara rutin ................... ................... 4. Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan ................... ................... NILAI (Total Nilai/2) ................... NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indek kepuasan masayarakat secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ................... ................... 2. Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat ................... ................... 3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) 29Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) NO OBYEK SESUAI/TIDAK SESUAI :√ TIDAK : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 Gedung Bangunan 1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan ................... ................... 2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung APAR) ................... ................... 3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga security yang memadai) ................... ................... 4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) ................... 5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) ................... ................... 6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, resapan) ................... ................... 7. Fasilitas Gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushola, lahan parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area) ................... ................... 8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau ................... ................... 9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam dan tata udara alam bila listrik padam. ................... ................... 10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik ................... ................... 11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA) ................... ................... Tata Ruang Kantor 1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN ................... ................... 2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 4. Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 6. Adanya informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker yang dipasang dengan rapi dan lebih informatif ................... ................... 7. Ruang kerja yang nyaman bagi begawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang memadai) ................... ................... 8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20derajat celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan atau tetesan air) ................... ................... 9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas CCTV) ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 30Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan ................... ................... 2. Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatan service excelent pada pelayanan kepada satker ................... ................... 3. Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... NO. URAIAN FORMULA * NILAI 1. Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... 2. Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... 3. Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... 4. Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... 5. Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... 6. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... 7. Tingkat Akurasi Perencanaan Kas Jml Proyeksi Penarikan Dana – Jml Realisasi Penarikan Dana x 100 % Jml Realisasi Penarikan Dana .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... 31Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) NO URAIAN Bobot Nilai 1. Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN 10 ................... 2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal 10 ................... 3. Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (Sesuai format yang telah ditentukan pada KEP-85/PB/2012) 10 ................... 4. Ketepatan penandatanganan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang menjalankan tugas dan fungsi kepatuhan internal tingkat KPPN 10 ................... 5. Ketepatan penyebutan nama kegiatan 10 ................... 6. Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu fekuensi pemantauan secara harian/bulanan) 10 ................... 7. Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi pengendalian utama dilaporan harus sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama) 10 ................... 8 Ketepatan pengambilan sampel 9. a)Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam bentuk % (persentase) 20 ................... 10. a)Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan jumlah/persentase sampel, dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu) 10 ................... 11. Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (Apabila mendapatkan suatu temuan, maka dirumuskan di laporan dengan baik, dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau status tindak lanjutnya(dinilai secara kualitatif)) 0 ................... NILAI TOTAL ................... 32Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP ) NO. URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 1. Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... 2. KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru? ................... ................... 3. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, Jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkhis ke kantor pusat? ................... ................... 4. Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... 5. Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... 6. Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ................... 7. Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ................... 8. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... 9. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ................... 10. Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ................... 11. Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN. ................... ................... 12. Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit ................... ................... 13. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar. ................... ................... 14. Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ................... 15. Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ................... 16. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud ................... ................... 17. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ................... 18. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan ................... ................... 19. Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja ................... ................... 20. Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 33Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPNKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN NO URAIAN Valid/Tidak Valid : √ TIDAK : X NILAI 1 Perhitungan Capaian IKU a. Persentase Penyeluran Dana Oleh BO I secara tepat waktu ................... ................... a. Nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN ................... ................... a. Dst....................................................... ................... ................... Nilai Capaian Kinerja (a) = Rata-rata perhitungan capaian IKU ................... 2 Perhitungan NSS a.Sasaran Strategis .......................... ................... a.Sasaran Strategis .......................... ................... Nilai NSS (b) = Rata-rata perhitungan NSS ................... 3 Perhitungan Nilai Perspektif a. Stakeholder Perspektif ................... a. Customer Perspektif ................... a. Internal Process ................... a. Learning and Growth Perspektif ................... Nilai NKP (c) = Rata-rata perhitungan nilai perspektif ................... 4 Perhitungan NKO Nilai NKO (d) ................... Nilai Evaluasi NKO (ENKO) = a + b + c + d 4 ................... EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (EPNKO) 34Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN NO URAIAN Tepat/Tidak Tepat : √ Tidak : X Nilai Tepat : 100 Tidak : 0 1 Ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja ................... 2 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan I ................... 3 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan II ................... 4 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan III ................... 5 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan IV ................... Nilai Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) = Rata-rata Ketepatan Waktu EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (EPNKO) EVALUASI KETEPATAN WAKTU (EKW) NO URAIAN Ya/Tidak Ya : √ Tidak : X Nilai Ya : 100 Tidak : 0 1 Evaluasi Internal dilaksanakan setiap bulan ................... 2 Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan) ................... Nilai Monitoring Evaluasi Internal (EI) = Rata-rata Nilai evaluasi internal ................... 35Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
FORMULA PETA KINERJA KPPNFORMULA PETA KINERJA KPPN NO. NILAI HASIL 1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 50%) ................... 2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%) ................... 3. INOVASI PELAYANAN (TOTAL NILAI x 20%) ................... TOTAL ................... NO. NILAI HASIL 1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ................... 2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ................... 3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ................... 4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ................... 5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ................... 6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ................... 7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ................... 8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ................... TOTAL (NILAI RATA-RATA) ................... NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3 ................... NILAI SUPERVISI KPPN = (∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) + (∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) + ( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%) 36Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISIKUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI NO. INDIKATOR Nilai Bobot 1 Kategori Kanwil Besar (>10 KPPN) 100 5%Sedang (5 - 10 KPPN) 85 Kecil (<5 KPPN) 70 2 Checklist Pembinaan KPPN Ada 100 7% Tidak Ada 0 3 Kelengkapan Unsur-Unsur Checklist Pembinaan KPPN Lengkap 100 8% Tidak Lengkap 50 4 Cakupan Pembinaan Seluruh KPPN 100 5% Sebagian KPPN 50 5 Metodologi Penulisan Konstruktif 100 10%Cukup Konstruktif 75 Kurang Konstruktif 50 6 Perhitungan Standar Kinerja Utama Lengkap dan Jelas 100 8% Sebagian Lengkap dan/atau Jelas 50 7 Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Lengkap (Dasar Hukum, Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC, waktu penyelesaian) 100 10% Kurang Lengkap (Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC) 75 Tidak Lengkap (Permasalahan, Rekomendasi) 50 8 Kontinuitas Tindak Lanjut Menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 100 12%Kurang Lengkap menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 50 Tidak menggambarkan Tindak Lanjut sebelumnya 0 9 Kualitas Laporan Penjilidan Bagus 100 3% Penjilidan Biasa 50 Desain Grafis Bagus 100 3% Desain Grafis Biasa 75 Komposisi Warna Variatif 100 3% Komposisi Warna Monoton 50 Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 100 3% Tidak menggambarkan Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 50 Ilustrasi/analisis lebih komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 100 3% Ilustrasi/analisis komprehensif dan kurang dilengkapi grafik, tabel, dan gambar atau kurang komprehensif tetapi dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 75 Ilustrasi/analisis sebagian komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 50 10 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Tepat Waktu 100 5% Tidak Tepat Waktu 50 11 Kelengkapan Layanan KPPN Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 100 15% Tidak Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 50 100% 37Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 KPPN NON SPAN KPPN SPAN 1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN; 2. Proses Bisnis; 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI); 4. Sumber Daya Manusia (SDM); 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana. 38Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) 1. Standar Kinerja Pelayanan Percontohan (SKPP); 2. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK); 3. Standar Kinerja Utama (SKU). SKPP 1. Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan. a. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan b. Standar dan Maklumat Pelayanan c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan e. Sarana dan Prasarana Pelayanan f. Penanganan Pengaduan g. Indeks Kepuasan Masyarkat h. Sistem Informasi Pelayanan Publik i. Produktivitas Dalam pencapaian Target Pelayanan a. Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayanan b. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat a. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan b. Kedisiplinan petugas c. Tanggung jawab petugas d. Kemampuan petugas e. Kecepatan pelayanan f. Kesopanan dan keramahan petugas g. Ada atau tidaknya pungutan tidak resmi h. Ketepatan penyelesaian pekerjaan i. Kenyamanan lingkungan j. Kemudahan prosedur 1. Struktur, tugas, fungsi dan uraian jabatan 2. Proses bisnis 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Sarana dan prasarana 5. Sistem Pengendalian Internal (SPI) SKTK SKU Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif ∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Organisasi Pembinaan dan supervisi Kinerja KPPN Evaluasi Perhitungan NKO Evaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal Evaluasi Perhitungan NSS Evaluasi Ketepatan Waktu Kontrak Evaluasi Ketepatan Waktu Pelaporan Evaluasi Perhitungan capaian IKU Evaluasi Perhitungan NKP 39Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) FORM B PENILAIAN NOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN (BOBOT 30%) N o . Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 1. Inovasi dan Prstasi Kantor Pelayanan Tingkat kemanfaatan inovasi Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan 100 80 ….. …. 2. Prestasi yang berhasil diraih kantor pelayanan Prestasi a. Tingkat nasional/Internasional b. Tingkat daerah/Kanwil … x 30 ….x 10 …... …... Skor Nilai Bobot Nilai 2 TOTAL BOBOT NILAI (Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2) 40Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) URAIAN FORMULA * NILAI Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... Tingkat Akurasi Perencanaan Kas Jika JML Proyeksi PD>JML Realisasi PD Rumus:{(1- (JML Proyeksi PD-JML Realisasi PD)/JML Ralisasi PD)x100%}x100 Jika JML Proyeksi PD<JML Realisasi PD Rumus: (Jml Proyeksi PD– Jml Realisasi PD/Jml Realisasi PD)x 100 % Jika JML Proyeksi PD=JML Realisasi PD=Nilai 100 .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... KPPN NON SPAN KPPN SPAN URAIAN FORMULA * NILAI Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... 41Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KPPN NON SPAN KPPN SPAN URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru? ................... ................... Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? ................... ................... Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ................... Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN. ................... ................... Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit ................... ................... Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ................... Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ................... Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan ................... ................... Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja ................... ................... Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? ................... ................... Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya. ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar (by SPAN). ................... ................... Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada). ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan daftar SP2D. ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 42Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) NO. NILAI HASIL 1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 70%) ................... 2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%) ................... TOTAL ................... NO. NILAI HASIL 1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ................... 2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ................... 3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ................... 4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ................... 5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ................... 6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ................... 7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ................... 8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ................... TOTAL (NILAI RATA-RATA) ................... NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3 ................... NILAI SUPERVISI KPPN = (∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) + (∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) + ( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%) 43Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Masukan email ke : harnokla@gmail.com atau tatalaksana.otl@gmail.com
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal

More Related Content

PPTX
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
byWakhyudi
 
PPTX
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP 2022 (OK).pptx
bynanikyasiroh3
 
PDF
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
byKanwilYogya
 
PDF
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
byErny Anggrahini
 
PPTX
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
byKutsiyatinMSi
 
PPTX
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
byseptanaya18
 
PDF
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
bytemanna #LABEDDU
 
PDF
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
byDr. Zar RDJ
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
byWakhyudi
 
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP 2022 (OK).pptx
bynanikyasiroh3
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
byKanwilYogya
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
byErny Anggrahini
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
byKutsiyatinMSi
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
byseptanaya18
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
bytemanna #LABEDDU
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
byDr. Zar RDJ
 

What's hot

PDF
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
byDadang Solihin
 
PPT
Paparan ZI (1).ppt
byTopazMardiarto
 
PPTX
Analisis atas lkpj kepala daerah
bySyukriy Abdullah
 
PDF
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
byDr. Zar RDJ
 
DOC
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
byDani Setiawan
 
PPTX
Pp 38 tahun 2016
byAhmad Abdul Haq
 
DOCX
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
byyayan ruyandi
 
PPT
Landasan Hukum Keuangan Negara
byTatang Suwandi
 
DOCX
Materi uji kompetensi asdma
byKutsiyatinMSi
 
PDF
Paparan sosialisasi PMK-SBM Tahun 2025.pdf
byTigaSerangkai1
 
PPTX
strategi pengembangan kompetensi
byNational Research and Innovation Agency
 
PDF
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
bySutikno Tumingan
 
PPTX
MATERI PERKA BKN 3 2023.pptx
bysubbidpjf2022
 
PDF
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
byKutsiyatinMSi
 
PDF
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
byDr. Zar RDJ
 
DOC
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
byOki Leksmana
 
PDF
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
byNurul Angreliany
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
bySujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
bySujatmiko Wibowo
 
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
byDadang Solihin
 
Paparan ZI (1).ppt
byTopazMardiarto
 
Analisis atas lkpj kepala daerah
bySyukriy Abdullah
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
byDr. Zar RDJ
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
byDani Setiawan
 
Pp 38 tahun 2016
byAhmad Abdul Haq
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
byyayan ruyandi
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
byTatang Suwandi
 
Materi uji kompetensi asdma
byKutsiyatinMSi
 
Paparan sosialisasi PMK-SBM Tahun 2025.pdf
byTigaSerangkai1
 
strategi pengembangan kompetensi
byNational Research and Innovation Agency
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
bySutikno Tumingan
 
MATERI PERKA BKN 3 2023.pptx
bysubbidpjf2022
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
byKutsiyatinMSi
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
byDr. Zar RDJ
 
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
byOki Leksmana
 
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
byNurul Angreliany
 

Viewers also liked

PPTX
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
DOC
106257526 fail-meja-3k
bySalmizan Salam
 
PPTX
Wbk dan wbbm kppn malang
byAhmad Abdul Haq
 
PPSX
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
byNoviyarti Badri
 
PPT
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
byRizki Amalia
 
PDF
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
byAhmad Abdul Haq
 
PPT
Menangani surat-masuk-surat-keluar menggunakan kartu endali
bydebagus
 
PPT
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
SOP Review Fixed
byGUNTUR UMBORO, S.S.
 
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
106257526 fail-meja-3k
bySalmizan Salam
 
Wbk dan wbbm kppn malang
byAhmad Abdul Haq
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
byNoviyarti Badri
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
byAhmad Abdul Haq
 
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
byRizki Amalia
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
byAhmad Abdul Haq
 
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
byAhmad Abdul Haq
 
Menangani surat-masuk-surat-keluar menggunakan kartu endali
bydebagus
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
byAhmad Abdul Haq
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
byAhmad Abdul Haq
 
SOP Review Fixed
byGUNTUR UMBORO, S.S.
 

More from Ahmad Abdul Haq

PDF
Mekanisme Sukses Otomatis - Crown Ambassador Training (MSO CAT)
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Ajik Purnomo Putro CFP CSA CP3P - Perencanaan Keuangan Pribadi
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
byAhmad Abdul Haq
 
PPT
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
MSO - Crown Ambassador Training
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
byAhmad Abdul Haq
 
Mekanisme Sukses Otomatis - Crown Ambassador Training (MSO CAT)
byAhmad Abdul Haq
 
Ajik Purnomo Putro CFP CSA CP3P - Perencanaan Keuangan Pribadi
byAhmad Abdul Haq
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
byAhmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
byAhmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
byAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
byAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
byAhmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
byAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
byAhmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
byAhmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
byAhmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
byAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
byAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
byAhmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
byAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
byAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
byAhmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
byAhmad Abdul Haq
 

Supervisi KPPN dan kepatuhan internal

  • 2.
    1. Perkembangan Organisasidan Struktur Organisasi 2. Proses Bisnis pembinaan dan Supervisi KPPN 3. Peningkatan Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN 4. Usulan Perubahan KEP-26/PB/2013 2 OUTLINEOUTLINE Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 3.
    Perkembangan Reorganisasi Perkembangan PenataanOrganisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan : Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:  Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;  Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;  Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;  Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan  Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;  Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;  Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;  Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan 3Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 4.
    Struktur Organisasi Baru KantorWilayah Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagian UmumBagian Umum Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Subbagian Kepegawaian Subbagian Kepegawaian Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi Analisa, Statistik Dan Penyusunan Laporan keuangan Seksi Analisa, Statistik Dan Penyusunan Laporan keuangan Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga Subbagian Penilaian Kinerja Subbagian Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional 4Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 5.
    Bidang Supervisi KPPNdan Kepatuhan Internal TUGAS: Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis FUNGSI: 1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN; 2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan; 3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN; 4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN; 5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI; 7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI; 8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan 9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN 5Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 6.
    www.themegallery.com Proses Bisnis SupervisiKPPN Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Pelayanan Perbendaharaan Output Output Output INPUT SUPERVISI BAGI KANWIL Standar Kinerja Pelayanan Publik (KMK 275/KMK.01/2010) Standar Tata Kelola KPPN (PER-30 /PB/2012) Standar Kinerja Utama KPPN (KEP-107/PB/2012) Kinerja Pelayanan Publik 1. Visi , Misi, Motto, Janji Layanan 2. Sistem dan Prosedur 3. SDM 4. Sarana Prasarana 1 .Struktur, tugas dan fungsi KPPN 2 .Proses bisnis 3 .Sistem Pengendalian Internal (SPI) 4 .SDM 5 .Standardisasi sarana dan prasarana 1. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Kinerja Organisasi (NKO) 2. Evaluasi Ketepatan Waktu 3. Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN IKM 1. Kemudahan Prosedur 2. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan 3. Kedisplinan petugas 4. TanggungJawab Petugas 5. Kemampuan petugas 6. Kecepatan layanan 7. Kesopanan dan keramahan petugas 8. Ketepatan penyelesaian pelayanan 9. Kenyamanan lingkungan 10. Ada/tidaknya pungutan tidak resmi Inovasi Layanan PROSES Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada Masing-Masing KPPN Di Wilayah Kerja Rekapitulasi Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada KP DJPBN Analisis + pembobotan Supervisi MAPPING KINERJA & RATING KPPN OUTPUT Monitoring dan evaluasi Standar Tata Kelola KPPN 6Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 7.
    Supervisi Teknis Aplikasi SupervisiTeknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi: 7Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 8.
    Laporan Supervisi Pelaksanaan Supervisi • Modul SPAN danSAKTI • Peraturan- peraturan Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi Supervisi Implementasi SPAN & SAKTISupervisi Implementasi SPAN & SAKTI INPUT PROSES OUTPUT Manajemen UserManajemen User Subag Umum Manajemen Pembayaran Manajemen Kas Manajemen Pembayaran Manajemen Kas Seksi Bank/Pos Seksi Pencairan Dana Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Seksi Vera Manajemen Pelaporan dan Buku Besar Manajemen Pelaporan dan Buku Besar 1. Modul Administrasi 2. Modul Anggaran 3. Modul Aset 4. Modul Bendahara 5. Modul Komitmen 6. Modul Persediaan 7. Modul Pembayaraan 8. Modul GL dan Pelaporan 1. Modul Administrasi 2. Modul Anggaran 3. Modul Aset 4. Modul Bendahara 5. Modul Komitmen 6. Modul Persediaan 7. Modul Pembayaraan 8. Modul GL dan Pelaporan 8Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 9.
    Proses Bisnis SupervisiTeknis Aplikasi Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDMSupervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM • Modul SPAN dan SAKTI • Peraturan- peraturan • Infrastruktur INPUT Pelaksanaan Supervisi PROSES Laporan Supervisi OUTPUT Hardware Software Maintenance SDM Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTIBimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI • Peraturan-peraturan • Modul SPAN dan SAKTI • Infrastruktur • Aplikasi INPUT • Inisiasi • Koordinasi Tim • Inventarisasi Kebutuhan • Jenis & Waktu Bimtek • Pelaksanaan Bimtek PROSES Laporan Bimtek OUTPUT 9Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 10.
    ASPEK-ASPEK PEMBINAAN DANSUPERVISIASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISI PERUBAHAN KETENTUAN DI BIDANG PERBENDAHARAAN DISESUAIKAN DENGAN KEBIJAKAN ORGANISASI INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 10Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 11.
    PENYUSUNAN LAPORAN HASILPEMBINAAN DAN SUPERVISIPENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI MATRIKS PERMASALAHAN (untuk permasalahan- permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut dipantau tindak lanjut dan penyelesaiannya) LAPORAN HASIL PEMBINAAN ISINYA PALING KURANG MEMUAT: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DAFTAR PENILAIAN KINERJA KPPN LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI LAPORAN PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ISINYA PALING KURANG MEMUAT: 1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada; 3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Akhir Semester LAPORAN PENILAIAN KINERJA SELURUH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH KERJANYA DIBAHAS ISINYA PALING KURANG MEMUAT: 1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut; 3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya. 2. Metodologi penulisan laporan. 3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut. 4. Kontinuitas tindak lanjut. 5. Kualitas laporan. 6. Ketepatan waktu. 7. Kelengkapan layanan KPPN 1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya. 2. Metodologi penulisan laporan. 3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut. 4. Kontinuitas tindak lanjut. 5. Kualitas laporan. 6. Ketepatan waktu. 7. Kelengkapan layanan KPPN KP PUSAT DJPBN Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun berikutnya 1. inventarisasi permasalahan; 2. Analisis; 3. Menyusun rekomendasi kebijakan; 4. menyusun peta kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas KPPN per semester 1. inventarisasi permasalahan; 2. Analisis; 3. Menyusun rekomendasi kebijakan; 4. menyusun peta kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas KPPN per semester
  • 12.
    PROSES BISNIS PEMBINAANDAN SUPERVISIPROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI 1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN; 2. Proses Bisnis; 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI); 4. Sumber Daya Manusia (SDM); 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana. KPPN SELAKU KUASA BUN KPPN SELAKU KUASA BUN PELAYANAN PERBENDAHARAAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN TATA KELOLATATA KELOLA 12Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 13.
    PROSES PENILAIANPROSES PENILAIAN 1.Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012. 2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik. 3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu: a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP); b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK); c. Standar Kinerja Utama (SKU). Standar Kinerja Pelayana n Publik Standar Kinerja Pelayana n Publik Standar Kinerja Tata Kelola Standar Kinerja Tata Kelola Standar Kinerja Utama Standar Kinerja Utama 13Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 14.
    STANDAR KINERJA UTAMASTANDARKINERJA UTAMA 1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan. 1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan. 2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN 2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif ∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Kinerja PerspektifNilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja OrganisasiNilai Kinerja Organisasi 14Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 15.
    1. Evaluasi perhitungancapaian IKU 2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) 1. Evaluasi perhitungan capaian IKU 2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) 3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) 1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan. 3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja 4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil. 1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja 2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan. 3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja 4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil. Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui : a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana; b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui : a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana; b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut Evaluasi Capaian NKOEvaluasi Capaian NKO Evaluasi Ketepatan WaktuEvaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN salah satu bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan yang dilakukan di KPPN akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, ditingkatkan, dilanjutkan. 15Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 16.
    KANWILKANWIL CHECK LIST PEMBINAANUTK JAMINAN TELAH DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN CHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI √) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG A. Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN ……….. ……….. ……….. Penerimaan SPM dan penerbitan SP2D a.transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi KPPN b.penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPM c.pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme UP/GUP/TUP d.pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerja e.SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank f.pengembalian SPM g.konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan h.pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara i.proses pencetakan SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnya j.pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang berlaku k.prosedur retur SP2D ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 16Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 17.
    NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI√) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG 1. Penatausahaan data perjanjian/kontrak ……….. ……….. ……….. 2. Perubahan data pegawai ……….. ……….. ……….. 3. Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank ……….. ……….. ……….. 4. Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank ……….. ……….. ……….. 5. Pelaksanaan Koreksi/ralat dan pembatalan SP2D ……….. ……….. ……….. 6. Penerimaan SP2BLU ……….. ……….. ……….. 7. Prosedur SKPA ……….. ……….. ……….. 8. Penerbitan SKPP ……….. ……….. ……….. 9. Pembuatan LKPP ……….. ……….. ……….. 10. Pelaksanaan TSA ……….. ……….. ……….. 11. Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ……….. ……….. ……….. 12. Pelaksanaan Rekonsiliasi ……….. ……….. ……….. 13. Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank ……….. ……….. ……….. 14. Penatausahaan Daftar Selisih Saldo ……….. ……….. ……….. 15. Penatausahaan Pembukuan BO I dan II a.Penatausahaan pembukuan BO I dan II b.Penerimaan dan pembukauan Nota debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi c.Penerimaan Faktur Kiriman Uang ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 16. Konfirmasi Surat Setoran ……….. ……….. ……….. 17. Verifikasi AKUN ……….. ……….. ……….. 18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) ……….. ……….. ……….. 19. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ……….. ……….. ……….. 20. Perencanaan Kas ……….. ……….. ……….. 17Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 18.
    NO. URAIAN KONDISI LAPANGAN (DIISI√) PERMASALAHAN REKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISI BAIK CUKUP KURANG B. Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ……….. ……….. ……….. Kinerja Pelayanan Publik ……….. ……….. ……….. Indeks Kepuasan Masyarakat ……….. ……….. ……….. Inovasi Layanan ……….. ……….. ……….. C. Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN ……….. ……….. ……….. Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN ……….. ……….. ……….. Penggunaan electronic filling sistem dalam pengelolaan dokumen ……….. ……….. ……….. Pengelolaan pengaduan ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan rotasi pegawai ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan observasi, survei kepuasan pelayanan ……….. ……….. ……….. Pemenuhan Standar kompetensi SDM ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM ……….. ……….. ……….. Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai ……….. ……….. ……….. Proses penyelesaian adminsitrasi kepegawaian ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan Kode Etik Ditjen Perbendaharaan ……….. ……….. ……….. Pengusulan rotasi pegawai ……….. ……….. ……….. Penyusunan laporan Kepegawaian ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan program GKM, pelatihan service Excellence, kegiatan Team Building, dan pelatihan lainnya. ……….. ……….. ……….. Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku satker ……….. ……….. ……….. Pelaksanaan pengendalian internal ……….. ……….. ……….. Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan prasarana. ……….. ……….. ……….. 18Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 19.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 1.1 – 1.3 (bobot 5%) Nilai Maksimum: 50 (1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Visi dan Misi a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan 25 15 10 0 …. …. …. …. (1) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaskana b. Ada, tidak dipahami pelaksana c. Tidak ada motto 15 5 0 …. …. …. (1) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan Pengumuman Motto a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa b. Diumumkan terbatas c. Tidak diumumkan 10 7 0 …. …. …. Skor Nilai … . Bobot Nilai 1 … . 19Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 20.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 2. Standar dan Maklumat Pelayanan (1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan a. Standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. Standar pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Standar pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009 d. Tidak ada standar pelayanan 200 100 50 0 …. …. …. …. (1) Maklumat pelayanan yang dipublikasikan Maklumat pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan b. Tdak ada maklumat pelayanan 50 0 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 2 …. Bobot Nilai 1 …. 20Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 21.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1– 3.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) (Memilikki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke pertanyaan 3.2) Sertifikat ISO 9001:200 8 a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Tidak memiliki 25 10 0 …. …. …. (1) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001;2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan 3.3) SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Tidak menerapkan 25 10 0 …. …. …. (1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP a. Ada, dan diterapkan b. Ada, dan tidak diterapkan c. Tidak ada 25 10 0 (1) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian Tugas a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 3 …. 21Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 22.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 4.1 – 4.6 (bobot 17%) Nilai Maksimum: 170 1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai Kode etik a. Ada, dan diterapkan b. Ada, dan tidak diterapkan c. Tidak ada 30 10 0 …. …. …. 1) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Sikap dan perilaku a. Baik b. Cukup c. Kurang 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Kedisiplin an a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Responsi vitas a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif 30 10 0 …. …. …. 1) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penguna layanan Keteramp ilan a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil 25 10 0 …. …. …. 1) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan Pengemb angan pegawai a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 4 …. 22Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 23.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5.1 – 5.3 (bobot 8%) Nilai Maksimal: 80 (1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Sarana dan prasaran a a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak secara maksimal c. Tidak dipergunakan 30 15 0 …. …. …. (1) Sarana dan prasarana pelauanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan) Kebersih an a. Sangat bersih b. Bersih c. Tidak bersih 30 15 0 …. …. …. (1) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telpon, tol, email, dan lainnya) Sarana pengadu an a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada 20 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 5 …. 23Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 24.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 6. Penanganan Pengaduan 6.1 – 6.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan Sistem pengadu an a. Ada, dan dikelola dengan baik b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada 30 10 0 …. …. …. (1) Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan Petugas pengadu an a. Ada b. Tidak ada 30 0 …. …. (1) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaiakan Jumlah pengadu an a. 71% - 100% diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan c. 10% - 50% diselesaikan d. < 10% diselesaikan 20 10 5 0 …. …. …. …. (1) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelola an pengadu an a. Mengacu b. Tidak mengacu 20 5 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 6 …. 24Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 25.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 7. Indeks Kepuasan Masyarakat 7.1 – 7.4 (bobot 10%) Nilai Maksimum: 100 (1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan 25 10 0 …. …. …. (1) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu 25 10 0 …. …. …. (1) Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM a. 80 – 100 b. 60 – 79 c. < 60 25 10 0 …. …. …. (1) Tindak lanjutdari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut 25 0 …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 7 …. 25Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 26.
    No. Komponen PenilaianIndikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1 – 8.3 (bobot 7%) Nilai Maksimum: 80 (1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di- update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian di-update c. Tidak ada 25 10 0 …. …. …. (1) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan Penyampaian informasi a. Ada b. Tidak ada 20 0 …. …. (1) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tidak terbuka 25 10 0 …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 8 …. 9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan 9.1 – 9.2 (bobot 8%) Nilai Maksimum: 80 (1) Penetapan target kinerja pelayanan Target kinerja a. Ada b. Tidak ada 40 0 …. …. (1) Tingkat pencapaian target kinerja Pencapai an kinerja a. Tercapai/melampaui (≤100%) b. Tidak tercapai (80% - 99%) c. Tidak tercapai (40% - 79%) d. Tidak tercapai (<40%) 40 30 20 0 …. …. …. …. Skor Nilai …. Bobot Nilai 9 …. TOTAL BOBOT NILAI (Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2+ Bobot Nilai 3+ Bobot Nilai 4+ Bobot Nilai 5+ Bobot Nilai 6+ Bobot Nilai 7+ Bobot Nilai 8+ Bobot Nilai 9) …. 26Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 27.
    No. Uraian Nilai pendapat masyarakat/responden(diisi oleh petugas) 1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah 1 2 3 4 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai 1 2 3 4 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin 1 2 3 4 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak bertanggung jawab b. Kurang bertanggung jawab c. Bertanggung jawab d. Sangat bertanggung jawab 1 2 3 4 5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Mampu d. Sangat mampu 1 2 3 4 27Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 28.
    No. Uraian Nilai pendapat masyarakat/responden(diisi oleh petugas) 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini? a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat 1 2 3 4 7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah 1 2 3 4 8. Bagaimana pengetahuan Saudara tentang adanya pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku) di unit ini a. Selalu ada b. Ada c. Kadang-kadang ada d. Tidak ada 1 2 3 4 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan? a. Selalu tidak tepat b. Kadang-kadang tepat c. Banyak tepatnya d. Selalu tepat 1 2 3 4 10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan? a. Tidak nyaman b. Kurang nyaman. c. Nyaman d. Sangat nyaman 1 2 3 4 28Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 29.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA TATA KELOLAKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem ................... ................... 2. Dokumen Arsip dapat dikelompokan dokumen aktif dan in aktif dengan ditata dengan rapi dan tertib ................... ................... 3. Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Terdapat Petugas pengelola pengaduan ................... ................... 2. Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu yang tersedia ................... ................... 3. Penyelesaian pengaduan dimonitoring secara rutin ................... ................... 4. Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan ................... ................... NILAI (Total Nilai/2) ................... NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indek kepuasan masayarakat secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ................... ................... 2. Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat ................... ................... 3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) 29Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 30.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) NO OBYEK SESUAI/TIDAK SESUAI :√ TIDAK : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 Gedung Bangunan 1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan ................... ................... 2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung APAR) ................... ................... 3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga security yang memadai) ................... ................... 4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) ................... 5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) ................... ................... 6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, resapan) ................... ................... 7. Fasilitas Gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushola, lahan parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area) ................... ................... 8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau ................... ................... 9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam dan tata udara alam bila listrik padam. ................... ................... 10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik ................... ................... 11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA) ................... ................... Tata Ruang Kantor 1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN ................... ................... 2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 4. Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ................... 6. Adanya informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker yang dipasang dengan rapi dan lebih informatif ................... ................... 7. Ruang kerja yang nyaman bagi begawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang memadai) ................... ................... 8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20derajat celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan atau tetesan air) ................... ................... 9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas CCTV) ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 30Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 31.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLA ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI SESUAI :50 TIDAK : 0 1. Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan ................... ................... 2. Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatan service excelent pada pelayanan kepada satker ................... ................... 3. Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. ................... ................... NILAI (Total Nilai/1.5) ................... NO. URAIAN FORMULA * NILAI 1. Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... 2. Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... 3. Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... 4. Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... 5. Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... 6. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... 7. Tingkat Akurasi Perencanaan Kas Jml Proyeksi Penarikan Dana – Jml Realisasi Penarikan Dana x 100 % Jml Realisasi Penarikan Dana .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... 31Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 32.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) NO URAIAN Bobot Nilai 1. Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN 10 ................... 2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal 10 ................... 3. Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (Sesuai format yang telah ditentukan pada KEP-85/PB/2012) 10 ................... 4. Ketepatan penandatanganan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang menjalankan tugas dan fungsi kepatuhan internal tingkat KPPN 10 ................... 5. Ketepatan penyebutan nama kegiatan 10 ................... 6. Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu fekuensi pemantauan secara harian/bulanan) 10 ................... 7. Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi pengendalian utama dilaporan harus sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama) 10 ................... 8 Ketepatan pengambilan sampel 9. a)Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam bentuk % (persentase) 20 ................... 10. a)Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan jumlah/persentase sampel, dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu) 10 ................... 11. Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (Apabila mendapatkan suatu temuan, maka dirumuskan di laporan dengan baik, dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau status tindak lanjutnya(dinilai secara kualitatif)) 0 ................... NILAI TOTAL ................... 32Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 33.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP ) NO. URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 1. Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... 2. KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru? ................... ................... 3. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, Jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkhis ke kantor pusat? ................... ................... 4. Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... 5. Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... 6. Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ................... 7. Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ................... 8. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... 9. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ................... 10. Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ................... 11. Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN. ................... ................... 12. Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit ................... ................... 13. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar. ................... ................... 14. Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ................... 15. Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ................... 16. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud ................... ................... 17. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ................... 18. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan ................... ................... 19. Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja ................... ................... 20. Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 33Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 34.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA UTAMA KPPNKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN NO URAIAN Valid/Tidak Valid : √ TIDAK : X NILAI 1 Perhitungan Capaian IKU a. Persentase Penyeluran Dana Oleh BO I secara tepat waktu ................... ................... a. Nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN ................... ................... a. Dst....................................................... ................... ................... Nilai Capaian Kinerja (a) = Rata-rata perhitungan capaian IKU ................... 2 Perhitungan NSS a.Sasaran Strategis .......................... ................... a.Sasaran Strategis .......................... ................... Nilai NSS (b) = Rata-rata perhitungan NSS ................... 3 Perhitungan Nilai Perspektif a. Stakeholder Perspektif ................... a. Customer Perspektif ................... a. Internal Process ................... a. Learning and Growth Perspektif ................... Nilai NKP (c) = Rata-rata perhitungan nilai perspektif ................... 4 Perhitungan NKO Nilai NKO (d) ................... Nilai Evaluasi NKO (ENKO) = a + b + c + d 4 ................... EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (EPNKO) 34Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 35.
    KERANGKA SUPERVISI STANDARDKINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN NO URAIAN Tepat/Tidak Tepat : √ Tidak : X Nilai Tepat : 100 Tidak : 0 1 Ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja ................... 2 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan I ................... 3 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan II ................... 4 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan III ................... 5 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan IV ................... Nilai Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) = Rata-rata Ketepatan Waktu EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (EPNKO) EVALUASI KETEPATAN WAKTU (EKW) NO URAIAN Ya/Tidak Ya : √ Tidak : X Nilai Ya : 100 Tidak : 0 1 Evaluasi Internal dilaksanakan setiap bulan ................... 2 Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan) ................... Nilai Monitoring Evaluasi Internal (EI) = Rata-rata Nilai evaluasi internal ................... 35Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 36.
    FORMULA PETA KINERJAKPPNFORMULA PETA KINERJA KPPN NO. NILAI HASIL 1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 50%) ................... 2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%) ................... 3. INOVASI PELAYANAN (TOTAL NILAI x 20%) ................... TOTAL ................... NO. NILAI HASIL 1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ................... 2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ................... 3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ................... 4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ................... 5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ................... 6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ................... 7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ................... 8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ................... TOTAL (NILAI RATA-RATA) ................... NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3 ................... NILAI SUPERVISI KPPN = (∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) + (∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) + ( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%) 36Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 37.
    KUALITAS LAPORAN PEMBINAANDAN SUPERVISIKUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI NO. INDIKATOR Nilai Bobot 1 Kategori Kanwil Besar (>10 KPPN) 100 5%Sedang (5 - 10 KPPN) 85 Kecil (<5 KPPN) 70 2 Checklist Pembinaan KPPN Ada 100 7% Tidak Ada 0 3 Kelengkapan Unsur-Unsur Checklist Pembinaan KPPN Lengkap 100 8% Tidak Lengkap 50 4 Cakupan Pembinaan Seluruh KPPN 100 5% Sebagian KPPN 50 5 Metodologi Penulisan Konstruktif 100 10%Cukup Konstruktif 75 Kurang Konstruktif 50 6 Perhitungan Standar Kinerja Utama Lengkap dan Jelas 100 8% Sebagian Lengkap dan/atau Jelas 50 7 Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Lengkap (Dasar Hukum, Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC, waktu penyelesaian) 100 10% Kurang Lengkap (Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC) 75 Tidak Lengkap (Permasalahan, Rekomendasi) 50 8 Kontinuitas Tindak Lanjut Menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 100 12%Kurang Lengkap menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 50 Tidak menggambarkan Tindak Lanjut sebelumnya 0 9 Kualitas Laporan Penjilidan Bagus 100 3% Penjilidan Biasa 50 Desain Grafis Bagus 100 3% Desain Grafis Biasa 75 Komposisi Warna Variatif 100 3% Komposisi Warna Monoton 50 Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 100 3% Tidak menggambarkan Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 50 Ilustrasi/analisis lebih komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 100 3% Ilustrasi/analisis komprehensif dan kurang dilengkapi grafik, tabel, dan gambar atau kurang komprehensif tetapi dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 75 Ilustrasi/analisis sebagian komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 50 10 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Tepat Waktu 100 5% Tidak Tepat Waktu 50 11 Kelengkapan Layanan KPPN Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 100 15% Tidak Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 50 100% 37Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 38.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 KPPN NON SPAN KPPN SPAN 1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN; 2. Proses Bisnis; 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI); 4. Sumber Daya Manusia (SDM); 5. Standarisasi Sarana dan Prasarana. 38Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 39.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) 1. Standar Kinerja Pelayanan Percontohan (SKPP); 2. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK); 3. Standar Kinerja Utama (SKU). SKPP 1. Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan. a. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan b. Standar dan Maklumat Pelayanan c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan e. Sarana dan Prasarana Pelayanan f. Penanganan Pengaduan g. Indeks Kepuasan Masyarkat h. Sistem Informasi Pelayanan Publik i. Produktivitas Dalam pencapaian Target Pelayanan a. Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayanan b. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat a. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan b. Kedisiplinan petugas c. Tanggung jawab petugas d. Kemampuan petugas e. Kecepatan pelayanan f. Kesopanan dan keramahan petugas g. Ada atau tidaknya pungutan tidak resmi h. Ketepatan penyelesaian pekerjaan i. Kenyamanan lingkungan j. Kemudahan prosedur 1. Struktur, tugas, fungsi dan uraian jabatan 2. Proses bisnis 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Sarana dan prasarana 5. Sistem Pengendalian Internal (SPI) SKTK SKU Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target X 100% ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) ∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU) (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif (∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif ∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja Perspektif Nilai Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Organisasi Pembinaan dan supervisi Kinerja KPPN Evaluasi Perhitungan NKO Evaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal Evaluasi Perhitungan NSS Evaluasi Ketepatan Waktu Kontrak Evaluasi Ketepatan Waktu Pelaporan Evaluasi Perhitungan capaian IKU Evaluasi Perhitungan NKP 39Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 40.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) FORM B PENILAIAN NOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN (BOBOT 30%) N o . Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai √ 1. Inovasi dan Prstasi Kantor Pelayanan Tingkat kemanfaatan inovasi Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan 100 80 ….. …. 2. Prestasi yang berhasil diraih kantor pelayanan Prestasi a. Tingkat nasional/Internasional b. Tingkat daerah/Kanwil … x 30 ….x 10 …... …... Skor Nilai Bobot Nilai 2 TOTAL BOBOT NILAI (Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2) 40Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 41.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) URAIAN FORMULA * NILAI Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... Tingkat Akurasi Perencanaan Kas Jika JML Proyeksi PD>JML Realisasi PD Rumus:{(1- (JML Proyeksi PD-JML Realisasi PD)/JML Ralisasi PD)x100%}x100 Jika JML Proyeksi PD<JML Realisasi PD Rumus: (Jml Proyeksi PD– Jml Realisasi PD/Jml Realisasi PD)x 100 % Jika JML Proyeksi PD=JML Realisasi PD=Nilai 100 .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... KPPN NON SPAN KPPN SPAN URAIAN FORMULA * NILAI Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 % Jml SP2D tepat waktu .......... Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 % Jml TSA tepat waktu .......... Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 % Jml LHP tepat waktu .......... Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP) Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 % Jml LKP tepat waktu .......... Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 % Jml SP2D tdk diretur .......... Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 % Jml LPJ tepat waktu .......... NILAI (Total Nilai/7) ........... 41Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 42.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KPPN NON SPAN KPPN SPAN URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru? ................... ................... Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? ................... ................... Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ................... Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN. ................... ................... Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit ................... ................... Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ................... Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ................... Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan ................... ................... Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja ................... ................... Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... URAIAN ADA/TIDAK ADA/YA :√ TIDAK ADA : X NILAI ADA/YA :50 TIDAK ADA : 0 Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ................... Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? ................... ................... Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ................... Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar. ................... ................... Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya. ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ................... Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar (by SPAN). ................... ................... Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada). ................... ................... Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan daftar SP2D. ................... ................... NILAI (Total Nilai/10) ................... 42Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 43.
    KONSEP USULAN PERUBAHANKEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) NO. NILAI HASIL 1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 70%) ................... 2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%) ................... TOTAL ................... NO. NILAI HASIL 1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ................... 2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ................... 3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ................... 4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ................... 5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ................... 6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ................... 7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ................... 8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ................... TOTAL (NILAI RATA-RATA) ................... NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3 ................... NILAI SUPERVISI KPPN = (∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) + (∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) + ( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%) 43Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
  • 44.
    Masukan email ke: harnokla@gmail.com atau tatalaksana.otl@gmail.com