Menteri Perhubungan membahas prioritas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di Kementerian Perhubungan melalui perubahan mindset pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemimpin sebagai teladan, pemimpin mengetahui masalah detail, serta peningkatan pelayanan dengan berbagai upaya seperti penerbitan 25 peraturan tentang standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan.

1. MENTERI PERHUBUNGAN
Pada :
FORUM DIALOG NASIONAL MANAJEMEN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Bandung, 10 Desember 2015
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

2. KUNCI KESUKSESAN ORGANISASI
Perubahan Mindset seluruh Pegawai
Peningkatan Kesejahteraan
Pemimpin sebagai Teladan
Pemimpin Tahu Detail Masalah
Peningkatan Pelayanan
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

3. Perubahan Mindset seluruh Pegawai ..(1)
Seragam berguna membangun
identitas pegawai di
lingkungan Kemenhub
Dengan pergantian seragam,
langkah awal perubahan
mindset pegawai untuk mau
berubah menuju perbaikan
dan kemajuan bersama
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

4. Perubahan Mindset seluruh Pegawai...(2)
• Adanya milis pegawai Kementerian Perhubungan
sehingga pemikiran dan semangat perubahan dapat
dilakukan setiap saat ke seluruh pegawai
• Peningkatan penggunaan informasi teknologi, seperti
adanya email instansi per individu dan per unit kerja
• Penerapan disiplin pegawai : jam kerja, penggunaan
atribut seragam / pakaian dinas, laporan kinerja
• Mutasi dan Promosi berbasis kinerja : Tidak dapat
mencapai target maka diberikan punishment
• Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka, hasil
assesment diumumkan
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

5. Peningkatan Kesejahteraan
Pengajuan Kenaikan Tunjangan Kinerja
(Sesuai Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
terhitung Mei 2015 pegawai Kemenhub mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja)
Prestasi Kurang
Maksimal
Kesejahteraan Kurang
(Pendapatan Kecil)

6. Pemimpin sebagai Teladan
Pemimpin harus dapat menjadi contoh :
• Diberlakukannya Piket Sabtu Minggu
untuk Menteri Perhubungan, dan
Eselon I, II, dan III di lingkungan
Kementerian Perhubungan
• Diberlakukannya Seluruh Pejabat
Struktural di lingkungan Kementerian
Perhubungan wajib mengikuti upacara
• Seluruh pejabat wajib memberikan
contoh, mulai dari pakaian dinas, jam
kerja, hingga pencapaian kinerja
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

7. Pemimpin Tahu Detail Masalah
Pemimpin harus mengetahui
masalah sampai detail, jangan hanya
menjadi pendengar tetapi aktif
mencari tahu
Salah satunya adalah kegiatan
kunjungan kerja ke seluruh UPT
Kementerian Perhubungan secara
bertahap
Setiap pemimpin atau pejabat harus
dapat menjelaskan permasalahan
tanpa harus membawa “anak Buah”
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

8. Peningkatan Pelayanan
Kebutuhan konsumen harus dipahami dan dipenuhi semaksimalnya,
beberapa peningkatan pelayanan yang telah dilakukan Kementerian
Perhubungan :
Call Center 151
Peraturan Perundangan
terkait Standar
Pelayanan
Penyederhanaan
Perizinan
Pengendalian
Gratifikasi
Sistem Manajemen
Pengaduan (SIMADU)
Sistem Kendali
Kecurangan (SIKENCUR)
Capaian Multimoda
2015
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

9. CALL CENTER 151
• Call Center 151 bertujuan untuk
memberi penjelasan atau
informasi, menerima keluhan dan
saran dari masyarakat
• Layanan ini 7 hari 24 jam,
sehingga segala penjelasan dan
penganan pengaduan dapat
dilakukan segera
• Penerima laporan adalah
operator, dan apabila ditemukan
penanganan serius maka
dilakukan oleh Tim Kemenhub
dan Pejabat terkait
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

10. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Dengan menerbitkan Peraturan terkait SPM,
maka otomatis setiap Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perhubungan yang menangani
pelayanan di bidang perhubungan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik
Pada Tahun 2015, telah terbit 25 Permenhub
terkait Standar Pelayanan Angkutan, Standar
Pelayanan Balai, serta Standar Pelayanan
Sekolah Tinggi/Akademi/Balai SDM
Transportasi
Selain SPM, juga digalakkan ISO untuk sistem
manajemen mutu/kualitas (Inspektorat
Jenderal Kemenhub telah mendapatkan ISO
9001:2008 pada tanggal 10 Juni 2015
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

11. PENYEDERHANAAN PERIZINAN
Dilakukan dengan :
• Memberikan pelayanan satu atap
• Memperpendek proses dan waktu
pelayanan
• Mengurangi persyaratan dan jenis izin
• Memperpanjang Masa Berlaku
• Membangun system perizinan online :
3 Izin pada transpotasi darat
4 Izin pada transportasi udara
159 Jenis Perizinan telah disederhanakan
(9 Perizinan Subsektor Perhubungan Darat, 43 Perizinan Subsektor Perhubungan Laut,
99 Perizinan Subsektor Perhubungan Udara, 8 Perizinan Subsektor Perkeretaapian)
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

12. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
• Telah terbentuk Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) sebagai pelaksana pengendalian
gratifikasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan
• Saluran Pelaporan Gratifikasi dapat melalui
UPG atau :
• Dalam tahun 2015 telah terdapat 7 (tujuh)
pegawai yang melaporkan gratifikasi
 Drop box di Inspektorat Jenderal, Gedung
Karya lt. 19, di Lt. 1 Gedung Cipta, Karsa,
dan Karya Kemenhub
 Telepon / faximile (021) 3506669, 3857085
 Email ke upg@dephub.go.id
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

13. Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU)
Akses Aplikasi Simadu di http://wise.dephub.go.id
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

14. Pelapor Helpdesk Verifikator Pejabat Yang
Berwenang
Pengkaji Pengentri Pimpinan
Registrasi /
Login
Buat
Pengaduan
Buat
terlapor &
Lampiran
Nomor
Register
Web
Telp, Fax,
Langsung,
SMS, Surat
Membuat
user Pelapor
Buat
terlapor &
Lampiran
Nomor
Register
Login
Status /
History
Buat
Pengaduan
Login
Memeriksa
Laporan
Verifikasi
Laporan
Distribusi
Laporan
Login
Memeriksa
Laporan
Membuat
Disposisi
Membuat
Tim Pengkaji
Monitor Tim
Pengkaji
Login
Memeriksa
Laporan
Mengkaji
Laporan
Membuat
Rekomendasi
Login
Memeriksa
Progres
Laporan
Melanjutkan
Progres
Laporan
Melakukan
Analisa
Laporan
Hasil Laporan
(SELESAI)
Login
Monitor Status
Laporan
Rekap dan
Detail Laporan
Hasil
Verifikasi
Hasil
Disposisi &
Eksaminasi
Hasil Kajian
I I II II II II III
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
20
21
22
23
1
1
2

15. Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR)
Tujuannya adalah menyediakan instrumen yang efektif dan cara penanganan yang sistematis dalam
pencegahan korupsi
Sistem Kepemimpinan yang Kuat dan Bersih
Internalisasi nilai dan budaya anti kecurangan
Kerangka utama tata kelola program anti kecurangan
Efektivitas kebijakan dan penegakan aturan
Netralisasi risiko kecurangan melalui perangkat
pencegahan
Cari dan temukan sejak dini kasus kecurangan yang
terjadi
Usut cepat dan tuntas kasus kecurangan yang
ditemukan
Rutinkan monitoring, evaluasi dan pelaporan

16. CAPAIAN MULTIMODA 2015
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
BIDANG PERKERETAAPIAN
BIDANG PERHUBUNGAN UDARA
1. Pemb. BRT & Pengadaan Bus (1050 Bus untuk 16
kota)
2. Pemb & Pegemb Teminal Type A (16)
3. Penerapan Teknologi ATCS (15 Kota)
4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (44
Pelabuhan)
5. Pembangunan Kapal Penyeberangan ( 12 Unit)
1. Pelabuhan Non Komersial (150)
2. Pengerukan Alur Pelayaran (13 Lokasi)
3. Kapal Perintis (100 kapal)
4. Pelalayan lintas kapal perintis (86 lintas)
5. Penyelenggaraan rute angkutan laut (3 rute)
6. Kapal Negara Kenavigasian (10 Kapal
7. Kapal Patroli (77 Kapal)
1. Pembangunan jalur KA di pulau Jawa, dan Sumatera serta Persiapan Jalur KA di Sulawesi, Kalimantan dan
Papua (186,99 km)
2. Penyelenggaraan lintasan Kereta API perintis ( 4 lintasan)
1. Pembangunan Bandara Baru ( 17 Bandara)
2. Pembangunan/pengembangan bandara di daerah rawan bencana, terisolir dan daerah perbatasan
(132 bandara)
3. Pembangunan/pengembangan terminal penumpang (27 bandara)
 Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami 

17. Kese lamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kami

18. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
6. Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penumpang
Angkutan Penyeberangan
7. Permenhub Nomor PM 40 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan
8. Permenhub Nomor PM 16 Tahun 2015
tentang SPM pada Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan
9. Permenhub Nomor PM 48 Tahun 2015
tentang SPM Angkutan Orang Dengan Kereta
Api
10. Permenhub Nomor PM 54 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada BP2IP
Barombong
11. Permenhub Nomor PM 101 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada BP2TD Bali
1. Permenhub Nomor PM 27 Tahun 2015
tentang Perubahan Permenhub Nomor PM
10 Tahun 2012 SPM Angkutan Massal
Berbasis Jalan
2. Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Permenhub Nomor
PM 46 Tahun 2014 SPM Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek
3. Permenhub Nomor PM 29 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Permenhub Nomor
PM 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek
4. Permenhub Nomor PM 37 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Angkutan Laut
5. Permenhub Nomor PM 38 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Penumpang
Angkutan Udara Dalam Negeri

19. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
18. Permenhub Nomor PM 102 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pada ATKP Makassar
19. Permenhub Nomor PM 112 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pada BP3 Curug
20. Permenhub Nomor PM 113 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada ATKP Medan
21. Permenhub Nomor PM 149 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada BPPTL Jakarta
22. Permenhub Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada Akademi
Perkeretaapian Indonesia Madiun
23. Permenhub Nomor PM 150 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada STTD
24. Permenhub Nomor 162 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada BPPTD Palembang
25. Permenhub Nomor 151 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan pada STPI Curug
12. Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada BP3
Jayapura
13. Permenhub Nomor PM 109 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
14. Permenhub Nomor PM 110 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada BP2IP
Malahayati
15. Permenhub Nomor PM 114 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada BP2IP
Sorong
16. Permenhub Nomor PM 99 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Pada BP2IP
Tangerang
17. Permenhub Nomor PM 100 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada LP3
Banyuwangi