Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEBIJAKAN
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NO 29 TAHUN 2014
Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. •UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
•UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
•UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan
Keuangan Negara
Undang – Undang
•PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Peraturan Pemerintah
•Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Peraturan Presiden
•Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri PAN dan RB
2

3. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
(PERMENPANRB 53 TAHUN 2014)

4. 4
 PermenPANRB yang singkat dengan lampiran
pedoman yang komprehensif;
 Diterapkan sejak penyusunan Laporan Kinerja
Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015;
 Outline pedoman :
Lampiran I
•Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
Lampiran II
•Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja
Lampiran III
•Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Kinerja

5. 5
29/2010 53/2014
Istilah Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja
Wajib melaporkan Sampai Es. I
dan SKPD
Yang menyusun PK wajib
susun LKj
Penyusunan PK Segera setelah
DIPA/DPA disahkan
1 bulan setelah
DPA/DIPA disahkan
(*Khusus 2015 maret
Penyampaian
Laporan Kinerja
2,5 Bulan setelah TA
berakhir
2 Bulan setelah TA
berakhir
Laporan Kinerja
dikirim ke
Kemenpan Kemenpan, Bappenas
Kemenkeu, Kemendagri,
Gubernur
Dana Dekonsentrasi  
Fokus Kinerja  
Format Lapkin Baku Fleksibel
Review atas Lap.
Kinerja
 

6. Komitmen atau kesepakatan antara yang
memberi dan menerima amanah.
Perjanjian
Kinerja
harus berdasarkan
sumber daya yang
ada
tidak dibatasi pada
kinerja yang
dihasilkan atas
kegiatan tahun
bersangkutan
mencakup
outcome yang
dihasilkan dari
kegiatan tahun-
tahun sebelumnya

7. 7
Kinerja yang dihasilkan dari tahun 2015
Kinerja yang dihasilkan dari tahun sebelumnya
KINERJA YANG DISEPAKATI

8. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

9. K/L
Pimpinan
Tertinggi
(menteri/Pimpina
n Lembaga)
Pimpinan unit
organisasi
(Eselon I)
Pimpinan Satuan
Kerja
Pemerintah
Provinsi/Kab/Kota
Pimpinan
Tertinggi
Pimpinan SKPD
Note: Selain yang diatur di
atas, menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/
walikota dapat memperluas
praktik penyusunan
perjanjian kinerja sesuai
kebijakan internal
Disusun setelah suatu
instansi pemerintah
menerima dokumen
pelaksanaan anggaran,
paling lambat satu bulan
setelah dokumen
anggaran disahkan

10. Tingkat Eselon II
Harus menggambarkan outcome dan output
pada bidangnya
Tingkat Eselon I
Harus menggambarkan dampak pada
bidangnya dan outcome yang dihasilkan
Tingkat K/L/Pemda
Harus menggambarkan dampak dan outcome
yang dihasilkan
K/L Pemda
Eselon I
Eselon II
Impact
Impact pada
Bidang
Outcome
Output

11. 11
NASIONAL
SASARAN STRATEGIS DAERAH
(outcome - impact)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Impact)
Proses
Pencapaian
Output
Sumberdaya
Yang
Digunakan
KABINET
PRESIDEN
K/L
Eselon I
UNIT KERJA

12. Strategi yang lebih detail dan terinci atau berisi
langkah-langkah yang akan dilakukan untuk
memastikan sasaran yang telah diperjanjikan dalam
perjanjian kinerja terwujud
Tujuan Penyusunan
Rencana Aksi
Mengidentifikasi
keselarasan antara
sasaran dengan
langkah-langkah yang
akan dilakukan
Memudahkan
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi kinerja

13. FORMAT PERJANJIAN KINERJA 13
PERJANJIAN KINERJA
Dinas/Kantor/Badan .....................................
Provinsi/Kabupaten/Kota ..........................................
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian
kinerja Dinas/Kantor/Badan.................................Provinsi/Kabupaten/Kota
............................,yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada
tahun 20XX sebagaimana daftar terlampir.
Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi
dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20XX.
..................., ...................... 20XX
Menyetujui,
Gubernur/Bupati/Walikota Dinas/Kantor/Badan
.......................... ........................................
............................................... .........................................

14. FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 14
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1 ....................... Rp. .........................
2 ....................... Rp. .........................
..............,.............................20XX
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota
..............................................................
(..............................................)

15. FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT ORGANISASI
NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1 ....................... Rp. .........................
2 ....................... Rp. .........................
..............,.............................20XX
Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja
(..............................................) (..............................................)

16. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1........................... Rp ...............................
..........................., ..................20XX
Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker
( ) ( )

17. Memberikan informasi
kinerja yang terukur
kepada pemberi
mandat atas kinerja
yang telah dicapai
upaya perbaikan
berkesinambungan
untuk meningkatkan
kinerja
Tujuanmerupakan bentuk
akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas
dan fungsi yang
dipercayakan
kepada setiap
instansi
pemerintah atas
penggunaan
anggaran
Pengertian

18. LAPORAN KINERJA 18
INSTANSI PEMERINTAH
TUGAS DAN FUNGSI
ANGGARAN
AKUNTABILITAS /
PERTANGGUNGJAWABAN
LAPORAN KINERJA
Pengukuran Kinerja Evaluasi dan analisa

19. LAPORAN KINERJA 19
RPJMN/D
Renstra
Rencana Kinerja
Tahunan RKA
DIPAPerjanjian
Kinerja
Laporan
Kinerja
Feedback &
Continuous
Improvement
Menjawab

20. FORMAT LAPORAN KINERJA 20
Menyajikan informasi tentang:
•Uraian singkat organisasi
•Rencana dan target kinerja yang
ditetapkan
•Pengukuran kinerja
•Evaluasi dan analisis kinerja

21. PENGUMPULAN DATA KINERJA 21
Pengumpulan dan perangkuman
harus memperhatikan:
•Indikator kinerja yang digunakan;
•Frekuensi pengumpulan data;
•Penanggung jawab pengumpulan data;
•Mekanisme perhitungan;
•Media yang digunakan

22. Pimpinan Unit
Organisasi
menyusun LKj
Pimpinan Unit Org.
Menyampaikan
Kepada
Menteri/Pimpinan
Lembaga
Menteri/Pimpinan
Menyampaikan Kpd
Menkeu, Bappenas,
Menpan RB
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Bupati/Walikota
Menyusun LKj
Bupati/Walikota
menyampaikan kpd
Gubernur, Bappenas,
Menpan RB, dan
Mendagri
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

24. 1. Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja).
A. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
YUDDY CHRISNANDI

25. Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja;
Unit Kerja
( Permenpan 12 tahun 2015)

26. PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KepmenPAN KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Permen PANRB 25 / 2012 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Permen PANRB 20 / 2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PANRB 25 /
2012 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Permen PANRB 12 / 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dijabarkan
diubah lampiran
diubah

27. Memperoleh
informasi tentang
implementasi SAKIP.
Menilai tingkat
implementasi SAKIP
Memberikan saran
perbaikan untuk
peningkatan
implementasi SAKIP
Memonitor tindak
lanjut rekomendasi
hasil evaluasi
periode sebelumnya
TUJUAN EVALUASI

28. Evaluasi terhadap perencanaan
kinerja dan perjanjian kinerja
termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pelaksanaan
program dan kegiatan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
internal serta pencapaian kinerja.
Entitas akuntabilitas terhadap
seluruh pemerintah instansi
pemerintah yang telah
menyampaikan LAKIP kepada
Kementerian PAN dan RB.
RUANG LINGKUP EVALUASI

29. PERENCANAAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PELAPORAN
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
35 %
20 %
15 %
10 %
PERMENPAN 20
Tahun 2013
PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PENCAPAIAN
KINERJA
20 %KINERJA
S
A
K
I
P
PERMENPAN 12
Tahun 2015
30 %
25 %
15 %
10 %
20 %
B
E
R
U
B
A
H

30. PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Perencanaan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Evaluasi
FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN
6 % 15 % 9 %
5 % 12,5 % 7,5 %
3% 7,5 % 4,5 %
2% 5% 3%
Sistem AKIP TOTAL
30%
25%
15%
10%
80%
CAPAIAN KINERJA
OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTALKinerja
5% 5% 10% 20%

31. Peringkat Nilai
AA >85-100
A >75-85
B >65-75
CC >50-65
C >30-50
D 0-30
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30
B
E
R
U
B
A
H

32. ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran
negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.
Nilai akuntabilitas kinerja
mengidentifikasikan kemampuan instansi
pemerintah tersebut untuk:
1. Merencanakan target kinerja,
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan
dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang akan dikerjakan,
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan
rencana kerja,
5. Melaporkan capaian kinerja selaras
dengan apa yang telah dilaksanakan
dan direncanakan sebelumnya
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30

33. TERIMA KASIH
3
3