1. Kemenhub telah menerapkan pendekatan New Public Management dengan mengubah satuan kerja menjadi BLU, memperkenalkan sistem online untuk perizinan dan PNBP, serta melakukan sertifikasi ISO. 2. Kemenhub meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan membangun infrastruktur transportasi, memberikan subsidi angkutan, serta meluncurkan call center 151. 3. Efisiensi diupayakan melalui reviu HPS, pemantauan TLHP/

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, CIPSAS, Ak.
NEW
PUBLIC
MANAGEMENT
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA

2. New PublicManagement (NPM)
• is an approach to running public service organizations that is
used in government and public service institutions and
agencies,
• effort to make the public service more "businesslike" and to
improve its efficiency by using private sector management
models.
• As with the private sector, which focuses on "customer
service",
2

3. New Public Management (Hood, 1991)
Businesslike/modernization
Customer service
Improve efficiency
1
2
3
3

4. 1
2
3
4

5. 1.Businesslike
• Pengelolaan PNBP  mengubah satker menjadi BLU,
online system (Simponi), revisi PP PNBP, konsesi, dll.
• Perijinan online: SRUT (LHA Itjen Rp500 M), pendaftaran
dan sertifikasi aircrew/ABK, dll
• Itjen: survei kepuasan auditee, IACM, telaah sejawat,
sertifikasi ISO 9001:2008
• E-Procurement, e-catalog, job bidding
5

6. 6
Target
Rp3,2T
Realisasi
Rp6,4T
Target
Rp10,6T
Realisasi
Rp4,29T
Target
Rp9,8T
20162015 2017
▪ Target PNBP tahun 2016 meningkat 196% dibandingkan tahun 2016 dan
meningkat 8% pada tahun 2017 ;
▪ Realisasi PNBP pada tahun 2015 sebesar 129% dan 65.5% pada tahun 2016;
▪ Jika dibandingkan dengan tahun 2015 realisasi PNBP Kemenhub tahun 2016
meningkat sebesar 50%
Target dan Realiasi PNBP
2018
Target
Rp8,6T
Sesuai hasil
Reviu

7. 324 PERATURAN
35 INSTRUKSI
73 SURAT EDARAN
14 PERIZINAN TRANSPORTASI DARAT
41 PERIZINAN TRANSPORTASI LAUT
11 PERIZINAN TRANSPORTASI UDARA
13 PERIZINAN PERKERETAAPIAN
7

8. 8

9. • Sertifikasi ISO 9001:2008
• 2nd Audited
9

10. Peer review
• Internal antar Inspektorat
• (Ekstern) in KKP (88) out Kemenag
job bidding survei kepuasan auditee
10

11. 2.Customer service
• Pembangunan sarpras transportasi (Indonesia centris)
 search kemenhub151 youtube.com
• Subsidi (perintis)  angkutan darat, laut (orang dan
barang/ternak), kereta, udara, angkutan lebaran
• Call center 151
• Pemastian outcome  pelabuhan ikan/bandara capung
• Ramp check sarana transportasi

12. PERESMIAN YANGTELAH
DILAKUKAN
BAPAK PRESIDEN
PERESMIAN YANGTELAH
DILAKUKAN KEMENHUB
USULANPERESMIAN
OLEH BPK PRESIDEN
SEPT 2016 S.D MARET 2017
12

13. 13

14. 14
LAYANAN ini dibuka 24 jam, tujuh hari
seminggu. Layanan ini dapat menerima
masukan, baik transportasi darat, laut,
maupun udara
Pelapor tidak perlu KHAWATIR terungkapnya
identitas karena setiap pelapor akan
mendapat register pengaduan untuk dapat
memonitor progress pengaduannya
CALL CENTRE 151 WBS SYSTEM

15. 3. Improve Efficiency
• Reviu HPS atas paket pengadaan oleh Itjen
• Pemantauan TLHP/TLHA secara ketat
• Rasionalisasi/kewajaran biaya (bangunan, pengerukan,
perjalanan dinas, dll)
• Input vs Output  bandara Buntu Kunik, pelabuhan Tiram
• Sikencur

16. PENYEGAHANKEMAHALANHARGA
melalui reviu HPS
7.75%
triliun
d a ri t o t al a n ggaran
14Triliun
16
5.74%
miliar
d a ri t o t al a n ggaran
12Triliun
TAHUN2016 TAHUN2017
31 Desember 2016 23 Februari 2017

17. 17
17

18. Nasional
Tuntas Proses Belum TL
Tuntas
35%
Proses
35%
Belum TL
30%
Kemenhub
Tuntas Proses
Belum TL
Tuntas
81,69%
Proses
18,00%
Pemantauan TLHP secara ketat
18

19. 19

20. Launching Piloting Sikencur
di Pusdiklat BPK RI (21 Februari 2012)
20

21. Launching oleh Ketua BPK
Dharma Wanita
Kemenhub
Pojok peluncuran
Berburu
tanda tangan
Talkshow Radio STAN
Palembang
Launching Buku Sikencur di Kemenhub
2 November 2015
November 2016 cetakan ke-4
21

22. Mendefinisikan Kecurangan
Kecurangan, fraud, dan korupsi
22

23. Fraud triangle (pendorong kecurangan)
Kesem-
patan
Tekanan
FRAUD
Rasional
-isasi

24. Sistem Kendali Kecurangan
(Fraud Control System)
Rangkaian proses & kegiatan yang secara komprehensif dirancang
dan dilaksanakan oleh manajemen entitas untuk mencegah,
mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka
memperkuat pencapaian tujuan SPI
24

25. Fungsi Sikencur
▪ Pendeteksian
▪ Pengendalian yang baik  system pengendalian manajemen (intern)
▪ Sinyal kecurangan (pembiaran, rangkap tugas, gaya hidup, kerahasiaan tidak wajar,
pengubahan tidak sah, penggandaan faktur, back date, menjalankan bisnis lain, dll)
▪ Pencegahan (pakta integritas, pedoman perilaku, dan
pernyataan komitmen penerapan Sikencur)
▪ Pelaporan (sarana pengaduan, perlindungan pelapor, tindak
lanjut pelaporan)
▪ Penanganan (investigasi)
25

26. Fraud Risk Assessment (FRA)
FRA (Fraud Risk Assessment) adalah kegiatan untuk
mengidentifikasi risiko kecurangan dalam organisasi dan
langkah yang diperlukan untuk menanggulangi kecurangan
tersebut (fraud risk response).
FRA mengidentifikasi tingkat kemungkinan dan nilai
dampak risiko terhadap kegiatan usaha
26

27. FRA di Pusdiklat BPK RI
1-tidak mungkin terjadi…5-pasti terjadi
KODE POTENSI FRAUD POTENSI DAMPAK
A Suap 2,76 2,06
B Penentuan kebutuhan palsu 3,00 2,24
C Mengatur spesifikasi 2,82 1,94
D Memecah pengadaan (bid splitting) 3,24 2,24
E Penilaian kuesioner diklat palsu 3,00 2,14
F Pembanding palsu/diatur 3,53 2,29
G Membatasi informasi permintaan penawaran 2,76 1,65
H Pemerasan 2,24 1,88
I Gratifikasi tidak sah 2,59 2,29
J Pembelian bernuansa konflik kepentingan 3,00 2,19
27

28. 28
28

29. Aplikasi
Simadu
Fraudrisk
assessment
UPG
Reviu HPS
(pengendalian
harga)
SatgasOPP
Investigativ
eaudit
External
notification
Implementasi
Sikencur di Kemenhub
29

31. 31
Laporan Keuangan
Standar Tertinggi
PenghargaanBPK
Kemandirian
BLU
PenghargaanPresiden
Konstribusi
PNBP Terbesar
PenghargaanKemenkeu
Pengelola
PNBP Terbaik
PenghargaanKemenkeu
Standar
Pelayanan Publik
PenghargaanOMBUDSMAN
Tingkat Kepatuhan
& Keaktifan Pengelolaan
LHKPN
PenghargaanKPK
Pelaksanaan
e-PUPNS
PenghargaanBKN
APE
Kategori Madya
PenghargaanKPP-PAIT Award
PENGHARGAAN DALAM BIDANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
TOP IT
Implementation On
Ministry