-

1. DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI,
AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Evaluasi
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Kinerja dan
Zona Integritas
Pemerintah belum
bersih, kurang akuntabel
dan berkinerja rendah
Pemerintah belum
efektif dan efisien
Pelayanan publik masih
buruk
Pemerintah yang bersih,
akuntabel, dan berkinerja
tinggi
Pemerintah yang efektif
dan efisien
Pelayanan publik yang baik
dan berkualitas

3. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Good
Governance
Pemerintah yang
berorientasi hasil
Menetapkan Tujuan Prioritas yang Jelas (Outcomes)
Mengukur Pencapaian Tujuan (performance indicators)
Menetapkan Target
Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result)

4. INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA
Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert
Belanja publik perlu
ditekan, karena
keterbatasan
sumberdaya
Publik menuntut
peningkatan kualitas
pelayanan
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan
antar instansi dan dilaporkan realisasinya kepada
Dewan
Menjadi anggaran yang sinkron dengan
perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja
(Super Budgeting)
Budget
Savings
Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem
yang mengarah kepada penghematan anggaran

5. RPJMN
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh APIP
Laporan Keuangan
Reviewed
Laporan Kinerja
Reviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan
Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja
Rencana Strategis

6. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus
digunakan untuk program
pembangunan yang
bermanfaat bagi masyarakat,
misalnya infrastruktur,
pengentasan kemiskinan,
pendidikan, dan kesehatan.
(pemerintahan berorientasi
hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan
elektronik, rakyat bisa mengakses
dokumen-dokumen pemerintah dan
semua hal dapat dilihat secara
transparan, termasuk soal anggaran
publik.
Stop
Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang
diberikan kepada K/L/Pemda
pasti habis, tetapi tujuan
(hasil) tidak tercapai.
Fokus
Kinerja,
bukan SPJ
ASN jangan terlalu
banyak menghabiskan
waktu dan tenaga hanya
untuk mengurusi SPJ.
Menghemat jumlah
anggaran yang
dibelanjakan dari kegiatan-
kegiatan yang tidak
penting.
Anggaran digunakan hanya
untuk membiayai
program/kegiatan prioritas
yang mendukung
pencapaian tujuan
pembangunan.
Anggaran yang digunakan
menghasilkan manfaat
besar untuk masyarakat.
EFISIENSI

7. PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI
RENCANA
STRATEGIS
SISTEM
AKUNTABIITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN
PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN
KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA
PENCAPAIAN TARGET-TARGET
DIPERJANJIKAN KEPADA
PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PENGUKURAN
KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN
PENCAPAIAN TARGET
DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA
KINERJA DIKELOLA
DENGAN BAIK UNTUK
MENGETAHUI
PENCAPAIAN DARI
TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN
KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN
KINERJA DILAPORKAN KEPADA
PEMBERI AMANAH SECARA
JUJUR
REVIU DAN
EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN
PENCAPAIAN KINERJA
TELAH DIREVIU DAN
DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
UNTUK PENINGKATAN
KINERJA
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN
Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan
negara
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan
dan akuntabilitas kinerja pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
• Asas pengelolaan keuangan negara adalah
akuntabilitas berorientasi hasil
• Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

8. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dilakukan evaluasi tiap tahun
untuk mengukur perkembangan
efektivitas implementasi SAKIP di
instansi pemerintah (pusat &
daerah)
Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran
pada Instansi Pemerintah

9. HASIL EVALUASI SAKIP 2015-2016
Skala nilai
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah
Provinsi
Kabupaten /
Kota
Kategori Range
Nilai
2015 2016 2015 2016 2015 2016
AA 90-100 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 2 3 1 2
BB 70-80 21 27 7 7 7 10
B 60-70 36 37 8 12 31 57
CC 50-60 16 11 13 10 174 199
C 30-50 0 3 3 2 239 193
D 0-30 0 0 1 0 14 14
INSTANSI
PEMERINTAH
DENGAN NILAI
AKUNTABILITAS
KINERJA DI
BAWAH 70 (50K/L,
24 PROV, 456
KAB/KOTA)
BERPOTENSI
TERJADI
INEFISIENSI
> 30% DARI
APBN/APBD di luar
Belanja Pegawai
± 392,87 T
Semakin tinggi
nilai
akuntabilitas
kinerja,
semakin tinggi
tingkat
efisiensi
penggunaan
anggaran
Efisien
Inefisiensi
1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai
(tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan
Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA :

10. AREA PERBAIKAN
Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah
Sasaran
Strategis
/Result
Sasaran
Strategis
/Result
Sasaran
Strategis
/Result
GOALS
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
Program
Kegiatan
Anggaran
ACTIVITY
Jelas relevansi / kaitan
Antara Program/Kegiatan
dengan Sasaran / kinerja
Tujuan/sasaran
orientasi hasil
Ukuran kinerja
jelas
1
2
3
Kejelasan kinerja
yang akan dicapai
Program / Kegiatan
efektif dan efisien
Rincian kegiatan
harus sesuai dengan
maksud kegiatan
4
Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD
Instansi Pemerintah
/SKPD/OPD

11. RATA-RATA NILAI AKIP 2013 - 2016
11
“nilai ini
menunjukkan ada
potensi untuk
melakukan
efisiensi lebih dari
30% untuk K/L dan
provinsi serta lebih
dari 50% untuk
kabupaten/kota”
62.14
64.7 65.58 65.58
57.04
59.22 59.44
63.21
43.73 44.94
46.34
49.11
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2016
TREN RATA-RATA NILAI AKIP TAHUN 2013-2016
KL PROVINSI KABUPATEN/KOTA

12. POHON KINERJA
12
PEMERINTAH DAERAH
SASARAN STRATEGIS SKPD
(outcome - impact)
SKPD
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Impact)
Proses
Pencapaian
Output
Sumberdaya
Yang
Digunakan
KEPALA
DAERAH
SKPD
ESELON III
ESELON IV

13. PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
13
13
Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
Sasaran:
Terjaganya fungsi lahan
sesuai peruntukannya.
Sasaran:
Meningkatnya produksi
pertanian.
Sasaran:
Meningkatnya kualitas
dan Kuantitas Sarana
dan prasarana
Sasaran:
Meningkatnya Usaha
Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Indikator Kinerja:
% Lahan pertanian
terhadap luas wilayah
Target: 20%
Indikator Kinerja:
Jumlah produksi
pertanian
Target: 100.000 ton
Indikator Kinerja:
Panjang jalan dengan
kualitas baik.
Target: 95%
Indikator Kinerja:
Jumlah koperasi aktif
bidang pertanian.
Target: 100 Koperasi
Kegiatan:
Menetapkan lahan
pertanian agar
digunakan sesuai
dengan fungsinya.
Kegiatan:
•Menerapkan teknologi
pertanian.
•Penggunaan bibit
unggul.
Kegiatan:
•Membangun jalan
akses ke sentra
pertanian
Kegiatan:
Penyaluran kredit
usaha mikro bidang
pertanian.
RPJMD
Anggaran:
Rp. 150.000.000
Anggaran:
Rp. 2.000.000.000
Anggaran:
Rp. 4.000.000.0000
Anggaran:
Rp. 1.500.000.000
BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

14. CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI Meningkatkan
Industri Pariwisata
Pengembangan
Usaha
Pengembangan
sarana dan
prasarana
Pengembangan
Aksesbilitas
Pemasaran dan
Promosi
Pengembangan
Produk Wisata
Peningkatan
manajemen
pengelolaan
pariwisata secara
lebih profesional
Pengelola dan
pelaku usaha wisata
perlu melakukan
diversifikasi atau
pengembangan
usaha produk wisata
secara beragam yang
inovatif dan kreatif
Peningkatan
pemasaran dan
promosi melalui
penyebaran
informasi di
berbagai media,
baik media cetak
maupun elektronik
Perlu diadakan
upaya pemberian
insentif untuk
memotivasi
pengelola obyek
wisata dalam
meningkatkan
pengelolaan obyek
wisata.
Peningkatan
kemudahan akses
angkutan umum/
kendaraan
pribadi untuk
mencapai obyek
wisata
Peningkatan
kemudahan akses
informasi agar obyek
wisata dapat diakses
dengan mudah dari
berbagai macam
sumber
Perbaikan dan
peningkatan
sarana dan
prasarana yang
ada di obyek
wisata.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kepada
pengunjung
obyek wisata
Pengembangan
obyek wisata yang
masih berupa
potensi menjadi
obyek wisata yang
riil dalam
mendukung PAD.
Meningkatkan
Rasa Aman
Wisatawan
Peningkatan
keamanan
khusus daerah
wisata
Sumber Daya
yang
dibutuhkan
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
Sumber Daya
yang dibutuhkan
1. SDM
2. Anggaran
SATPOL PP
Koperasi dan
UKM
Pariwisata
Perhubungan dan
Informatika
Dinas PU Dinas Pariwisata

18. e-Budgeting
e-Budgeting
PRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program
mencegah program/ kegiatan
“siluman” dan mencegah
penyimpangan
18

19. e-Performance Based Budgeting
e-Performance Based Budgeting
PRIORITAS
DAERAH
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program
Program Follow Result
mencegah program/ kegiatan
“siluman” dan mencegah
penyimpangan
meningkatkan efektifitas dan
mengurangi pemborosan
anggaran

20. e-Budgeting
Akuntabilitas Kinerja
mencegah program/
kegiatan “siluman”
dan mencegah
penyimpangan
ASN tidak disibukkan
dalam pekerjaan
dokumentatif namun
berfokus pada kinerja
yang akan diwujudkan
mencegah pemborosan
dan meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran
e-Performance Based Budgeting

21. Langkah – langkah perbaikan
• Memastikan Kepada SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta
mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian
kinerja;
• Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh SKPD;
• Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran
dan manajemen kinerja;
• Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung
dengan pencapaian kinerja;
• Kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala,
atas capaian kinerja SKPD;
• Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan hukuman terhadap
SKPD tidak berkinerja.

22. TERIMA KASIH