3. Indikator sasaran
dalam renstra
Indikator kinerja
sasaran dalam
IKU
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
Rencana Kinerja
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
Tapkin
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
LAKIP
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 4
SELARAS
SELARAS
4. LAKIP : MEDIA PERTANGGUNG JAWABAN
YANG BERISI INFORMASI CAPAIAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
YANG DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAI KOMUNIKASI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENINGKATAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
LAPORAN RUTIN TAHUNAN
30-Sep-13 BPKP Prov. Jabar 5
5. UMPAN BALIK UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
ALAT PERBAIKAN MANAJEMEN
KEPEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
LEMBAGA LEGISLATIF
MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
PUBLIK
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 6
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan
untuk :
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan;
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 7
7. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 8
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 9
9. 30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 10
LAKIP
AKUNTABILITAS
(PERTANGGUNGJAWABAN
KINERJA)
PENINGKATAN
KINERJA
MELALUI UMPAN BALIK
11. 1. Prinsip Pertanggung jawaban
Jelas siapa yang bertanggung jawab (Responsibility
Center)
Menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan
(Controllable) dan yang tidak dapat di kendalikan
(Uncontrollable)
2. Prinsip pengecualian
Melaporkan hal yang penting dan keluaran bagi
pengambil keputusan dalam tanggung jawab instansi
yang bersangkutan (Hal-hal yang menonjol)
3. Prinsip Manfaat
Manfaat laporan harus lebih besar dari biaya
penyusunannya.
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 12
12. Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja.
Bab IV Penutup
Lampiran-lampiran
30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 13
14. 30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 15
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Anggaran :
Jumlah Anggaran Tahun........................ : Rp......( c)
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.........: Rp.....: (d )
15. 30-Sep-13BPKP Prov. Jabar 16
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Nama SKPD :
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun.................................: Rp ..................( c)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun..................: Rp ..................(d )
