Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
• ASN sangat berperan dalam meningkatkan Government Effectiveness Index (GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).
• Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan IEP
• Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka IEP Indonesia harus menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
LIMA FAKTOR PENDORONG TINGKATKAN GEI/IEP:
1. Tingkatkan Mutu Layanan Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan kepercyaan publik pada Pemerintah dan pada ASN.
Individu berintegritas adalah :
1. Individu yang memahami peran nya, misalnya peran seorang ASN : guru, dosen, peneliti, jaksa, auditor, dll. Tidak dapat dicampuradukkan
2. Individu berintegritas mempunyai kemampuan nalar yang baik untuk melakukan self examination, forethought,intensionalitas, dan self regulator.
3. Individu yang berintegritas mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan nilai-nilai dasar Integritas setelah melalui proses secara kognitif dan afektif menjadi perilaku dan tindakan tertentu.
PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
1. KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
2. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
3. Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
• ASN sangat berperan dalam meningkatkan Government Effectiveness Index (GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).
• Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan IEP
• Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka IEP Indonesia harus menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
LIMA FAKTOR PENDORONG TINGKATKAN GEI/IEP:
1. Tingkatkan Mutu Layanan Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan kepercyaan publik pada Pemerintah dan pada ASN.
Individu berintegritas adalah :
1. Individu yang memahami peran nya, misalnya peran seorang ASN : guru, dosen, peneliti, jaksa, auditor, dll. Tidak dapat dicampuradukkan
2. Individu berintegritas mempunyai kemampuan nalar yang baik untuk melakukan self examination, forethought,intensionalitas, dan self regulator.
3. Individu yang berintegritas mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan nilai-nilai dasar Integritas setelah melalui proses secara kognitif dan afektif menjadi perilaku dan tindakan tertentu.
PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
1. KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
2. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
3. Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerahDr. Zar Rdj
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen dan tidak memihak..!!
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
terus mendorong profesionalisme ASN adalah bagian dari tanggungjawab Lembaga Administrasi Negara termasuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Kalimantan di Samarinda
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen.
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Diklat tidak serta merta dapat meningkatkan kompetensi pegawai ASN. Perlu ada prasyarat yang mesti dipenuhi supaya diklat dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerahDr. Zar Rdj
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen dan tidak memihak..!!
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
terus mendorong profesionalisme ASN adalah bagian dari tanggungjawab Lembaga Administrasi Negara termasuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Kalimantan di Samarinda
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen.
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Diklat tidak serta merta dapat meningkatkan kompetensi pegawai ASN. Perlu ada prasyarat yang mesti dipenuhi supaya diklat dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aaMateri Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa
A study of framework to implements risk management in public institution in Indonesia. As a public institution, BPKP has a leading role in internal audit and governance management in Indonesia.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dari berbagai faktor penghambat tujuan
1. disampaikan oleh
Maizar Radjin, M. Ak, QIA
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
RLT1 024
Distance Learning Reform Leadership Tranning
PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2020
Sistem Manajemen Risiko Perhubungan
PEMBANGUNAN
SiMARUPAPLIK ASI
RANCANGAN INOVASI ORGANISASI
3. ISU STRATEGIS
ORGANISASI
Masih adanya temuan berulang: LHP BPK-RI
Akuntabilitas: 2018 (71,1%) & 2019 (74,8%)
Reformasi Birokrasi: 2018 (75,5%) & 2019 (77,7%)
01
02
03
GLOBAL
Global Risk Report 2020: Long and Short term risk outlook
Data: From Silos…to Strategic Asset
NASIONAL
RPJMN 2015-2019
Indeks MR 2019: 88 K/L 79,5% Level 3
3
4. LATAR BELAKANG
l
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
Rendahnya Indeks SPBE Intansi Pemerintah 2018
(1,98%) dibawah terget nasional 2,6% & hasil SPIP
di Subsektor (Teknis) masih dibawah level III
Perubahan pola pendekatan implementasi
Manajemen Risiko semula melalui pendekatan
maturitas menjadi pendekatan kapabilitas
Poses Risk Assesment
dilakukan konvensional
(manual) & tidak efektif
serta tidak efesien
4
5. 01
02
03
04
05 PM 25 TAHUN 2018: SPIP KEMENHUB
UU NOMOR 1 TAHUN 2004 : UU PERBENDAHARAAN NEGARA
UU NOMOR 15 TAHUN 2004: PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PP 60 TAHUN 60 TAHUN 2008 : SPIP
PERPRES 18 TAHUN 2020: RPJMN 2020-2024
DASAR HUKUM
5
6. USULAN INOVASI
KBBI
perbuatan baik,
berjasa; terkenal &
masyhur
HUKUM
• dikenal masyarakat
(yaitu masyarakat
sadar akan
keberadaannya)
• dapat dipahami bagi
komunitas
MARUF
6
Konteks
Risiko
Indetifikasi
Risiko
Analisa
Risiko
Evaluasi
Risiko
Keloka
Risiko
Movev
Risiko
7. TAHAPANKEGIATAN
ContiniousImprovement
DO
CHECK ACT
PLAN
P
D
C A
1. Braistoorming &
Benhmarking
2. Tim Efektif
3. Regulasi &
Petunjuk Teknis
4. Time Line (Waktu
dan Bobot)
5. Risk Database
6. Pembangunan
Aplikasi
7. Sosialisasi
6. Uji
Joba
7. Evaluasi
Proses MR
8. Tindaklanjut
(Perbaikan &
Standarisasi)
7
9. JANGKA
MENENGAH
Perencanaan
5 Minggu
Pembangunan
8 Minggu
Evaluasi
1 Minggu
Penyempurnaan
2 Minggu
Komite
Risiko
Blue Print Risiko
Kemenhub
Platfform
Android
Sertifikasi
ISO 31000
1. Rapat
Persiapan
2. Braistoorming
3. Benhmarking
4. Tim Efektif
5. Regulasi
6. Bisnis Proses
7. SOP
8. Time Schedule
9. Kurve-S
1. Penetapan
Konteks
2. Risk
Asessment
3. Penanganan
Risiko
4. Pemantauan
Risiko
5. Laporan MR
WAKTU PELAKSANAAN
4 Bulan/16 Minggu
Evaluasi
Digitalisasi MR
• UAT Aplikasi
• Prgress
Penetapan
Kebijakan
• Progres
Penetapan
Juknis
1. Pematangan
MR Eselon I,
II d an UPT
2. Pemuktakhiir
an MR
Kemenhub
3. Pengajuan
Sertifikasi
Prosedur
Mutu
9
10. Kompetensi
Peta Risiko tidak inline
dengan Kebijakan Prioritas
Organisasi
Kompetensi
digitalisasi SDM
tidak merata
Target tidak
tersosialisasikan
dengan masif
Pelaksanaan evaluasi
dilakukan pada saat proses
pembangunan Inovasi
Proses
Waktu
HasilPOTENSIKENDALA
YANGDIHADAPI
10
11. Threat
• Pola Kapabilitas
• Kebijakan
• Digital Era
• Unpredictable Evaluation
Opportunity
• Kebutuhan
• Reform RB
• LHP BPK-RI
• RPJMN 2020-24
Weakness
• Sarana (Aplikasi)
• Kompetensi
• Budaya
• Konvensional
Strength
• Komitmen Pimpinan
• Satuan Tugas SPIP
• Data Risiko 2019
• Anggaran
ANALISA
SUMBER DAYA
11
12. STRATEGI
PENCAPAIAN
Matrik
1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam
mengimplementasikan MR untuk memenuhi
kebutuhan data dan informasi
2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk
menigkatkan data terhadap hasil penilaian
risiko
3. Melengkapi data proses penilaian risiko untuk
memenuhi indikator RJMN
4. Melengkapi data proses penilaian risiko untuk
mewujudkan target dalam RPJMN
1. Membuat proses manajemen risiko berbasis
digital untuk memenuhi kebutuhan data dan
informasi
2. Membuat proses manajemen risiko berbasis
digital agar target MR dalam RPJMN tercapai
3. Membudayakan peta risiko dalam pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan data
dan informasi
4. Membuyakan peta risiko dalam pengambilan
keputusan untuk mencapai target Proyek
Prioritas
1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan bahwa
implementasi MR berpengaruh pada hasil penilaian
2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan bahwa perubahan
pemerintah atas sasaran dan tujuan dapat
diantisipasi dengan pengelolaan risio
3. Menindaklanjuti hasil penilaian risiko untuk
meningkatkan hasil penilaian risiko
4. Menindaklanjuti hasil penilaian risiko untuk mencapai
perubahan tujuan dan sasaran organsasi yang
berubah
1. Membuat aplikasi manajemen risiko berbasis
digital untuk mengantisipasi perubahan
penilaian MR
2. Membuat aplikasi manajemen risiko untuk
mencapai sasaran/tujuan atas perubahan
kebijakan
3. Menyelesaikan proses penilaian risiko
sebelum dilakukan penilaian MR
4. Menyelesaikan proses penilaian risiko
sebelumnya untuk menghindari perubahan
sasaran/tujuan yang dinamis12
13. INDIKATOR KINERJA
WORK BEHAVIOUR
AKUNTABILITAS
DAMPAK
&
MANFAAT
Melindungi Organisasi
Manajemen Proakktif
& Antisipatif
Porgram & Sasaran
Pemerintah
Pencapaian Tujuan
Citra Organisasi
Pengendalian Intern
3E + 1k
Budaya Sadar Risiko
Pengambilan Keputusan
3 Lines of Defenses
Kepatuhan Regulasi
SPBE
Reformasi Birokrasi
Akuntablilitas Kineja
Aktivitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan &
Pengendalian dilakukan berbasis risiko (GCG)
13
1
2
3
14. Waren Buffett
Bong Tjandra
Hari Setianto
Ak., MSocSc, QIA, CRMP, CIA, CCSA, CFSA,
CGAP, CRMA, CA, CISA, CFE, GRCP
Risk comes from not
knowing you are doing
Saat mempertimbangkan
sesuatu anda telah
mengecilkan risiko
Saat mepertimbangkannya
terlalu lama, anda beresiko
Apabila organisasi memiliki
navigator agile, maka akan bisa
mempersiapkan diri sejak awal tidak
terimbas dampak global dan mampu
mengarahkan organisasi kepada hal
positif yang mengikuti perubahan
zaman
Pidato kenegaraan
Presiden Joko Widodo
16/8/19
wilayah Indonesia
rawan bencana.
Pembangunan
Indonesia, harus
sensitif berbagai
risiko.
Infrastruktur
harus disiapkan
mendukung
mitigasi risiko
bencana.
Masyarakat juga
harus waspada
dan sadar risiko.
EXPERTS SAY: RiSK
14
15. Mewujudkan Konektivitas
Nasional yang Handal, Berdaya
Saing dan Memberikan Nilai
Tambah guna mendukung
terwujudnya Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden:
Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan
Gotong-Royong
VISI KEMENHUB
2020-2024