Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Bahan Paparan pada Diskusi Publik "Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan", kerjasama GTZ Pro-Bangkit dan Tribun Kaltim
Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Bahan Paparan pada Diskusi Publik "Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan", kerjasama GTZ Pro-Bangkit dan Tribun Kaltim
Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Teknik dan Strategi bagi pemerintah daerah dalam memperoleh skor penilaian Skor evaluasi SAKIP. Cara sederhana dan strategic yang mudah dipahami dan di praktekkan. Memahami konstruksi sakip dengan sangat mudah.
Salah satu ukuran pelaksanaan BOS yang efektif adalah terpenuhinya kriteria 5 TEPAT SWJPA (Sasaran, Waktu, Jumlah, Penggunaan, dan Administrasi). Pengukuran ketepatan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS. Dalam presentasi ini, Anda kami ajak untuk mengeksplorasi masalah-masalah dalam pengelolaan BOS dan alternatif solusi yang ditawarkan untuk memenuhi 5 TEPAT SWJPA. Semoga hal kecil ini dapat meringankan beban Anda dalam mengelola dana BOS.
NB: Demi kesempurnaan materi ini, mohon komentar dan masukannya. Nuwun.
Membayangkan sebuah LAKIP dengan semangkuk sup. Sup yang lezat bergantung pada siapa yang memasak (input), bahan-bahan yang digunakan (proses) dan cara menyajikannya (output). Begitu juga dengan LAKIP. Selamat menikmati sup...eh LAKIP ^_^
5 tips mudah mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Penyaji mengharapkan dengan melaksanakan tips-tips tersebut dapat meminimalkan temuan dan mampu meningkatkan sistem pengendalian keuangan di sekolah. Semoga bermanfaat!
Materi ini disampaikan kepada para pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan pengalaman dalam audit, ketiga hal ini sering diabaikan oleh pelaksana kegiatan.
Slide ini disajikan kepada para kepala SD dan SMP yang akan melakukan pengadaan barang/jasa. Konteks dalam slide ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
1. “accountability is the obligation to answer…”
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagaimana menyusun LAKIP sebagai wujud akuntabilitas kinerja
LPP Garden, 7 Februari 2012
Bambang K. Wiryawan
Perwakilan BPKP Provinsi DIY
2. Stage I : Mengapa perlu LAKIP ?
Tips 1 : Renstra, komitmen untuk mencapai tujuan
Tips 2 : Renja, komitmen merencanakan dan mengendalikan
sumber daya
Tips 3 : Tapkin, perjanjian/kesepakatan untuk mewujudkan
kinerja tertentu
Stage II : Peraturan tentang LAKIP
(SK LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010)
Tips 4 : Apa saja perbedaannya?
Tips 5 : Apa yang diperbaiki?
Tips 6 : Mana yang digunakan?
Stage III : Yuk, menyusun LAKIP
Tips 7 : Bagaimana outline LAKIP?
Tips 8 : Mengukur kinerja dari Tapkin
Tips 9 : Menganalisis Capaian Kinerja
5. Kinerja Instansi Pemerintah
“Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat
Keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan”
Tujuan Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahunan
Sasaran • Hasil yang akan dicapai secara nyata
strategis • Dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
• dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan
Program • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
• Dilaksanakan oleh IP atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh IP
• Untuk mencapai sasaran dan tujuan
• Memperoleh alokasi anggaran sebagian /seluruhnya dari
APBN dan atau APBD
Kegiatan • Bagian dari program
• Dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja
• Bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
• Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
8. PENETAPAN KINERJA (tapkin)
”pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi”
• Diwujudkan dalam bentuk ”Dokumen Penetapan Kinerja”
• Satuan kerja dan unit kerja eselon II menyusun
penetapan kinerja setelah menerima DIPA/DPA
• Ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan
pimpinan satuan kerja
• Memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja
utama (IKU) organisasi, beserta target kinerja dan
anggaran
• Format: Lampiran II/3-3 Permenpan 29/2010
9. PENGUKURAN KINERJA
”membandingkan target kinerja (dokumen TAPKIN)
dengan realisasi kinerja”
• Untuk mengetahui pencapaian target kinerja
• Dilakukan pada setiap akhir periode
• Hasilnya berupa celah kinerja “performance gap”.
• IP dapat membuat kategorisasi pencapaian kinerja
secara kualitatif
• Dimungkinkan adanya capaian kinerja yang berupa “non
Tapkin” sebagai penambah capaian kinerja:
- capaian kinerja output > 100%
- capaian kinerja maksimal 100%
• Hasil pengukuran ini dilaporkan dalam LAKIP
• Format: Lampiran III Permenpan 29/2010 (contoh: Tapkin
BPKP)
10. LAKIP (tingkat eselon II)
”laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis”
• Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen TAPKIN dan dokumen perencanaan (Renja dan
DIPA)
• Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Realisasi pencapaian IKU organisasi
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
4. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan
• Fokus Pengukuran : pencapaian sasaran strategis yang
bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output)
lainnya
• Format: Lampiran IV Permenpan 29/2010
12. Menyusun LAKIP itu MUDAH (1-2)
1. Dapatkan DIPA. Fokuskan pada indikator output atas
program dan kegiatan.
2. Dapatkan dokumen Tapkin. Fokuskan pada indikator
kinerja (uraian indikator, target dan anggaran).
3. Dapatkan realisasi kinerja keuangan dan pelaksanaan
kegiatan.
- Laporan kegiatan dari bidang-bidang teknis dan unit
kerja di
bawahnya, baik yang kegiatan yang ada dalam
tapkin maupun
N non-tapkin
Indikator kinerja Target Realisa Capaian Kategori
o output si (%)
-xx Laporan realisasix fisik dan keuangan (dari bagian TU)
xxx x xx nnn
4. Lakukan pengukuran kinerja. Buat format ”capaian
Jumlah x x xx nnn
13. Menyusun LAKIP itu MUDAH (2-2)
5. Lakukan analisis capaian kinerja, antara lain:
- Uraikan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan
- Jelaskan capaian kinerjanya, uraikan dengan singkat
faktor pendukung dan atau penghambatnya
- Jelaskan target kinerjanya, apakah berasal dari seluruh
dan atau sebagian tapkin.
6. Buatkan lampiran-lampiran pendukung dari badan teks
(body) LAKIP.
7. Susun materi LAKIP sesuai Permenpan 29/2010 dan SK
Kepala LAN 239/2003
8. Arsipkan dokumen kertas kerja penyusunan LAKIP
dalam odner tersendiri.
15. Simpulan
1. Pemahaman 5W + 1 H :
- Why : Akuntabilitas/pertanggungjawaban amanat
- Who : disesuaikan dengan tingkat organisasi
- Where : Pelaporan kinerja (dalam sikus SAKIP)
- When : Akhir tahun anggaran, diserahkan maksimal
3 bulan
- How : Permenpan 29/2010 dan SK Kepala LAN
239/2003
2. Fokus pengukuran :
- orientasi pada OUTPUT
3. Badan teks (body) laporan :
- Outline lebih sederhana
- Adanya fleksibilitas dalam melaporkan substansi
kinerja
16. Matur Nuwun
Bila membutuhkan informasi lebih lanjut, kami selalu siap membantu Anda.
Silakan menghubungi kami di :
081369641681 atau
via surel di alamat: bambang.official@gmail.com
Bambang K. Wiryawan
Perwakilan BPKP Provinsi DIY