SlideShare a Scribd company logo
“accountability is the obligation to answer…”




  Laporan Akuntabilitas Kinerja
   Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagaimana menyusun LAKIP sebagai wujud akuntabilitas kinerja

                  LPP Garden, 7 Februari 2012



                                      Bambang K. Wiryawan
                                      Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Stage I : Mengapa perlu LAKIP ?
   Tips 1 : Renstra, komitmen untuk mencapai tujuan
   Tips 2 : Renja, komitmen merencanakan dan mengendalikan
            sumber daya
   Tips 3 : Tapkin, perjanjian/kesepakatan untuk mewujudkan
            kinerja tertentu
Stage II : Peraturan tentang LAKIP
           (SK LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010)
   Tips 4 : Apa saja perbedaannya?
   Tips 5 : Apa yang diperbaiki?
   Tips 6 : Mana yang digunakan?
Stage III : Yuk, menyusun LAKIP 
   Tips 7 : Bagaimana outline LAKIP?
   Tips 8 : Mengukur kinerja dari Tapkin
   Tips 9 : Menganalisis Capaian Kinerja
Mengapa Perlu LAKIP ?




       Accountability is
  the obligation to answer…
Siklus SAKIP
 (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah )
                   Perencanaan Renstra
                     Strategis
                                                  Indikator
                                                   Kinerja

                            Renja



                                           DIPA K/L
    LAKIP




 Celah Kinerja                           Tapkin
Performance Gap)
Kinerja Instansi Pemerintah
          “Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
       sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat
      Keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
                      program dan kebijakan yang ditetapkan”

Tujuan          Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
                1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahunan
Sasaran         • Hasil yang akan dicapai secara nyata
strategis       • Dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur
                • dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan
Program         • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
                • Dilaksanakan oleh IP atau kegiatan masyarakat yang
                  dikoordinasikan oleh IP
                • Untuk mencapai sasaran dan tujuan
                • Memperoleh alokasi anggaran sebagian /seluruhnya dari
                  APBN dan atau APBD
Kegiatan        •   Bagian dari program
                •   Dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja
                •   Bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
                •   Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
                    berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
Kaitan Kinerja dan Keuangan

                             RENSTRA


                             Kebijakan
Rencana                                     Rencana Kerja
 Kinerja
Tahunan
                                              RKA – K/L

TAPKIN                        RKT
                                                 DIPA

      Pelaksanaan Kegiatan               Realisasi & Perbenda-
                                           haraan Anggaran

                           Laporan
LAKIP                    Realisasi RKT         LKKIP


KINERJA                 OPERASIONAL          KEUANGAN
easy LAKIP



 Capaian
 Kinerja



 Pengukuran      Celah Kinerja    Fokus Perbaikan
   kinerja    (Performance Gap)       Kinerja



Penetapan
  Kinerja
PENETAPAN KINERJA (tapkin)
”pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara
  atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
    berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi”

• Diwujudkan dalam bentuk ”Dokumen Penetapan Kinerja”
• Satuan kerja dan unit kerja eselon II menyusun
  penetapan kinerja setelah menerima DIPA/DPA
• Ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan
  pimpinan satuan kerja
• Memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
  mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja
  utama (IKU) organisasi, beserta target kinerja dan
  anggaran
• Format: Lampiran II/3-3 Permenpan 29/2010
PENGUKURAN KINERJA
    ”membandingkan target kinerja (dokumen TAPKIN)
              dengan realisasi kinerja”
• Untuk mengetahui pencapaian target kinerja
• Dilakukan pada setiap akhir periode
• Hasilnya berupa celah kinerja “performance gap”.
• IP dapat membuat kategorisasi pencapaian kinerja
  secara kualitatif
• Dimungkinkan adanya capaian kinerja yang berupa “non
  Tapkin” sebagai penambah capaian kinerja:
  - capaian kinerja output > 100%
  - capaian kinerja maksimal 100%
• Hasil pengukuran ini dilaporkan dalam LAKIP
• Format: Lampiran III Permenpan 29/2010 (contoh: Tapkin
    BPKP)
LAKIP (tingkat eselon II)
 ”laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja
      suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis”

• Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
   dokumen TAPKIN dan dokumen perencanaan (Renja dan
   DIPA)
• Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Realisasi pencapaian IKU organisasi
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
4. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
   tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
   direncanakan
• Fokus Pengukuran : pencapaian sasaran strategis yang
   bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output)
   lainnya
• Format: Lampiran IV Permenpan 29/2010
Yuk, Menyusun LAKIP
 Menyusun LAKIP itu MUDAH
Menyusun LAKIP itu MUDAH (1-2)
1. Dapatkan DIPA. Fokuskan pada indikator output atas
   program dan kegiatan.
2. Dapatkan dokumen Tapkin. Fokuskan pada indikator
   kinerja (uraian indikator, target dan anggaran).
3. Dapatkan realisasi kinerja keuangan dan pelaksanaan
   kegiatan.
   - Laporan kegiatan dari bidang-bidang teknis dan unit
   kerja di
        bawahnya, baik yang kegiatan yang ada dalam
   tapkin maupun
     N non-tapkin
           Indikator kinerja Target Realisa  Capaian     Kategori
     o          output                si       (%)
   -xx Laporan realisasix fisik dan keuangan (dari bagian TU)
         xxx                        x       xx       nnn

4.   Lakukan pengukuran kinerja. Buat format ”capaian
       Jumlah       x      x      xx      nnn
Menyusun LAKIP itu MUDAH (2-2)
5. Lakukan analisis capaian kinerja, antara lain:
   - Uraikan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan
   - Jelaskan capaian kinerjanya, uraikan dengan singkat
   faktor pendukung dan atau penghambatnya
   - Jelaskan target kinerjanya, apakah berasal dari seluruh
   dan atau sebagian tapkin.
6. Buatkan lampiran-lampiran pendukung dari badan teks
   (body) LAKIP.
7. Susun materi LAKIP sesuai Permenpan 29/2010 dan SK
   Kepala LAN 239/2003
8. Arsipkan dokumen kertas kerja penyusunan LAKIP
   dalam odner tersendiri.
Outline LAKIP
Simpulan
1. Pemahaman 5W + 1 H :
   - Why      : Akuntabilitas/pertanggungjawaban amanat
   - Who      : disesuaikan dengan tingkat organisasi
   - Where : Pelaporan kinerja (dalam sikus SAKIP)
   - When : Akhir tahun anggaran, diserahkan maksimal
   3 bulan
   - How      : Permenpan 29/2010 dan SK Kepala LAN
   239/2003
2. Fokus pengukuran :
   - orientasi pada OUTPUT
3. Badan teks (body) laporan :
   - Outline lebih sederhana
   - Adanya fleksibilitas dalam melaporkan substansi
   kinerja
Matur Nuwun
Bila membutuhkan informasi lebih lanjut, kami selalu siap membantu Anda.
                    Silakan menghubungi kami di :

                             081369641681 atau
             via surel di alamat: bambang.official@gmail.com




                                            Bambang K. Wiryawan
                                            Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Peraturan tentang LAKIP ?
SK Kepala LAN 239/2003
     dan Permenpan 29/2010
Membandingkan SK LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010
LAKIP
5W + 1H
 Why ?
 Who ?
Where ?
What ?
When ?
 How ?

More Related Content

What's hot

Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
PSEKP - UGM
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
syukriyabdullah
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
irwanto IAINSKA
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
Dr. Zar Rdj
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Rusman R. Manik
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Dadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
PSEKP - UGM
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan PuplikPenyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
hoyin rizmu
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
aliyudhi_h
 

What's hot (20)

Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan PuplikPenyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 

Similar to Cara mudah menyusun lakip

COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
ssuser629316
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
M Handoko
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
mizi1980
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Andy Kurniawan
 
Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
Jamila Aja
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
PSEKP - UGM
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
CoachArbain
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
RadenAgusMulyadi1
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
Solin123
 
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptxDASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
SawaluddinTumanggor
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
Dr. Zar Rdj
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
93220872
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
Arfan Fahmi
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Dadang Solihin
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 edit
KutsiyatinMSi
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Dadang Solihin
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
naylatulizza
 

Similar to Cara mudah menyusun lakip (20)

COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
 
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptxDASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Paparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 editPaparan bkd nov 2021 edit
Paparan bkd nov 2021 edit
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 

More from Bambang Kusuma Wiryawan

"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
Bambang Kusuma Wiryawan
 
Cara dan Strategi susun LAKIP
Cara dan Strategi susun LAKIPCara dan Strategi susun LAKIP
Cara dan Strategi susun LAKIP
Bambang Kusuma Wiryawan
 
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
Bambang Kusuma Wiryawan
 
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
Bambang Kusuma Wiryawan
 
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
Bambang Kusuma Wiryawan
 
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
Bambang Kusuma Wiryawan
 
3 langkah mengalahkan auditor
3 langkah mengalahkan auditor3 langkah mengalahkan auditor
3 langkah mengalahkan auditor
Bambang Kusuma Wiryawan
 

More from Bambang Kusuma Wiryawan (8)

Mengelola dana hibah dengan hati
Mengelola dana hibah dengan hatiMengelola dana hibah dengan hati
Mengelola dana hibah dengan hati
 
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
"5 TEPAT" Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Kemenag
 
Cara dan Strategi susun LAKIP
Cara dan Strategi susun LAKIPCara dan Strategi susun LAKIP
Cara dan Strategi susun LAKIP
 
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
5 tips mudah mengelola BOS (Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah)
 
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
3 wajib yang (sering) terlupakan dalam PBJ
 
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
Mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
 
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
3 langkah mengalahkan auditor (versi pdf)
 
3 langkah mengalahkan auditor
3 langkah mengalahkan auditor3 langkah mengalahkan auditor
3 langkah mengalahkan auditor
 

Recently uploaded

PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
tikasianturi1410
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
MohammadAthianManan
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
IGNATIUSOKIDEWABRATA
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 

Recently uploaded (17)

PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 

Cara mudah menyusun lakip

  • 1. “accountability is the obligation to answer…” Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagaimana menyusun LAKIP sebagai wujud akuntabilitas kinerja LPP Garden, 7 Februari 2012 Bambang K. Wiryawan Perwakilan BPKP Provinsi DIY
  • 2. Stage I : Mengapa perlu LAKIP ? Tips 1 : Renstra, komitmen untuk mencapai tujuan Tips 2 : Renja, komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya Tips 3 : Tapkin, perjanjian/kesepakatan untuk mewujudkan kinerja tertentu Stage II : Peraturan tentang LAKIP (SK LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010) Tips 4 : Apa saja perbedaannya? Tips 5 : Apa yang diperbaiki? Tips 6 : Mana yang digunakan? Stage III : Yuk, menyusun LAKIP  Tips 7 : Bagaimana outline LAKIP? Tips 8 : Mengukur kinerja dari Tapkin Tips 9 : Menganalisis Capaian Kinerja
  • 3. Mengapa Perlu LAKIP ? Accountability is the obligation to answer…
  • 4. Siklus SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Perencanaan Renstra Strategis Indikator Kinerja Renja DIPA K/L LAKIP Celah Kinerja Tapkin Performance Gap)
  • 5. Kinerja Instansi Pemerintah “Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat Keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan” Tujuan Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahunan Sasaran • Hasil yang akan dicapai secara nyata strategis • Dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur • dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan Program • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan • Dilaksanakan oleh IP atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh IP • Untuk mencapai sasaran dan tujuan • Memperoleh alokasi anggaran sebagian /seluruhnya dari APBN dan atau APBD Kegiatan • Bagian dari program • Dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja • Bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program • Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
  • 6. Kaitan Kinerja dan Keuangan RENSTRA Kebijakan Rencana Rencana Kerja Kinerja Tahunan RKA – K/L TAPKIN RKT DIPA Pelaksanaan Kegiatan Realisasi & Perbenda- haraan Anggaran Laporan LAKIP Realisasi RKT LKKIP KINERJA OPERASIONAL KEUANGAN
  • 7. easy LAKIP Capaian Kinerja Pengukuran Celah Kinerja Fokus Perbaikan kinerja (Performance Gap) Kinerja Penetapan Kinerja
  • 8. PENETAPAN KINERJA (tapkin) ”pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi” • Diwujudkan dalam bentuk ”Dokumen Penetapan Kinerja” • Satuan kerja dan unit kerja eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima DIPA/DPA • Ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja • Memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) organisasi, beserta target kinerja dan anggaran • Format: Lampiran II/3-3 Permenpan 29/2010
  • 9. PENGUKURAN KINERJA ”membandingkan target kinerja (dokumen TAPKIN) dengan realisasi kinerja” • Untuk mengetahui pencapaian target kinerja • Dilakukan pada setiap akhir periode • Hasilnya berupa celah kinerja “performance gap”. • IP dapat membuat kategorisasi pencapaian kinerja secara kualitatif • Dimungkinkan adanya capaian kinerja yang berupa “non Tapkin” sebagai penambah capaian kinerja: - capaian kinerja output > 100% - capaian kinerja maksimal 100% • Hasil pengukuran ini dilaporkan dalam LAKIP • Format: Lampiran III Permenpan 29/2010 (contoh: Tapkin BPKP)
  • 10. LAKIP (tingkat eselon II) ”laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis” • Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen TAPKIN dan dokumen perencanaan (Renja dan DIPA) • Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: 1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 2. Realisasi pencapaian IKU organisasi 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja 4. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan • Fokus Pengukuran : pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya • Format: Lampiran IV Permenpan 29/2010
  • 11. Yuk, Menyusun LAKIP Menyusun LAKIP itu MUDAH
  • 12. Menyusun LAKIP itu MUDAH (1-2) 1. Dapatkan DIPA. Fokuskan pada indikator output atas program dan kegiatan. 2. Dapatkan dokumen Tapkin. Fokuskan pada indikator kinerja (uraian indikator, target dan anggaran). 3. Dapatkan realisasi kinerja keuangan dan pelaksanaan kegiatan. - Laporan kegiatan dari bidang-bidang teknis dan unit kerja di bawahnya, baik yang kegiatan yang ada dalam tapkin maupun N non-tapkin Indikator kinerja Target Realisa Capaian Kategori o output si (%) -xx Laporan realisasix fisik dan keuangan (dari bagian TU) xxx x xx nnn 4. Lakukan pengukuran kinerja. Buat format ”capaian Jumlah x x xx nnn
  • 13. Menyusun LAKIP itu MUDAH (2-2) 5. Lakukan analisis capaian kinerja, antara lain: - Uraikan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan - Jelaskan capaian kinerjanya, uraikan dengan singkat faktor pendukung dan atau penghambatnya - Jelaskan target kinerjanya, apakah berasal dari seluruh dan atau sebagian tapkin. 6. Buatkan lampiran-lampiran pendukung dari badan teks (body) LAKIP. 7. Susun materi LAKIP sesuai Permenpan 29/2010 dan SK Kepala LAN 239/2003 8. Arsipkan dokumen kertas kerja penyusunan LAKIP dalam odner tersendiri.
  • 15. Simpulan 1. Pemahaman 5W + 1 H : - Why : Akuntabilitas/pertanggungjawaban amanat - Who : disesuaikan dengan tingkat organisasi - Where : Pelaporan kinerja (dalam sikus SAKIP) - When : Akhir tahun anggaran, diserahkan maksimal 3 bulan - How : Permenpan 29/2010 dan SK Kepala LAN 239/2003 2. Fokus pengukuran : - orientasi pada OUTPUT 3. Badan teks (body) laporan : - Outline lebih sederhana - Adanya fleksibilitas dalam melaporkan substansi kinerja
  • 16. Matur Nuwun Bila membutuhkan informasi lebih lanjut, kami selalu siap membantu Anda. Silakan menghubungi kami di : 081369641681 atau via surel di alamat: bambang.official@gmail.com Bambang K. Wiryawan Perwakilan BPKP Provinsi DIY
  • 17. Peraturan tentang LAKIP ? SK Kepala LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010
  • 18. Membandingkan SK LAN 239/2003 dan Permenpan 29/2010
  • 19. LAKIP 5W + 1H Why ? Who ? Where ? What ? When ? How ?