Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan internal dan penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tantangan anggaran ke depan seperti ruang fiskal yang terbatas, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas belanja. Dokumen ini juga menjelaskan proses pengawasan internal melalui audit, evaluasi, dan pemantauan serta progres hasil reviu HPS dan TLHA di lingkungan Kement
Indonesia Islamic Banking Outlook 2017Tony Hidayat
Outlook perbankan syariah 2017 dari Karim Business Consulting disusun dengan asumsi-asumsi makro berikut ini. Pertama, ekonomi global masih stagnan. Pertumbuhan ekonomi AS 2016 diperkirakan dibawah 2%, pertumbuhan Cina hanya 6,5%, dan Eropa hanya 1,5%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diperkirakan 5,2% dengan pertumbuhan kredit 8%. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diproyeksikan 5,4% dengan partumbuhan kredit 10%.
Outlook ini juga memperhitungkan adanya empat hal yang tetap menjadi kendala industri perbankan syariah. Pertama, risiko konsentasi kredit yang masih akan mengandalkan pada sektor konsumtif. Kedua, skala ekonomi yang kecil karena permodalan dan kapasitas bank syariah. Ketiga, switching rate (tingkat perpindahan) nasabah ke perbankan syariah masih rendah. Keempat, terbatasnya alat likuid.
Outlook ini juga memperkirakan empat perubahan yang akan terjadi, dua perubahan yang berpotensi baik (upsides) dan dua perubahan yang berpotensi buruk (downsides).
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Indonesia Islamic Banking Outlook 2017Tony Hidayat
Outlook perbankan syariah 2017 dari Karim Business Consulting disusun dengan asumsi-asumsi makro berikut ini. Pertama, ekonomi global masih stagnan. Pertumbuhan ekonomi AS 2016 diperkirakan dibawah 2%, pertumbuhan Cina hanya 6,5%, dan Eropa hanya 1,5%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diperkirakan 5,2% dengan pertumbuhan kredit 8%. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diproyeksikan 5,4% dengan partumbuhan kredit 10%.
Outlook ini juga memperhitungkan adanya empat hal yang tetap menjadi kendala industri perbankan syariah. Pertama, risiko konsentasi kredit yang masih akan mengandalkan pada sektor konsumtif. Kedua, skala ekonomi yang kecil karena permodalan dan kapasitas bank syariah. Ketiga, switching rate (tingkat perpindahan) nasabah ke perbankan syariah masih rendah. Keempat, terbatasnya alat likuid.
Outlook ini juga memperkirakan empat perubahan yang akan terjadi, dua perubahan yang berpotensi baik (upsides) dan dua perubahan yang berpotensi buruk (downsides).
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. PENGAWASAN INTERNAL
KUASA PENGGUNA Anggaran
di lingkungan Kementerian Perhubungan
Oleh
22 PEBRUARI 2017
InspekturJenderalKementerian Perhubungan
Dr. CrisKuntadi,CA.,CPA., QIA.,FCMA.,CGMA.,CIPSAS.
disampaikan kepada para
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA
3. Tantangan& Strategi APBN ke Depan
Ruang Fiskal Terbatas
Mengendalikan mandatory spending
Efisiensi Belanja non discretionary
(a.l. Operasional & perkantoran)
Berbasis program, outcome &
output
Basis data lebih baik
Mempertimbangkan efisiensi biaya
keuangan domestic
Mendorong target pembangunan
infrastruktur
Menggali potensi perpajakan
Mengendalikan cost recovery
Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L
Mandatory & Non Discretionary
Spending Masih Cukup Besar
Kualitas Belanja
Pembiayaan Anggaran
Notes:
✓ Kementerian keuangan sedang mempersiapkan rancangan instruksi terkait dengan EFISIENSI BIROKRASI (pelaksanaan
tugas dan pola pengganggaran)
✓ Kecendrungan penggunaan anggaran kita bukan berdasarkan kebutuhan/kepatutan, tapi Karena sudah dianggarkan dalam
DIPA/POK dan sepanjang tidak melanggar aturan “Sri “Mulyani” 3
4. P e n g awasa n
I n t e r n
Evaluasi
SPIP
Pemantauan
TLHP/A
Audit
Audit
Keuangan
Audit
Tujuan
Tertentu
Reviu LK
Reviu
RKA
Sosialiasi/
Workshop
Reviu
HPS
1. Àudit Berbasis
Risiko
2. Tematik Audit
1. Reorientasi peran pengawasan;
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan
Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 2015-2019 (KP.482 Tahun 2015)
Adopted: Proposed Enhancements to IIA International Professional Practices Framework (IPPF after 2015) 4
5. 1st Pertama
Garis Pertahanan
2nd Kedua
Garis Pertahanan
3rd Ketiga
Garis Pertahanan
KepalaKantor/
KuasaPengguna
Anggaran
InternalControl
Measures
Pengelola Anggaran
Manajemen Risiko
Standar Kualitas
Standar Kepatuhan
ITJEN
KEMENHUB
(APIP)
EksternalAuditor
Aparat
PenegakHukum
ESELON I & II
5
ThreelinesofdefenSe
6. PROGRES REVIUHPS
ta.2017
PROGRESS
tereviu : 62%
NILAI HPS AWAL
Rp483.35 miliar
NILAI HPS AKHIR
Rp456.31 miliar
PENGHEMATAN
Rp27.04 miliar(5.59%)
PROGRESS
tereviu : 68%
NILAI HPS AWAL
Rp1.45 triliun
NILAI HPS AKHIR
Rp1.38 triliun
PENGHEMATAN
Rp65.7. miliar(4.54%)
PROGRESS
tereviu : 46%
NILAI HPS AWAL
Rp1.48 triliun
NILAI HPS AKHIR
Rp1.42 trilun
PENGHEMATAN
Rp52. miliar(3.58%)
PROGRESS
tereviu: 58.79%
NILAI HPS AWAL
Rp12.29 triliun
NILAI HPS AKHIR
Rp11.61 triliun
PENGHEMATAN
Rp679.81 miliar(5.53%)
6
PROGRESS
tereviu : 71%
NILAI HPS AWAL
Rp8.88 triliun
NILAI HPS AKHIR
Rp8.34 triliun
PENGHEMATAN
Rp534.24 miliar(6.01%)
Total
7. Catatanberulang dalam reviu hps/rka
kelengkapan DOKUMEN
ALOKASI ANGGARAN
RINCIAN HARGA
perjaldin
Honortim yang rasional
Jumlah petugas dan hari # kebutuhan
Jumlah hari ST # jumlah kerja efektif
Monev sedapat mungkin menggunakan IT
Biaya pemeliharaan
Indeks Aset dan Pegawai # kebutuhan
Kapiltalisasi dan akun
Pekerjaan rutin
Keanggotaan yang berlebih
Bukan kegiatan prioritas
Dokumen pembanding
Analisa harga satuan
Kewajaran biaya personil langsung
Rincian pekerjaan fisik
Output perkerjaan supervisi
Legalitas TOR & RAB
Dokumen-dokumen perencanaan
Dokumen-dokumen persetujuan teknis
Keterlibatan pimpinan
7
10. 3,332
2,596
2,205
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
2015
2014
2016
117,964,199,033.53
185,881,794,8
58.56
659,624,759,59
1.79
- 200,000,000,000.00 400,000,000,000.00 600,000,000,000.00 800,000,000,000.00
2016
2015
2014
▪ Jumlah temuan 2016 menurun 15,06% dibanding
tahun sebelumnya
▪ Jumlah temuan 2015 menurun 22,09% dibanding
tahun sebelumnya
▪ Nilai temuan 2016 meningkat 254,86% dibanding tahun
sebelumnya
▪ Nilai temuan 2015 meningkat 57,57% dibanding tahun
sebelumnya
Statistik LHA ITJEN 2014,2015,&2016
Jumlah Temuan Nilai temuan
11. PROGREStlha itjen BERDASARKAN NILAITEMUAN
SDTA.2015
dalam juta rupiah dan ribu USD
TLT TLP BTL TDTL
1 SETJEN 1,417.44 1,365.93 51.52 0.00 0.00
2 BPSDM P 23,029.06 14,511.36 0.00 0.00 8,517.70
3 DITJEN HUBDAT 24,694.47 24,508.10 72.86 0.00 113.50
4 DITJEN KA 18,340.92 18,340.92 0.00 0.00 0.00
1,169,997.75 790,918.34 61,620.54 0.00 317,458.87
$124,713.24 $118,202.69 $89.62 $0.00 $6,420.92
367,142.06 242,059.66 39,917.94 0.00 85,164.46
$184.98 $184.98 $0.00 $0.00 $0.00
229,906.57 133,048.20 34,580.42 0.00 62,277.95
$668.81 $245.68 $322.06 $0.00 $101.07
1,834,528.27 1,224,752.51 136,243.28 0.00 473,532.48
$125,567.03 $118,633.35 $411.68 $0.00 $6,521.99
Rupiah 66.76% 7.43% 0.00% 25.81%
US Dolar 94.48% 0.33% 0.00% 5.19%
NO.
5
DITJEN HUBLA
WILAYAH BARAT
UNIT KERJA
JUMLAH
TEMUAN
HASIL TINDAK LANJUT
6
DITJEN HUBLA
WILAYAH TIMUR
JUMLAH
7 DITJEN HUBUD
PERSENTASE
11
12. TLT TLP BTL TDTL
1 ITJEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SETJEN 206.42 1.67 204.75 0.00 0.00
3 BPSDM P 12,022.28 10,774.51 1,114.66 133.12 0.00
4 DITJEN HUBDAT 486,767.50 6,957.08 478,980.96 499.86 329.59
5 DITJEN KA 48,347.07 16,835.28 18,030.93 13,417.69 63.17
20,449.06 2,276.67 11,906.72 6,147.08 118.59
$3.20 $0.00 $3.20 $0.00 $0.00
48,159.47 8,720.60 27,565.12 11,739.35 134.40
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 DITJEN HUBUD 43,685.30 16,163.68 21,742.60 5,669.94 109.08
9 LITBANG 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00
659,645.32 61,737.71 559,545.74 37,607.03 754.83
$3.20 $0.00 $3.20 $0.00 $0.00
9.36% 84.83% 5.70% 0.11%
0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PRESENTASE
JUMLAH
7
DITJEN HUBLA
WILAYAH TIMUR
6
DITJEN HUBLA
WILAYAH BARAT
NO. UNIT KERJA
JUMLAH
TEMUAN
HASIL TINDAK LANJUT
PROGREStlha itjen BERDASARKAN NILAITEMUAN
TA.2016
dalam juta rupiah dan ribu USD
12
14. LEVEL 4
TERKELOLA &
TERUKUR
LEVEL 3
TERDEFINISI
LEVEL 2
BERKEMBANG
LEVEL 1
RINTISAN
LEVEL 0
BELUM ADA
LEVEL 5
OPTIMUM
(0<skor<1,0)
(1,0≤skor<2,0)
(2,0≤skor<3,0)
(3,0≤skor<4,0)
(4,0≤skor<4,5)
(4,5≤skor≤5)
Sama sekali belum memiliki
kebijakan dan prosedur
pengendalian intern.
Praktik pengendalian intern bersifat
ad-hoc dan tidak terorganisasi serta
tampa komunikasi dan pemantauan
Praktilk pengendalian tidak terdokumentasi
dengan baik dan belum ada evaluasi
efektivitasnya
Praktilk pengendalian terdokumentasi dengan baik
namun evaluasinya tampa dokumen memadai
Praktilk pengendalian diterapkan dengan efektif dan evaluasi formal
yang terdokumentasi
Praktilk pengendalian diterapkan berkelanjutan,
terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung
dengan pemantauan otomatis
PIMPINAN MELAKUKAN
PENILAIAN MANDIRI THD
KEMATANGAN
PENGENDALIAN INTERN YANG ADA
14
15. ANALISIS RISIKO
Penilaian
Frekuensi &
Dampak risiko
thd pencapaian
tujuan
• Tujuan
Organisasi
• Tujuan
tingkat
kegiatan
PENETAPAN
TUJUAN
Memastikan
bahwa
manajemen risiko
& perbaikan telah
dilaksanakan
sesuai rencana
MONITORING
•Identifikasi
kegiatan,penyeb
ab& proses
peristiwa
•Membuat daftar
risiko
IDENTIFIKASI
• Identifikasi
beberapa opsi
penanganan risiko
• Memutuskan opsi
penanganan risiko
PENANGANAN
Perlu tidaknya
penanganan
risiko lebih lanjut
& prioritas
penanganannya
EVALUASI
RISIKO
PROSES MANAJEMEN RISIKO
Identifikasi
risiko
Analisis
risiko
Aktifitas
pengendalian
risiko
Pemantauan
pengendalian
risiko
Pelaporan
pemantauan
Terhadap:
1. Tujuan
Kegiatan
2. Tujuan
Instansi
Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik, dan terukur kemungkinan
kejadian yg mengancam pencapaian tujuan organisasi
Pimpinan Instansi wajib
melakukan penilaian risiko 15
16. • 3 E + 1 K
• Perencanaan yang matang
• Sesuai Kebutuhan
• Adil dan Kompetitif
• Objektif
• Penyedia Jasa yang kredible
• Tenaga Ahli yang Akuntabel
LHA/CHR/SOR
TampakMata20%
KasatMata20%
Fundamental60%
16Addopted bye: Accountant's Guide to Fraud Detection & Control Davia,H.R et al 2000