Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu strategis dalam pengawasan di Kementerian Perhubungan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan menuju level 3, peningkatan kualitas pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko dan tematik, serta peningkatan tata kelola pengawasan internal melalui penerapan standar-standar profesional.

1. ISU
Strategis Pengawasan
Inspektur Jenderal
Dr. C r i s Ku n ta d i , CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak
oleh
Pada
Diklat Kepimpinan Tk. III
S e l a s a , 1 9 A p r i l 2 0 1 6
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA

2. AGENDA
01
LATAR
BELAKANG
02
ISU STRATEGIS
PENGAWASAN

3. LATAR
Pertama

4. bertindak secara profesional
membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan
keputusan yang handal
mengemban amanah dalam menjamin
Kualitas dalam Pengelolaan Tata
Kepemerintahan yang Baik
4

5. Latar Belakang
KM NO: KP 482 TAHUN 2015
Kebijakan Pengawasan Intern
1 Reorientasi peran pengawasan (RBA & Tematik)
Peningkatan kualitas LK (WTP-DPP  WTP)2
Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis (Quality Assurance)
3
1. Target RPJM 2015-2019 kapabilitas APIP Level 3
sebanyak 85%. Kondisi 2014 pada Level 1.
2. APIP dengan Level 3 (Integrated):
a. Menerapkan praktik profesional audit
b. Melakukan performance audit/value for money audit
c. Melakukan compliance auditing
HARAPAN AKAN APIP
Paradigma Pengawasan
5

6. ISU STRATEGIS
Kedua

7. PENYERAHAN IKHTISHAR HASIL
AUDIT 4X SETAHUN
7

8. TEMUAN TUNTAS sebanyak 36.624
RUPIAH 1.404,7Miliar
USD $ 482,90jt
97,15%
79.08%
50.57%
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ITJEN
Inspektorat Jenderal
Posisi 16 Apr 2016
TEMUAN PROSES sebanyak 1.012
RUPIAH 1.139,78Miliar
USD $ 491.22jt
93,67%
60,08%
61,89%
Penyelamatan Uang Negara
Posisi 16 April 2016

9. SESUAI 52O temuan
BELUM TL 2 temuan
81,38%
18.00%
0.31%
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK
BPK RI
Posisi 16 Apr 2016
TEMUAN TUNTAS
PROSES 115 temuan
SESUAI 12.929 temuan
BELUM TL 10.713 temuan
35,61%
34.90%
29.49%
RATA2 NASIONAL
PROSES 12.681 temuan
Sumber: Koran Tempo Rabu 13 April 2016, Hal. 13

10. REVIU HPS
l i t B ANG h u BU D d i t jen K A h u bLA B P S DM h u bDAT
3.1% 4.3% 4.4% 5.9% 8.7% 13.1%
3 6 0 j u ta 7 6 . 10mil ia r 3 2 7.7mil ia r 2 9 3.37milia r 3 8 .8mi lia r 1 0 .16mil ia r
K E MENHUB
5.60%
7 4 4.25milia r
REVIU HPS > 10 Miliar
Jumlah total paket 453 paket
Yang diserahkan ke ITJEN 258 paket
Tidak diserahkan ke ITJEN /Sudah Kontrak 195 paket
PENGHEMATAN
10

11. TA. 2012
JULI 2015
DES 2015
Target JUNI 2016
Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Pengawasan (IACM)
11
Praktik profesional
dan audit internal
telah ditetapkan
secara seragam dan
selaras dengan
standar audit yang
ada

12. 26 SOP di Itjen telah tersetifikasi ISO 9001 :2008
10 Juni 2015
4 SOP PERENCANAAN
5 SOP KEPEGAWAIAN &
HUKUM
4 SOP KEUANGAN &
TATA USAHA
2 SOP ANALISA & TLHA
4 SOP INSPEKTORAT
1 sd 5
1 SOP ULP ITJEN
7 SOP WAKIL MANAJEMEN
MUTU
12

13. MOU ITJEN KEMENHUB
DAN PPATK
HK.201/1/1/ITJEN-2011 dan NK-42/1.02/PPATK/01.11
Pertukaran
Informasi
Sosialisasi
Pendidikan
dan
Pelatihan
Penelitian
dan Riset
RUANG LINGKUP
13

14. 1 UPG UTAMA (ITJEN)
29 UPG WILAYAH
(koordinator provinsi)
469 UPG tersebar
disetiap UPG wilayah
GRATIFIKASI
Penetapan
Status
15 Laporan
• 8 Uang
• 7 Barang2015
2016
NILAI
Uang
• Rp14.290.000
• $ 500
Barang
• Senilai Rp5.390.00
• 7 Milik Negara
• 5 Milik Pelapor
• 4 selesai di UPG
(dikelola dan
disalurkan)
10Laporan
• 1 Uang
• 9 Barang
Uang
• Rp30.500.000
Barang
• Senilai Rp2.025.000
• 1 Milik Negara
• 8 menunggu
penetapan status
• 1 Laporan penolakan
Jumlah Lap.TAHUN
Progress Pelaporan
Proses Pengajuan Peraturan Menteri
14
Sumber UPG Utama Kemenhub

15. KE ANGGOTA IAI : 8
KEANGGOTAAN IIA : 3
CPA (Certified Public Accountant)
FCMA (Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants)
CGMA (Chartered Global Management Accountant)
CFrA (Certified Forensic Auditor)
CA (Certified Accounting)
QIA (Qualified Internal Auditor)
1
1
1
4
8
20
• PENGURUS PUSAT AAIPI : 5
•KEANGGOTAAN AAIPI : 117
Organisasi
Internal Audit dan
Sertifikasi Keahlian

16. AUDIT
SISTEM INFORMASI
IDEA (Interactive Data Analysis Software)
Software audit yang digunakan untuk
membuat rekonsiliasi, investigasi
kecurangan, internal/operational audit,
pemindahan file, mempersiapkan
laporan manajemen dan analisis-
analisis lainnya, termasuk menelusuri
security log. 16

17. ITJEN MENDENGAR
17

18. SURVEY KEPUASAN OLEH EKSTERNAL
Mengetahui kinerja Inspektorat Jenderal dimata Auditee
Mengevalusi outcome pengawasan internal
Meningkatkan secara berkelanjutan pola pengawasan
Mengetahui seberapa besar perkembangan Itjen dibandingkan
dengan APIP lainnya
Apakah auditee benar-benar merasakan manfaat keberadaaan
Itjen
18

19. http://simadu.dephub.go.id/
Merlyn Park Hotel 7 Oktober 2015
 Pelapor tidak perlu KHAWATIR
terungkapnya identitas karena setiap
pelapor akan mendapat register pengaduan
untuk dapat memonitor progress
pengaduannya
19

20. Koordinasi Pengawasan
17 Juni 2015
Studi Banding Ke Itjen
Kemen PU dan PR
14 Agustus 2015
Studi Banding Ke Itjen
Kemenkeu
21 September 2015
Studi Banding ke Irtama BPK
23 Februari 2016
Menerima Kunjungan
Itjen Kemesos
17 Maret 2016
Menerima Kunjungan Itjen
Kemenkes
14 April 2016
Menerima Kunjungan Itjen
Kementerian PDTT 20

21. SOAL DISKUSI
Setyo seorang penyelenggara negara yang mempunyai wewenang terkait
pelayanan publik dalam penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB), ia menerima
pemberian dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan
yang dinilai baik. Pengguna layanan memberikan uang kepada Setyo secara
sukarela dan tulus hati.
• Apakah pemberian hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih
atas jasa yang diberikan oleh instansi pelayanan publik termasuk
konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawab: YA

22. SOAL DISKUSI
• Mengapa permasalahan tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada setyo, tetapi
pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan
dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri, karena pelayanan yang
baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena
itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.
▪ Apa tindakan yang seharusnya Setyo lakukan dalam kondisi ini?
Sebaiknya setyo menolak pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa apa yang
dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut.
Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima
kasih atas pelayanan yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut sudah selayaknya
diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas,
akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik.

23. SOAL pilihan
1. Setelah Auditee menerima Laporan Hasil Audit (LHA), berapakah waktu
maksimal yang dimiliki Auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi ITJEN
dalam LHA Tersebut ?
a. 30 hari
b. 45 hari
c. 60 hari
2. Presiden Jokowi menargetkan dalam RPJMN Nasional bahwa 85% APIP
harus berada dalam level 3 dalam tata kelola Peningkatan Kapabilitanya
(IACM), berikut ini manakan APIP yang sudah berada dalam level 3
tersebut?
a. Itjen Kemenkeu, BPKP & Itjen PU
b. Itjen Kemenkeu, Itjen PU & Itjen Kemenhub
c. Itjen Kemenkeu, BPKP, Itjen Kemenhub

24. SOAL pilihan
3. PT. Z sedang melaksanakan pembangunan kapal patroli. Di akhir masa
kontrak, PT. Z tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu
sehingga harus dikenakan denda keterlambatan. Berapakah besaran denda
kepada PT. Z atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut :
a. 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan,
apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum dapat berfungsi;
b. Tidak melebihi 5% dari harga kontrak;
c. 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah
dilaksanakan belum dapat berfungsi;
d. 1/100 (satu per seratus) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan,
apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum dapat berfungsi.

25. SOAL pilihan
4. Vickry adalah ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dalam
kegiatan Pembangunan Gedung Terminal di UPBU Y. Dalam pelaksanaan
pemilihan penyedia, Pokja Unit Layanan Pengadaan harus memperhitungkan
sisa kemampuan paket (SKP) dari peserta lelang. Pernyataan yang paling
tepat mengenai SKP adalah:
a. SKP diperhitungkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi;
b. SKP dihitung dari Kemampuan Paket (KP) dikurangi jumlah pekerjaan yang
sedang dikerjakan;
c. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5
(lima) paket pekerjaan;
d. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 4 (empat)
paket pekerjaan.

26. SOAL pilihan
5. Dalam proses pengadaan pembangunan dermaga di UPP X, Pokja ULP telah
menetapkan PT A sebagai pemenang dan Badu selaku PPK telah menerbitkan
Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa. Badu selaku PPK dan Fulan selaku
Direktur PT A dapat menandatangani Kontrak pengadaan Barang/Jasa
setelah PT A menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pernyataan paling tepat
mengenai penyerahan jaminan pelaksanaan adalah:
a. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai
diatas Rp100 juta;
b. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk nilai penawaran dibawah 80% dari nilai HPS adalah 5%
dari nilai penawaran;
c. Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan
Kontrak;
d. Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas
Rp50 juta.

27. wisthleblower swistemsimadu.dephub.go.id
0811 807 2020
pengaduan.itjen@dephub.go.id
wbs@dephub.go.id
upg@dephub.go.id
konsultasi.itjen@dephub.go.id
SEKIAN dan Terima Kasih
Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN