1. “Menyikapi Peluang dan Prospek
Pemasukan Ternak/Produk Hewan
Berbasis Zona”
ACARA PENYAMPAIAN PENDAPAT AHLI
Drh TRI SATYA PUTRI NAIPOSPOS MPhil PhD
Jakarta, 27 April 2016
SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XIII/2015
PERIHAL:
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2. TOPIK
BAHASAN
 PERDAGANGAN TERNAK
DAN PRODUK HEWAN
 KONSEP ZONA
 PENYAKIT MULUT DAN
KUKU (PMK) DAN
KESIAPAN TEKNIS
TERHADAP ANCAMAN
MASUKNYA KEMBALI PMK

3. TOPIK
BAHASAN
PERDAGANGAN TERNAK
DAN PRODUK HEWAN

4. Kebutuhan nasional pangan hewani
Kekurangan
pasokan =
235,16 ribu
ton
Produksi daging
sapi = 439,53
ribu ton
Kebutuhan
nasional =
674,69 ribu
ton
Tingkat konsumsi daging sapi
(2016) = 2,61 kg per kapita
Peningkatan
produksi daging
sapi dalam negeri
dan impor

5. Alternatif pasokan ternak/produk hewan
Australia
Selandia
Baru
Kanada
Selandia
Baru
Peluang
pemasukan dari
negara-negara
yang memiliki
ZONA BEBAS
PENYAKIT
ALTERNATIF
SUMBER
PENYEDIAAN
TERNAK DAN
PRODUK HEWAN
Negara bebas Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK)
memenuhi persyaratan
kesehatan hewan dan
ditetapkan Badan Kesehatan
Hewan Dunia (OIE)
meningkatkan posisi
tawar dan persaingan
yang lebih sehat

6. Perdagangan ternak dan produk
hewan yang AMAN dan ADIL
Penghapusan
hambatan non-
tarif
GATT – Badan
Perdagangan
Dunia (WTO) 1994
Perjanjian Sanitary and
Phytosanitary (SPS) –
hak dan kewajiban
Negara Anggota WTO
Badan Kesehatan
Hewan Dunia (OIE)
– Standar dan
rekomendasi

7. 1. Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui
UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement on
Establishing the World Trade Organization
2. Indonesia terikat secara hukum dengan perjanjian SPS
yang telah menetapkan 2 (dua) organisasi di bawah ini
sebagai organisasi penentu standar:
▪ Office International des Epizooties (OIE) untuk kesehatan
hewan dan zoonosis, dan
▪ Codex Alimentarius Commission (CAC) untuk keamanan
pangan dan pelabelan
Bagaimana legalitas “standar dan
rekomendasi OIE” ditinjau dari
perspektif hukum nasional?

8. Prinsip SPS dan Standar OIE dalam memfasilitasi
Perdagangan Ternak dan Produk Hewan
1. Zona dan kompartementalisasi
- Perjanjian SPS Artikel 6 (“regionalisasi”) dan Bab 4.3. dan Bab
4.4. OIE Code (“Zona dan kompartementalisasi”)
- suatu upaya mitigasi risiko dan fasilitasi perdagangan dengan
mengizinkan pemasukan ternak dan produk hewan dari NEGARA
bebas, ZONA bebas, dan KOMPARTEMEN bebas penyakit
2. Analisa risiko
- Perjanjian SPS Artikel 5 dan Bab 2.1. OIE Code (“Analisa Risiko”)
- suatu instrumen yang digunakan negara pengimpor untuk menilai
risiko penyakit terkait importasi ternak & produk hewan
3. Komoditi aman (safe comodities)
- daftar produk hewan yang telah melalui suatu tindakan mitigasi
risiko dan dinyatakan aman untuk diperdagangkan, tanpa
memperhitungkan status penyakit tertentu di negara pengekspor

9. Azas manfaat standar OIE
Zona dan
kompartementalisasi
Analisa risiko
Komoditi aman
 Tidak ada perdagangan
dengan “risiko nol”
(zero risk)
 Pemerintah menetapkan
tindakan-tindakan
‘manajemen risiko’ yang
memenuhi tingkat
perlindungan nasional
(Approriate Level of
Protection)

10. Apa hak Negara Anggota OIE?
• Hak setiap Negara Anggota OIE untuk
menentukan kebebasan dari:
• seluruh wilayah NEGARA,
• ZONA, atau
• KOMPARTEMEN
dari suatu penyakit dalam Daftar Penyakit OIE
(Artikel 1.6.1. OIE Code)
Sumber: http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm

11. TOPIK
BAHASAN
KONSEP ZONA

12. Konsep zona dan kompartemen bebas
menurut OIE (Bab 4.3. dan Bab 4.4.)
• Sub populasi hewan tersebut dipisahkan oleh batasan
geografis (batas alam, artifisial atau legal/administratif)
ZONA = bagian dari suatu wilayah negara yang memiliki
populasi hewan (sub populasi) dengan status
kesehatan hewan berbeda
Kompartemen = satu atau lebih peternakan dengan satu
sistem manajemen biosekuriti yang sama tapi
memiliki populasi hewan (sub populasi) dengan
status kesehatan hewan berbeda
• Sub populasi hewan tersebut dipisahkan oleh manajemen
dan praktek peternakan terkait dengan biosekuriti

13. KONSEP ZONA
Muncul wabah
penyakit
Tidak seluruh wilayah negara dinyatakan tertular

14. 1. kepentingan pengendalian dan
pemberantasan penyakit;
dan
2. kepentingan perdagangan
Untuk apa “zona bebas” ATAU
“kompartemen bebas”?

15. Penyakit yang mendapatkan pengakuan
resmi OIE (status bebas NEGARA/ZONA)
Nama Penyakit Tahun
dimulai
1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 1996
2. Contagious Bovine Pleuropneumonia
(CBPP)
2003
3. Bovine spongiform encephalopathy (BSE) 2004
4. African horse sickness (AHS) 2012
5. Peste des petits ruminants (PPR) 2013
6. Classical Swine Fever (CSF) 2013

16. Bagaimana penetapan ZONA atau
KOMPARTEMEN bebas penyakit?
1. Prosedur penetapan zona atau kompartemen bebas
– prosedur resmi OIE yang dilakukan secara transparan,
berbasis ilmiah, demokratis dan imparsial
2. Langkah-langkah untuk pengakuan OIE sangat sistematis
dan profesional, dimulai dari pengajuan berkas-berkas
lengkap bulan September sampai disetujui dan diterbitkan
dalam resolusi Sidang Umum OIE bulan Mei tahun
berikutnya
3. Setiap negara harus menyampaikan formulir konfirmasi
ulang tahunan pada akhir bulan November setiap tahun

17. Prosedur OIE untuk penetapan ZONA bebas PMK
1) Surat permintaan ke Dirjen OIE dengan berkas lampiran
2) Penyiapan dokumentasi bahwa Siskeswannas telah memenuhi Bab 1.1., 3.1. dan 3.2.,
persyaratan negara/zona bebas PMK (Bab 8.8.2. dan 8.8.3. TAHC)
3) Penyiapan kuesioner PMK sesuai Bab 1.6.6. TAHC
4) OIE Scientific Commission for Animal Diseases menilai berkas
5) Penilaian Scientific Commission didasarkan atas rekomendasi Group ad hoc
(diundang oleh Dirjen OIE);
6) Apabila perlu mengirimkan misi tenaga ahli ke negara bersangkutan untuk
verifikasi;
7) Surat Dirjen OIE tentang hasil evaluasi, termasuk hasil positif atau negatif, serta
area spesifik yang harus diperbaiki ke depan
8) Rekomendasi SC diinformasikan ke seluruh Negara Anggota OIE dan
diberikan waktu 60 hari untuk menyampaikan keberatan
9) ‘Voting’ saat Sidang Umum tahunan bulan Mei dan kemudian diadopsi dalam
resolusi dari World Assembly.

18. Manfaat “ZONA” untuk pengendalian penyakit
▪ Penerapan “ZONA bebas” dapat membantu efektivitas
pengendalian atau pemberantasan suatu penyakit,
terutama apabila target pembebasan seluruh wilayah
negara sulit dicapai sekaligus
▪ Penerapan “ZONA bebas” dapat mendorong penggunaan
sumberdaya yang lebih efisien, terutama apabila
sumberdaya dan infrastruktur yang dimiliki terbatas
▪ Dengan “ZONA bebas”, pengendalian/pemberantasan
penyakit dapat dilakukan secara progresif
▪ INDONESIA telah memanfaatkan konsep “ZONA bebas”
untuk pengendalian/pemberantasan sejumlah penyakit
seperti rabies, anthrax, brucellosis, avian influenza

19. Beberapa contoh wilayah/zona bebas
penyakit hewan menular di INDONESIA
Wilayah/zona bebas rabies/anthrax/brucellosis/avian influenza:
– –
– –
Jatim, DI Yogyakarta, Jateng Kepmentan No. 892/Kpts/TN.560/9/1997
DKI Jakarta, Banten Kepmentan No. 566/Kpts/PD.640/10/2004
Kep. Mentawai (Sumbar) Kepmentan No. 238/Kpts/PD.650/4/2015
Kep. Meranti (Kep. Riau) Kepmentan No. 239/Kpts/PD.650/4/2015
Papua Kepmentan No. 367/Kpts/PD.640/7/2003
Bali Kepmentan No. 443/Kpts/TN.540/7/2002
Lombok (NTB) Kepmentan No. 444/Kpts/TN.540/7/2002
Sumbar, Riau, Jambi & Kep. Riau Kepmentan No. 2451/Kpts/PD.610/6/2009
Sumsel, Bengkulu, Lampung & Kep.
Babel
Kepmentan No. 5681/Kpts/PD.620/12/2011
Madura Kepmentan No. 237/Kpts/PD.650/4/2015
Malut Kepmentan No. 87/Kpts/PK.320/1/2016

20. Manfaat “ZONA” untuk perdagangan ternak
dan produk hewan
▪ Penerapan “ZONA bebas” memberikan dampak ekonomi
yang positif, karena peluang pasar yang lebih besar
▪ Penerapan “ZONA bebas” dapat membantu efisiensi dalam
mempromosikan perdagangan, tanpa perlu menunggu
seluruh wilayah negara dinyatakan bebas
▪ Dengan “ZONA bebas”, akses pasar tetap dapat diperoleh,
tanpa dihambat oleh status penyakit seluruh wilayah
negara yang belum bebas
▪ Indonesia perlu memanfaatkan konsep “zona bebas”
terutama dalam jangka panjang akan terus meningkatkan
kemampuannya untuk dapat melakukan ekspor ternak dan
produk hewan

21. KOMPARTEMEN bebas penyakit
• Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan
Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
yang dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan
pemasaran produk dan ekspor
• Sejumlah 49 Unit Usaha dari berbagai perusahaan
perunggasan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat
kompartemen bebas avian influenza (AI)
• Saat ini Indonesia masih merupakan negara tertular AI,
akan tetapi peluang ekspor ke Jepang berhasil diperoleh
dengan menerapkan sistem kompartemen bebas penyakit

22. Pendapat tentang ZONA
1. Salah satu standar OIE yang sah dan semua aspek teknis
sudah dipertimbangkan, sehingga Indonesia perlu
menerapkannya sebagai bagian dari aturan hukumnya.
2. Dalam jangka pendek, zona tidak hanya dilihat sebagai
alternatif memperluas sumber pasokan impor, tetapi
dalam jangka panjang sebagai upaya peningkatan
peluang pasar domestik dan ekspor
3. Dengan memperoleh dan mempertahankan status resmi
zona bebas penyakit, suatu negara mendemostrasikan
adanya pengamanan maksimal dan transparansi
informasi penyakit hewan ke seluruh dunia
4. Negara yang memiliki zona bebas yang mendapatkan
pengakuan resmi OIE juga diakui WTO

23. TOPIK
BAHASAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU
DAN KESIAPAN TEKNIS
TERHADAP ANCAMAN
MASUKNYA KEMBALI PMK

24. Penyakit mulut dan kuku (PMK)
adalah zoonosis
▪ PMK adalah penyakit zoonotik (penyakit yang dapat
menular ke manusia) yang sangat jarang sekali
terjadi, sehingga tidak menjadi ancaman terhadap
kesehatan masyarakat
▪ PMK tidak termasuk dalam daftar penyakit zoonosis
yang ditangani oleh Badan Kesehatan Dunia (World
Health Organization)

25. Penularan PMK
 Kontak dengan hewan terinfeksi
▪ Paling sering terjadi
▪ Tidak menunjukkan gejala ( dalam masa inkubasi, subklinis, carrier)
 Kontak dengan produk hewan terkontaminasi
▪ Tergantung sejauh mana virus bertahan
▪ Virus terinaktivasi dgn turunnya pH dalam daging seiring rigor mortis
▪ Virus bertahan beberapa bulan dalam limfoglandula dan sumsum tulang
 Kontak dengan orang terkontaminasi
 Kontak dengan peralatan terkontaminasi
 Penularan PMK lewat udara (airborne transmission)
▪ Jarang sekali terjadi (negara beriklim dingin dan sedang)
▪ Bergantung kepada cuaca, kelembaban dan kecepatan angin

26. Potensi masuknya virus PMK ke Indonesia
1) Lewat pemasukan ternak peka PMK (susceptible
animals), semen, daging bertulang (bone-in
meat), atau produk susu yang tidak diproses dari
negara/zona tertular PMK
2) Lewat pemasukan ilegal produk hewan (terutama
daging) yang terkontaminasi
3) Lewat ‘sisa-sisa buangan kapal terbang/laut”
yang diberi makan untuk ternak babi (‘pig swill’)
http://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/animal/fmd#how-could-fmd-virus-enter-australia

27. Undang-undang No. 18/2009 Jo Undang-undang
No. 41/2014 hanya mengizinkan pemasukan ternak
dan produk hewan dari negara/zona bebas PMK,
sehingga potensi masuknya PMK ke wilayah
Republik Indonesia dapat ditekan seminimal
mungkin melalui penetapan TATA CARA
PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN
Bagaimana pengaturan hukum
pemasukan ternak dan produk
hewan terkait PMK?

28. Bagaimana pengaturan OIE mengenai status
bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)?
1) Negara bebas tanpa vaksinasi
(Free country without vaccination)
2) Negara bebas dengan vaksinasi
(Free country with vaccination)
3) Zona bebas tanpa vaksinasi
(Free zone without vaccination)
4) Zona bebas dengan vaksinasi
(Free zone with vaccination)
5) Negara belum bebas yang memiliki program
pengendalian resmi yang diakui OIE
(Country with endorsed official control for FMD)

29. Pengendalian/Pemberantasan PMK progresif
ZONA
tertular
ZONA
bebas
dengan
vaksinasi
ZONA
bebas
tanpa
vaksinasi NEGARA
bebas tanpa
vaksinasi
ZONA
bebas
dengan
vaksinasi
ZONA
bebas
tanpa
vaksinasi

30. NEGARA/ZONA bebas PMK
(Resolusi OIE No. 17 dan 18 Tahun 2015)
Kategori negara/zona Jumlah
Negara bebas tanpa vaksinasi 67 negara*
Negara bebas dengan vaksinasi 1 negara
Zona bebas tanpa vaksinasi 12 negara
Zona bebas dengan vaksinasi 8 negara
Negara belum bebas yang memiliki program
pengendalian resmi PMK yang diakui OIE
8 negara
Negara tidak ada status (tertular/endemik PMK) 84 negara
* INDONESIA adalah satu dari 67 negara yang masuk
ke dalam kategori “Negara bebas tanpa vaksinasi”

31. Update terakhir Mei 2015
Negara Anggota/zona bebas PMK
tanpa vaksinasi
Negara Anggota/zona bebas PMK
dengan vaksinasi
Ditangguhkan status
bebas PMK dengan
vaksinasi
Negara Anggota/zona
tanpa status
PMK resmi
Pemetaan negara-negara dengan zona bebas PMK

32. 37,2%
0,6%
6,7%
4,4%
51,7%
Amerika Serikat
Australia
Canada
Meksiko
Selandia Baru
Jepang
Uruguay
Malaysia
Afrika Selatan
Pakistan
Russia
Korea Selatan
Jerman
Perancis
Irlandia
Italia
Ukraina
Nicaragua
Jumlah negara anggota OIE = 180 (2016)
Negara/zona bebas PMK
Argentina
Brazil
Columbia
Paraguay
Peru
Turkey
Negara
tertular PMK
Negara bebas
PMK tanpa
vaksinasi
Zona
Algeria
Bolivia
China
Ecuador
India
Morocco
Namibia
Venezuela
Pengendalianresmi

33. Komoditi aman untuk penyakit PMK
 Komoditi aman (Artikel 8.8.22. OIE Code):
▪ daging tanpa tulang, telah dilepaskan limpfoglandulanya
(deboned and deglanded meat) yang telah melalui
maturasi pada temperatur > 20 C selama minimum 24
jam dan diuji pHnya < 6,0 di tengah-tengah otot
longissimus dorsi
 Dalam hal pengamanan terhadap importasi produk
hewan dari India, Pemerintah hanya mengizinkan
pemasukan daging kerbau beku tanpa tulang sebagai
‘komoditi aman’ seperti yang dipersyaratkan OIE

34. Indonesia menjadi Negara Anggota
SEACFMD (sejak 2000)
• Negara Anggota ASEAN bersama-sama China menggalang
kampanye program pengendalian PMK secara progresif
sejak 1997 yang disebut “South East Asia China Foot and
Mouth Disease Campaign”(SEACFMD)
• Tujuan program ini adalah mencapai wilayah ASEAN dan
China bebas PMK dengan vaksinasi pada tahun 2020
• SEACFMD dibantu dan dikoordinir oleh OIE
• Suatu peta jalan telah dikembangkan dan diadopsi oleh
Negara-negara Anggota yang berjudul "SEACFMD 2020 – A
roadmap to prevent, control and eradicate foot and
mouth disease (by 2020) in South-East Asia and China"

35. Kemajuan dalam kampanye SEACFMD
(2016)
2004 2011
• Sabah dan Sarawak di Malaysia mendapat pengakuan OIE
sebagai zona bebas PMK tanpa vaksinasi tahun 2004
• Singapura dan Brunei Darussalam mendapat pengakuan OIE
sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi tahun 2007
• Filipina mendapat pengakuan OIE sebagai negara bebas PMK
tanpa vaksinasi tahun 2010

36. Serangan PMK ke negara/zona
bebas bisa saja terjadi
▪ PMK merupakan penyakit paling penting bagi
perdagangan karena tidak dapat melakukan ekspor
▪ Kematian sapi dewasa 2-5%, sapi muda/anak 20-50%
▪ Sebagian besar negara-negara maju di Amerika Utara,
Eropa, Australia dan Selandia Baru bebas PMK,
terutama negara dengan industri sapi potong yang
signifikan dengan potensi ekspor
▪ Banyak negara berkembang masih tertular/endemik
PMK tersisih dari perdagangan dunia, sebab suplai
ternak dan daging terbatas hanya dari negara maju
▪ Serangan PMK ke negara-negara bebas PMK seperti
Indonesia atau Australia tetap saja dapat terjadi

37. Sirkulasi virus PMK di dunia dengan
7 kumpulan (pool) regional
•Untuk kepentingan
pengendalian/pembe-
rantasan global PMK
•Ada 7 (tujuh) serotipe
virus PMK yaitu A, O,
C, Asia 1, SAT1, SAT2
and SAT3 dengan
lebih dari 60 subtipe
Sumber: APHIS USDA, Maret 2015

38. Sejarah berulang wabah PMK di
NEGARA yang sudah lama bebas
Negara
Pertama
kali
muncul
Wabah
terakhir
Lama
bebas
(tahun)
Kejadian berulang
Taiwan 1913 1930 67 1924-29, 1997, 2011, 2015
Jepang 1908 1908 92 2000, 2002, 2010
Korea Selatan 1934 1934 66 2000, 2010-11
Uruguay 1870-71 1989 11 2001
Inggris 1839 1967-68 34 2001 , 2007
▪ Kejadian berulang wabah PMK adalah masalah global
▪ Potensi serangan PMK ke negara-negara yang bebas
tetap saja dapat terjadi

39. NEGARA bebas yang belum ada lagi
PMK sampai saat ini (2016)
Negara Bebas sejak Muncul wabah
sebelumnya
Lama bebas
(tahun)
Kanada 1952 1951-1952 64
Australia 1872 1871-1872 144
Meksiko 1953 1946 63
Indonesia 1986 1972-74,1983 30
Amerika Serikat 1929 1870-1929 87
Chile 1988 1984, 1987 28
▪ Risiko PMK tetap saja bisa mengancam, negara-negara
bebas harus tetap waspada
▪ Indonesia harus tetap mempersiapkan diri terhadap
kemungkinan munculnya wabah

40. Konsekuensi Indonesia mengimpor
ternak/produk hewan dari zona bebas PMK
 Konsekuensi ekonomi
(bukan probabilitas)
Analisa ‘supply-demand’
✓ dampak harga
✓ dampak pasar domestik
✓ dampak produsen lokal
✓ dampak tenaga kerja
 Konsekuensi PMK
(probabilitas)
Analisa risiko impor
✓ dampak produksi
✓ dampak ekonomi
Probabilitas
jumlah
daging yang
diimpor
per tahun
Probabilitas
daging yang
diimpor
terkontaminasi
virus PMK
Probabilitas
importasi
daging
menyebabkan
infeksi pada
ternak
Kerangka model dengan 3 tahapan “risk assessment”

41. Tata cara pemasukan SAPI
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015)
1) Pengiriman kuesiner NEGARA (desk review) ke negara
pengekspor
2) Pengiriman TIM AUDIT untuk melakukan kajian lapangan
(on site review) terhadap NEGARA
3) Berdasarkan input dari 1) dan 2), TIM ANALISA RISIKO
melakukan Analisa Risiko Impor (ARI) untuk rekomendasi:
• pemasukan dengan atau tanpa manajemen/mitigasi
risiko ATAU
• penolakan apabila tidak proporsional dengan ALOP
4) Penyusunan PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN
(health requirement) termasuk PROTOKOL KARANTINA
untuk diharmonisasikan dengan negara pengekspor

42. Tata cara pemasukan DAGING SAPI
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015)
1) Pengiriman kuesiner NEGARA (desk review) ke negara
pengekspor
2) Pengiriman TIM AUDIT untuk melakukan kajian lapangan (on site
review) terhadap NEGARA
3) Berdasarkan input dari 1) dan 2), TIM ANALISA RISIKO
melakukan Analisa Risiko Impor (ARI) untuk rekomendasi:
• pemasukan dengan atau tanpa manajemen/mitigasi risiko ATAU
• penolakan apabila tidak proporsional dengan ALOP
4) Penyusunan PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN (health
requirement) termasuk PROTOKOL KARANTINA untuk
diharmonisasikan dengan negara pengekspor
5) Pengiriman TIM AUDIT untuk melakukan persetujuan UNIT
USAHA (establishment approval) yang diperbolehkan untuk ekspor

43. Pengendalian & Pemberantasan PMK Global
▪ OIE dan FAO bersama negara-negara di seluruh dunia
mencanangkan pemberantasan global PMK dimulai
tahun 2009 lalu melalui program: “Progressive
Control Pathway for FMD Control” (PCP FMD)
▪ Indonesia berkomitmen kuat secara politik bersama-
sama dengan negara-negara lain di dunia untuk
mengharmonisasikan kebijakan nasionalnya dengan
arah kebijakan PMK secara global dan regional guna
mencapai cita-cita terwujudnya dunia tanpa PMK
“A World Without FMD”
Dr. Bernard Vallat, Dirjen OIE

44. Penutup
 Tidak ada negara di dunia yang menggunakan alasan
ZONA sebagai hambatan teknis perdagangan
 Restriksi yang diterapkan Indonesia yang melarang
pemasukan ternak dan produk hewan dari ZONA BEBAS
PMK sifatnya diskriminatif dan bertentangan dengan
ketentuan OIE, sehingga memungkinkan timbulnya
perselisihan perdagangan dengan negara lain dan tuntutan
di forum WTO
 Semua negara dengan status bebas PMK (termasuk
Indonesia) mempersiapkan diri dengan apa yang disebut
sebagai “Rencana Kesiagaan Darurat PMK” (FMD
Contingency Plan)

45. Terima kasih