SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
Prinsip-prinsip
Kompartementalisasi
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Karantina Hewan
Pembahasan Hasil Penilaian Dokumen dan Persiapan Audit Lapang
Kompartemen Bebas ASF PT FSI – Presentasi Zoom, 5 Oktober 2020
“
Kompartementalisasi bukanlah suatu
konsep baru; pada kenyataannya telah
diterapkan sejak lama untuk banyak
program pengendalian penyakit yang
didasarkan atas konsep bebas penyakit
pada kelompok atau flok ternak
(Chapter 4.5. OIE TAHC)
2
Kompartemen menurut OIE
▫ Kompartemen berarti:
Subpopulasi hewan yang ada di satu atau lebih perusahaan
peternakan, yang dipisahkan dari populasi rentan lainnya
oleh sistim manajemen biosekuriti umum, dan dengan status
kesehatan hewan tertentu berkaitan dengan satu atau lebih
penyakit dimana telah diterapkan tindakan-tindakan
surveilans, pengendalian dan biosekuriti yang diperlukan
untuk tujuan perdagangan internasional atau pencegahan dan
pengendalian penyakit di suatu negara atau zona
Konsep kompartemen
▫ Persyaratan mendasar kompartemen adalah implementasi
dan dokumentasi manajemen dan biosekuriti untuk
menciptakan pemisahan fungsional
▫ Konsep kompartemen memperluas penerapan ‘batas risiko’
(risk boundary) di luar keterkaitan geografisnya dan
mempertimbangkan semua faktor epidemiologi yang dapat
membantu menciptakan pemisahan spesifik penyakit yang
efektif antara subpopulasi
4
Aplikasi Kompartementalisasi
▫ Tidak semua situasi dengan sendirinya dapat digunakan untuk
penerapan kompartemen
▫ Pelaksanaan efektif kompartemen dipengaruhi oleh isu-isu
teknis:
- Epidemiologi penyakit
- Faktor negara dan infrastruktur
- Faktor lingkungan
- Tindakan-tindakan biosekuriti yang dapat diaplikasikan
- Status kesehatan hewan di wilayah yang berdekatan
- Surveilans yang diperlukan, di dalam dan di luar kompartemen
5Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
Kompartemen bebas penyakit
▫ Di suatu negara atau zona bebas penyakit, kompartemen
sebaiknya ditentukan sebelum terjadinya wabah penyakit
▫ Jika terjadi wabah atau di negara atau zona yang tertular,
kompartemen dapat digunakan untuk memfasilitasi
perdagangan
▫ Untuk tujuan perdagangan internasional, kompartemen harus
berada di bawah tanggung jawab Otoritas Veteriner suatu
negara. Untuk tujuan ini, pemenuhan Negara Anggota OIE
terhadap Chapter 1.1. dan 3.1. adalah prasyarat esensial
Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
Standar internasional
▫ Pelaporan penyakit ke OIE (Chapter 1.1.)
▫ Evaluasi lembaga Otovet (Chapter 3.1.)
▫ Kompartementalisasi (Chapter 4.4. dan
4.5.)
▫ Surveilans (Chapter 1.4.)
▫ Identifikasi dan penelusuran (Chapter 4.2.)
▫ Penyakit yang spesifik (Chapter 15.1. –
African swine fever)
7
Prinsip penentuan kompartemen
▫ Kompartemen harus ditetapkan sehubungan dengan suatu
penyakit tertentu atau sejumlah penyakit tertentu
▫ Kompartemen harus ditetapkan secara jelas, mengindikasikan
lokasi dari seluruh komponennya termasuk bangunan
kandang, begitu juga unit fungsional terkait (seperti pabrik
pakan, rumah potong, rendering plant, dsb.), keterkaitannya
dan kontribusinya dalam pemisahan epidemiologi antara
hewan di dalam kompartemen dan subpopulasi dengan status
kesehatan hewan yang berbeda.
8
Pemisahan Kompartemen (Artikel 4.5.3.)
▫ Manajemen kompartemen harus mempersiapkan dan
menyampaikan kepada Otoritas Veteriner:
1. Faktor-faktor fisik dan spasial yang mempengaruhi
biosekuriti
2. Rencana Biosekuriti (Biosecurity Plan)
3. Faktor-faktor infrastruktur
4. Sistim penelusuran (Traceability system)
9Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
1. Faktor fisik atau spasial
1. Status penyakit di area yang berdekatan dan area yang secara
epidemiologik terkait dengan kompartemen
2. Lokasi, status penyakit dan biosekuriti dari unit epidemiologi
atau peternakan terdekat.
3. Pertimbangan harus diberikan terhadap jarak dan pemisahan
fisik dari:
a. Flok atau kelompok ternak dengan status kesehatan hewan
berbeda yang berdekatan dengan kompartemen, termasuk
satwa liar dan rute migrasi burung
b. Rumah potong, pabrik pakan atau rendering plant
c. Pasar, pameran, ekshibisi, lomba, kebun binatang, sirkus dan
titik-titik lain dimana hewan terkonsentrasi
10
2. Biosecurity Plan (1)
1. Jalur potensial introduksi dan penyebaran agen penyakit ke dalam
kompartemen, meliputi pergerakan hewan, rodensia, hewan,
aerosol, arthropoda, kendaraan, orang, produk biologik, peralatan,
fomit, aliran air, drainase atau cara lain.
2. Titik kendali kritis (critical control point) untuk setiap jalur;
3. Tindakan-tindakan untuk memitigasi paparan untuk setiap titik
kendali kristis (CCP);
4. Standar operasional prosedur meliputi:
a. Implementasi, pemeliharaan, monitoring tindakan-tindakan;
b. Aplikasi tindakan koreksi;
c. Verifikasi proses;
d. Pencatatan (record keeping)
11
2. Biosecurity Plan (2)
5. Rencana kontinjensi (contingency plan) yang mengatasi setiap
potensi perubahan faktor risiko di masa depan;
6. Prosedur pelaporan ke Otoritas Veteriner;
7. Program untuk edukasi dan pelatihan pekerja untuk memastikan
bahwa semua orang yang terlibat memiliki pengetahuan luas dan
terinformasikan mengenai prinsip dan praktik biosekuriti;
8. Program surveilans yang berjalan dengan baik
12
3. Faktor infrastruktur (1)
1. Pemagaran atau pemisahan fisik lainnya yang efektif;
2. Fasilitas untuk orang masuk termasuk kendali akses, area
ganti pakaian dan mandi (shower);
3. Akses kendaraan termasuk prosedur pencucian dan
disinfeksi;
4. Fasilitas bongkar (unloading) dan muat (loading) ternak;
5. Fasilitas isolasi hewan yang baru masuk;
6. Fasilitas material dan peralatan yang baru masuk;
7. Infrastruktur untuk penyimpanan pakan dan obat hewan;
8. Disposal karkas, kotoran hewan dan limbah;
13
3. Faktor infrastruktur (2)
9. Suplai air;
10. Tindakan-tindakan untuk mencegah paparan terhadap
vektor mekanis atau biologis yang hidup seperti serangga,
hewan pengerat (rodensia) dan burung liar;
11. Suplai udara;
12. Suplai atau sumber pakan
14
4. Sistim penelusuran
▫ Prasyarat untuk menilai integritas kompartemen adalah
adanya sistim penelusuran (traceability) yang valid
▫ Semua hewan dalam kompartemen diidentifikasi dan
diregistrasi secara individual sedemikian rupa sehingga
sejarah dan pergerakannya dapat didokumentasikan dan
diaudit
▫ Semua pergerakan hewan ke dalam dan ke luar kompartemen
harus dicatat di tingkat kompartemen, dan ketika diperlukan,
berdasarkan penilaian risiko, disertifikasi oleh Otovet
15
Dokumentasi (Artikel 4.5.4.) (1)
▫ Dokumentasi yang menunjukkan bukti bahwa biosekuriti,
surveilans, penelusuran dan praktik manajemen di komparteman
diterapkan secara efektif dan konsisten
▫ Selain informasi pergerakan hewan, dokumentasi yang diperlukan
juga meliputi catatan produksi kelompok atau flok, sumber pakan,
uji laboratorium, catatan kelahiran dan kematian, buku harian
pengunjung, sejarah morbiditas, catatan pengobatan dan
vaksinasi, biosecurity plan, dokumentasi pelatihan dan kriteria
lainnya yang diperlukan untuk evaluasi tidak adanya penyakit
16
Dokumentasi (Artikel 4.5.4.) (2)
▫ Status histori dari kompartemen harus terdokumentasi dan dapat
mendemonstrasikan persyaratan bebas yang relevan (Artikel 15.1.5.
untuk kompartemen bebas ASF)
▫ Kompartemen yang ingin mendapatkan pengakuan harus
menyampaikan ke Otovet suatu laporan dasar kesehatan hewan yang
mengindikasikan ada atau tidak adanya penyakit daftar OIE
(Chapter 1.3.) untuk spesies hewan yang menjadi perhatian dari
kompartemen. Laporan ini harus secara regular di perbaharui untuk
merefleksikan situasi kesehatan hewan dari kompartemen
▫ Catatan vaksinasi termasuk jenis vaksin dan frekuensi pemberian
harus tersedia untuk memungkinkan interpretasi data surveilans
17
Kompartemen bebas ASF (Artikel 15.1.5.)
▫ Penetapan kompartemen bebas ASF harus mengikuti persyaratan
yang relevan dari Chapter 15.1. dan prinsip-prinsip dalam
Chapter 4.4. dan 4.5.
▫ Rekomendasi importasi dari negara, zona atau kompartemen
bebas ASF (Artikel 15.1.8.) – babi domestik
1. Babi tidak menunjukkan gejala klinis ASF pada hari pengapalan;
2. Babi dipelihara di negara, zona atau kompartemen bebas ASF sejak
lahir atau setidaknya dalam 3 bulan terakhir;
3. Babi diekspor dari zona atau kompartemen bebas dalam negara atau
zona tertular, tindakan kehati-hatian harus diambil untuk mencegah
kontak dengan setiap sumber virus ASF sampai pengapalan
18
Surveilans penyakit (1)
1. Surveilans internal
▫ Surveilans harus meliputi pengumpulan dan analisis data
penyakit sehingga Otovet dapat mensertifikasi subpopulasi
hewan yang ada di dalam semua kandang telah mematuhi
status yang ditetapkan untuk kompartemen
▫ Sistim surveilans yang mampu untuk memastikan deteksi
dini dalam kejadian dimana agen penyakit masuk ke
subpopulasi adalah esensial
19
Surveilans penyakit (2)
2. Surveilans eksternal
▫ Tindakan-tindakan biosekuriti yang diterapkan dalam
kompartemen harus tepat pada tingkat paparan (level of
exposure) dari kompartemen
▫ Surveilans eksternal akan membantu mengidentifikasi
perubahan tingkat paparan yang signifikan untuk jalur
introduksi penyakit yang diidentifikasi ke dalam
kompartemen
▫ Kombinasi surveilans aktif dan pasif yang tepat diperlukan
untuk mencapai sasaran yang diuraikan diatas
20
Respon darurat dan Pelaporan
▫ Jika ada kecurigaan terjadinya penyakit di kompartemen yang
telah ditetapkan, status bebas kompartemen harus segera
ditangguhkan
▫ Jika dikonfirmasi, status kompartemen harus segera dicabut dan
negara-negara pengimpor harus diberitahu mengikuti ketentuan
Artikel 5.3.7. (Prosedur OIE mengenai Perjanjian SPS WTO)
▫ Jika kompartemen berisiko dari perubahan di sekitar
kompartemen, Otovet harus mengevaluasi ulang tanpa menunda
status kompartemen dan mempertimbangkan apakah tindakan
biosekuriti tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa
integritas kompartemen dapat dipertahankan
21
Hak negara pengekspor (1)
1. Negara pengekspor memeriksa ‘biosecurity plan’
kompartemen dan konfirmasi melalui audit bahwa:
a. Kompartemen tertutup secara epidemiologis sepanjang
dilakukan prosedur operasi rutin sebagai hasil penerapan yang
efektif dari ‘biosecurity plan’; dan
b. Program surveilans dan monitoring yang diberlakukan adalah
tepat untuk memverifikasi status subpopulasi tersebut
berkaitan dengan penyakit yang dimaksud
2. Negara pengekspor menjelaskan kompartemen sesusi
dengan Chapter 4.4. dan 4.5.
22
Hak negara pengekspor (2)
2. Negara pengeskpor menyediakan:
a. Informasi diatas kepada negara pengimpor, dengan
penjelasan mengapa subpopulasi seperti itu dapat
diperlakukan sebagai kompartemen terpisah secara
epidemiologis untuk tujuan perdagangan internasional; dan
b. Akses yang memungkinkan prosedur atau sistim yang
menetapkan kompartemen untuk diperiksa dan dievaluasi
atas permintaan negara pengimpor
23
Hak negara pengimpor (1)
1. Negara pengimpor menentukan apakah menerima
subpopulasi seperti itu sebagai kompartemen untuk importasi
hewan atau produk hewan, dengan mempertimbangkan:
a. Evaluasi kelembagaan Otovet (Veterinary Services) negara
pengekspor;
b. Hasil penilaian risiko (risk assessment) berdasarkan informasi
yang disediakan negara pengekspor dan penelitian sendiri;
c. Situasi kesehatan hewan di negaranya sendiri terkait dengan
penyakit yang bersangkutan; dan
d. Standar atau pedoman OIE yang relevan
24
Hak negara pengimpor (2)
2. Negara pengimpor memberitahukan negara pengekspor
mengenai hasil keputusannya dan alasannya, dalam jangka
waktu yang tidak terlalu lama, yaitu:
a. mengakui kompartemen; atau
b. meminta informasi lebih lanjut; atau
c. menolak subpopulasi seperti itu sebagai kompartemen untuk
tujuan perdagangan internasional
25
Standar Operasional Prosedur
▫ Pelatihan personil (personnel training)
▫ Pengendalian lalu lintas hewan
▫ Catatan Kesehatan hewan (animal health records)
▫ Pengendalian pergerakan orang
▫ Pengendalian atas kendaraan dan peralatan
▫ Keamanan sumber pakan dan air
26Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
Tanggung jawab Manager Kompartemen
▫ Mengembangkan kemitraan efektif dengan Otovet
▫ Bekerjasama dengan Otovet dalam mengembangkan ‘Biosecurity
Plan’ spesifik dan operasinya dalam kompartemen
▫ Meningkatkan kesadaran pemilik dan para pekerja di sektor
produksi dan non-produksi, mengenai prinsip-prinsip biosekuriti
umum
▫ Melapor secara akurat dan cepat ke Otovet mengenai dugaan
dan insiden penyakit yang terjadi dalam kompartemen
▫ Mendorong semua bangunan kandang dikelola secara aman
(biosecure), melalui kode praktik dan SOP yang ada
27
Tanggung jawab Otoritas Veteriner
▫ Otoritas Veteriner bertanggung jawab atas infrastruktur
nasional yang esensial sehingga kompartemen dapat
diterapkan secara efektif; ini harus diberlakukan
sebelum penetapan setiap kompartemen
▫ Lembaga Otovet (Veterinary Services) telah dievaluasi,
setidaknya sehubungan dengan kemampuannya untuk
mengawasi pembentukan/manajemen kompartemen
28
29
Pedoman OIE tentang
kompartementalisasi
Checklist on the Practical Application
of Compartmentalization
Kesepakatan bilateral
▫ Otoritas Veteriner dari negara pengimpor dan pengekspor
harus menyepakati secara resmi (formal agreement) tentang
pengakuan kompartemen
▫ ‘Proses Resolusi’ (misalnya menggunakan prosedur informal
OIE untuk mediasi sengketa)
▫ Tidak ada prosedur pengakuan OIE untuk kompartemen
(bertentangan dengan pengakuan status resmi negara atau
zona atau pengesahan program pengendalian nasional -
Chapter 1.6 TAHC)
30Sumber: Presentasi Dr. Nadège Leboucq (2014). OIE Standards and guidelines on biosecurity and compartmentalisation
Penutup
▫ Standar OIE mengenai kompartementalisasi (Chapter 4.5.)
dapat dimanfaatkan untuk menetapkan suatu kompartemen
untuk perdagangan internasional yang aman di dalam suatu
negara tertular (infected countries)
▫ Kompartementalisasi mengharuskan kemitraan yang kuat
antara Otoritas Veteriner dengan sektor swasta
▫ Otoritas Veteriner dari negara pengimpor dan pengekspor
adalah pemegang otoritas paling akhir (final)
▫ Transparansi dan kepercayaan adalah fondasi dari
kompartementalisasi
31
Terima kasih
32

More Related Content

What's hot

Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Tata Naipospos
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Tata Naipospos
 
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Tata Naipospos
 
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...Tata Naipospos
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Tata Naipospos
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Tata Naipospos
 
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantinaLecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantinaAndrew Hutabarat
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Tata Naipospos
 
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Tata Naipospos
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Tata Naipospos
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Tata Naipospos
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Tata Naipospos
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Tata Naipospos
 
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
 
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
Bimtek Analisis Risiko Impor Bag. I - Ditkeswan, Ditjen PKH, Bogor, 18-22 Feb...
 
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
Persyaratan Status Bebas Brucellosis Berdasarkan OIE - Ditkeswan-BPTUHPT Batu...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BKIPM, KKP, Jakarta, 12 Ju...
 
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
Peran Aktif Karantina Hewan dalam Mengelola Risiko - Pusat KH dan Kehani, BAR...
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
 
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Mar...
 
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
Kesiagaan Darurat Wabah Penyakit Hewan - Australia Indonesia Partnership Emer...
 
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantinaLecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
Lecture 2 kesehatan perlind tanam - ltr blkg karantina
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
Kajian Singkat Importasi Bahan Pakan Asal Hewan Dari Brazil ke Indonesia - Di...
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
Wawasan Kesehatan Hewan Global - Pelatihan Medik Veteriner Karantina, BARANTA...
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
 
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
Kepentingan Pengaturan Praktik Kedokteran Hewan - PDHI, 12 Maret 2021
 

Similar to Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober 2020

Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenAndrew Hutabarat
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Tata Naipospos
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Tata Naipospos
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Tata Naipospos
 
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...Tata Naipospos
 
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...Tata Naipospos
 
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tata Naipospos
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Tata Naipospos
 
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Tata Naipospos
 
AT Modul 5 kb 3
AT Modul 5 kb 3AT Modul 5 kb 3
AT Modul 5 kb 3PPGhybrid3
 

Similar to Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober 2020 (20)

Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
Biosekuriti di Pulau Karantina - Pusat KH dan Kehani, BARANTAN, Bogor, 8-10 J...
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...
Bimtek Karantina Mitigasi Risiko Karkas, Daging dan Jeroan - BUTTMKP, Bekasi,...
 
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...
Pentingnya Biosekuriti dalam Pencegahan Penyakit Hewan di Balai Pembibitan Te...
 
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
 
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019
Posedur Stamping Out (Babi Domestik) - Jakarta, 24-25 Oktober 2019
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
AT Modul 5 kb 3
AT Modul 5 kb 3AT Modul 5 kb 3
AT Modul 5 kb 3
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Tata Naipospos
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 

Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober 2020

  • 1. Prinsip-prinsip Kompartementalisasi Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan Pembahasan Hasil Penilaian Dokumen dan Persiapan Audit Lapang Kompartemen Bebas ASF PT FSI – Presentasi Zoom, 5 Oktober 2020
  • 2. “ Kompartementalisasi bukanlah suatu konsep baru; pada kenyataannya telah diterapkan sejak lama untuk banyak program pengendalian penyakit yang didasarkan atas konsep bebas penyakit pada kelompok atau flok ternak (Chapter 4.5. OIE TAHC) 2
  • 3. Kompartemen menurut OIE ▫ Kompartemen berarti: Subpopulasi hewan yang ada di satu atau lebih perusahaan peternakan, yang dipisahkan dari populasi rentan lainnya oleh sistim manajemen biosekuriti umum, dan dengan status kesehatan hewan tertentu berkaitan dengan satu atau lebih penyakit dimana telah diterapkan tindakan-tindakan surveilans, pengendalian dan biosekuriti yang diperlukan untuk tujuan perdagangan internasional atau pencegahan dan pengendalian penyakit di suatu negara atau zona
  • 4. Konsep kompartemen ▫ Persyaratan mendasar kompartemen adalah implementasi dan dokumentasi manajemen dan biosekuriti untuk menciptakan pemisahan fungsional ▫ Konsep kompartemen memperluas penerapan ‘batas risiko’ (risk boundary) di luar keterkaitan geografisnya dan mempertimbangkan semua faktor epidemiologi yang dapat membantu menciptakan pemisahan spesifik penyakit yang efektif antara subpopulasi 4
  • 5. Aplikasi Kompartementalisasi ▫ Tidak semua situasi dengan sendirinya dapat digunakan untuk penerapan kompartemen ▫ Pelaksanaan efektif kompartemen dipengaruhi oleh isu-isu teknis: - Epidemiologi penyakit - Faktor negara dan infrastruktur - Faktor lingkungan - Tindakan-tindakan biosekuriti yang dapat diaplikasikan - Status kesehatan hewan di wilayah yang berdekatan - Surveilans yang diperlukan, di dalam dan di luar kompartemen 5Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
  • 6. Kompartemen bebas penyakit ▫ Di suatu negara atau zona bebas penyakit, kompartemen sebaiknya ditentukan sebelum terjadinya wabah penyakit ▫ Jika terjadi wabah atau di negara atau zona yang tertular, kompartemen dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan ▫ Untuk tujuan perdagangan internasional, kompartemen harus berada di bawah tanggung jawab Otoritas Veteriner suatu negara. Untuk tujuan ini, pemenuhan Negara Anggota OIE terhadap Chapter 1.1. dan 3.1. adalah prasyarat esensial Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
  • 7. Standar internasional ▫ Pelaporan penyakit ke OIE (Chapter 1.1.) ▫ Evaluasi lembaga Otovet (Chapter 3.1.) ▫ Kompartementalisasi (Chapter 4.4. dan 4.5.) ▫ Surveilans (Chapter 1.4.) ▫ Identifikasi dan penelusuran (Chapter 4.2.) ▫ Penyakit yang spesifik (Chapter 15.1. – African swine fever) 7
  • 8. Prinsip penentuan kompartemen ▫ Kompartemen harus ditetapkan sehubungan dengan suatu penyakit tertentu atau sejumlah penyakit tertentu ▫ Kompartemen harus ditetapkan secara jelas, mengindikasikan lokasi dari seluruh komponennya termasuk bangunan kandang, begitu juga unit fungsional terkait (seperti pabrik pakan, rumah potong, rendering plant, dsb.), keterkaitannya dan kontribusinya dalam pemisahan epidemiologi antara hewan di dalam kompartemen dan subpopulasi dengan status kesehatan hewan yang berbeda. 8
  • 9. Pemisahan Kompartemen (Artikel 4.5.3.) ▫ Manajemen kompartemen harus mempersiapkan dan menyampaikan kepada Otoritas Veteriner: 1. Faktor-faktor fisik dan spasial yang mempengaruhi biosekuriti 2. Rencana Biosekuriti (Biosecurity Plan) 3. Faktor-faktor infrastruktur 4. Sistim penelusuran (Traceability system) 9Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
  • 10. 1. Faktor fisik atau spasial 1. Status penyakit di area yang berdekatan dan area yang secara epidemiologik terkait dengan kompartemen 2. Lokasi, status penyakit dan biosekuriti dari unit epidemiologi atau peternakan terdekat. 3. Pertimbangan harus diberikan terhadap jarak dan pemisahan fisik dari: a. Flok atau kelompok ternak dengan status kesehatan hewan berbeda yang berdekatan dengan kompartemen, termasuk satwa liar dan rute migrasi burung b. Rumah potong, pabrik pakan atau rendering plant c. Pasar, pameran, ekshibisi, lomba, kebun binatang, sirkus dan titik-titik lain dimana hewan terkonsentrasi 10
  • 11. 2. Biosecurity Plan (1) 1. Jalur potensial introduksi dan penyebaran agen penyakit ke dalam kompartemen, meliputi pergerakan hewan, rodensia, hewan, aerosol, arthropoda, kendaraan, orang, produk biologik, peralatan, fomit, aliran air, drainase atau cara lain. 2. Titik kendali kritis (critical control point) untuk setiap jalur; 3. Tindakan-tindakan untuk memitigasi paparan untuk setiap titik kendali kristis (CCP); 4. Standar operasional prosedur meliputi: a. Implementasi, pemeliharaan, monitoring tindakan-tindakan; b. Aplikasi tindakan koreksi; c. Verifikasi proses; d. Pencatatan (record keeping) 11
  • 12. 2. Biosecurity Plan (2) 5. Rencana kontinjensi (contingency plan) yang mengatasi setiap potensi perubahan faktor risiko di masa depan; 6. Prosedur pelaporan ke Otoritas Veteriner; 7. Program untuk edukasi dan pelatihan pekerja untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat memiliki pengetahuan luas dan terinformasikan mengenai prinsip dan praktik biosekuriti; 8. Program surveilans yang berjalan dengan baik 12
  • 13. 3. Faktor infrastruktur (1) 1. Pemagaran atau pemisahan fisik lainnya yang efektif; 2. Fasilitas untuk orang masuk termasuk kendali akses, area ganti pakaian dan mandi (shower); 3. Akses kendaraan termasuk prosedur pencucian dan disinfeksi; 4. Fasilitas bongkar (unloading) dan muat (loading) ternak; 5. Fasilitas isolasi hewan yang baru masuk; 6. Fasilitas material dan peralatan yang baru masuk; 7. Infrastruktur untuk penyimpanan pakan dan obat hewan; 8. Disposal karkas, kotoran hewan dan limbah; 13
  • 14. 3. Faktor infrastruktur (2) 9. Suplai air; 10. Tindakan-tindakan untuk mencegah paparan terhadap vektor mekanis atau biologis yang hidup seperti serangga, hewan pengerat (rodensia) dan burung liar; 11. Suplai udara; 12. Suplai atau sumber pakan 14
  • 15. 4. Sistim penelusuran ▫ Prasyarat untuk menilai integritas kompartemen adalah adanya sistim penelusuran (traceability) yang valid ▫ Semua hewan dalam kompartemen diidentifikasi dan diregistrasi secara individual sedemikian rupa sehingga sejarah dan pergerakannya dapat didokumentasikan dan diaudit ▫ Semua pergerakan hewan ke dalam dan ke luar kompartemen harus dicatat di tingkat kompartemen, dan ketika diperlukan, berdasarkan penilaian risiko, disertifikasi oleh Otovet 15
  • 16. Dokumentasi (Artikel 4.5.4.) (1) ▫ Dokumentasi yang menunjukkan bukti bahwa biosekuriti, surveilans, penelusuran dan praktik manajemen di komparteman diterapkan secara efektif dan konsisten ▫ Selain informasi pergerakan hewan, dokumentasi yang diperlukan juga meliputi catatan produksi kelompok atau flok, sumber pakan, uji laboratorium, catatan kelahiran dan kematian, buku harian pengunjung, sejarah morbiditas, catatan pengobatan dan vaksinasi, biosecurity plan, dokumentasi pelatihan dan kriteria lainnya yang diperlukan untuk evaluasi tidak adanya penyakit 16
  • 17. Dokumentasi (Artikel 4.5.4.) (2) ▫ Status histori dari kompartemen harus terdokumentasi dan dapat mendemonstrasikan persyaratan bebas yang relevan (Artikel 15.1.5. untuk kompartemen bebas ASF) ▫ Kompartemen yang ingin mendapatkan pengakuan harus menyampaikan ke Otovet suatu laporan dasar kesehatan hewan yang mengindikasikan ada atau tidak adanya penyakit daftar OIE (Chapter 1.3.) untuk spesies hewan yang menjadi perhatian dari kompartemen. Laporan ini harus secara regular di perbaharui untuk merefleksikan situasi kesehatan hewan dari kompartemen ▫ Catatan vaksinasi termasuk jenis vaksin dan frekuensi pemberian harus tersedia untuk memungkinkan interpretasi data surveilans 17
  • 18. Kompartemen bebas ASF (Artikel 15.1.5.) ▫ Penetapan kompartemen bebas ASF harus mengikuti persyaratan yang relevan dari Chapter 15.1. dan prinsip-prinsip dalam Chapter 4.4. dan 4.5. ▫ Rekomendasi importasi dari negara, zona atau kompartemen bebas ASF (Artikel 15.1.8.) – babi domestik 1. Babi tidak menunjukkan gejala klinis ASF pada hari pengapalan; 2. Babi dipelihara di negara, zona atau kompartemen bebas ASF sejak lahir atau setidaknya dalam 3 bulan terakhir; 3. Babi diekspor dari zona atau kompartemen bebas dalam negara atau zona tertular, tindakan kehati-hatian harus diambil untuk mencegah kontak dengan setiap sumber virus ASF sampai pengapalan 18
  • 19. Surveilans penyakit (1) 1. Surveilans internal ▫ Surveilans harus meliputi pengumpulan dan analisis data penyakit sehingga Otovet dapat mensertifikasi subpopulasi hewan yang ada di dalam semua kandang telah mematuhi status yang ditetapkan untuk kompartemen ▫ Sistim surveilans yang mampu untuk memastikan deteksi dini dalam kejadian dimana agen penyakit masuk ke subpopulasi adalah esensial 19
  • 20. Surveilans penyakit (2) 2. Surveilans eksternal ▫ Tindakan-tindakan biosekuriti yang diterapkan dalam kompartemen harus tepat pada tingkat paparan (level of exposure) dari kompartemen ▫ Surveilans eksternal akan membantu mengidentifikasi perubahan tingkat paparan yang signifikan untuk jalur introduksi penyakit yang diidentifikasi ke dalam kompartemen ▫ Kombinasi surveilans aktif dan pasif yang tepat diperlukan untuk mencapai sasaran yang diuraikan diatas 20
  • 21. Respon darurat dan Pelaporan ▫ Jika ada kecurigaan terjadinya penyakit di kompartemen yang telah ditetapkan, status bebas kompartemen harus segera ditangguhkan ▫ Jika dikonfirmasi, status kompartemen harus segera dicabut dan negara-negara pengimpor harus diberitahu mengikuti ketentuan Artikel 5.3.7. (Prosedur OIE mengenai Perjanjian SPS WTO) ▫ Jika kompartemen berisiko dari perubahan di sekitar kompartemen, Otovet harus mengevaluasi ulang tanpa menunda status kompartemen dan mempertimbangkan apakah tindakan biosekuriti tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa integritas kompartemen dapat dipertahankan 21
  • 22. Hak negara pengekspor (1) 1. Negara pengekspor memeriksa ‘biosecurity plan’ kompartemen dan konfirmasi melalui audit bahwa: a. Kompartemen tertutup secara epidemiologis sepanjang dilakukan prosedur operasi rutin sebagai hasil penerapan yang efektif dari ‘biosecurity plan’; dan b. Program surveilans dan monitoring yang diberlakukan adalah tepat untuk memverifikasi status subpopulasi tersebut berkaitan dengan penyakit yang dimaksud 2. Negara pengekspor menjelaskan kompartemen sesusi dengan Chapter 4.4. dan 4.5. 22
  • 23. Hak negara pengekspor (2) 2. Negara pengeskpor menyediakan: a. Informasi diatas kepada negara pengimpor, dengan penjelasan mengapa subpopulasi seperti itu dapat diperlakukan sebagai kompartemen terpisah secara epidemiologis untuk tujuan perdagangan internasional; dan b. Akses yang memungkinkan prosedur atau sistim yang menetapkan kompartemen untuk diperiksa dan dievaluasi atas permintaan negara pengimpor 23
  • 24. Hak negara pengimpor (1) 1. Negara pengimpor menentukan apakah menerima subpopulasi seperti itu sebagai kompartemen untuk importasi hewan atau produk hewan, dengan mempertimbangkan: a. Evaluasi kelembagaan Otovet (Veterinary Services) negara pengekspor; b. Hasil penilaian risiko (risk assessment) berdasarkan informasi yang disediakan negara pengekspor dan penelitian sendiri; c. Situasi kesehatan hewan di negaranya sendiri terkait dengan penyakit yang bersangkutan; dan d. Standar atau pedoman OIE yang relevan 24
  • 25. Hak negara pengimpor (2) 2. Negara pengimpor memberitahukan negara pengekspor mengenai hasil keputusannya dan alasannya, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu: a. mengakui kompartemen; atau b. meminta informasi lebih lanjut; atau c. menolak subpopulasi seperti itu sebagai kompartemen untuk tujuan perdagangan internasional 25
  • 26. Standar Operasional Prosedur ▫ Pelatihan personil (personnel training) ▫ Pengendalian lalu lintas hewan ▫ Catatan Kesehatan hewan (animal health records) ▫ Pengendalian pergerakan orang ▫ Pengendalian atas kendaraan dan peralatan ▫ Keamanan sumber pakan dan air 26Sumber: Presentasi Dr. Etienne Bonbon. OIE Standards on biosecurity and compartmentalization.
  • 27. Tanggung jawab Manager Kompartemen ▫ Mengembangkan kemitraan efektif dengan Otovet ▫ Bekerjasama dengan Otovet dalam mengembangkan ‘Biosecurity Plan’ spesifik dan operasinya dalam kompartemen ▫ Meningkatkan kesadaran pemilik dan para pekerja di sektor produksi dan non-produksi, mengenai prinsip-prinsip biosekuriti umum ▫ Melapor secara akurat dan cepat ke Otovet mengenai dugaan dan insiden penyakit yang terjadi dalam kompartemen ▫ Mendorong semua bangunan kandang dikelola secara aman (biosecure), melalui kode praktik dan SOP yang ada 27
  • 28. Tanggung jawab Otoritas Veteriner ▫ Otoritas Veteriner bertanggung jawab atas infrastruktur nasional yang esensial sehingga kompartemen dapat diterapkan secara efektif; ini harus diberlakukan sebelum penetapan setiap kompartemen ▫ Lembaga Otovet (Veterinary Services) telah dievaluasi, setidaknya sehubungan dengan kemampuannya untuk mengawasi pembentukan/manajemen kompartemen 28
  • 29. 29 Pedoman OIE tentang kompartementalisasi Checklist on the Practical Application of Compartmentalization
  • 30. Kesepakatan bilateral ▫ Otoritas Veteriner dari negara pengimpor dan pengekspor harus menyepakati secara resmi (formal agreement) tentang pengakuan kompartemen ▫ ‘Proses Resolusi’ (misalnya menggunakan prosedur informal OIE untuk mediasi sengketa) ▫ Tidak ada prosedur pengakuan OIE untuk kompartemen (bertentangan dengan pengakuan status resmi negara atau zona atau pengesahan program pengendalian nasional - Chapter 1.6 TAHC) 30Sumber: Presentasi Dr. Nadège Leboucq (2014). OIE Standards and guidelines on biosecurity and compartmentalisation
  • 31. Penutup ▫ Standar OIE mengenai kompartementalisasi (Chapter 4.5.) dapat dimanfaatkan untuk menetapkan suatu kompartemen untuk perdagangan internasional yang aman di dalam suatu negara tertular (infected countries) ▫ Kompartementalisasi mengharuskan kemitraan yang kuat antara Otoritas Veteriner dengan sektor swasta ▫ Otoritas Veteriner dari negara pengimpor dan pengekspor adalah pemegang otoritas paling akhir (final) ▫ Transparansi dan kepercayaan adalah fondasi dari kompartementalisasi 31