Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor, 18-20 Juli 2022

Persyaratan Bebas
Negara/Zona
Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK)
Menurut WOAH
Drh. Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Senior Emergency Management System Adviser
Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)
Pertemuan Pembahasan Road Map Pengendalian PMK – Ditkeswan dan AIHSP - Bogor, 18 – 20 Juli 2022

Status bebas PMK menurut WOAH
Negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi
tidak dipraktikkan (Artikel 8.8.2.)
Negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi
dipraktikkan (Artikel 8.8.3.)
Negara/zona terinfeksi PMK (Artikel 8.8.3.)

Evolusi historis WOAH Code
▪ PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA
Dari Ke
▪ mempertimbangkan status kesehatan sub-populasi
• Zona
• Kompartemen
• Zona kontainmen (containment zone)
▪ mempertimbangkan risiko komoditas spesifik
▪ mempertimbangkan prosedur inaktivasi patogen
Sangat fokus pada
“kebebasan negara”
Rekomendasi berbasis risiko
tentang perdagangan yang aman

Persyaratan Negara/zona bebas PMK TANPA VAKSINASI
(Artikel 8.8.2.)
1. memiliki catatan pelaporan penyakit hewan yang regular dan cepat;
2. mengirimkan deklarasi ke WOAH selama 12 bulan terakhir dalam negara/zona bebas PMK:
a. tidak ada kasus PMK;
b. tidak ada vaksinasi dilakukan terhadap PMK;
3. memberikan bukti yang terdokumentasi bahwa selama 12 bulan terakhir:
a. surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. - 8.8.42. telah diimplementasikan untuk
mendeteksi tanda-tanda klinis PMK dan menunjukkan tidak ada bukti:
i. infeksi virus PMK pada hewan yang tidak divaksinasi;
ii. penularan virus PMK pada hewan yang sebelumnya divaksinasi ketika negara/zona
bebas PMK dimana vaksinasi dipraktikkan (tanpa vaksinasi) berupaya untuk menjadi
negara di mana vaksinasi tidak dipraktikkan (dengan vaksinasi);
b. tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini PMK telah dilaksanakan;
Sumber: WOAH Terrestrial Animal Health Code (2021)

Persyaratan negara/zona bebas PMK TANPA VAKSINASI
(Artikel 8.8.2.)
4. menjelaskan secara rinci dan memberikan bukti yang terdokumentasi bahwa dalam 12 bulan
terakhir, hal-hal berikut telah dilaksanakan dan disupervisi dengan baik:
a. dalam hal zona bebas PMK, batas-batas zona bebas PMK yang diusulkan;
b. batas-batas dan tindakan-tindakan terhadap zona proteksi, jika diberlakukan;
c. sistim untuk mencegah masuknya PMK ke dalam negara/zona bebas PMK yang
diusulkan;
d. pengendalian lalu lintas hewan yang rentan, daging dan produk lainnya ke dalam
negara/zona bebas PMK yang diusulkan, khususnya tindakan-tindakan yang dijelaskan
dalam Artikel 8.8.8., 8.8.9. dan 8.8.12.;
e. tidak ada hewan yang divaksinasi diintroduksi kecuali sesuai dengan Artikel 8.8.8. dan
8.8.9.

Apabila persyaratan 1 s/d 4 telah terpenuhi, status
negara/zona tidak terpengaruh (Artikel 8.8.2.)
• Koleksi zoologi memiliki tujuan utama untuk memamerkan atau mempreservasi spesies
langka, telah diidentifikasi, termasuk batas-batas fasilitas, dan termasuk dalam rencana
kontingensi negara untuk PMK;
• Tindakan-tindakan biosekuriti yang tepat telah dijalankan, termasuk pemisahan yang
efektif populasi domestik yang rentan dengan satwa liar;
• Hewan-hewan yang telah diidentifikasi diakui sebagai milik dan setiap pergerakan dapat
ditelusuri/dilacak;
• Vaksin yang digunakan memenuhi standar yang dijelaskan dalam OIE Manual Terrestrial;
• Vaksinasi dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner;
• Koleksi zoologi ditempatkan di bawah surveilans untuk setidaknya 12 bulan setelah
vaksinasi.

Persyaratan negara/zona bebas PMK DENGAN VAKSINASI
(Artikel 8.8.3.)
1. memiliki catatan pelaporan penyakit hewan yang regular dan cepat;
2. mengirimkan deklarasi ke WOAH yang menyatakan bahwa berdasarkan surveilans yang
dijelaskan dalam poin 3, dalam negara/zona bebas PMK:
a. tidak ada kasus PMK selama 2 tahun terakhir;
b. tidak ada bukti penularan PMK selama 12 bulan terakhir;
3. memberikan bukti yang terdokumentasi bahwa:
a. surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. - 8.8.42. telah diimplementasikan untuk
mendeteksi tanda-tanda klinis PMK dan menunjukkan tidak ada bukti:
i. infeksi virus PMK pada hewan yang tidak divaksinasi;
ii. penularan virus PMK pada hewan yang divaksinasi;
b. tindakan-tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini PMK telah dilaksanakan;
c. vaksinasi sistematis wajib pada populasi sasaran telah dilakukan untuk mencapai cakupan
vaksinasi dan kekebalan populasi yang memadai;
d. vaksinasi telah dilakukan setelah seleksi strain vaksin yang tepat;

Negara/zona bebas PMK DENGAN VAKSINASI (Artikel 8.8.3.)
4. menjelaskan secara rinci dan memberikan bukti yang terdokumentasi bahwa hal-hal berikut
telah dilaksanakan dan disupervisi dengan baik:
a. dalam hal zona bebas PMK, batas-batas zona bebas PMK yang diusulkan;
b. batas-batas dan tindakan-tindakan zona proteksi zona proteksi, jika diberlakukan;
c. sistim pencegahan masuknya virus PMK ke dalam negara/zona bebas PMK yang
diusulkan, khususnya tindakan-tindakan yang dijelaskan dalam Artikel 8.8.8., 8.8.9. dan
8.8.12.;
d. pengendalian lalu lintas hewan yang rentan dan produknya ke negara/zona bebas PMK
yang diusulkan.

Persyaratan negara/zona dengan vaksinasi menjadi
negara/zona tanpa vaksinasi
▪ Jika negara anggota yang memenuhi persyaratan sebagai
negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi dipraktikkan (dengan
vaksinasi) ingin mengubah statusnya menjadi negara/zona bebas
PMK di mana vaksinasi tidak dipraktikkan (tanpa vaksinasi), negara
tersebut harus memberitahu WOAH terlebih dahulu tentang
tanggal penghentian vaksinasi dan mengajukan status baru dalam
waktu 24 bulan setelah penghentian.
▪ Status negara/zona tetap tidak berubah sampai kepatuhan terhadap
Artikel 8.8.2. disetujui oleh WOAH.
▪ Jika berkas untuk status baru tidak diberikan dalam waktu 24
bulan, maka status negara/zona bebas dengan vaksinasi akan
ditangguhkan.
▪ Jika negara tersebut tidak memenuhi persyaratan Artikel 8.8.2.,
maka bukti yang telah memenuhi Artikel 8.8.3. harus diberikan
dalam waktu 3 bulan. Jika tidak status akan dicabut.
Negara/zona bebas PMK
di mana vaksinasi
dipraktikkan (DENGAN
VAKSINASI)
Negara/zona bebas PMK
di mana vaksinasi tidak
dipraktikkan (TANPA
VAKSINASI)

Definisi ‘kebijakan stamping out’ menurut WOAH
▪ ‘Kebijakan stamping out’ berarti kebijakan yang dirancang untuk
menghilangkan wabah dengan melaksanakan di bawah wewenang
Otoritas Veteriner sebagai berikut:
1. pemusnahan hewan-hewan yang terkena dampak dan yang
diduga terkena dampak dalam kelompok atau flok dan, apabila
diperlukan, hewan-hewan di dalam kelompok atau flok lain yang
telah terpapar infeksi oleh kontak langsung hewan ke hewan,
atau kontak tidak langsung dengan agen patogen penyebab;
hewan harus dimusnahkan sesuai dengan Chapter 7.6.;
2. disposal karkas dan jika relevan, produk hewan dengan
merender, membakar atau mengubur, atau dengan metode lain
yang dijelaskan dalam Chapter 4.13.;
3. pembersihan dan disinfeksi peternakan dilakukan melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Chapter 4.14.

Pemulihan hilangnya status bebas penyakit
setelah terjadi wabah
▪ Kerangka waktu dan persyaratan ditentukan
dalam Terrestrial Code (Artikel 8.8.7).
▪ Bukti yang terdokumentasi diperlukan.
▪ Analisis oleh WOAH Scientific Commission
atau bersama dengan Ad hoc Group –
Prosedur jalur cepat.
▪ Pengesahan oleh WOAH World Assembly
of Delegates

Pemulihan status bebas PMK (Artikel 8.8.7.)
1. Ketika kasus PMK terjadi di negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi tidak dipraktikkan,
salah satu masa tunggu berikut diperlukan untuk mendapatkan kembali status bebas:
a. 3 bulan setelah disposal hewan yang dibunuh terakhir di mana ‘kebijakan stamping-out’
diterapkan, tanpa vaksinasi darurat dan surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. – 8.8.42.
diterapkan; ATAU
b. 3 bulan setelah disposal hewan yang dibunuh terakhir atau pemotongan semua hewan
yang divaksinasi (yang mana menjadi yang terakhir), di mana ‘kebijakan stamping-out’,
vaksinasi darurat dan surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. – 8.8.42. diterapkan; ATAU
c. 6 bulan setelah disposal hewan yang dibunuh terakhir atau vaksinasi terakhir (tidak
masalah yang mana lebih dahulu), di mana ‘kebijakan stamping-out’ diterapkan, tetapi
vaksinasi darurat tidak diikuti dengan pemotongan semua hewan yang divaksinasi, dan
surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. – 8.8.42. diterapkan. Meskipun demikian, ini
memerlukan survei serologis berdasarkan deteksi antibodi ‘nonstructural protein’ (NSP)
virus PMK untuk menunjukkan tidak ada bukti infeksi pada populasi vaksinasi yang tersisa.

2. Ketika kasus PMK terjadi di suatu negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi tidak
dipraktikkan, masa tunggu berikut diperlukan untuk mendapatkan status negara/zona
bebas PMK di mana vaksinasi dipraktikkan: 6 bulan setelah disposal hewan yang dibunuh
terakhir di mana ‘kebijakan stamping-out’ diterapkan dan kebijakan vaksinasi berkelanjutan
telah diadopsi, dengan ketentuan bahwa surveilans diterapkan sesuai dengan Artikel 8.8.40.
– 8.8.42., dan suatu survei serologis berdasarkan deteksi antibodi terhadap ‘nonstructural
protein’ (NSP) virus PMK menunjukkan tidak ada bukti penularan virus PMK.
Jika ‘kebijakan stamping-out’ tidak dipraktikkan, masa tunggu di atas tidak berlaku, dan
Artikel 8.8.3. berlaku.

3. Ketika kasus PMK terjadi di negara/zona bebas PMK di mana vaksinasi dipraktikkan, maka
masa tunggu yang diperlukan untuk mendapatkan status bebas:
a. 6 bulan setelah disposal hewan yang dibunuh terakhir di mana ‘kebijakan stamping-out’
diterapkan, dengan vaksinasi darurat, dan surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. –
8.8.42. diterapkan, asalkan surveilans serologis berdasarkan deteksi antibodi terhadap
‘nonstructural protein’ (NSP) virus PMK menunjukkan tidak ada bukti penularan virus;
ATAU
b. 12 bulan setelah deteksi kasus terakhir di mana ‘kebijakan stamping-out’ tidak diterapkan,
tetapi di mana vaksinasi darurat dan surveilans sesuai Artikel 8.8.40. – 8.8.42. diterapkan,
asalkan surveilans serologis berdasarkan deteksi antibodi terhadap ‘nonstructural protein’
virus PMK menunjukkan tidak ada bukti penularan virus.
Jika vaksinasi darurat tidak diterapkan, masa tunggu di atas tidak berlaku, dan Artikel 8.8.3.
berlaku.

4. Ketika kasus PMK terjadi di kompartemen bebas PMK, Artikel 8.8.4. berlaku.
5. Negara Anggota yang mengajukan pemulihan status bebas harus melakukannya hanya ketika
persyaratan masing-masing untuk pemulihan status terpenuhi. Ketika zona penahanan
(containment zone) ditetapkan, pembatasan dalam zona penahanan harus dicabut sesuai
dengan persyaratan artikel ini hanya ketika penyakit telah berhasil diberantas dalam zona
penahanan.
Untuk Negara Anggota yang tidak mengajukan pemulihan dalam waktu 24 bulan setelah
penangguhan, ketentuan Artikel 8.8.2., Artikel 8.8.3. atau 8.8.4. berlaku.

Pengangkutan langsung hewan rentan PMK dari zona
tertular untuk pemotongan di zona bebas (Artikel 8.8.8.)
1. Tidak ada hewan yang rentan PMK telah diintroduksi ke dalam peternakan asal dan tidak
ada hewan di peternakan asal yang menunjukkan gejala klinis PMK setidaknya 30 hari
sebelum dilalu lintaskan;
2. Hewan dipelihara di peternakan asal setidaknya 3 bulan sebelum dilalu lintaskan;
3. PMK tidak terjadi dalam radius 10 kilometer dari peternakan asal setidaknya 4 minggu
sebelum dilalu lintaskan;
4. Hewan harus diangkut di bawah pengawasan Otoritas Veteriner dalam kendaraan, yang
telah dibersihkan dan didisinfeksi sebelum dimuat ke kendaraan, langsung dari peternakan
asal ke rumah potong hewan (RPH) tanpa kontak dengan hewan yang rentan lainnya;
5. Rumah potong hewan seperti itu tidak disetujui untuk ekspor daging segar selama RPH
tersebut menangani daging hewan dari zona tertular;
6. Kendaraan dan RPH harus dibersihkan dan didisinfeksi segera setelah digunakan.

Zona Proteksi dan zona kontainmen
▪ ZONA PROTEKSI (PROTECTION ZONE)
Bearti zona di mana tindakan biosekuriti dan sanitasi tertentu diterapkan untuk
mencegah masuknya agen patogen ke negara atau zona bebas dari negara atau
zona tetangga dengan status kesehatan hewan yang berbeda.
▪ ZONA KONTAINMEN (CONTAINMENT ZONE)
Berarti zona terinfeksi yang didefinisikan dalam negara atau zona yang
sebelumnya bebas, yang mencakup semua kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi
yang terkait secara epidemiologis dan di mana pengendalian lalu lintas, tindakan
biosekuriti dan santasi diaplikasikan untuk mencegah penyebaran dan atau untuk
memberantas infeksi atau infestasi.

Persyaratan zona kontainmen (No. 1 – 5)
1. Atas kecurigaan, suatu perintah ‘diam di tempat’ (standstill) yang ketat telah diberlakukan
pada peternakan yang dicurigai dan di negara/zona pengendalian lalu lintas hewan telah
diberlakukan dan pengendalian yang efektif terhadap komoditi yang disebutkan dalam Chapter
ini telah dijalankan;
2. Dengan konfirmasi, perintah ‘diam di tempat’ (standstill) tambahan dari hewan-hewan yang
rentan telah diberlakukan di seluruh zona kontainmen dan pengendalian lalu lintas hewan
seperti yang dijelaskan dalam butir 1 telah diperkuat;
3. Batas-batas definitif zona kontainmen telah ditetapkan setelah investigasi epidemiologis
(penelusuran ke belakang/trace-back, penelusuran ke depan/trace-forward) telah
menunjukkan bahwa wabah terkait secara epidemiologis dan terbatas dalam jumlah dan
distribusi geografis;
4. Investigasi ke arah sumber wabah telah dilaksanakan;
5. ‘Kebijakan stamping-out’, dengan atau tanpa vaksinasi darurat telah dilakukan;

Persyaratan zona kontainmen (No. 6 – 9)
6. Tidak ada kasus baru telah ditemukan pada zona kontainmen dalam jangka waktu minimum
2 kali masa inkubasi seperti yang ditetapkan dalam Artikel 8.8.1. setelah penerapam
‘kebijakan stamping-out’ sampai kasus yang dideteksi terakhir;
7. Populasi hewan domestik dan penangkaran satwa liar yang rentan di dalam zona
kontainmen secara jelas didefinisikan sebagai milik zona kontainmen;
8. Surveilans sesuai dengan Artikel 8.8.40. sampai 8.8.42. telah berjalan di dalam zona
kontainmen dan di wilayah lainnya di negara/zona;
9. Tindakan-tindakan yang mencegah penyebaran PMK ke wilayah lainnya di negara/zona,
dengan mempertimbangkan hambatan fisik dan geografis, telah diberlakukan.

Ketentuan lain zona kontainmen
▪ Status bebas wilayah-wilayah di luar zona kontainmen ditangguhkan saat zona kontainmen
sedang ditetapkan.
▪ Status bebas dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipulihkan terlepas dari ketentuan Artikel
8.8.7., setelah zona kontainmen disetujui oleh OIE setelah memenuhi butir 1 hingga 9 di atas.
▪ Komoditas dari hewan yang rentan untuk perdagangan internasional harus diidentifikasi ke
sumbernya, baik di dalam atau di luar zona kontaimen.
▪ Dalam hal terjadi terulangnya infeksi virus PMK pada hewan yang tidak divaksinasi atau
penularan virus PMK pada hewan yang divaksinasi di dalam zona kontainmen, persetujuan
zona kontainmen dicabut dan status PMK seluruh negara/zona ditangguhkan sampai
persyaratan yang relevan dari Artikel 8.8.7. terpenuhi.
▪ Pemulihan status bebas PMK dari zona kontainmen harus dicapai dalam waktu 12 bulan sejak
persetujuannya dan mengikuti ketentuan Artikel 8.8.7.

Pengesahan program pengendalian resmi PMK
(FMD official control program)
▪ Rekomendasi importasi dari negara/zona di mana berlaku program pengendalian
resmi PMK (FMD official control programme).
▪ Bukan pengakuan status tetapi pengesahan terhadap rencana nasional dari suatu Negara
Anggota yang beroperasi secara progresif menuju kebebasan dari PMK (dengan atau tanpa
vaksinasi) sesuai dengan persyaratan OIE Code.
▪ Negara tidak perlu sudah bebas dari PMK tetapi harus memberikan bukti bahwa negara
tersebut sudah memiliki suatu rencana nasional yang beroperasi menuju bebas.
▪ Pengesahan dapat ditangguhkan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap persyaratan OIE Code.
Status tertular/tidak
diketahui
Perdagangan
“komoditi
aman”
Program pengendalian
resmi (official control
program)

Program pengendalian resmi PMK
▪ Program merupakan keputusan sukarela oleh Negara
Anggota WOAH.
▪ Tujuan keseluruhan dari program pengendalian resmi
WOAH adalah agar Negara Anggota WOAH dapat secara
progresif memperbaiki situasi dan akhirnya mencapai status
bebas PMK.
▪ Program pengendalian resmi harus berlaku di seluruh
wilayah negara bahkan jika tindakan-tindakan tertentu yang
ditujukan hanya pada subpopulasi tertentu.
▪ Perubahan situasi epidemiologi dan peristiwa penting
lainnya harus dilaporkan ke WOAH sesuai dengan
persyaratan Chapter 1.1.

Persyaratan program pengendalian resmi
(Artikel 8.8.39.) - No. 1 s/d 4
1. negara memiliki catatan pelaporan penyakit yang regular dan cepat sesuai dengan persyaratan
dalam Chapter 1.1.;
2. menyampaikan bukti yang terdokumentasi tentang kapasitas sistim kesehatan hewan nasional
(veterinary services) untuk mengendalikan PMK; salah satu cara untuk menyediakan bukti adalah
melalui ‘OIE PVS Pathway’;
3. menyampaikan rencana terperinci mengenai program pengendalian dan akhirnya pemberantasan
PMK di negara atau zona termasuk:
a. penjadwalan (timeline);
b. indikator kinerja untuk menilai efikasi tindakan-tindakan pengendalian yang diimplementasikan;
c. dokumentasi yang mengindikasikan bahwa program pengendalian resmi PMK berlaku untuk
seluruh wilayah negara;
4. menyampaikan berkas tentang epidemiologi PMK di negara tersebut yang menjelaskan hal-hal
sebagai berikut;
a. epidemiologi umum di negara tersebut yang menekankan pada pengetahuan terkini dan
kesenjangan dan perkembangan yang telah dibuat dalam mengendalikan PMK;

(Artikel 8.8.39.) – lanjutan No. 5
b. tindakan-tindakan telah diimplementasikan untuk mencegah masuknya infeksi, deteksi dan
respons cepat, terhadap semua wabah PMK untuk mengurangi insidensi wabah PMK dan
untuk mengeliminasi penularan PMK setidaknya dalam satu zona di negara tersebut;
c. sistim produksi ternak utama dan pola lalu lintas/pergerakan hewan yang rentan PMK dan
produknya antar wilayah dan ke dalam negara;
5. menyampaikan bukti bahwa surveilans PMK berjalan baik:
a. dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Chapter 1.4. dan ketentuan surveilans dalam
Chapter 8.8.40. s/d 8.8.42.;
b. memiliki kapabilitas dan prosedur diagnostik, termasuk pengiriman sampel secara reguler ke
laboratorium untuk melakukan diagnosis dan lebih lanjut karakterisasi strain;

(Artikel 8.8.39.) – lanjutan No. 6 & 7
6. di mana vaksinasi dipraktikkan sebagai bagian dari program pengendalian resmi untuk PMK,
dengan menyampaikan:
a. bukti (seperti salinan legislasi) bahwa vaksinasi populasi yang diseleksi adalah WAJIB ;
b. informasi detil tentang kampanye vaksinasi, khususnya tentang:
i. populasi target vaksinasi;
ii. monitoring cakupan vaksinasi, termasuk monitoring serologis dari kekebalan populasi;
iii. spesifikasi teknis vaksin yang digunakan, termasuk kecocokan (matching) dengan strain
PMK yang bersirkulasi dan deskripsi prosedur lisensi berjalan baik;
iv. Penjadwalan yang diusulkan untuk transisi ke penggunaan vaksin yang sepenuhnya sesuai
dengan standar dan metode yang dijelaskan dalam Terrestrial Manual;
7. menyediakan kesiapsiagaan darurat (emergency preparedness) dan rencana respons (response
plan) untuk diimplementasikan jika terjadi wabah.

Rekomendasi impor dari negara/zona dengan
program pengendalian resmi PMK (Artikel 8.8.22.)
1. berasal dari hewan yang:
a. hewan setidaknya 3 bulan sebelum pemotongan berada di zona dari negara pengekspor di
mana sapi dan kerbau rawa secara regular di vaksinasi terhadap PMK dan di mana
program pengendalian resmi beroperasi;
b. hewan telah divaksinasi setidaknya 2 kali dengan vaksinasi terakhir tidak lebih dari 6 bulan,
kecuali proteksi kekebalan telah ditunjukkan untuk lebih dari 6 bulan, dan tidak kurang dari
1 bulan sebelum pemotongan;
c. hewan dipelihara dalam 30 hari terakhir di suatu peternakan, dan PMK tidak terjadi dalam
radius 10 km dari peternakan tersebut selama periode tersebut, atau peternakan adalah
stasiun karantina;
d. hewan diangkut dalam suatu kendaraan yang telah dibersihkan dan didisinfeksi sebelum
sapi dan kerbau rawa dimuat, langsung dari peternakan ke RPH/abattoir tanpa kontak
dengan hewan lain yang tidak memenuhi persyaratam yang diperlukan untuk ekspor;

Rekomendasi impor dari negara/zona dengan
program pengendalian resmi PMK (Artikel 8.8.22.)
e. dipotong di RPH/abattoir yang telah disetujui;
i. secara resmi telah ditunjuk untuk ekspor;
ii. di mana tidak ada PMK terdeteksi selama periode antara disinfeksi terakhir yang
dilakukan sebelum pemotongan dan pengapalan untuk ekspor;
f. telah dilakukan pemeriksaan ante- dan post-mortem dalam waktu 24 jam sebelum dan
sesudah pemotongan tanpa ada bukti PMK;
2. berasal dari karkas tanpa tulang (deboned carcasses):
a. di mana kelenjar limfatik utama telah dilepaskan;
b. di mana sebelum pelepasan tulang (deboning), telah dilakukan pelayuan (maturation) pada
temperatir lebih besar dari + 2°C untuk periode minimum 24 jam setelah pemotongan dan
di mana nilai pH kurang dari 6,0 ketika diuji di tengah-tengah otot longissimus dorsi.

Pencabutan Program Pengendalian Resmi
▪ WOAH dapat menarik pengesahan Program
Pengendalian Resmi (Official Control Program) jika
terdapat bukti:
• ketidakpatuhan terhadap penjadwalan (timeline)
atau indikator kinerja program; ATAU
• masalah signifikan pada kinerja Sistim
Kesehatan Hewan Nasional (Veterinary
Services); ATAU
• peningkatan insidensi PMK yang tidak dapat
diatasi oleh program.

Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor, 18-20 Juli 2022

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor, 18-20 Juli 2022

Similar to Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor, 18-20 Juli 2022 (20)

More from Tata Naipospos

More from Tata Naipospos (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor, 18-20 Juli 2022