BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017

1. Judul : Corruption & Fraud
Tugas : Forum BE & GG minggu 13
Nama Mahasiswa : Warinah
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110088
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah “penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaa, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau
orang lain.” Praktik yang korup menyangkut pemberian, penerimaan atau permintaan
secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi
tindakan pihak lain secara tidak benar.
Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bobroknya system pengawasan
dalam waktu yang bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, misalnya suap
ditawarkan pada seorang pejabat, atau sebaliknya seorang pejabat, meminta atau bahkan
dengan cara memaksa memberikan uang pelicin. Orang yang menawarkan suap karena ia
menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat supaya pejabat itu
mengabaikan peraturan. Keinginan korupsi dapat timbul karena kemiskinan, tetapi
peluang untuk melakukan korupsi dapat dibatasi dengan meumuskan strategi yang
realistis
Strategi untuk mengontrol korupsi harus berfokus pada 2 unsur yakni peluang dan
keinginan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan berubahan secara
sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan situasi
kalkulasi resiko “untung rugi, resiko rendah” dengan cara menegakkan hukum,
memberikan hukuman dengan efek jera secara efektif, dan menegakkan mekanisme
akuntabilitas.
Memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku
jahat dalam pemerintah yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni
menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui berbagai strategi
sebagai berikut.
1. Reformasi Birokrasi
Wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan
menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodivikasi struktur organisasi dan
pengelolaan program-program publik. Perubahan ini akan memperkecil insentif untuk
memberi suapdan dapat memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi
masyarakat unuk mendapat pelayanan publik yang baik.
2. Budaya
Senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan korupsi adalah menumbuhkan
kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah keterbukaan dan pengabdian
kepada keterbukaan. Pengawal keterbukaan yang paling efektif adalah warga negara yang
terhimpun dalam organisasi-organisasi yang dibentuk untuk tujuan yang diharapkan.
Dalam konteks ini pers yang bebas sangat dibutuhkan. Tanpa kebebasan untuk
mengajukan pertanyaan atau untuk mengadakan perubahan, rakyat tetap tidak berdaya
karena terperangkat dalam system demkrasi yang dangkal.
3. Kelembagaan

2. Secara kelembagaaan ada fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh tulang
punggung pemberantasan korupsi, baik pada tingkat prefentif, detektif, maupun represif.
Harmonisasi kinerja antara lembaga kejaksaan agung, POLRI, badan pemeriksaan
keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan
pemberantasan. Hanya disayangkan, saat ini tumpang tindih wewenang dan persaingan
tidak sehat membayangi kinerja beberapa lembaga tersebut. Perseteruan antara KPK dan
POLRI, atau POLRI dan kejaksaan agung merupakan salah satu contoh ketidak
harmonisan tersebut.
4. Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi
Tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana
korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil sedikit”.
Sistem itu dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi, bukan
mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi. Integrasi sistem pemberantasan
korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga
pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa. Integrasi sistem
pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis mengenai kelemahan dan
peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar sehingga bersamasama
menjadi kerangka yang kokoh. Untuk mewujudkan pelaksanaan proses kerja penanganan
tindak pidana korupsi yang lancar, perlu dibuat:Pertama, sistem dan prosedur kerja antar
instansi yang terkait denganCore Unit. Kedua, standar pelaporan yang akan di pakai
sebagai dokumen antar instansi. Ketiga, penjadwalan pertemuan regular untuk
pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar dapat
diwujudkan persamaan persepsi atas suatu masalah.
5. Sumber Daya Manusia
Upaya untuk memberantas kemiskinan etika dan meningkatkan kesadaran adalah mutlak
diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus di bangun terutama
melalui pendidikan. Sumber daya masyarakat yang seperti itu merupakan landasan yang
sangat penting bagi sistem integritas nasional dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat
yang kurang terdidik dan apatis tidak tahu hak-haknya dan bersikap menyerah pada
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak
berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa
bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.
6. Infrastruktur
Infrastruktur yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada
koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi yang
diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya jika tidak, maka berarti
infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi sehingga lembaga tersebut berfungsi
sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan korupsi
nasional.

3. Konsep yang tepat untuk dapat mengurangi tindakan korupsi dan penipuan di segala
aspek kehidupan:
Melalui Pendidikan,Proses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan
membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat
Indonesia maka dalah tanggung jawab moral pendidkan nasional untuk membenahi
sebagai upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah pelanggaran moral, oleh sebab itu
merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan akademis dari pendidikan nasional
untuk memberantasnya.
Konsep lain untuk mengurangi tindakan korupsi ini yaitu melalui :
a. Pemberlakuan kebijakan pemerintah yang mengharuskan para petinggi partai, pejabat,
dan pegawai pemerintah untuk melaporkan hal-hal pribadi seperti membangun atau
membeli rumah, mengirim anak belajar ke luar negeri sampai upacara pernikahan anak
untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem politik.
b. Memberikan hukuman yang berat bagi koruptor.
Sumber:
Modul Perkuliahan Universitas Mercubuana. Business Ethics and Good Governance.
Corruption & Fraud. Prof Dr.Ir.H.Hapzi Ali pre-Msc MM CMA.
http://sarfaraazyusuf.blogspot.co.id/2016/03/pemberantasan-korupsi-konsep-strategi.html

4. Judul : Corruption & Fraud
Tugas : Quiz BE & GG minggu 13
Nama Mahasiswa : Warinah
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110088
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
CORRUPTION (KORUPSI)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Korupsi adalah penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi
atau orang lain.”
Praktik yang korup menyangkut pemberian, pemberian, penerimaan atau permintaan,
secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi
tindakan pihak lain secara tidak benar
Di dalam tindakan korupsi terdapat contoh-contoh kecurangan yang berkaitan dengan
konflik kepentingan, yaitu:
1) Bribery atau penyuapan merupakan tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu
yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan orang yang menerima.
2) Kickback merupakan salah satu bentuk penyuapan dimana penjual dengan ikhlas
memberikan sebagain hasil penjualanya kembali ke pembeli.
3) Bid rigging adalah skema dimana karyawan membantu sebuah vendor untuk
memenangkan suatu kontrak dengan perusahaan.
4) Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung
dari penyuapan.
Menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai
berikut:
1. Discretionery corupption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan
dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-
praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan
perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”,
atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa
saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. Illegal corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa
atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.Contoh: di dalam peraturan
lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses
pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran
terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar
hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak
disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan
untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender.
Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung
pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa

5. kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan
substansinya.
3. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk
memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan 22 kekuasaan.
Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan
untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia
mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang
”sogok” atau ”semir” dalam jumlah tertentu.
4. Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksudkan
untuk mengejar tujuan kelompok.Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh
ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka
terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-
aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.
FRAUD (Kecurangan)
Menurut G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993:3).
Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan
kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan
dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan
merugikan korbannya secara financial.
Dari pengertian kecurangan (fraud) menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah
umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh
satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang
lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat
ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena
mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang
Ada tiga hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu dorongan yang
menyebabkan seseorang melakukan fraud (pressure), peluang yang
memungkinkan fraud terjadi (opportunity), dan elemen penting dalam terjadinya fraud,
dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya (rationalization).
Jenis fraud berdasarkan pelaku dikelompokkan menjadi:
1) Employee fraud (kecurangan pegawai), adalah kecurangan yang dilakukan oleh
pegawai dalam suatu organisasi kerja.
2) Management fraud (kecurangan manajemen), adalah kecurangan yang dilakukan
oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan
sebagai sarana fraud, biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan
(stakeholders) yang terkait organisasinya.

6. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mencari atau
menemukan penyimpangan dalam suatu perusahaan itu sulit sebab penyimpangan
memiliki sifat dasar yang tertutup. Oleh karena itu, ACFE membuat suatu klasifikasi
yang disebut “ Fraud Tree”, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan
yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi
yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Penyimpangan atas aset (asset missappropriation)
Penyelewengan terhadap aset (misappropriation of assets), adalah penyalahgunaan aset
perusahaan secara sengaja utk kepentingan pribadi, biasanya sering dilakukan oleh
pegawai (employee). Contohnya, penggelapan kas perusahaan, penggunaan fasilitas
untuk kepentingan pribadi.
2. Pernyataan palsu ( fraudulent statement )
Kecurangan dalam laporan keuangan (fradulent finacial reporting), adalah salah saji atau
pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para
pengguna laporan, biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Contohnya, overstating
asset, understating liabilities.
3. Korupsi (corruption)
Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak
lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di
negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang
kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.
Fraud jenis ini sering kali tidak dapat 11 dideteksi karena para pihak yang bekerja sama
menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah
penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan
(bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara
ekonomi (economic extortion) ( Albrech, 2009).
Apakah diperusahaan tempat anda bekerja terjadi tindakan korupsi ataupun penipuan?
Dan bagaimana perusahaan anda mengatasinya?
Hingga saat ini di perusahaan tempat saya bekerja tidak ada tindakan korupsi ataupun
penipuan. Akan tetapi perusahaan menerapkan tindakan pencegahan atau yang
disebut Compliance/Prevention of corruption (thorough fairness in business
practices), isinya antara lain:
Semua pihak yang terkait bekerja sesuai dengan Standar Etika Mizuno Corporation,
Mizuno mendorong dan mendukung kepatuhan yang ketat di bawah pengawasan Komite
CSR dan Komite Manajemen Risiko. Mizuno mendidik karyawannya untuk
memperdalam pemahaman mereka tentang undang-undang terkait untuk mencegah
terjadinya masalah. Mizuno juga memiliki sistem whistle-blowing, Mizuno Fair Play

7. Hotline, untuk mendeteksi dan memecahkan masalah secara cepat. Terbukti tidak ada
pelanggaran kepatuhan yang serius di Mizuno di tahun 2016. Upaya-upaya yang
dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran karyawan melalui pendidikan kepatuhan.
Peningkatan pemahaman dan kesadaran karyawan sangat penting untuk
kepatuhan yang menyeluruh dan ketat. Di tahun 2016, Mizuno memberikan
pendidikan kepatuhan sebagai bagian dari pendidikan perusahaan untuk tujuan
membantu peserta pelatihan memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan pemikiran
hukum yang terkait dengan tugas mereka, dan memberikan pendidikan mengenai
masalah hukum yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan,
penjualan dan fungsi lainnya kepada departemen terkait Ini secara teratur
memberikan pendidikan kepatuhan dalam upaya untuk memastikan bahwa
pengetahuan dan kesadaran berakar di antara semua anggota staf. Selanjutnya, dengan
tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan karyawan, kami memberikan
komentar setiap bulan di papan pengumuman perusahaan di dalam kelompok kami, di
mana semua karyawan dapat belajar tentang Undang-Undang Anti Monopoli,
Undang-Undang yang Menentang Premi yang Tidak Dapat Disetujui dan Pernyataan
yang Menyesatkan, pentingnya kontrak, administrasi kontrak, pelestarian bukti dan
hak cipta penulis.
2. Mengoperasikan sistem whistle-blowing
Mizuno telah menyiapkan sistem whistle-blowing , yang disebut Mizuno Fair
Play Hotline dan Hotline Kepatuhan. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah serta
segera mendeteksi pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, tindakan tidak adil, dan
jenis kesalahan lainnya. Selain itu, semua karyawan diminta untuk mengikuti survei
reguler dalam upaya memahami situasi dan permasalahan saat ini. Mizuno
berkomitmen untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan keandalan sistem ini
melalui pendidikan di seluruh perusahaan, menyediakan kartu portabel yang berisi
rincian kontak Hotline untuk semua karyawan, dan kegiatan propagasi lainnya.
Dengan cara ini, kami memastikan bahwa masalah cepat terdeteksi dan ditangani.
3. Langkah-langkah untuk memastikan fair trade
Banyak pemasok dan mitra, termasuk pabrik kecil, terlibat dalam produk Mizuno.
Untuk melindungi pemasok dan memastikan perdagangan yang adil, Mizuno
mengajarkan karyawan divisi terkait tentang Undang-undang Subkontraktor
(Undang-Undang Menunda Keterlambatan Pembayaran Hasil Subkontrak, Dll kepada
Subkontraktor). Setiap kali seseorang dari Kantor Audit Internal Mizuno
mengunjungi pemasok, dia akan memeriksa apakah perdagangan yang adil sedang
dilakukan di sana. Sehubungan dengan melarang persaingan tidak sehat, kami
mengadakan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali dengan pengacara perusahaan

8. yang ahli dalam Undang-Undang Anti Monopoli, dan kami menerima saran darinya
mengenai strategi dan konfirmasi distribusi komersial mengenai apakah transaksi
komersial di situs yang tepat.
4. Peningkatan kepatuhan global dalam Grup Mizuno
Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan global di dalam Grup Mizuno
sehingga kita dapat tumbuh lebih jauh pada tingkat global. Kami mengambil tindakan
terhadap kemungkinan risiko yang berdampak serius pada kelangsungan dan kinerja
bisnis dalam bisnis di luar negeri seperti di bawah ini.
 Kemungkinan resiko dalam bisnis di luar negeri
 Risiko ketidakadilan dan kesalahan karyawan, personil yang bersangkutan dan
pelancong bisnis dari anak perusahaan dan agen pendistribusian.
 Risiko membocorkan informasi melalui keamanan informasi yang tidak memadai.
 Kurangnya perhatian terhadap keragaman dan hak asasi manusia (agama, ras dan
sebagainya) dalam penyebaran produk global.
 Kualitas produk yang disediakan oleh OEM dan pemasok produk luar negeri.
(Risiko kecelakaan dan barang rusak)
 Penanggulangan terhadap risiko
Kami sedang berupaya meningkatkan sistem whistle-blowing pada lokasi bisnis
di luar negeri melawan risiko ketidakadilan dan kesalahan yang dilakukan oleh
karyawan mereka.
5. Isu masa depan harus ditangani
Sejalan dengan perubahan distribusi industri ritel olahraga yang baru-baru ini
terjadi, yang dilambangkan dengan perluasan ritel internet, kita perlu mengambil
langkah-langkah fleksibel mengenai transisi pasar. Mizuno kemudian akan
mengambil langkah-langkah berikut untuk menerapkan kampanye promosi yang adil
dan strategi penjualan merek:
 Konsultasi dengan otoritas administratif tentang Undang-Undang tentang Premi
yang Tidak Dapat Diakui dan Representasi yang menyesatkan, akumulasi
pengetahuan dan rumusan pedoman internal.
 Mendapatkan konfirmasi apakah transaksi komersial di situs sesuai dengan
pertemuan rutin dengan pengacara perusahaan yang ahli dalam UU Anti
Monopoli.

9. Sumber :
Modul Perkuliahan Universitas Mercubuana. Business Ethics and Good
Governance.Corruption & Fraud. Prof Dr.Ir.H.Hapzi Ali pre-Msc MM CMA.
http://corp.mizuno.com/en/csr/operating_practices/compliance.aspx