Semoga bermanfaat ya guys, jangan lupa like and share

1. KELOMPOK 15 - ETIKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Ghilman Maula Ahmad - 43120110259
Dera Niya Fauziyah – 43120110107
La’ali’ Salma Hanifah - 43120110053

2. PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI
Korupsi
Bentuk Pencegahan
Terjadinya Korupsi
Upaya Pemberantasan
Korupsi
Kesimpulan

3. KORUPSI
Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah
penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi
unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan
kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang
lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan
sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal
ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi

4. JENIS KORUPSI
1. Suap (Bribery) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap,
persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun.
2. Penggelapan (Embezzlement) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang
diajukan untuk mengelolanya.
3. Penipuan (Fraud) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya,
penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulaso atau distorsi
informasi oleh pejabat publik.
4. Pemerasan (Extortion) adalah sumberdaya yang diekstraksi dengan menggunakan
paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang
diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.

5. JENIS KORUPSI
5. Favoritisme adalah kecende-rungan diri dari pejabat negara atau politisi
yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan
pendistribusian sumberdaya tersebut.
6. Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritism, mengalokasikan kontrak
berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

6. DAMPAK DARI KORUPSI
1. Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik. Biaya sewa meningkat dan menciptakan
ketidakpastian, menurunkan insentif pada kedua investor asing dan domestik.
2. Korupsi pajak kewirausahaan. Pengusaha dan inovator memerlukan lisensi dan izin dan
membayar suap untuk pemotongan barang ke dalam margin keuntungan.
3. Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik. Sumberdaya public dialihkan ke penggunaan
pribadi, standar diabaikan, dana untuk operasional dan pemeliharaan dialihkan ke kepentingan
pribadi.
4. Korupsi menurunkan pendapatan pajak. Perusahaan dan kegiatan yang didorong ke sektor
informal dengan mengambil sewa berlebihan dan pajak dikurangi dengan imbalan hadiah kepada
pejabat pajak.
5. Korupsi mengalihkan bakat menjadi rent seeking. Pejabat yang seharusnya dapat terlibat dalam
kegiatan produktif menjadi beralih ke pengambilan keuntungan dari sewa, dimana mendorong
dan meningkatkan pengambilan biaya sewa.
6. Korupsi merusak komposisi pengeluaran publik. Pencari keuntungan akan mencari proyek paling
termudah dan terselubung, mengalihkan dana dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan

7. DAMPAK DARI KORUPSI
 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas
korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi
pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut.
1. Strategi Represif
Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang
diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan
alat bukti yang kuat. 68 BUKU AJAR Pendidikan dan Budaya Antikorupsi
1. Strategi Perbaikan
Sistem Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya
dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi,
pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara.
1. Strategi Edukasi dan Kampanye
Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran

8. DAMPAK DARI KORUPSI
 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas
korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi
pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut.
1. Strategi Represif
Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang
diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan
alat bukti yang kuat. 68 BUKU AJAR Pendidikan dan Budaya Antikorupsi
1. Strategi Perbaikan
Sistem Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya
dengan kajian sistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi,
pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara.
1. Strategi Edukasi dan Kampanye
Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran

9. PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN KORUPSI
1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang
melakukan korupsi
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur
organisasi yang tidak benar
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana
individu dan organisasi tersebut berada
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-
undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan
atau kroni penguasa negara

10. BENTUK PENCEGAHAN TERJADINYA KORUPSI
Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada
enam (6) strategi nasional yang telah dirumuskan guna mewujudkan tata
kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan
dan penindakan serta penanaman nilai budaya yang berintegritas. Strategi
tersebut adalah:
1. Pencegahan.
2. Penegakan hukum.
3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
4. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi
5. Pendidikan budaya antikorupsi
6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

11. Upaya pemberantasan korupsi
Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa, yaitu perbuatan melawan
hukum untuk memperkaya diri dengan cara menyelewengkan atau
menyalahgunakan uang negara. Perbuatan korupsi jelas sangat merugikan
masyarakat, bangsa, dan Negara. Dari pemberitaan media massa diketahui
bahwa kasus korupsi di Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke
tahun. Kita semua tidak menginginkan kasus korupsi terus meningkat.
Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya
rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum,
tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan
adanya langkah-langkah pusitif diantaranya adalah penyadaran dan
pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan Negara dapat
berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

12. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana
korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
1.Pengawasan oleh lembaga masyarakat
2.Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda
3.Lembaga pengawas Independen seperti KPK
4.Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan.

13. Upaya komprehensif yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam
mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.
1. Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi di Sekitarnya
Banyak dari pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa
masyarakat dapat berperan penting untuk memberikan data yang informatif
kepada KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

14. 2. Menumbuhkan Literasi Pendidikan dan Kultur Antikorupsi
Masyarakat juga dapat meningkatkan literasi pendidikan antikorupsi kepada anak
semenjak dini. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk pribadi anak yang
berakhlak dan berkarakter baik.
Selain itu, masyarakat juga dapat membudayakan kultur antikorupsi pada
kehidupan sehari-hari. Misalkan tidak melakukan “korupsi” waktu apabila memiliki
janji kepada orang lain.
3. Mencermati Rekam Jejak Calon Pemimpin Yang Antikorupsi
Selain itu, masyarakat juga dapat berperan untuk membersihkan bidang
pemerintahan dari potensi tindak pidana korupsi. Langkah yang paling efesien
adalah dengan mencermati rekam jejak calon pemimpin dalam pemilihan umum
atau pemilihan kepala daerah.
Masyarakat pun harus memiliki kesadaran tinggi untuk menolak praktik politik
uang dan tidak memilih calon pemimpin yang berpotensi atau telah terbukti
melakukan tindak pidana korupsi.

15. KESIMPULAN
 Korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-
norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan
dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
 Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi seperti tingkatkan pengetahuan
masyarakat tentang hukum, bersihkan aparatur hukum dari KKN, tegakan hukum
tanpa tebang pilih, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara, hilangkan budaya
menyuap dari masyarakat, sosialisasi anti korupsi di gencarkan, dan media masa
wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis.

16. SARAN
 Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak, tidak saja
keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah
meluluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum
dan keamanan nasional. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui
penegakam hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan
perjuangan berat. Karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime) yang berbeda dari kejahatan pidana biasa, maka upaya
yang harus dilakukan memerlukan system yang terpadu dan luar biasa pula.
Sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) pemberantasan korupsi,
memerlukan politik luar biasa sehingga presiden sebagai kepala Negara menjadi
figur penting dalam menggegerkan dan mengoordinasikan peran polisi, Jaksa,
Pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat, sehingga praktek KKN, seperti
penyogokkan, penggelembungan harga, gratifikasi, dan penyalah gunaan
kewenangan lainnya yang dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara, baik
di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-
cara penegakkan luar biasa.

17. TERIMA KASIH