BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corruption & Fraud ” Universitas Mercu Buana, 2017

1. Korupsi disini merupakan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu pelaku korupsi ini biasanya
merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu instansi maupun organisasi. Contohnya
bisa kita lihat sendiri pada banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Biasanya koruptor tersebut
merupakan pejabat negara atau instansi yang memiliki kewenangan tertentu. Terjadinya korupsi bisa
terjadi karena beberapa hal, antara lain:
Konflik Kepentingan : Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, di antaranya bisnis pelat merah
atau bisnis pejabat dan keluarga beserta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-
lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun.
Penyuapan : Praktek-praktek penyuapan sesungguhnya banyak terjadi dalam dunia bisnis di sekitar kita.
Penyuapan biasanya dilakukan agar dapat menghindari prosedur atau birokrasi yang terkesan berbelit-
belit. Penyuapan ada berbagai macam bentuknya. Kickback meruapkan salah satu bentuk penyuapan
dimana penjual menyerahkan sebagian dari hasil penjualannya. Prosentase yang diserahkan itu bisa
diatur dimuka atau diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima
kickback mengganggap kickback yang diterimanya terlalu kecil maka dia akan mengalihkan bisnisnya ke
rekanann yang mampu memberi kickback yang lebih tinggi.
Illegal Gratuities : pemberian arau hadiah yang merupakan dalam bentuk terselubung atau sering
disebut juga sebagai gratifikasi.
Fraud atau kecurangan adalah sebuah kerugian yang dialami oleh tiap perusahaan atau organisasi. Fraud
dapat diartikan sebagai kecurangan. Dalam hal ini kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh
sorang karyawan biasa, maupun manajer yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah organisasi.
Bagaiamana cara untuk dapat mengurangi tindak korupsi dan penipuan di segala aspek kehidupan?
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain
sebagai berikut :
Upaya pencegahan (preventif).
Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan
negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

2. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi
sistem kontrol yang efisien.
Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui penyederhanaan
jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya
b. Upaya penindakan (kuratif).
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan dibe-rikan
peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan
yang dilakukan oleh KPK :
Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam
pengurusan dokumen keimigrasian.
Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an negara Rp 10
milyar lebih (2004).
Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT
Texmaco Group melalui BNI (2004).
Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa
Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
c. Upaya Edukasi Masyarakat / Mahasiswa
Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan
kepentingan publik.
Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.

3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat
pusat/nasional.
Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan
aspek-aspek hukumnya.
Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan
keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan
kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki
komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan
praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang
menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi.
Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi
politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah
yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah
Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia
2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disu-sul Surabaya, Medan,
Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara
terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan
Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola,
Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.
Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi
1. 1. Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab
timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat
meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang
untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat
berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
2. 2. Strategi Deduktif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan
korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-

4. singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar
pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi
sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini
sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik
dan sosial.
3. 3. Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum
yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar
pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses
penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan
secara terintregasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang
hendak dilaksanakan.
Daftar Pustaka :
http://wawasanfadhitya.blogspot.co.id/2012/08/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html
http://dayat24576.blogspot.co.id/2015/06/korupsi-di-indonesia.html
http://arisantoso90.blogspot.co.id/2015/04/fraud-tree-dan-pencegahannya.html
http://agnisnovianinoor.blogspot.co.id/2017/
Quiz 13 :
1) Analisa dan Cara Mengatasi Fraud
Definisi dan Jenis-jenis Fraud
Definisi Pengawasan Intern yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Pada PP Pasal 2 ayat 1
tercantum bahwa pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Maka dapat
disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai
pengelolaan keuangan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dapat
diakibatkan oleh beberapa hal antara lain penyimpangan kebijakan dan penyimpangan yang
diakibatkan oleh kecurangan (fraud). Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen puncak
terutama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sedangkan penyimpangan kecurangan (fraud) dapat dilakukan baik oleh
manajemen puncak maupun pegawai lainnya dengan untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara
melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya.
Bagaimana cara mengatasi fraud adalah tugas bersama dari suatu organisasi pemerintahan dan
sistem pengawasan internalnya. Pengenalan akan kecurangan dan dampaknya menjadi hal yang
penting untuk diketahui seluaruh staf pegawai hingga manajemen puncak.
Sebagai perbandingan, pada suatu perusahaan di bidang manufaktur, perusahaan tersebut
mengalami kerugian akibat kecurangan pegawai mencapai Rp. 100 juta/tahun. Jika keuntungan rata-
rata perusahaan tersebut adalah 10% dari penjualan maka perusahaan tersebut harus kehilangan
keuntungan dari penjualan sebesar Rp. 1.000 juta/tahun. Bayangkan penjualan perusahaan tersebut
menjadi tidak berguna akibat adanya kerugian akibat kecurangan. Demikian juga dengan kerugian
atau kebocoran keuangan negara yang terjadi akibat adanya fraud. Hal ini dapat berakibat pada
alokasi dana yang hilang yang telah dikumpulkan dari berbagai pendapatan negara terutama pajak
yang telah didapatkan dari masyarakat. Dengan rata-rata setiap penduduk membayar pajak sekitar
15%-20% dari penghasilannya maka dapat dibayangkan kerugian negara berdampak pula pada
pendapatan penduduk yang harus ditingkatkan pemerintah. Padahal untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah yang didanai dari pajak
di atas. Dan yang lebih utama adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
menjadi berkurang, termasuk pula investasi dari luar negeri berkurang, sehingga kondisi makro
keuangan pemerintah menjadi terganggu pula.
Kesadaran untuk melakukan tindakan anti fraud dapat diawali dengan memberikan pengertian yang
lebih tentang kerugian dan dampak fraud. Setelah itu, seiring dengan kesadaran yang meningkat,
maka diupayakan untuk menghilangkan penyebab fraud. Kemudian melakukan tindakan hukuman
dan penghargaan untuk lebih mempercepat peningkatan kesadaran dan budaya kerja tanpa fraud.
Penyebab terjadinya fraud adalah motivasi, sarana dan kesempatan sebagai berikut:
 -Motivasi : adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suaru organisasi.
Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan
kecurangan. Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang
dilakukan tidak baik, misalnya kolusi antara kontraktor/konsultan dengan panitia pengadaan
barang/jasa,
 Sarana : mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan,
misalnya dokumen kontrak/lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dan
tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya.
 Kesempatan : karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat
menjadi ruang terjadinya kecurangan.
Menurut Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) dalam makalahnya "Forensic Accounting
fundamental : Introduction to the investigations" dinyatakan bahwa lingkungan profil fraud mencakup

6. beberapa hal yaitu motivasi, kesempatan, tujuan/objek fraud, indikator, metode dan konsekuensi
fraud. Motivasi dan kesempatan memiliki pengertian yang sama dengan definisi sebelumnya.
Tujuan/objek fraud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi kecurangan di atas.
Indikator fraud mengandung pengertian adanya gejala-gejala yang merujuk kepada pembuktian
kecurangan. Metode fraud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kecurangan.
Sedangkan konsekuensi fraud adalah dampak kecurangan yang terjadi pada organisasi tersebut.
Pada organisasi pemerintahan khususnya pada lingkup kegiatan pekerjaan umum maka dapat
diberikan contoh sebagai berikut :
Seorang pengawas proyek memiliki motivasi kecurangan adalah karena kesulitan keuangan
keluarga. Pegawai tersebut menggunakan kesempatan sebagai seorang pengawas proyek sesuai
kewenangannya. Objek yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pengawas adalah laporan
pengawasan pekerjaan. Caranya adalah dengan melakukan manipulasi data yaitu menyetujui
progress pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan disertai
permintaan dana kepada pihak kontraktor. Indikasi yang didapatkan adalah perbedaan spesifikasi
pekerjaan. Konsekuensi dari perbuatan pegawai tersebut kepada organisasi proyek adalah
ketidaksesuaian mutu pekerjaan.
Berikut ini adalah jenis fraud berdasarkan subjek atau pelaku, sebagai berikut :
 employee fraud (kecurangan pegawai) : kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu
organisasi kerja,
 management fraud (kecurangan manajemen) : kecurangan yang dilakukan oleh pihak
manajemen dengan menggunakan laporan keuangan/transaksi keuangan sebagai sarana fraud,
biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan (stakeholders) yang terkait
organisasinya.
 customer fraud : kecurangan yang dilakukan oleh konsumen/pelanggan, misalnya kecurangan
oleh pihak kontraktor/konsultan terhadap satuan kerja proyek.
 e-commerce fraud (kecurangan melalui internet) : kecurangan yang dilakukan akibat adanya
transaksi melalui internet (misalnya pengadaan lelang melalui internet).
Cara Mengatasi Fraud
Fraud harus dapat dikontrol dan dijaga, sehingga tidak semakin berkembang dan merugikan
organisasi pemerintahan tersebut. Cara mengontrol dan menjaga agar tidak terjadi fraud adalah
sebagai berikut :
 mengendalikan suasana kerja yang baik di lingkungan kerja, antara lain dengan menanamkan
etika kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja/pegawai.
 menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud dengan cara sistem pengawasan internal
yang ketat,
Mengendalikan suasana kerja yang baik adalah merupakan tanggung jawab pimpinan disertai
kerja sama dengan anggota organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan salah satu

7. unsur yang harus diciptakan dan dipelihara agar timbul perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja, melalui beberapa cara yaitu penegakan integritas
dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemeritah terkait. Hal tersebut tercantum dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu mengidentifikasikan dan meredam gejala fraud.
Bentuk pengawasan internal yang ketat adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan audit
laporan keuangan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMEN PAN No.
PER/05/M.PAN/03/2008) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap pengelolaan
keuangan negara, dalam hal ini adalah penyusunan/pelaksanaan anggaran; penerimaan, penyaluran
dan penggunaan dana; serta pengelolaan aset dan kewajiban, dan pelaksanaan tugas dan fungsi
auditi yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
Audit dengan tujuan tertentu adalah audit untuk pemeriksaan khusus meliputi audit investigatif,
audit mutu pengawasan internal, dan hal lain di luar bidang pengelolaan keuangan negara. Dalam
menangani permasalahan fraud maka audit investigatif digunakan untuk membuktikan kebenaran
indikasi terjadinya perbuatan kecurangan yang meruigkan negara dan atau potensi negara. Dalam
pelaksanaan pemeriksaan khusus investigatif maka terungkaplah seluruh fakta dan proses terhadap
indikasi fraud yang bertetnangan dengan peraturan. Namun pengungkapan bukti menjadi kendala
terutama jika perbuatan kecurangan dilakukan secara melembaga, sehingga dibutuhkan cara
pengungkapan fakta disertai bukti yang cukup. Berbagai cara investigasi dilakukan antara lain dengan
wawancara langsung dengan auditi, pemeriksaan dokumen, masukan/input dari whistle blower (saksi
pemberi informasi), dan teknik interogasi yang tepat. Investigasi terhadap fraud dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut menemukan indikasi awal bahwa telah terjadi fraud, biasanya identifikasi
terhadap indikasi ini dilakukan oleh auditor yang telah berpengalaman, dengan melihat gejala dan
bukti-bukti awal. Kemudian dilakukan investigasi untuk membuktikan prediksi dan hipotesis tersebut.
Pedoman pelaksanaan pemeriksaan khusus, meliputi pula di dalamnya mengenai audit investigasi, di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sendiri sudah ditetapkan melalui PERMEN PU No. 8 tahun
2008.
Sedangkan audit atas laporan keuangan adalah audit yang bertujuan memberikan opini atas
kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum
Pemberian opini didasarkan atas hasil pengelolaan aset negara serta penggunaan keuangan negara
yang baik dan sesuai kenyataan. Audit atas laporan keuangan dapat menjadi input bagi proses audit
investigatif, terutama dalam hal mengidentifikasikan indikasi terjadinya fraud yang dilakukan oleh
manajemen puncak dan atau dilakukan secara melembaga.

8. Cara menemukan indikasi fraud dengan menggunakan audit laporan keuangan disebut dengan
sistem akuntansi forensik (forensic accounting). Sistem ini dapat mengungkap fakta terjadinya
kecurangan dengan mengungkap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan pada laporan
keuangan dan mengembangkan hasil temuan tersebut menjadi sebuah alat bukti.
Perkembangan terhadap sistem akuntansi forensik ini diharapkan mampu mengatasi kerugian dan
kebocoran keuangan negara. Sistem ini awalnya berkembang semenjak kasus perusahaan-
perusahaan swasta raksasa dunia yang ternyata melakukan kecurangan laporan keuangan. Kasus
perusahaan WorldCom dan Enron Corp., merupakan kasus kebangkrutan terbesar yang terkait
dengan kecurangan manajemen puncak dengan menggunakan laporan keuangan sebagai
media/sarana fraud. WorldCom mengalami kerugian akibat fraud sebesar USD 102 Milyar dan Enron
Corp mengalami kerugian sebesar USD 63 Milyar. Setelah kasus tersebut, sisrtem akuntansi forensik
pun dikembangkan, tidak hanya oleh perusahaan swasta. Sistem ini pun dapat dikembangkan untuk
mendeteksi adanya kecurangan dan penyalahgunaan keuangan negara.
Dengan adanya data historis yang cukup mengenai fraud maka diharapkan dapat diketahui motivasi,
kesempatan, objek, indikasi, metode dan konsekuensi kecurangan, atau dengan kata lain didapatkan
profil fraud/kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi kembali.
Contohnya dari data yang telah dikumpulkan maka didapatkan profil kecurangan sebagai berikut
motivasi kecurangan pegawai adalah memperkaya diri, kesempatan kecurangan adalah melalui
proses lelang, objek kecurangan yaitu paket pengadaan barang/jasa, metode kecurangan adalah
dengan pemecahan paket pengadaan agar proses pengadaan dilakukan dengan penunjukan
langsung atau pelelangan terbatas. Indikasi kecurangan adalah adanya perubahan nilai dan kegiatan
proyek. Sementara konsekuensi yang diterima organisasi adalah ketidakpercayaan pihak penyedia
jasa lain kepada panitia pengadaan barang/jasa.
Dengan penggunaan data base maka proses deteksi pada kecurangan menjadi lebih cepat.
Proses deteksi kecurangan yang biasanya diawali dengan audit kinerja secara umum kemudian baru
ditemukan adanya indikasi kecurangan, berkembang lagi menjadi investigasi dan terakhir
menemukan bukti, kini prosesnya dapat lebih cepat, yaitu menemukan kemungkinan kecurangan
yang dapat terjadi berdasarkan data base, untuk kemudian di-evaluasi apakah kemungkinan tersebut
terjadi atau tidak pada kegiatan yang di-audit.
Penggunaan sistem informasi hanya merupakan cara deteksi awal, untuk kemudian proses investigasi
dilakukan sesuai teknik audit investigasi.
Kesimpulan :
Fraud adalah bentuk kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun
lembaga/organisasi. Kecurangan yang bersifat lembaga lebih kompleks dibandingkan dengan
kecurangan yang dilakukan oleh pribadi. Kecurangan/fraud mengakibatkan kerugian yang besar.
Dalam pemerintahan, kerugian yang diterima bukan hanya kehilangan atau kebocoran uang negara,
namun juga berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta
menurunnya tingkat investasi. Cara mengatasi fraud terbagi atas 3 tindakan yaitu tindakan preventif,

9. tindakan deteksi dan tindakan investigasi. Tindakan preventif merupakan tanggung jawab bersama
antara manajemen puncak dengan stafnya, untuk menciptakan dan mengembangkan budaya kerja
yang beretika dan lingkungan kerja yang baik. Tindakan deteksi adalah cara mengidentifikasi
kecurangan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam deteksi atas fraud dibagi atas metode
konvensional dan metode sistem informasi. Metode konvensional adalah dengan cara menemukan
indikasi setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terlebih dahulu.
Salah satu cara menemukan indikasi kecurangan, terutama yang dilakukan secara lembaga,
adalah dengan menggunakan sistem Akuntansi forensik, yaitu dengan cara memeriksa transaksi yang
mencurigakan pada laporan keuangan, baik nominal yang besar maupun yang kecil. Sementara
metode sistem informasi adalah dengan cara melakukan perbandingan profil kecurangan yang dapat
terjadi, meliputi motivasi, kesempatan, objek fraud, metode fraud, indikasi fraud dan konsekuensi yang
diterima organisasi. Tindakan investigasi adalah proses penyelidikan sehingga didapatkan
pembuktian yang cukup. Tindakan-tindakan pengawasan tersebut adalah cara untuk mengatasi
kecurangan sehingga kehilangan keuangan negara dapat terus ditekan dan pada akhirnya tercapai
tujuan untuk menghilangkan kebocoran dan kerugian negara.
Pengertian Korupsi
Pengertian korupsi | Secara terminologi, kata korupsi berasal dari kata latin yaitu Corruptus
atau Corruption. Lalu menjadi Corruption karena diserap dalam bahasa Inggris dan Prancis dan
kemudian di Belanda korupsi disebut dengan korruptie, sedangkan di Indonesia disebut korupsi
(Hamzah, 1985). Secara esensi, menurut Alatas (1987) bahwa pengertian korupsi sebagai pencurian
yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan
wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode
penipuan dan pencurian. Poin penting yang harus anda tahu bahwa nepotisme dan korupsi otogenik
itu merupakan bentuk korupsi. Pengertian Korupsi berdasarkan Bank Dunia bahwa korupsi adalah
pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Bila anda perhatikan dengan seksama
definisi korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu
sendiri (Kusuma, 2003).Lalu bapak Asyumardi Mazhar menuliskan pengertian korupsi dalam
artikelnya tentang Pemberantasan korupsi menuju tata pemerintahan yang lebih baik bahwa
pengertian korupsi secara umum sebagai “berbagai tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal
activities) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian Pak Asyumardi
menambahkan bahwa pengertian korupsi berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.
Pengertian korupsi menurut Philip (1997) bahwa korupsi adalah tingkah laku dan tindakan
seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas tugas publik formal untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang orang tertentu yang berkaitan erat dengan pelaku
korupsi seperti keluarga koruptor, karib kerabat koruptor, dan teman koruptor. Pengertian ini juga
mencakup kolusi dan nepotisme pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan
(ascriptive) daripada merit. pengertian korupsi oleh Philip dipusatkan pada korupsi yang terjadi di
kantor publik. Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan

10. umum (public interest centered). Dikatakan dalam bagian ini bahwa korupsi dapat dikatakan telah
terjadi apabila seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang
melakukan tindakan tindakan tertentu dari orang orang yang akan membrikan imbalan baik itu uang
atau materi lain sehingga dengan demikian merusak kedudukan dan kepentingan publik.
Pengertian korupsi ketiga menurut philip yang berpusat pada pasar (market centered) yang
diambil dari hasil analisis tentang korupsi yang dikaji menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan
pendekatan ekonomi dalam kerangka analisis politik bahwa pengertian korupsi adalah kegiatan atau
aktivitas oleh lembaga ekstra-legal yang digunakan individu individu ataupun kelompok-kelompok
untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Kemudian dilanjutkan bahwa
pengertian korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah
untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Oleh karena perbuatan kotor ini, kedudukan
yang seharusnya murni mengabdi kepada publik menjadi lahan bisnis haram (Mazhar, 2003).
Berdasarkan qoute Lord Acton yaitu “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”
(Hasibuan) bahwa pengertian korupsi adalah penyalahan kekuasaan yang terjadi semakin besar
apabila adanya sifat absolut atau mutlak.
Pengertian korupsi oleh Bapak Montesquieu bahwa suatu proses yang disfungsional par execellence
dimana suatu sistem politik berubah menjadi sistem yang buruk. Contohnya, suatu monarki berubah
menjadi despotisme (Hasibuan). Sedangkan menurut Rousseau bahwa korupsi disebabkan oleh
sistem politik yang salah.Dua pengertian korupsi diajukan oleh Waterbury (1976) dalam Corruption,
Political stability and development bahwa pengertian korupsi menurut hukum dan pengertian korupsi
berdasarkan norma.
Pengertian korupsi dalam hukum adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri
dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas batas hukum
atas tingkah laku tersebut. Pengertian korupsi menurut norma ialah apabila hukum dilanggar oleh
pelaku korupsi seperti pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam prosesnya. Dalam
negara tertentu, dua pengertian korupsi ini disamakan.
Kemudian Pengertian korupsi menurut bapak Jeremy Pope (2002) bahwa korupsi sebagai
penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak memathui
prinsip mempertahankan jarak (keeping distance). Dalam artian dalam mengambil keputusan
(decision making) di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh
pejabat publik (elite) , hubungan pribadi (personal relationship) atau keluarga tidak memainkan
peranan. Dalam pengertian korupsi oleh Jeremy pope ditekankan bahwa korupsi disebabkan oleh
karena seseorang lalai dalam wacana mempertahankan jarak.
Kemudian Guy Benveniste dengan cantik memberikan pengertian korupsi menjadi tiga bagian yaitu
korupsi ilegal (corruption illegal), mercenery corruption dan ideological corruption (korupsi ideologis).
Pengertian illegal corruption (illegal corruption) adalah suatu jenis tindakan yang membongkar
atau mengacaukan, bahasa ataupun maksud maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
Efektivitas untuk jenis korupsi ini bisa diukur. Namun ia jauh lebih mudah untuk dikendalikan.
Kemudian pengertian mercenary corruption adalah sejenis korupsi dengan maksud untuk
memperoleh keuntungan individual / pribadi. Umumnya korupsi jenis ini banyak digunakan oleh
kompetitor politik dalam suksesi ataupun kampanye politik.

11. Kemudian pengertian korupsi ideologis (ideological corruption) adalah korupsi yang dilakukan lebih
karena kepentingan kelompok, karena komitmen ideologis seseorang yang mulai tertanam diatas
nama kelompok tertentu. Ummnya korupsi ideologis sangat sulit dilacak dan diketahui secara material.
Terakhir, pengertian korupsi oleh Johnston bahwa korupsi sebagai tingkah laku yang
menyimpang dari tugas tugas resmi dalam peran sebagai pegawai pemerintah (yang dipilih ataupun
diangkat) karena kekayaan yang dianggap milik sendiri (pribadi, keluarga dekat ataupun kelompok
sendiri) atau perolehan status atau melanggar peraturan terhadap pelaksanaan jenis jenis tertentu
dari pengaruh yang dianggap milik sendiri. Dalam membahas korupsi Johnston membagi dalam
korupsi integratif yaitu korupsi yang cenderung menyatu dan korupsi disintegratif sebagai lawannya.
Dampak Korupsi
Dampak korupsi terhadap negara negara maju, baik sosialis maupun kapitalis, tidak membawa
bencana yang terlalu besar apabila dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap
negara negara terbelakang, baik sosialis maupun negara non sosialis. Dampak korupsi yang lebih
sedikit terhadap negara maju mungkin terjadi disebabkan oleh kualitas masyarakat yang telah maju
yang lebih tahu teknologi dan efisiensi sehingga mampu mengimbangi (tetap stabil) akibat dampak
buruk organisasi diperusahaan swasta.
Pada masyarakat terbelakang seperti di Negara Indonesia, korupsi memiliki dampak yang sangat
keras dikarenakan sistem yang dibangun memang tidak efisien. Korupsi memberikan dampak
ketergantungan pada berbagai manifestasi, memantapkan cengkeraman vested interest di dalam
negeri suatu negara. Satu contoh, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam kita. Sangat banyak
terjadi, baik perseorangan maupun perusahaan swasta, diizinkan untuk mengeskploitasi tambang dan
hutan semaunya saja. Hal ini merupakan dampak korupsi yang terjadi pada elit politik dan administrasi
lokal dalam bentuk suap.
Dampak korupsi yang lain adalah merupakan penghalang industrialisasi yang nyata, yaitu
yang memberikan keuntungan untuk rakyat dari segenap lapisan. Pejabat pemerintah lokal
pedagangan dan perusahaan di masa kolonial, menjual bahan mentah dan mengimpor barang dari
barat dewasa inipun masih tetap memainkan peranan lama mereka dalam bentuk baru berkat adanya
ikatan keuangan yang mereka jalin bersama elit yang memerintah.
Selain itu, dampak korupsi merambah kebagian perekonomian dibagian harga barang dan jasa
diberbagai negara dunia ketiga. kerap terjadi pada pengusaha pabrik atau agen besar menyuap
pemerintah untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan berusaha mempermainkan harga
barang dan jasa menurut teori ekonomi yang khususnya pada sembako yang sekarang ini pun bisa
jadi merupakan dampak dari korupsi di Indonesia.
Selain naik atau turunnya harga barang dan jasa, dampak korupsi juga mengakibatkan jatuhnya mutu
barang dan jasa. Para perusahaan menyediakan barang dan jasa dengan tidak memperhatikan mutu
dan penampilan karena telah menyuap para elit atau pejabat ataupun karena pejabat telah memeras
mereka untuk seperti itu. Hal ini sering mengakibatkan dampak korupsi yang lebih besar lagi yaitu
kekacauan dalam suatu kelompok bahkan negara yang sekarang ini tanpa kita rasa terjadi di
IndonesiaSebenarnya masih banyak dampak dampak lain dari korupsi khususnya yang terjadi di
Indonesia, akan tetapi, perlu kita lihat bahwa dampak korupsi diatas merupakan dampak utama yang

12. sudah sangat menghancurkan negara Indonesia ini yang akan melahirkan dampak dampak korupsi
lainnya.
Cara Mengatasi Korupsi
Korupsi terjadi dikarenakan oleh adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat,
orientasi masyarakat untuk mengonsumsi, gaji yang rendah, pengeluaran pemerintah yang luar biasa
besaranya, persaingan dalam pemilihan, dan tidak adanya hukum yang efektif.
Cara terbaik dalam mengatasi korupsi ataupun menciptakan iklim anti korupsi dalam pemerintahan
dan masyarakat adalah dengan menegakkan negara khilafah atau yang sesuai dengan syariah Islam.
Selain itu dalam langkah pemerintah yang taktis adalah desentralisasi. cara mengatasi korupsi
dengan pembagian kekuasaan atau penyebaran kekuasaan. Bila kondisi yang benar dan ideal terjadi,
korupsi akan semakin sempit terjadi dan pengawasan lebih mudah dan penanganan kasus korupsi
pun lebih mudah. Selain itu budaya kebebasan pers ataupun jurnalistik dan mengajukan pendapat
yang bertanggung jawab harus dilindungi kebebasannya. Kapan hak Pers dan mahasiswa dalam
bersuara, berkumpul dan berpendapat dikurangi dan dibatasi maka saya yakin korupsi akan
merajalela.
Sekian ulasan tentang pengertian korupsi, dampak dampak korupsi dan cara mengatasi korupsi
2) Ditempat saya bekerja pernah terjadi keterangan palsu surat dokter oleh salah seorang
karyawan , karena pihak HRD mengkonfirmasi surat keterangan dokter dan nomor telpon yg
tercantum didalamnya ternyata yang bersangkutan menambahkan sendiri jumlah waktu sakitnya yg
seharusnya diberi istirahat selama 1 hari , ternyata yg bersangkutan menambahkan sendiri menjadi
2 hari, kemudian yg bersangkutan diberikan Surat Peringatan ( SP 3), belajar dari hal ini perusahaan
ditempat saya bekerja membuka klinik sendiri sebagai solusinya , jadi setiap karyawan yg sakit akan
di diagnosa di klinik agar tidak merekayasa sendiri surat keterangan dokternya sesuai dengan
kewajarannya.
Daftar Pustaka:
http://hariannetral.com/2015/02/pengertian-korupsi-dampak-korupsi-dan-cara-mengatasi-korupsi.html
http://tugaseptik-kami.blogspot.co.id/2012/11/apa-itu-fraud.html