Pemberantasan korupsi

1. UPAYAH PEMBERANTASAN
KORUPSI
ANGGOTA:
RIO
BRIGITA RIANTI RASALI
INDRI YELSAN SILAMBI
ADRIANTO IWAN
ABIT DAWENAN
Dosen pembimbing:
Normalia Sirande
Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Kristen Indonesia Toraja

2. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI
Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya
kronis tetapi juga akut. Penyakit ini menempel pada semua aspek
bidang kehidupan masyarakar sehingga sangat sulit untuk di
berantas.
Ada begitu banyak strategi untuk memberantas korupsi yang dapat
di pilih atau di lakukan suatu Negara atau organisasi yang
kesemuanya harus di sesuaikan dengan konteks Negara atau
organisasi tersebut baik itu konteks social politis social ekonomis,
social kultural serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi
juga harus di sesuaikan dengan sifat sifat masyarakat maupun
organisasi yang di tuju. Setiap Negara maupun masyarakat maupun
organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan
solusi pemberantasan korupsi.

3. UPAYAH PENANGGULANGAN KEJAHATAN KOURUPSI
DENGAN HUKUM PIDANA
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yg biasa di kenal dengan istilah
politik criminal oleh G. Peter Hoefnagels di bedakan sebagai berikut.
1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law applicasion)
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prefention without
punishment)
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandang masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.
Sifat prefentif memang bukan menjadi focus kerja aparat penegak hukum.
Namun untuk mencegah korupsi sifat ini dapat di temui dalam salah satu
tugas Komisi Pemberantasan korupsi yang memiliki deputi bidang
pencegahan yang di dalamnya terdapat director pendidikan dan pelayanan
masyarakat.

4. Ada hal penting yang patut di perhatikan dalam menggunakan
upayah penal. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa sarana
penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan
(sisi negative) sehingga fungsinya seharusnya hanya di gunakan secara
subsidair.
1. Di lihat cecara dogmatis
2. Di lihat secara fungsional/pragmatis
3. Sangsi pidana mengandung sifat kontradiktif /paradoksal yang
mengadung efek samping yang negative
4. Penggunaan hokum pidana dalam mengulangi kejahatan hanya
merupakan kurieren am symptom (menyembuhkan gejala).
5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana
control social lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai
masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
6. Sistem pidana bersifat fragmentair dan indifidual/personal
7. Efektifitas oidana (hokum bergantung pada banyak factor dan masih di
perdebatkan oleh banyak ahli.

5. OECD telah mengembangkan prinsip-prinsip dasar untuk
memberantas korupsi sistemik. Sekalipun tidak memadai,prinsip-prinsip ini
bisa digunakan sebagai acuan untuk memberantas korupsi sistemik.
Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Standar etika pelayanan publik harus jelas.
2. Standar etika ini harus tercermin dalam kerangka hukum.
3. Harus tersedia pedoman etika bagi pegawai negeri.
4. Pegawai negri harus tahu hak dan kewajiban ketikadihadapkan
pada prilaku tercela.
5. Dukungan kemauan politik pada etika dapat memperkuat
prilaku etis pada pegawai negri.
6. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka
untuk diuji.
7. Harus ada pedoman yang jelas untuk interaksi sektor publik
dengan sektor swasta.
8. Pimpinan harus memberikan teladan dan mendorong prilaku
beretika.
9. Kebijakan pengelolaan, prilaku prosedur dan praktik prilaku beretika
harus mendorong prilaku beretika itu sendiri.

6. Sula Penindakan
Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret
koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan
saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari
beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan
masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi
upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah, KPK memperkuat
whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan
tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak
pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK.

7. Berbagai Strategi dan Upayah Pemberantasan Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan
membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani
korupsi. sebagai contoh di beberapa Negara di dirikan lembaga yang di
namakan ombudsman. Peran lembaga antara lain menyediakan sarana
bagi masyarakat yang hendak mengkmplain apa yang di lakukan oleh
lembaga pemerintah dan pegawainya. Di Hongkong di bentuk lembaga
anti korupsi yang bernama independen komision agains corruption.
Kita sudah memilih lembaga yang secara khusus di bentuk untuk
memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah komisi pemberantasan
korupsi (KPK).
Hal lain yang perlu di perhatilan adalah memperbaiki kinerja
lembaga peradilan baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan
hokum yg harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil
1. Pembentukan lembaga anti korupsi

8. 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salhsatu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan
pejabat public untuk melaporkan dan mengumumkan jumblah kekayaan
yang di miliki baik sebelum maupun sesudah menjabat.
untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah
pusat, daerah, maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil
potensi korupsi adalah dengan melakkan lelang atau penawaran aecara
terbuka. Masyarakat harus di beri otoritas atau akses untuk dapat
memantau hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut,
korupsi juga banyak terjadi dalam perekkrutan pegawai Negara dan
anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi
dalam kondisi ini. Sebuah sistem transparan dan angkutabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugs perlu di
kembangkan.

9. 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upayah pemberantasan korupsi adalah memberi hak
pada masyarakat untuk mendapat akses terhadap informasi
(access to information). Sebuah sistem harus di bangun di mana
kepada masyarakat (termasuk media) di berikan hak meminta
segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

10. 4. Pencegahan Dengan Memasukkan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah /
Perguruan Tinggi
Pendidikan anti koeupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan
nilai, yaitu nilai nilai kebaikan. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral
fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap
godaan korupsi. Ketiga sikap fundamental tersebut adalah kejujuran,
rasa keadilan dan rasa tanggung jawab.
Melalui pendidikan karakter korupsi inilah yang pertama, para
siswa pada sejak usia dini sudah mengetahui tentang beluk beluk
praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan di terima oleh para
pelaku. Yang kedua juga memberikan proses pembelajran tentang
kepekaan terhadap praktek praktek korupsi yang ada di sekitar kita.
Ketiga mendidik para sisswa dari usia dini tentang generasi penerus
yang bersih dari perilaku penyimpang, dan kelima membantu seluruh
cita cita warga bangsa dalam menciptakan clean on good government
demi masa depan yang lebih baik dan beradap.

11. JANGAN
BANYAK
TANYA
KAMI
MAHASISWA
BUKAN
DOSEN
THANK YOU

12. Kalian BISA
karena kalian
MAU dan
MAMPU