Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akar masalah korupsi dan pemberantasannya

10,904 views

Published on

Akar masalah korupsi dan pemberantasannya

  1. 1. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh: Ery Arifullah, ST, MT Widyaiswara Muda Prov. Kaltim
  2. 2. LINGKARAN MAUT KORUPSI SANKRI ASAS PEMERINTAH (UU No. 28/1999) BUDAYA POLITIK & EKONOMI KESEMPATAN Oligarki Internasional
  3. 3. Korupsi ( bahasa Latin : corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).
  4. 4. Korupsi Milik Kita Semua? Korupsi? Penyakit sistem? Penyakit manusia? Penyakit budaya?
  5. 5. FEODALISME & KORUPSI
  6. 6. Nilai-nilai feodalisme Takut. Sungkan. Perasaan nggak enak. Tunduk pada atasan tanpa pernah kritis. Gengsi. Patron. Tradisional. ABS. Senior – yunior / PNS – honorer. Penekanan pada wewenang bukan pada fungsional.
  7. 7. TREN?
  8. 8. Kasus 1 Hidup tanpa rasionalitas ekonomi. Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT MOTOR? Nggak ada kerjaan, merokok sambil main catur? Bagaimana nasib keluargamu? Jawabannya adalah?
  9. 9. Serahkan pada Tuhan
  10. 10. Kasus 2 Rakyat Indonesia berteriak. Kemudian mereka berduka satu dua bulan, menjalani penghidupan sekeluarganya dengan amat sangat mandiri, tanpa ketergantungan yang signifikan dan tidak perduli-perduli amat kepada parpol apa yang memerintah, Presidennya si X, Y, Z dst. Apa kata rakyat setelah itu?
  11. 11. Tuhan tidak tidur
  12. 12. Budaya kita lebih mengutakaman tren ketimbang HUKUM dan MORAL !
  13. 13. Semakin anda emosional terhadap sesuatu, anda semakin tidak dapat mengendalikannya. (Andrew Matthews) Hampir semua orang sangat emosional dengan uang – jadi mereka tidak dapat mengendalikan uang. (Robert. T. Kiyosaki)
  14. 14. “ Setiap korupsi adalah buruk, tetapi korupsi kebijakan ekonomi mungkin adalah yang paling bejat. Kejahatan seperti itu terjadi bilamana para anggota DPR bukan saja memperkaya diri sendiri, tetapi juga menolak perbaikan hidup bagi masyarakat yang tertindas, yakni bagi mereka yang mempunyai kekuatan tawar yang kecil dan merupakan bagian terlemah dalam masyarakat”. (Prof. Ravi Brata, 2007: The New Golden Age)
  15. 15. Korupsi Menyuap & menerima suap dari PNS/non PNS adalah korupsi. Memberi hadiah kepada PNS adalah korupsi. Menerima sogokan karena jabatannya adalah korupsi. Menyalahgunakan uang atau membiarkannya adalah korupsi. PNS membiarkan atau pura-pura tidak tahu atau takut kepada atasannya yang melakukan korupsi berarti orang itu korupsi.
  16. 16. Kata kunci Pendekatan secara pribadi. Jujur  kemampuan berkomunikasi. Menolak & protes  komunikasi? Birokrasi disederhanakan  birokrasi di Indonesia paling rumit nomor 2 di Asia (Metro TV). Pola pikir  “anda adalah apa yang anda pikirkan”.
  17. 17. Menghindar???? Mundur dari jabatan  faktor ekonomi. Udang dibalik batu? Atasan minta kepada bawahan? Menyesuaikan dengan keadaan lingkungan (budaya kerja)? Tersinggung?
  18. 18. Korupsi versi KPK UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
  19. 19. Kelompok tindak pidana korupsi Kerugian keuangan negara. Suap menyuap  kel. 1. Penggelapan dalam jabatan  kel. 2. Pemerasan  kel. 3. Perbuatan curang  4. Benturan dalam kepentingan pengadaan  kel.5 . Gratifikasi.
  20. 20. Tindak pidana lainnya yg berkaitan dg korupsi Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar. Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu. Saksi yg membuka identitas pelapor.
  21. 21. 10 Nilai Anti Korupsi Tanggungjawab Disiplin Jujur Sederhana Kerja keras Mandiri Adil Berani Peduli Percaya diri KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3 KELOMPOK 4 KELOMPOK 5
  22. 22. Upaya Penggembosan Lembaga Anti Korupsi
  23. 23. Korupsi Masih di Mana-mana Dari Aceh hingga Papua. Pembersihan birokrasi. Korupsi kelembagaan. Rusaknya DPR.
  24. 24. Konsep korupsi Peluang  kreatifitas  bagaimana? Transparansi  akuntabilitas. Konspirasi/ kolusi  melibatkan lebih dari satu orang. Melibatkan dana begitu besar. Wewenang yg begitu besar  tanpa pengawasan. Takut.
  25. 25. FAKTA… Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar –dicerminkan oleh: Patronase. Prosedur berbelit-belit. Pemungut pajak yang tidak efektif. Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa. Layanan masyarakat yang sangat buruk. (Alatas, 1974)
  26. 26. Aneka tuduhan korupsi Uang pelicin Komisi pengadaan barang dan jasa. Lembaga penegak hukum. Pegawai Pemda memanfaatkan sarana. Pelayanan prima harus dibeli. Pemerasan petugas pajak. Keputusan politis terhadap tata ruang. Eksekutif yang mahal. Anggota DPR, DPRD.
  27. 27. Kasus-kasus Korupsi Abdullah Puteh , mantan Gubernur Aceh Abilio Soares , mantan Gubernur Timor Timur , karena dakwaan ' Dunia Internasional ' Akbar Tandjung Basuki (politikus) , mantan ketua DPRD Surabaya Beddu Amang , mantan Kepala Bulog Bob Hasan , mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Hendro Budiyanto , mantan direktur Bank Indonesia Heru Supraptomo , mantan direktur Bank Indonesia Hutomo Mandala Putra Soeharto , anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Ida Bagus Oka , mantan Gubernur Bali dan Menteri Sosial M. Sahid , wakil walikota Bogor Mulyana W. Kusumah , anggota KPU Nazaruddin Sjamsuddin , ketua KPU Nurdin Halid , ketua PSSI
  28. 28. Paul Sutopo , mantan direktur Bank Indonesia Rahardi Ramelan , mantan Menteri Perdagangan Rusadi Kantaprawira , anggota KPU Safder Yusacc , mantan sekjen KPU Said Agil Husin Al Munawar , mantan Menteri Agama Sri Roso Sudarmo , bupati Bantul Suyitno Landung , mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Syafruddin Temenggung , mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menjadi tersangka kasus jual beli pabrik gula Rajawali III, dan ditahan pada 22 Februari 2006 . Syahril Sabirin , mantan Gubernur Bank Indonesia Theo Toemion , mantan kepala BKPM . Suwarna, AF , mantan Gubernur Kaltim. Syaukani HR , mantan bupati Kutai Kartanegara. Al Amin Nasution , anggota DPR-RI. Syahrial Oesman , mantan Gubernur Sumatra Selatan. Bupati Monokwari ? dst…
  29. 29. Perlawanan Terhadap KPK Berbahaya, kekuasaan terlalu besar dan tanpa kontrol. DPR jangan ganjal KPK. Pengadilan TIPIKOR di persimpangan jalan.
  30. 30. Selamatkan KPK Presiden diminta selamatkan KPK. Membunuh pengadilan TIPIKOR. Pembenahan birokrasi saja tidak cukup.
  31. 31. Upaya Pemberantasan Korupsi
  32. 32. Korupsi oleh korporatokrasi Korporasi besar. Pemerintah. Perbankan & lembaga keuangan dunia. Militer. Media massa. Intelektual pengabdi kekuasaan. Elite nasional bermental inlander.
  33. 33. ISU AKTUAL Bagaimana Masalahnya/ duduk perkara? Rencana2 baru Cara pandang baru Solusi baru Simbol/ jargon baru Kondisi2 baru MEMBERANTAS KORUPSI DI BIROKRASI PEMERINTAH
  34. 34. MASALAH Wilayah Baru Strategi2 baru Perspektif baru Solusi Baru Alat2 (perangkat) baru Kondisi2 Baru MEMBERANTAS KORUPSI
  35. 35. MASALAH Wilayah Baru Strategi2 baru Perspektif baru Solusi Baru Alat2 (perangkat) baru Kondisi2 Baru BAGAIMANA MEMBERANTAS KORUPSI Kata Benda. Audit ketidaktahuan. Kata Kerja. Gonta-ganti solusi. Rencana Baru Pandangan. Beda lokasi. Beda suku. Beda generasi. Otak kiri/kanan Parameter Kondisi Alternatif? Kata-kata baru. Kata-kata berbeda. Simbol baru. Solusi lebih lebih efektif ? Solusi terlalu dini/terlambat? Bencana.
  36. 36. Harapan Pemerintah berjiwa pemberani, memiliki moral courage untuk membela kepentingan bangsa sendiri. Kekompakkan antara eksekutif dan legislatif. Komponen-komponen seperti: TNI, Polri, kaum intelektual, media massa, tokoh muda dan informal seharusnya memadukan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan kita
  37. 37. Iran (1953) Mossadigh
  38. 38. Guatemala (1954) Arbenz
  39. 39. Ecuador (1981) Jaime Ruldos As John Prekins(former hitman) confesses "I was sat down as one of several economic hit men, to change Roldos, to corrupt him, to bring him around. To let him know, you know, ok, you know, you can get very rich you and your family if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you`ve promised, you`re gonna go… he wouldn`t listen".Later , he died in a plane crash.It is no doubt he had been assasinated.
  40. 40. Iraq (2003) Saddam Hussein     So, Iraq shows the three stages; the economic hit men, failed ; the jackals, failed ; and as a final measure the military goes in and solves it all.That is how empires are being built.
  41. 41. Global Corruption Report (GCR) mengumumkan bahwa korupsi kepala negara/kepala pemerintahan yaitu: Soeharto kekayaannya 125 – 131 triliun. Marcos kekayaannya 43 – 86 triliun. Soloban Milosevic kekayaannya 9 triliun. Roberto Fujimori kekayaannya 6,16 triliun.
  42. 42. Korupsi kreatif
  43. 43. Pendorong Tindak Pidana Korupsi Feodalisme  tidak adanya transparansi . Kampanye-kampanye politik yang mahal. Proyek yang melibatkan uang jumlah besar. Nepotisme dan kolusi. Lemahnya ketertiban hukum . Lemahnya profesi hukum .
  44. 44. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Marjinalisasi tenaga pendidik? Rakyat yang cuek . Kontrol lemah.
  45. 45. Gagasan Secermat mungkin kita persiapkan kepemimpinan nasional alternatif. Kepemimpinan alternatif ini diupayakan banyak diisi oleh tokoh-tokoh muda usia yg berwawasan nasional dan internasional. Kekuasaan adalah amanat rakyat yg harus ditunaikan dengan kejujuran dan kerjakeras. Kampanye pentingnya menancapkan kembali gagasan kemandirian nasional.
  46. 46. Membuka diri dan kerjasama dengan negara lain, merupakan keniscayaan yg tidak bisa dihindarkan dalam pergaulan antar bangsa dan antar negara dewasa ini. Kepemimpinan baru ini harus berhenti menjadi bagian dari korupsi sandera negara. State-capture-corruption adalah sebab utama keterbelakangan bangsa. Diperlukan ekonom tangguh dalam KPK. Seluruh KKS/KPS harus ditelaah dan dipelajari secara jujur dan rasional. Renegosiasi.
  47. 47. Kepentingan bangsa adalah nomor satu dibandingkan korporasi asing. Dengan alasan lingkungan seharusnya Indonesia bisa menghentikan kegiatan korporasi asing itu. Kepemimpinan alternatif harus berani membuat badan arbitrase nasional khusus untuk menyelesaikan setiap pertikaian atau konflik antara RI dan korporasi. Revisi terhadap semua HPH. Seluruh pemegang HPH harus diberi sanksi tegas dan lugas.
  48. 48. Para pemegang HPH ugal-ugalan itu pada hakekatnya telah menghina rakyat Indonesia. Pencurian pasir yang dibawa ke Singapura harus dihentikan untuk selama-lamanya. Menghilangkan penyakit kecanduan hutang. Hiduplah sesuai dengan isi pidato, nyanyian dst. Seluruh UU yg strategis harus dikaji ulang. DPR harus punya motivasi dan orientasi tunggal, yaitu membela dan mengunggulkan kepentingan bangsa sendiri.
  49. 49. Media massa menjadi kontrol sosial mengambil alih fungsi DPR. Konspirasi eksekutif dan legislatif terlihat dalam membuat legislasi dan keputusan-keputusan politik yg merupakan pesanan korporasi asing harus dihentikan. Renegosiasi thd hutang LN. Merombak total kebijakan ekonomi. Menjalankan agenda reformasi. Membuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi Indonesia secara elaboratif.
  50. 50. UANG, SIKAP & MENTAL
  51. 51. Dampak Negatif Ades dan Di Tella (1997) dalam Nusantara (2000) Tanzi dan Davoodi, (1997) Penuruan investasi 56% Penuruan aktivitas R & D, 50 – 80 % Pengeluaran pemerintah . korupsi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan ukuran public investment , sebab pengeluaran publik meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi,
  52. 52. korupsi mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru
  53. 53. korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur . korupsi akan menurunkan penerimaan pajak sebab secara riil sangat tergantung pada nominal tax rate dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan " disederhanakan" oleh petugas pajak di lapangan
  54. 54. Pembangunan berkelanjutan. Korupsi dalam bentuk kolusi antara para elite politik korup dan elit ekonomi serakah akan mengekspolitasi sumberdaya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi di atas kesejahteraan warga dan ekonomi bangsa sendiri. Akibatnya: lingkungan rusak dan melanggar hak-hak dasar manusia.
  55. 55. Kegagalan Pemberantasan Korupsi (Robert Klitgaard) Tidak ada political will .
  56. 56. Para pejuang reformasi tak mampu memobilisasi dukungan aktif rakyat.
  57. 57. Belum adanya perjuangan bersama dalam civil society secara terintegrasi.
  58. 58. Tambahan : Menyalahkan orde baru (pendapat M. Qadari).
  59. 59. Kegagalan sistem pendidikan nasional.
  60. 60. Reformasi Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)
  61. 61. Faktor budaya Birokrasi modern adalah ciptaan barat. Sedangkan birokrasi “Asia” adalah birokrasi patrimonial  tidak mengenal antara lingkup “pribadi” dan lingkup “resmi”. Urusan pemerintahan adalah urusan sang pribadi penguasa. Batas antara berbagai fungsi jabatan sangat tipis. Faktor budaya. Budaya memberi hadiah, dsb.
  62. 62. UNTUK MELAKUKAN KORUPSI PERLU: Mencari rekan yang juga korup. Melakukan pembayaran dimuka (DP). Membagikan hasil korupsi sesuai kesepakatan ( pd umumnya di hotel & memberikan entertainment). Semua ini dilakukan dengan diam-diam & rahasia.
  63. 63. Jenis-jenis korupsi (SH. Alatas) Korupsi transaktif. Korupsi memeras . Korupsi investif . Korupsi perkerabatan . Korupsi difensif . Korupsi otogenik . Korupsi dukungan.
  64. 64. Korupsi transaktif Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
  65. 65. Korupsi memeras Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
  66. 66. Korupsi investif Pemberian barang/jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
  67. 67. Korupsi perkerabatan/nepotisme Pertunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
  68. 68. Korupsi otogenik Korupsi fungsi ganda yang kontradiktif.
  69. 69. Korupsi dukungan Tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
  70. 70. Semua bentuk korupsi – kecuali jenis defensif – berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena ketidakpahaman tentang jenis-jenis korupsi itulah yang menyebabkan hakekat korupsi menjadi kabur bahkan dapat diterima.
  71. 71. Kesimpulan Moral. Kepuasan. Keberanian. KPK terbentuk krn ketidakpercayaan msy kpd institusi penegak hukum yg ada? KPK harus independen, tapi bukan lembaga superbody. Perubahan pola rekruitmen anggota partai & pengawasan kpd DPR-RI. Hukum mengikuti perubahan sikon. Sistem hukum yg berjalan dg baik akan terjadi bila hukum yg ada tegas dan tertib dalam pelaksanaannya.
  72. 72. RUMUS KORUPSI: Korupsi = (Monopoli+Wewenang)-Akuntabilitas

×