TENTANG PENYULUHAN ANTI KORUPSI

1. Materi Dasar Penyuluh
Anti-korupsi
Faudzi Ahmad Safrullah, SE. MM
Direktorat Fasilitas Kepabeanan

2. Upaya Pemberantasan Korupsi yang Dilakukan Pemerintah di Indonesia
Upaya Pencegahan
□ 1. Penanaman Semangat Nasional
□ 2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Terbuka
□ 3. Himbauan Kepada Masyarakat
□ 4. Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat
□ 5. Pencatatan Ulang Aset
Upaya Penindakan
KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem
peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Upaya Edukasi
Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal.
Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan
bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

3. Tujuan akhir usaha pencegahan korupsi
□mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang adil, makmur,
sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

4. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi
Mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi, mengukur sistem anti korupsi di
Indonesia dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), dan menerapkan indikator sistem
integritas nasional yang tengah disusun oleh KPK.
Masing-masing diukur dengan kinerja yang diperoleh melalui indeks pencegahan korupsi dan indeks penegakan
hukum tidak pidana korupsi, rasio tindak pidana korupsi, indeks kepuasan stakeholder terhadap laporan
pencegahan korupsi
Untuk mengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam Road Map KPK, digunakan dua indikator, yaitu:
a.Indeks Penegakan Hukum (Law Enforcement Index).Indeks Penegakkan Hukum digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK dan APGAKUM lainnya dalam pemberantasan
korupsi.
b.Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Indikator ini diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian
sasaran strategis KPK pada Perspektif Stakeholders (Pemangku Kepentingan).Keberhasilan capaian kedua
indikator di atas pada setiap fase Road Map KPK,diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi
Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

5. INDEKS PERSEPSI KORUPSI DALAM ANGKA
Peringkat 96dari 180 negara
5
Skor Indonesia untuk tahun 2017 yaitu 37
(sama dengan Brazil, Kolombia, Panama, Peru,
Thailand, dan Zambia)

6. INDEKS PERSEPSI KO
RUPSI
DENMARK (IPK 90)
Unit pemberantasan korupsi di
setiap lembaga pemerintahan.
Keterbukaan politik dengan
modernisasi sektor publik dan
manajemen sumber daya.
Pendidikan gratis, pengobatan
grais, dan tunjangan biaya
hidup bagi siswa dan
mahasiswa
SELANDIA BARU
(IPK 90)
Media sangat proaktf
memberitakan kasus
korupsi. Pendidikan
antikorupsi sejak dini.
Transparansi
pemerinatahan dan
layanan publik. PNS
wajib lapor kegiatan dan
harta.
FINLANDIA (IPK 89)
Integritas sangat ditegakkan.
Kasus korupsi tidak hanya
melibatkan keuangan negara,
tetapi juga berkaitan dengan
layanan kepada public
(penundaan pengumuman).
Kepemilikan mobil sangat
jarang karena gaya hidup
sederahana. SDM unggul dan
kompeten. Sistem pendidikan
jadi kiblat dunia. Pioner di
bidang TIK
INDONESIA (IPK 37)
Peringkat ke 96 dari 180
negara di dunia
Sebuah publikasi tahunan oleh Transparency International

7. Dampak Korupsi (Fynes, 2017; KPMG 2016)
INDIVIDU MASYARAKAT
EKONOMI

8. D A M P A K K O R U P S I
perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak

9. Dampak korupsi dalam berbagai bidang/sektor

13. Perbandingan antara Kerugian Keuangan Negara dengan Hukuman finansial Koruptor

14. Perbandingan antara Kerugian Keuangan Negara dengan
Hukuman finansial Koruptor
□ Tak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia.
Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan
hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan
kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati.
□ Tahun 2007, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Toshikatsu
Matsuoka, memutuskan untuk mengakhiri hidupnyadi usia 62 tahun karena tidak tahan
menerima tekanan dari berbagai pihak atas skandal korupsi yang menjeratnya. Ia
ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya, T
okyo.
□ Sedangkan para koruptor di Indonesia tidak mendapat efek jera yang sepadan atas
tindakan yang dilakukannya. Diperlukan sanksi yang lebih berat dibandingkan hanya
dengan menjatuhkan sanksi pidana misalnya hukuman finansial diperberat sehingga pelaku
jatuh miskin, dipecat atau kehilangan posisi tanpa bisa menjadi pejabat lagi atau pegawai
lagi, larangan untuk maju sebagai pejabat public.

16. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi

18. KORUPSI ITU APA YA???

19. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan
negara dan menghambat pembangunan nasional.
Namun karena korupsi yang terjadi telah meluas dampaknya, maka menurut UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas

20. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang
bersifat luar biasa atau biasa dikenal sebagai extra ordinary crime,
yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula.
• Berpotensi dilakukan oleh siapa saja;
• Random target/random victim;
• Kerugiannya besar dan meluas
(snowball atau domino effect);
• Terorganisasi atau oleh organisasi;
• + bersifat lintas negara
Extra Ordinary Crime, secara umum memiliki ciri :

21. Tipe korupsi
□ Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe korupsi yaitu:
□ 1.Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan
tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan
aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang
menguntungkan mereka.
□ 2.Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan
pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
□ 3.Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
□ 4.Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang
sedang memegang kekuasaan Negara.
□ 5.Discretionarycorruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
□ 6.Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan
dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
□ 7.Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
□ 8.Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi

22. Ciri-ciri korupsi
□ Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:
□ 1)Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
□ 2)Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga
individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan
perbuatannya.
□ 3)Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
□ 4)Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
□ 5)Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan
berlindung di balik pembenaran hukum.
□ 6)Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-
keputusan itu.
□ 7)Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
□ 8)Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan

25. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

26. KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik Kepentingan
Merugikan Keuangan Negara
Suap
Perbuatan Curang
Penggelapan dalam Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
7 (Tujuh) Klasifikasi Korupsi

27. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi dan pengelompokannya

28. Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap

29. Strategi dan Tujuan Pemberantasan Korupsi

30. Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

32. Arahan Menteri Keuangan RI
Integrity adalah mengenai your
Value and dignity. Jadi, saya hanya
akan mengatakan coba gali rasa
anda itu. Coba gali niat anda itu.
Jaga itu nurani dan niat anda. Di
situlah letak oasis anda. SOP kita
bisa lakukan, segala kita bisa
lakukan tapi kalau di dalam hati
anda itu sudah sifatnya
transaksional, SOP bisa disulap aja.
BE PROUD OF YOUR INTEGRITY, IT
IS PRICELESS!!!
(Mezanine, Jakarta, 1 Desember 2017)

33. Integritas, nilai-nilai antikorupsi, dan benturan kepentingan
□ Pengertian IntegritasMenurut Para Ahli
Menurut Henry Cloud
□ ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang
berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait
dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.
2. Menurut KBBI
□ pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan
memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
3. Menurut Ippho Santoso
□ integritas sering diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal
katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap / sepenuh –penuhnya.
4. Menurut AndreasHarefa
□ integritas merupakan tiga kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten.
5. Menurut Stephen R.Covey
□ membedakan antara kejujuran dan integritass “honesty is telling the truth, in other word, conforming our words reality-integrity is conforming to our
words, in other words, keeping promises and ful-filling expectations.” Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan
kenyataan. Sedang integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran adalah orang yang
merdeka. Mereka menunjukan keauntetikan dirinya sebagai orang yang tanggung jawab dan berdedikasi.
6. Menurut (Jacobs, 2004)
□ Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran (di dalam bahasan akademik
misalnya).
7. Menurut Butler dan Cantrell (1984, di dalam Hosmer, 1995)
yang mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan
istilah “kepercayaan” di dalam konteks organisasi

34. INTEGRITAS
□ Integritas dalam nilai-nilai kementerian keuangan adalah berpikir, berkata,
berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik
dan prinsip-prinsip moral.
□ Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak
sebagai berikut:
□ 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
□ 2. Bertindak transparan dan konsisten
□ 3. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
□ 4. Bertanggung jawab atas hasil kerja.
□ 5. Bersikap objektif.

35. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
BERJUMPA DIKER TAS
Berani
Jujur
Mandiri Adil
Peduli Disiplin
Kerja Keras
Tanggung
jawab
Sederhana

37. benturan kepentingan
Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan
Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:
• Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu
keputusan/jabatan;
• Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
• Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
• Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung,
sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
• Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam
rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
• Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari
pihak yang diawasi;
• Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
• Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
• Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
• Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
• Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
• Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
• Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
Sumber Penyebab Konflik Kepentingan
Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain adalah:
1. Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak
bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik
karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi
keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan
kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
6. Kepentingan pribadi (Vested Interest), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu
hal yang bersifat pribadi.

38. “jujur, kompeten, berdaya”