SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
MAKALAH TUGAS PEMBANGUNAN KARAKTER
“KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN PEGAWAI DIRJEN PAJAK
GAYUS TAMBUNAN”
Penyusun :
Nama : FATMA SARI
Nim : 140253111417
Kelas : B2 MALAM
Dosen : Syamsuddin Hasab,S.E.,M.M
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE RIAU
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan Rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulisan Makalah ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah saya ini berjudul “Kasus Korupsi yang Melibatkan Pegawai Dirjen
Pajak Gayus Tambunan“, didalam Makalah ini saya mencoba menguraikan mengenai
masalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Golongan III A Kementrian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak.
Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itu
dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan
serta bimbingan dari Dosen Pembimbing serta berbagai bantuan dari berbagai pihak,
akhirnya pembuatan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya
bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta semoga dapat menjadi
bahan pertimbangan dan meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang.
Pekanbaru ,9 Februari 2015
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang................................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ 1
1.4 Metode Penelitian .............................................................................................. 2
1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 2
BAB II LANDASAN TEORI......................................................................................... 3
2.1 Pengertian Korupsi............................................................................................. 3
2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi ........................................................................... 4
BAB III PEMBAHASAN ............................................................................................... 5
3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus............................................................ 5
3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara................................................. 5
3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan.................... 6
3.4 Kronologi kasus gayus....................................................................................... 6
3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan............................................... 7
BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 8
4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 8
4.2 Saran................................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Begitu banyaknya kasus pelanggaran atau kecurangan seperti korupsi terjadi di
Indonesia. Bukan hanya melibatkan pegawai biasa, bahkan saat ini pelaku korupsi
merupakan orang – orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan
dibagian departemen milik pemerintah.
Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang
pemegang jabatan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan
dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk
mencari keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Seperti halnya kasus yang melibatkan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang bertugas
di Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Golongan III A yang diketahui
memiliki simpanan hingga miliaran rupiah di rekening miliknya. Gayus pada awalnya
diduga melakukan penggelapan pajak yang melibatkan 149 perusahaan dan ditaksirkan
dapat menyebabkan kerugian Negara hingga miliaran rupiah.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai :
 Apakah yang dimaksud dengan korupsi?
 Dugaan apa saja yang didakwakan kepada Gayus Tambunan?
 Berapa banyak kerugian yang diperkirakan harus ditanggung oleh Indonesia?
 Pasal apa saja yang menjerat kasus Gayus Tambunan?
 Bagaimana kronologi kasus Gayus Tambunan?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penulisan makalah ini, antara lain :
Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan karakter
2
Untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi
1.4 Metode Penelitian
Dalam penyusunan makalah ini, saya sebagai penulis menggunakan metode
studi pustaka sebagai sumber utama pengumpulan data. Metode pustaka yang saya
lakukan adalah dengan cara mendengarkan perkembangan berita, membaca berita pada
situs online, serta beberapa sumber lainnya.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan yang mempermudah
dalam hal penulisan bagi saya selaku penulis dan dalam hal memahami secara
keseluruhan dari isi makalah bagi pembacanya. Sistematika penulisan makalah ini
adalah sebagai berikut :
 Bab I Pendahuluan :
Berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
 Bab II Landasan Teori:
Menguraikan tentang pengertian korupsi, istilah–istilah umum menganai
korupsi, jenis – jenis korupsi, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan
korupsi, dan contoh kasus kejahatan korupsi di Indonesia
 Bab III Pembahasan :
Menguraikan tentang contoh kasus korupsi, dalam makalah ini dibahas
mengenai kasus korupsi yang melibatkan pegawai golongan III A Kementrian
Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan serta analisa mengenai
contoh kasus tersebut.
 Bab IV Penutup:
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam
tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan
publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang
berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-
sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan
sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya
suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang
ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.
Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagai mana di
maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pengertian "korupsi" lebih di tekankan kepada perbuatan yang merugikan
kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dari
sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:
 perbuatan melawan hukum
 penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4
2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi
1. Tolong
Kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari – hari. Kata “tolong”
mengingatkan kita selaku masyarakat bahwa korupsi tidak begitu saja dilakukan oleh
pejabat atau petinggi perusahaan tetapi pemicunya adalah masyarakat umum sendiri
yang menawarkan diri.
Contoh yang sangat mudah adalah ketika seseorang sedang melintasi sebuah
jalan diperkotaan lalu tiba – tiba dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia
atau karena diketahui telah melakukan suatu pelanggaran maka secara spontan
pengendara tersebut akan mengatakan “Tolong saya pak, saya tahu saya melanggar,
saya tidak menyalakan lampu dan tidak memiliki surat yang lengkap” sambil
menggenggam tangan aparat tersebut dimana sebenarnya pengendara tersebut
memberikan sejumlah uang agar terbebas dari tuntutan yang diberikan oleh polisi lalu
lintas.
2. Terima kasih
Kata korupsi mengacu pada sesuatu yang ilegal atau tindakan yang tidak
bermoral. Namun di sejumlah tempat, tindakan yang secara teknis ilegal ini dianggap
sebagai sesuatu yang bermoral. Di Indonesia, kita akan sering menemukan pejabat
daerah baik dari tingkat RT maupun tingkat kecamatan yang mengharapkan “ucapan
terimakasih” dalam bentuk uang baik diberikan secara langsung maupun dengan
dimasukkan ke dalam amplop.
3. Sesuatu yang kecil
Sesuatu yang kecil ini dapat dicontohkan berupa uang rokok, kopi, dan bentuk
hadiah lainnya yang biasanya berbentuk parcel, hingga kado berisi perhiasan,
kendaraan, ataupun alat komunikasi.
5
BAB III
PEMBAHASAN
Begitu banyak kasus penyalah gunaan jabatan serta kasus pencucian uang, yang
secara umum disebut dengan korupsi terjadi di Indonesia. Korupsi tidak mengenal
jabatan, baik karyawan biasa hingga pejabat tinggi negara bisa saja melakukan tindak
kejahatan korupsi, korupsi juga tidak mengenal instansi, korupsi dapat terjadi di instansi
manapun baik instansi negeri atau pemerintah maupun swasta.
Untuk memenuhi tugas Aspek Hukum dalam Ekonomi, saya akan membahas
mengenai pelanggaran hukum dalam bidang ekonomi yaitu kasus korupsi yang
diketahui dilakukan oleh Pegawai Golongan III-A Kementrian Keuangan Direktorat
Jenderal Pajak Gayus Tambunan.
3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus
 Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal
dengan total Rp 570.952.000 ,-
 Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari Roberto
Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan
pajak PT. Metropolitan Retailmart.
 Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit
box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya.
 Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok,
serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga
Rp 4.000.000 ,-.
 Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar Rp
24.600.000.000 didalam rekening tabungannya.
3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara
Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mengakibatkan negara harus
menanggung kerugian sebesar Rp 645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta dan dua wajib
pahak yang terkait dengan sunset policy dengan potensi kerugian sebesar Rp 339
Milyar.
6
3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan
1) Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
(TIPIKOR), dimana Gayus Tambunan diduga memperkaya diri sendiri dan
merugikan keuangan negara sebesar RP 570.952.000 ,-, terkait penanganan
keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo.
2) Pasal 5 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dimana Gayus
Tambunan dituding melakukan penyuapan sebesar $ 760.000 terhadap penyidik
Mabes Polri M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Mardiyani.
3) Pasal 6 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi karena Gayus
diketahui memberikan uang sebesar US $ 40.000 kepada Hakim Muhtadi Asnus,
Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri
Tangerang.
4) Pasal 22 No.31 Tahun 1999 mengenai Undang – undang tidak pidana korupsi,
dimana gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak
benar untuk kepentingan penyidikan.
3.4 Kronologi kasus gayus
Pada tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskim Mabes Polri menetapkan
Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SDPD). Dalam surat tersebut tersangka Gayus diduga melakukan tindak
pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan dengan diketahuinya rekening
sejumlah Rp 25 Milyar pada Bank Panin cabang Jakarta milik Andi Kosasih pengusaha
asal Batam yang menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan penggandaan tanah,
yang setelah ditelusuri ternyata berkas tersebut belum lengkap.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret, Gayus
hanya dituntut satu tahun percobaan dan divonis bebas. Pada tanggal 24 Maret 2010,
Gayus bersama 10 rekannya meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Tanggal 30
Maret 2010, polisi berhasil mengetahui keberadaan Gayus di Singapura.
Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyedik memeriksa tiga orang lainnya selain
Gayus Tambunan termasuk Bridgen Edmond Ilyas. Pada tanggal 7 April 2010, anggota
7
III DPR mengetahui keterlibatan seorang Jenderal Bintang Tiga yang ikut terlibat dalam
kasus penggelapan pajak dengan aliran dana sebesar Rp 24 Milyar.
3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan
Keputusan sidang akhir terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta adalah hukuman sebesar 8 tahun penjara dan
denda sebesar Rp 300.000.000 ,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat
dibayarkan maka akan ada penggantian berupa pidana kurungan selama 3 bulan.
8
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya
tetapi juga melibatkan banyak orang dari pemerintahan dan para pengusaha yang
enggan membayar pajak dan mecoba mengakali peraturan agar pajak yang telah
dibayarkan oleh perusahaan tersebut dapat ditarik kembali. Sehingga menyebabkan
negara mengalami kerugian dengan jumlah fantastis yang diperkirakan berada disekitar
angka Rp 339 Milyar.
Tindakan yang dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan meresahkan banyak
pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan
kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, dan dilaksanakan baik
sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan
korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan
keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan
menutupi keburukan masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis
kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat kami sampaikan mengenai kasus korupsi di Indonesia
yaitu sebagai berikut :
 Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan dalam
memberantas korupsi yang tidak hanya berfokus pada intansi atau jabatan tinggi,
tetapi juga harus fokus memberantas korupsi yang mungkin dapat dilakukan
oleh pegawai biasa.
 Hendaknya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pegawai atau
seseorang dengan jabatan tertentu tidak memberikan hadiah atau apapun yang
bersifat suapan.
9
 Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah yang melihat adanya tindakan
korupsi melapor kepada aprat berwajib agar kasus tersebut segera dapat
ditangani.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://www.kpk.go.id/id/faq
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mapu5102/menukorupsi.htm
http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/07/130711_majalahlain_istilahkorupsi.sh
tml
http://www.slideshare.net/mhelee/kasus-korupsi-gayus-tambunan
http://ampundeh.wordpress.com/2013/06/24/analisis-kasus-gayus-tambunan/

More Related Content

What's hot

Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaraBab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaranatal kristiono
 
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...RESISKOM21MFATHURRAH
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahRizki Kamaratih
 
M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaerlina na
 
Contoh Makalah Bahasa Indonesia
Contoh Makalah Bahasa IndonesiaContoh Makalah Bahasa Indonesia
Contoh Makalah Bahasa IndonesiaReski Aprilia
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiArya D Ningrat
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 apycnat
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaMakalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaDian Kirtley Kristi
 
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...Idik Saeful Bahri
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 

What's hot (20)

Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negaraBab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
Bab 7 pemberantasan korupsi di berbagai negara
 
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...
BAB 9 BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI...
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
 
M2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesiaM2. sejarah perekonomian indonesia
M2. sejarah perekonomian indonesia
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah sistem ekonomi
Makalah sistem ekonomiMakalah sistem ekonomi
Makalah sistem ekonomi
 
Contoh Makalah Bahasa Indonesia
Contoh Makalah Bahasa IndonesiaContoh Makalah Bahasa Indonesia
Contoh Makalah Bahasa Indonesia
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Makalah Masalah ekonomi
Makalah Masalah ekonomiMakalah Masalah ekonomi
Makalah Masalah ekonomi
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesiaMakalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
Makalah tentang bahasa indonesia : penggunaan bahasa indonesia
 
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...
Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi...
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 
Makalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiiiMakalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiii
 

Viewers also liked

Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...
Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...
Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...Yayasan Pendidikan Pomparan Toga Siregar
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGFair Nurfachrizi
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisNikky Ningsih
 
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)Putri Sanuria
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Zsazsa Dhysha
 
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakat
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum MasyarakatMasalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakat
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakatsuher lambang
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitanLarasati Luthpy
 
Hukum Bisnis "Kepailitan"
Hukum Bisnis "Kepailitan"Hukum Bisnis "Kepailitan"
Hukum Bisnis "Kepailitan"Putri Sanuria
 
Artikel hukum bisnis
Artikel hukum bisnisArtikel hukum bisnis
Artikel hukum bisnisTasmien Amien
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiMakalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiNasruddin Asnah
 

Viewers also liked (13)

Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...
Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...
Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam...
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
 
Pendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum BisnisPendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum Bisnis
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnis
 
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
makalah hukum dan sosial bisnis (doc)
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1
 
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakat
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum MasyarakatMasalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakat
Masalah Adat Istiadat, Norma, dan Hukum Masyarakat
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
 
Hukum Bisnis "Kepailitan"
Hukum Bisnis "Kepailitan"Hukum Bisnis "Kepailitan"
Hukum Bisnis "Kepailitan"
 
Artikel hukum bisnis
Artikel hukum bisnisArtikel hukum bisnis
Artikel hukum bisnis
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Hukum Bisnis
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Bisnis
 
Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiMakalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
 

Similar to KORUPSI DIRJEN PAJAK

MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docx
MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docxMAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docx
MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docxRahmat Hidayat
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfWeninggalihP
 
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterMengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterAfrils
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsistevenson2708
 
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdfKeuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdfRyatraDewa
 
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja kerasMakalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja kerasDebyNurulSyafda
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFikriArdian5
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga NegaraPelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negaraerni nri
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRZaitun Hakimiah NS
 
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfMateri Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfFerraEkaRamadhani1
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41fahmialzie
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdfSrie Maryati
 
Langkah liberarisasi secara unilateral
Langkah liberarisasi secara unilateralLangkah liberarisasi secara unilateral
Langkah liberarisasi secara unilateralYasirecin Yasir
 
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorMakalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorIka Nurrohmah
 
Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxEHenriawanYunus
 

Similar to KORUPSI DIRJEN PAJAK (20)

MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docx
MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docxMAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docx
MAKALAH UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI.docx
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
 
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan KarakterMengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Mengatasi Fenomena Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
 
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsiKewarganegaraan tentang dampak korupsi
Kewarganegaraan tentang dampak korupsi
 
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdfKeuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
Keuangan Negara (E_Ryandi Dewa Syaputra).pdf
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja kerasMakalah pemberantasan korupsi dengan  konsep kerja keras
Makalah pemberantasan korupsi dengan konsep kerja keras
 
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsiiFakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
Fakto penyebab Penyebab korupsi korupsii
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga NegaraPelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
Makalah sosiologi korupsi
Makalah sosiologi korupsiMakalah sosiologi korupsi
Makalah sosiologi korupsi
 
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfMateri Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
 
Artikel korupsi
Artikel korupsiArtikel korupsi
Artikel korupsi
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
Langkah liberarisasi secara unilateral
Langkah liberarisasi secara unilateralLangkah liberarisasi secara unilateral
Langkah liberarisasi secara unilateral
 
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptorMakalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
Makalah Wacana hukuman mati bagi koruptor
 
Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docx
 

Recently uploaded

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 

Recently uploaded (9)

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 

KORUPSI DIRJEN PAJAK

  • 1. MAKALAH TUGAS PEMBANGUNAN KARAKTER “KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN PEGAWAI DIRJEN PAJAK GAYUS TAMBUNAN” Penyusun : Nama : FATMA SARI Nim : 140253111417 Kelas : B2 MALAM Dosen : Syamsuddin Hasab,S.E.,M.M SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE RIAU
  • 2. i KATA PENGANTAR Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulisan Makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Makalah saya ini berjudul “Kasus Korupsi yang Melibatkan Pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan“, didalam Makalah ini saya mencoba menguraikan mengenai masalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Golongan III A Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itu dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari Dosen Pembimbing serta berbagai bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembuatan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang. Pekanbaru ,9 Februari 2015 Penyusun
  • 3. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................i DAFTAR ISI ....................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................... 1 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ 1 1.4 Metode Penelitian .............................................................................................. 2 1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 2 BAB II LANDASAN TEORI......................................................................................... 3 2.1 Pengertian Korupsi............................................................................................. 3 2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi ........................................................................... 4 BAB III PEMBAHASAN ............................................................................................... 5 3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus............................................................ 5 3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara................................................. 5 3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan.................... 6 3.4 Kronologi kasus gayus....................................................................................... 6 3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan............................................... 7 BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 8 4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 8 4.2 Saran................................................................................................................... 8 DAFTAR PUSTAKA
  • 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Begitu banyaknya kasus pelanggaran atau kecurangan seperti korupsi terjadi di Indonesia. Bukan hanya melibatkan pegawai biasa, bahkan saat ini pelaku korupsi merupakan orang – orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan dibagian departemen milik pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang pemegang jabatan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kasus yang melibatkan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang bertugas di Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Golongan III A yang diketahui memiliki simpanan hingga miliaran rupiah di rekening miliknya. Gayus pada awalnya diduga melakukan penggelapan pajak yang melibatkan 149 perusahaan dan ditaksirkan dapat menyebabkan kerugian Negara hingga miliaran rupiah. 1.2 Perumusan Masalah Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah mengenai :  Apakah yang dimaksud dengan korupsi?  Dugaan apa saja yang didakwakan kepada Gayus Tambunan?  Berapa banyak kerugian yang diperkirakan harus ditanggung oleh Indonesia?  Pasal apa saja yang menjerat kasus Gayus Tambunan?  Bagaimana kronologi kasus Gayus Tambunan? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah ini, antara lain : Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan karakter
  • 5. 2 Untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi 1.4 Metode Penelitian Dalam penyusunan makalah ini, saya sebagai penulis menggunakan metode studi pustaka sebagai sumber utama pengumpulan data. Metode pustaka yang saya lakukan adalah dengan cara mendengarkan perkembangan berita, membaca berita pada situs online, serta beberapa sumber lainnya. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan yang mempermudah dalam hal penulisan bagi saya selaku penulis dan dalam hal memahami secara keseluruhan dari isi makalah bagi pembacanya. Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :  Bab I Pendahuluan : Berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  Bab II Landasan Teori: Menguraikan tentang pengertian korupsi, istilah–istilah umum menganai korupsi, jenis – jenis korupsi, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan korupsi, dan contoh kasus kejahatan korupsi di Indonesia  Bab III Pembahasan : Menguraikan tentang contoh kasus korupsi, dalam makalah ini dibahas mengenai kasus korupsi yang melibatkan pegawai golongan III A Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan serta analisa mengenai contoh kasus tersebut.  Bab IV Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
  • 6. 3 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Korupsi Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama- sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagai mana di maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian "korupsi" lebih di tekankan kepada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  perbuatan melawan hukum  penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,  memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  • 7. 4 2.2 Istilah – istilah dalam Korupsi 1. Tolong Kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari – hari. Kata “tolong” mengingatkan kita selaku masyarakat bahwa korupsi tidak begitu saja dilakukan oleh pejabat atau petinggi perusahaan tetapi pemicunya adalah masyarakat umum sendiri yang menawarkan diri. Contoh yang sangat mudah adalah ketika seseorang sedang melintasi sebuah jalan diperkotaan lalu tiba – tiba dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia atau karena diketahui telah melakukan suatu pelanggaran maka secara spontan pengendara tersebut akan mengatakan “Tolong saya pak, saya tahu saya melanggar, saya tidak menyalakan lampu dan tidak memiliki surat yang lengkap” sambil menggenggam tangan aparat tersebut dimana sebenarnya pengendara tersebut memberikan sejumlah uang agar terbebas dari tuntutan yang diberikan oleh polisi lalu lintas. 2. Terima kasih Kata korupsi mengacu pada sesuatu yang ilegal atau tindakan yang tidak bermoral. Namun di sejumlah tempat, tindakan yang secara teknis ilegal ini dianggap sebagai sesuatu yang bermoral. Di Indonesia, kita akan sering menemukan pejabat daerah baik dari tingkat RT maupun tingkat kecamatan yang mengharapkan “ucapan terimakasih” dalam bentuk uang baik diberikan secara langsung maupun dengan dimasukkan ke dalam amplop. 3. Sesuatu yang kecil Sesuatu yang kecil ini dapat dicontohkan berupa uang rokok, kopi, dan bentuk hadiah lainnya yang biasanya berbentuk parcel, hingga kado berisi perhiasan, kendaraan, ataupun alat komunikasi.
  • 8. 5 BAB III PEMBAHASAN Begitu banyak kasus penyalah gunaan jabatan serta kasus pencucian uang, yang secara umum disebut dengan korupsi terjadi di Indonesia. Korupsi tidak mengenal jabatan, baik karyawan biasa hingga pejabat tinggi negara bisa saja melakukan tindak kejahatan korupsi, korupsi juga tidak mengenal instansi, korupsi dapat terjadi di instansi manapun baik instansi negeri atau pemerintah maupun swasta. Untuk memenuhi tugas Aspek Hukum dalam Ekonomi, saya akan membahas mengenai pelanggaran hukum dalam bidang ekonomi yaitu kasus korupsi yang diketahui dilakukan oleh Pegawai Golongan III-A Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan. 3.1 Dugaan yang dituduhkan kepada Gayus  Mengenai perbuatan mengurangi keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal dengan total Rp 570.952.000 ,-  Gayus terbukti menerima suap sebesar Rp 925.000.000 ,- dari Roberto Santonius, konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart.  Pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang yang disimpan di safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta beberapa rekening lainnya.  Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, serta kepala Rutan Iwan Susanto yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000 ,- hingga Rp 4.000.000 ,-.  Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar Rp 24.600.000.000 didalam rekening tabungannya. 3.2 Potensi kerugian yang ditanggung oleh Negara Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mengakibatkan negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta dan dua wajib pahak yang terkait dengan sunset policy dengan potensi kerugian sebesar Rp 339 Milyar.
  • 9. 6 3.3 Pasal serta jeratan hukum yang menjerat kasus Gayus Tambunan 1) Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), dimana Gayus Tambunan diduga memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar RP 570.952.000 ,-, terkait penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo. 2) Pasal 5 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dimana Gayus Tambunan dituding melakukan penyuapan sebesar $ 760.000 terhadap penyidik Mabes Polri M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Mardiyani. 3) Pasal 6 ayat 1a No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi karena Gayus diketahui memberikan uang sebesar US $ 40.000 kepada Hakim Muhtadi Asnus, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang. 4) Pasal 22 No.31 Tahun 1999 mengenai Undang – undang tidak pidana korupsi, dimana gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan. 3.4 Kronologi kasus gayus Pada tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SDPD). Dalam surat tersebut tersangka Gayus diduga melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan dengan diketahuinya rekening sejumlah Rp 25 Milyar pada Bank Panin cabang Jakarta milik Andi Kosasih pengusaha asal Batam yang menggunakan jasa pihak kedua untuk melakukan penggandaan tanah, yang setelah ditelusuri ternyata berkas tersebut belum lengkap. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Maret, Gayus hanya dituntut satu tahun percobaan dan divonis bebas. Pada tanggal 24 Maret 2010, Gayus bersama 10 rekannya meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Tanggal 30 Maret 2010, polisi berhasil mengetahui keberadaan Gayus di Singapura. Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyedik memeriksa tiga orang lainnya selain Gayus Tambunan termasuk Bridgen Edmond Ilyas. Pada tanggal 7 April 2010, anggota
  • 10. 7 III DPR mengetahui keterlibatan seorang Jenderal Bintang Tiga yang ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak dengan aliran dana sebesar Rp 24 Milyar. 3.5 Keputusan sidang akhir kasus Gayus Tambunan Keputusan sidang akhir terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta adalah hukuman sebesar 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 ,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka akan ada penggantian berupa pidana kurungan selama 3 bulan.
  • 11. 8 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya tetapi juga melibatkan banyak orang dari pemerintahan dan para pengusaha yang enggan membayar pajak dan mecoba mengakali peraturan agar pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan tersebut dapat ditarik kembali. Sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian dengan jumlah fantastis yang diperkirakan berada disekitar angka Rp 339 Milyar. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan meresahkan banyak pihak. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu (professional) maupun sebagai bentuk dari kejahatan korporasi (dilakukan denga kerjasama antara berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing). Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. 4.2 Saran Adapun saran yang dapat kami sampaikan mengenai kasus korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut :  Pemerintah harus tegas dalam menghukum pelaku korupsi dan dalam memberantas korupsi yang tidak hanya berfokus pada intansi atau jabatan tinggi, tetapi juga harus fokus memberantas korupsi yang mungkin dapat dilakukan oleh pegawai biasa.  Hendaknya setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pegawai atau seseorang dengan jabatan tertentu tidak memberikan hadiah atau apapun yang bersifat suapan.
  • 12. 9  Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah yang melihat adanya tindakan korupsi melapor kepada aprat berwajib agar kasus tersebut segera dapat ditangani.