1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi, penyebab, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Nama : Intan Wachyuni
NIK : 55117110064
Dosen Pengampu : Hapzi, Prof, Dr, MM
Materi : Korupsi
Jawaban Forum dan Quis :
Korupsi Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan
dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kata korupsi (bahasa
Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok) yang artinya merupakan suatu tindakan pejabat publik, baik politisi
maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar
dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak.
Menurut Pengertian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan
hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.” Menurut Ibnu Santoso dalam buku Memburu Tikus-tikus Otonom,
korupsi adalah sebuah tindakan yang salah serta merugikan baik orang lain maupun negara.
Dari segi semantik, kata korupsi berasal dari bahasa inggris „Corrupt‟, dari perpaduan dua
kata dalam bahasa latin yaitu Com yang berarti bersama-sama dan Rumpere yang berarti pecah
atau jebol. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau
penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.
Pada praktiknya, korupsi dapat dilihat sebagai penerimaan uang yang berhubungan
dengan jabatan tanpa tercatat dalam administrasi. Berdasarkan Transperency international,
korupsi adalah perilaku pejabat publik, atau pemain politik, atau para Pegawai negeri yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau golongan yang ada hubungan kedekatan
dengan dirinya. Ia melakukan tindakan tersebut dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik

2. atau wewenang yang dipercayakan kepada mereka. Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya
Menurut Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas korupsi Bersama KPK menyebutkan
terdapat berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Berikut adalah beberapa penyebab
korupsi dan cara mengatasinya :
1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru – Sebagai negara yang berkembang seharusnya
pemerintah memperioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun
mulai dari Orde Lama,Orde Baru sampai dengan era Reformasi, pembangunan difokuskan di
bidang ekonomi.
Padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan jumlah SDM, uang, manajemen dan
tekhnologi. konsekuensinya, semua diimpor dari luar negeri.
2. Kompensasi PNS yang Rendah – Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang
melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tindak diimbangi dengan pola hidup yang
sederhana, karena sebagian besar pegawai memiliki gaya hidup yang konsumtif.
3. Pejabat yang Serakah – karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam
diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan. Kemudian lahirlah sikap serakah dimana
pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjadi penyebab terciptaanya
masyarakat majemuk dan multikultural.
4. Law Enforcement Tidak Berjalan – Penegakkan hukum di Indonesia sangatlah bobrok.
penegakkan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instasi pemerintahan
maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5. Hukuman yang RinganTerhadap Koruptor – Karena para koruptor mendapat hukuman yang
ringan, maka tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi. Bahkan tidak
menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN.
6. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin – Minimnya pemimpin yang dapat dijadikan teladan,
menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari jerat korupsi. Hal ini menyebabkan kehidupan
berbangsa dan bernegara mendekati jurang kehancurannya. 7. Pengawasan yang Tidak Efektif 8.

3. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN – Dalam Negara agraris seperti Indonesia,
masyarakatnya cenderung peternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam
urusan sehari-hari. Misal mengurus KTP, SIM, PBB dan masih banyak lagi.
Hal tersebut mereka lakukan karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik,
tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai tindakan yang wajar.
Pencegahan Korupsi Prioritas pimpinan KPK yang baru adalah lebih banyak lagi melakukan
tindakan pencegahan dibandingkan KPK periode yang lalu dapat dimengerti. Dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention
against Corruption/ UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan Undang- Undang No 7/2006,jelas
sekali diatur masalah pencegahan tindak pidana korupsi dari Pasal 5 sampai Pasal 14. UNCAC
mengupayakan pencegahan korupsi dengan memperbaiki transparansi dan meningkatkan
integritas birokrasi pemerintahan.
Untuk itu setiap negara disarankan memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang
efektif, birokrasi yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat,dan memperbaiki lembaga
pemerintah, termasuk peradilan dan sektor swasta mengenai kode etik,pelaporan kasus korupsi,
benturan kepentingan dan pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan tindak pidana pencucian
uang. Khusus untuk Indonesia, menurut Laporan Gap Analysis yang dibuat oleh tim ahli yang
berasal dari dalam dan luar negeri yang dibentuk KPK, terdapat empat masalah penting untuk
dilakukan pencegahan korupsi, yaitu memperjelas tanggung jawab pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi terutama di sektor penegakan hukum dan peradilan, perbaikan sistem
pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
KPK dan lembaga lain seperti Komisi Ombudsman Nasional,Kementerian Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) memiliki tanggung jawab utama di bidang
pencegahan korupsi ini. Mengenai reformasi birokrasi, kita sudah memulainya, misalnya Meneg
PAN sudah mengoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang tentang administrasi
pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa juga diupayakan memperbaiki, antara lain dengan
mengumumkan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing instansi baik melalui aplikasi
LPSE, dan SIRUP. Untuk pencegahan pencucian uang, tim ahli ini juga menaruh perhatian pada
Pusat Pelaporan dan Analisis (PPATK) yang belum memiliki pegawai tetap dan banyak
menggunakan pegawai dari instansi lain.

4. Sehubungan dengan masalah kepegawaian ini,sudah pernah diusulkan agar kepala
PPATK diberikan kewenangan sebagai pembina pegawai negeri sipil dengan merevisi satu pasal
pada Peraturan Pemerintah No 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Walaupun upaya ini sudah dilakukan bertahun- tahun dengan mengomunikasikannya
kepada Presiden, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan menterimenteri dan pejabat terkait,
tetapi sampai sekarang belum sepenuhinya berhasil. Dengan memperbanyak pencegahan, high
cost economy dapat ditekan dan korban yang meluas di masyarakat dapat dikurangi. Penindakan
korupsi tetap dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku
dan efek pencegahan bagi orang lain. Sejarah membuktikan pemberantasan korupsi yang
dilakukan hanya dengan penindakan dan tidak disertai pencegahan berupa perbaikan sistem tidak
akan pernah memberantas korupsi dengan baik.
Korupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali apabila upaya perbaikan sistem sebagai
salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan. Akhirnya, energi akan habis untuk melakukan
pemberantasan korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengutamakan
upaya-upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye yang
melibatkan berbagai pihak. Peringatan Hari Anti Korupsi internasional di Istana Negara Jakarta,
mengatakan upaya pencegahan dapat mengurangi potensi terjadi korupsi dan kerugian negara
dibandingkan bila korupsi itu sendiri telah terjadi. "Mengingatkan kembali kejahatan korupsi
sudah memasuki kehidupan bernegara, merusak ekonomi, merusak penegakan hukum dan
akhirnya juga merusak struktur sosial," pentingnya upaya pencegahan korupsi agar tidak terjadi
korupsi. Pencegahan melalui pembenahan kelembagaan mutlak diperlukan, kita harus pikirkan
langkah antisipasi". KPK mengembangkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem integritas
nasional (SIN).
Sistem yang akan dikembangkan dan masuk dalam rencana kerja KPK 2011-2023
tersebut adalah sistem yang berlaku secara nasional dan melibatkan seluruh pilar bangsa. "Ini
dimaksudkan seluruh pilar bangsa dapat mendorong adanya transparansi," Meski belum
menjelaskan secara detail bagaimana sistem ini berjalan, dengan sistem ini maka tindak
kejahatan korupsi dapat dicegah sejak awal dan melibatkan semua pihak 332 kasus, sejak 2004-
2012 lembaga itu sudah menangani 332 kasus dengan pelaku yang beragam dari mulai anggota
legislatif baik di pusat maupun daerah, kepala lembaga, unsur kementerian, bupati, gubernur,

5. walikota, duta besar, penegak hukum dan pengusaha. Keuangan negara yang berhasil
diselamatkan dari sektor hulu migas sejak 2009-2012 Rp152 triliun sementara keuangan negara
dari sektor pengalihan hak negara di 25 kementerian sejak 2009-2011 yang berhasil diselamatkan
sebanyak Rp2 triliun.
Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi Pemerintah serius menangani korupsi secara
konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres ini merupakan lanjutan Inpres
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Dalam
dua Inpres ini, Pemerintah mengimplementasikan enam strategi sesuai rekomendasi United
Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Keenam strategi itu adalah: Pencegahan pada
Lembaga Penegak Hukum; Pencegahan pada Lembaga Lainnya; Penindakan; Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan; Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Kerjasama Internasional; dan
Pelaporan. Targetnya, pada 2014 Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index
(CPI) Indonesia dapat mencapai angka 5,0. Sebagai catatan, per 2010 CPI Indonesia tercatat 2,8.
Sementara pada 2011 sudah naik menjadi 3,0. Di negara ASEAN, CPI Indonesia lebih baik
daripada Vietnam (2,9), Filipina (2,6), Laos (2,2), Kamboja (2,1), dan Myanmar (1,5). Tapi CPI
Indonesia masih di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).
Yang harus dicatat, Indonesia sudah mencatat kemajuan yang luar biasa dan mengalami
kenaikan tertinggi dalam periode 2004 hingga 2011. Pada 2004 CPI Indonesia hanya 2,0. "Jadi
dalam kurun waktu tujuh tahun ada kenaikan satu full percentage point, ini kenaikan yang sangat
signifikan. 1.
Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Partisipasi dan dukungan dari
masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi,
menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan
mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut · Membangun kultur yang mendukung
pemberantasan korupsi · Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan
mewujudkan good governance. · Membangun kepercayaan masyarakat · Mewujudkan
keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar · Memacu aparat hukum lain untuk

6. memberantas korupsi 2. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi Ada
beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara
lain sebagai berikut : · Upaya pencegahan (preventif) · Upaya penindakan (kuratif) · Upaya
edukasi masyarakat/mahasiswa · Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) A.
Upaya Pencegahan (Preventif) ·
Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada
bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama. · Melakukan penerimaan
pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. · Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola
hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. · Para pegawai selalu diusahakan
kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. · Menciptakan aparatur pemerintahan
yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. · Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang
memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. · Melakukan
pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. ·
Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. B. Upaya Penindakan
(Kuratif) Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan
diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa
contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK : · Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter
jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). · Menahan Konsul Jenderal RI di
Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen
keimigrasian. · Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI
Jakarta (2004). · Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan
keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004). C. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa ·
Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan
kepentingan publik · Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. ·
Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke
tingkat pusat/nasional. · Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. · Mampu memposisikan diri
sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk
kepentingan masyarakat luas. D. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ·
Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-awasi dan

7. melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang
yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk
terlibat melawan praktik korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah
gerakan reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi. ·
Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi
korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se karang menjadi organisasi
non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI
yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di
Indonesia, disu-sul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, In-
donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar
dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari
Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar.
Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.
Daftar Pustaka
https://guruppkn.com/penyebab-korupsi-dan-cara-mengatasinya
http://www.sumberpengertian.com/pengertian-korupsi-secara-umum-menurut-para-ahli
http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/antikorupsi.pdf