Dokumen tersebut membahas tentang governance rating yang merupakan penilaian sistem dan penerapan good corporate governance pada perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik berfokus pada peningkatan kinerja jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab dan kewajaran. Implementasi governance rating diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan investor.

1. Judul : Governance Rating
Tugas : Forum BE & GG minggu 12
Nama Mahasiswa : Warinah
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110088
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu
topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan
tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk
memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus
utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola
perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan
kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek
dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut
perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham,
misalnya karyawan atau lingkungan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah
struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan
nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham
maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip prinsip tatakelola perusahaan yang
baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan.
Tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) adalah seperangkat proses
yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan
keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin
sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat
mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.Banyak badan-badan donor
internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur
tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan
mereka berikan.
Tata Kelola Perusahaan (bahasa Inggris: corporate governance) adalah rangkaian
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan
juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat
serta tujuan pengelolaan perusahaan. Corporate Governance Rating merupakan penilaian
atas sistem serta penerapan proses Good coporate governance pada perusahaan yang
dilakukan oleh beberapa organisasi.
Karakteristik CG Rating:
 CGR ditetapkan oleh lembaga pemeringkat independen yang berbeda
 CGR dinilai oleh investor saat mengambil keputusan investasi

2. Konsep yang baik untuk Governance rating dalam mewujudkan Good Corporate
Governance yaitu Pelaksanaan semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip dasar GCG
yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.
Untuk mewujudakan GCG yang baik maka dalam penilaian tata kelola perusahaan
(CGR), perusahaan setidaknya memiliki nilai-nilai berikut ini:
1. Bersih
Manajemen dan karyawan bekerja sesuai dengan prinsiip GCG tidak mentolerir
adanya praktik KKN, dan beritikad baik dalam kerangka kerja yang digariskan
oleh anggaran dasar perseroan , petunjuk pemegang saham dan peraturan-
peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Transparan
Keterbukaan dalam kebijakan, rencana kerja dan anggaran perseroan , serta
pelaksanaan kegiaran diantara pemegang saham, dewan komisaris , direksi dan
karyawan.
3. Sehat
Perseroan akan memelihara dengan baik dan benar tanpa ada rekayasa atas rasio-
rasio keuangan yang telah di tetapkan.
Daftar Pustaka:
Modul Perkuliahan Universitas Mercubuana. Business Ethics and Good Governance.
Governance Rating. Prof Dr.Ir.H.Hapzi Ali pre-Msc MM CMA. (Diperoleh tanggal 3
Desember 2017; pukul 14:40)
Harneet Singh. Slide share “Business Ethics and Corporate Governance
rating”.(Diperoleh tanggal 3 Desember 2017; pukul: 14:00)

3. Judul : Governance Rating
Tugas : Quiz BE & GG minggu 12
Nama Mahasiswa : Warinah
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110088
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Governance Rating Tata Kelola Perusahaan (bahasa Inggris: corporate governance)
adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi
pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola
perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder)
yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah
struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan
nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham
maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang
baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini
mendasari komitmen PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk senantiasa
menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan
operasionalnya.
Pelaksanaan prinsip GCG didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No.
Per01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan
ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di Perusahaan. Penjabaran landasan
pelaksanaan GCG tersebut juga diperjelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pedoman–
pedoman dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai dengan prinsip dasar GCG yaitu
transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.
Fungsi dari Governance Rating
 Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih
meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.
 Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam modal di
Indonesia.
 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan
meningkatkan shareholders value dan dividen.
 Mempermudah mendapat dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan
corporate value.
Implementasi Governance Rating di Perusahaan-Perusahaan Indonesia

4. Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan corporate
governance dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-
prinsip good corporate governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah
kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan
berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip good
corporate governance dengan baik. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal,
kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal
meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya
tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip good
corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan,
belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good
corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djatmiko,
2004).
Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat
hukum, aturan dan penegakan hukum (law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan
produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar
dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal
dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia,
Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah.
Oleh karena itu diperlukan test-case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik
yang yudisial maupun quasiyudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran
hukum perusahaan atau GCG. Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-
sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan
maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djatmiko, 2004).
Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.
Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan
yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan
dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih).
Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang
saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya
memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan
oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan
dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau
sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan sehingga
dapat mengurangi nilai perusahaan.

5. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur
kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang
efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung
jawab secara adil di antara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris,
Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan
dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam stuktur organisasinya, perusahaan
mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi
yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen).
Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan
iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama
yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan
lainnya.
Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya
prinsip dan praktik corporate governance pada perusahaan-perusahaan publik di
Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem
pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk
mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif
dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan
yang terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008).
KRITIK & REKOMENDASI
Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang startegis bagi
perusahaan agar dapat sennatiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses
pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu terus menerus
meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola
perusahaan yang baik. Kita mampu melakukannya jika kita memang sungguh-sungguh ,
bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan
bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya oleh investor, yang berarti
nilaipasar sahamnya akan terus menerus meninggi. Mitra kerja punakan tidak akan ragu
untuk mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki
pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga
bisa memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan.
Para kreditur pun memiliki kepercayaan yang tinggi untuk memberikan kreditnya yang
mungkin kita perlukan untuk perluasan usaha. Secara internal, suasana kerja menjadi
lebih kondusif, karena dengan menrapkan GCG secara benar dan konsisten berarti
perusahaan sudah menerapkan system pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian
peran masing-masing, di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain seta

6. aturan main yang baku berdasarkan prinsip GCG tersebut. Tidak kalah pentingnya,
terciptanya keseimbangan kekuatan diantara struktur internal perusahaan (dieksi,
komisaris,komite audit,dan lain sebagainya), sehingga pengambilan keputusan bisa
menjadi lebih dipertanggung jawabkan (accountable), juga hati-hati dan bijaksana
(prudent). Bukan menjadi rahasia lagi, hingga saat ini praktik kosrupsi,
penggelembungan biaya, kolusi serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus di pupuk
dibanyak perusahaan swasta atau pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarnya merupakan
antibiotic yang sangat ampuh untukmemberantas praktik-praktik yang menciptakan
radang yang merongrorng perusahaan tersebut yang pada akhirnya merugikan konsumen
karena adanya praktik biaya ekonomi tinggi. Mengingat manfaatnya itu para otoritas
GCG perlu lebih agresif lagi dalam mendorong pelaksanaan GCG, terutama di
eprusahaan public, lembaga keuangan non public dan BUMN. Tidak bisa dipungkiri lagi,
masih banyak penerapan GCG yang sekedar untuk kosmetik atau mendongkrak citra
perushaan dan tak konsisten untuk jangka panjang. Karena itu, perlu komitmen yang
lebih tinggi lagi terutama dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Begitu pula, survey
seperti ini pun selalu mempunyai kelemahan, karena tak bisa sebebas-bebasnya menguak
apa yang tersembunyi dibalik tameng rashasia perusahaan.
Beberapa rekomendasi untuk meningkatkanGood Corporate Governance (GCG)di
Indonesia antara lain:
 Organisasi atau perusahaan perlu membentuk/ meningkatkan peran Komisaris
Independen dalam melakukan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan
arah kepada Dewan Komisaris/ Dewan Direksi.
 Komite audit perlu dibentuk/ ditingkatkan peranannya dalam menjalankan
pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap
Laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris.
 Organisasi atau perusahaan perlumembentuk/meningkatkan peran serta fungsi
auditor internal dengan meningkatkan program yang dapat menambah
kompetensi auditor internal dan tetap menjaga independensi dari auditor
internal tersebut.
Daftar Pustaka:
Modul Perkuliahan Universitas Mercubuana. Business Ethics and Good Governance.
Governance Rating. Prof Dr.Ir.H.Hapzi Ali pre-Msc MM CMA. (Diperoleh tanggal 3
Desember 2017; pukul 14:40)

7. Wibowo, Edi, 2010, “Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia”, Jurnal
Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet
Riyadi Surakarta.(Diperoleh tanggal 3 Desember 2017; pukul 14:00)