Makalah ini membahas tentang wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Makalah ini menjelaskan pengertian korupsi dan dampaknya, kondisi korupsi di Indonesia yang semakin parah, serta pro dan kontra penerapan hukuman mati bagi koruptor dari perspektif Pancasila. Wacana ini mendapat dukungan karena diharapkan memberi efek jera, namun juga ditentang lantaran melanggar hak

1. i
MAKALAH
Problem Kebangsaan
Wacana hukuman mati bagi koruptor
Disusun Oleh:
Ika Nurrohmah 125150201111069
Dosen Pengampu :
Muhammad Anas, M.Phil
PROGRAM STUDI INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Bahwa penulis dapat menyelesaikan makalah
tugas akhir PKn dengan judul “Problem Kebangsaan Wacana hukuman mati bagi koruptor”.
Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan .
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun
penulis juga menyadari bahwa penulisan makalah ini jauh dari sempurna. Penulis juga
menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidak lain berkat bantuan,
dorongan dan bimbingan orang tua, dosen dan rekan-rekan mahasiswa sehingga kendala-kendala
yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu .
Penulis berharap makalah ini dapat bermanfat dan dapat membantu para pembaca
untuk lebih memahami tentang maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia sampai terdapat
wacana hukuman mati bagi koruptor .Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari
pembaca sehingga untuk penciptaan karya tulis yang lain kami bisa memberikan yang lebih
baik lagi.
Malang, 02 Juni 2014
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi............................................................................................. 2
2.2 Korupsi di Indonesia .......................................................................................... 3
2.3 Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor................................................................ 3
BAB III KESIMPULAN ................................................................................................... 5
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 6

4. 1
BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin
sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah
akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar
ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah
para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara
bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.
Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan
hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi
kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani
mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang
dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia
yaitu Pancasila.
Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral dan etika bagi
negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat
legitimasi politik. Semua kebijakan dan tindakan penguasa mengatasnamakan
Pancasila bahkan kebijakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai
pelaksanaan pancasila yang murni dan konsekuen. Sehingga kebijakan yang ada saat
itu terlihat pada rakyat tetapi sebenarnya hanya tipuan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi oknum tertentu saja tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia.
Sehingga karena kasus korupsi yang tidak ada habisnya ini para pemerhati
Negara berpikir untuk melaksanakan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang sampai
sekarang masih terjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Apa Pengertian dari Korupsi?
2. Bagaimana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana Wacana hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif Pancasila?

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,memutarbalik, menyogok) adalah
tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain
yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak1.
Dampak negatif Korupsi bagi Negara dan Rakyat :
- Demokrasi
Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good
governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi
mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian
prosedur, penyedotan sumber daya, dan banyaknya pejabat yang diangkat
diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi.
- Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi suatu negara. Dana
yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat miskin
disalahgunakan begitu saja oleh para koruptor hanya untuk kepentingan
individu atau kelompok semata.
- Kesejahteraan umum negara
Dengan adanya politik uang / pensogokan para pejabat pemerintahan
biasanya akan melindungi pihak dengan modal yang besar saja tanpa
mementingkan kepentingan rakyat menengah kebawah. 2
1 http://www.ti.or.id Transparency International
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi Korupsi.

6. 3
2.2 Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat mulai dari pejabat kecil
hingga pejabat tinggi. Tindak korupsi sudah menjadi penyakit di Indonesia sejak
dulu yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sebenarnya peraturan perundang-undangan
yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia
sudah ada, lembaga khusus yang menangani tentang korupsi yaitu KPK juga
sudah dibentuk akan tetapi masih saja tidak ada kata jera bagi pelaku tindak
korupsi di Indonesia .
Aparat hukum yang seharusnya tegas menangani kasus korupsi juga semakin
mudahnya disuap. Bisa kita lihat bahwa koruptor yang dipidana dalam sel
penjara bisa mendapatkan fasilitas mewah layaknya hotel berbintang. Mereka
hidup layaknya bukan dipenjara, dan hukumannya pun biasanya sangat ringan
yang tidak sebanding dengan pengelapan uang yang merugikan negara hingga
ratusan milyar. Sehingga pasti terdapat permainan politik uang di balik kasus
tindak pidana korupsi tersebut.
Pada tahun 2014 sudah lebih dari belasan kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia. Salah satunya yang sekarang masih hangat diperbincangkan yaitu
kasus korupsi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Menteri Agama
Suryadharma Ali.
2.3 Wacana hukuman mati bagi koruptor
Dengan semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia maka
muncullah wacana hukuman mati bagi koruptor yang sampai saat ini masih
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak orang yang mendukung
wacana hukuman mati ini karena berharap bahwa dengan adanya hukuman mati
bagi koruptor akan menimbulkan efek jera bagi para pejabat atau orang yang
akan melakukan tindak korupsi.
Para koruptor yang telah banyak merugikan keuangan negara sudah
sepantasnya diberi hukuman mati. Sebab tanpa diterapkanya hukuman mati bagi
para koruptor maka para pelaku korupsi akan terus berkembang semakin subur
dan tidak akan pernah berhenti. Sehingga diperlukan ketegasan didalam
menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang telah menghancurkan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Sebaliknya para pihak kontra berpendapat bahwa wacana hukuman mati bagi
koruptor melanggar HAM, UUD 1945 dan Pancasila terutama sila kedua yang
berbunyi tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain itu hukuman
mati juga tidak taat dengan Pasal 28 A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk
hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun juga. Banyak para ahli HAM
berpendapat hukuman mati lebih kepada alasan pembalasan dendam kepada
penjahat yang telah membunuh dengan sadis. Namun hukuman mati tidak akan
memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana lainya dimana tidak ada
korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera di Masyarakat.
4
2.4 Wacana hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif Pancasila
Wacana hukuman mati bagi para koruptor dalam perspektif Pancasila menurut
para pihak kontra yaitu
1. Melanggar Pancasila sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam Islam Negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah, manusia hanya
memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun
“hak untuk mati” sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian
setiap manusia adalah wewenang Tuhan.
2. Melanggar Pancasila sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hukuman mati dianggap merupakan pelanggaran HAM dan oleh karena itu
pemberlakuan hukuman mati harus dihapuskan karena hak untuk hidup dari
setiap manusia tidak dapat dicabut oleh hukum atau manusia yang lain. Selain
itu, hukuman mati menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki
diri.

8. 5
BAB III
KESIMPULAN
Dengan semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia sehingga di harapkan
dengan adanya wacana hukuman mati bagi koruptor bisa menimbulkan sedikit
ketakutan bagi pihak yang akan melakukan tindak korupsi. Sehingga wacana tersebut
tidak sampai dilaksanakan di Indonesia yang sampai saat ini masih menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat.
Jika hukuman mati bagi koruptor akhirnya dilaksanakan maka hukuman
tersebut harus tepat pada sasaran yaitu para pelaku korupsi yang melakukan
pengelapan uang negara dengan jumlah yang besar dan dalam situasi yang darurat
misalnya, negara dalam keadaan terkena bencana atau yang lainnya sehingga tindak
korupsi tersebut tidak bisa ditolelir lagi dengan hukuman pidana biasa.

9. 6
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diakses pada 2 Juni 2014.
Alfin Latief. 2014. Hukum Mati Koruptor. http://alfinlatife.blogspot.
com/2014/01/hukum-mati-koruptor.html. diakses pada 2 Juni 2014.
Askar marlindo. 2014. Hukuman Mati Bagi Para Koruptor. http://writing-contest.
bisnis.com/artikel/read/20140401/376/216484/hukuman-mati-buat-para-koruptor.
diakses pada 2 Juni 2014.