Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEWARGANEGARAAN TENTANG DAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISMEKATA PENGANTAR Puji Syukur Marilah kita ucapkan kepada Tuhan Y...
memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya. Dalam makalah iniakan diulas dengan detail mengenai s...
tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsungmaupun secara tidak langsung.Suap ...
korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done withan intent to give some advantage in...
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili; d. Seseorang yangmenurut ketentuan peraturan perundan...
rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. pernah tepat sasaran ibarat “ yang sakit kepala, kokyang diobati tangan “. P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kewarganegaraan tentang dampak korupsi

4,635 views

Published on

  • Be the first to comment

Kewarganegaraan tentang dampak korupsi

  1. 1. KEWARGANEGARAAN TENTANG DAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISMEKATA PENGANTAR Puji Syukur Marilah kita ucapkan kepada Tuhan YANG MAHA ESAYang telah melimpahkan Rahmat Dan karuniaNYA kepada kita sebagai manusia, sehinggamelalui proses yang panjang dan kerjasama yang baik sehingga tugas makalah (artikel) “Pendidikan Kewarganegaraan “ ini dapat diselesaikan. Makalah (artikel) ini dibuat denganmaksud untuk salah satu persyaratan nilai Pendukung Ujian akhir semester, disamping itu(artikel) ini juga memberikan manfaat kepada kita semua tentang penjelasan yang ada dalampengupasan masalah tentang manajemen keuangan. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasihkepada “Team Dosen” .Selaku dosen pemandu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yangtelah membimbing saya dalam mengerjakan tugas makalah (artikel) ini sehingga denganbimbingannya saya sangat merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas makalah (artikel) inidengan baik Diharapkan makalah (artikel) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.tak ada gadingyang tak retak, oleh karena itu kami akan menerima dengan senang hati terhadap kritik dan saranyang membangun dari pembaca, dan pihak-pihak yang telah ikut membantu pembuatan makalah(artikel) ini. kritik dan saran tentang makalah yang masih jauh dari sempurna akan kami terimadengan senang hati. Batam 3 februari 2012 ( HARMOKO SAUT TUA.P) Penulis DAFTAR ISIKATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B.Permasalahan 2 BAB II 3 PEMBAHASAN 3 A. Makna Tindak Pidana Korupsi 3 BAB III 12PENUTUP 12 A. Kesimpulan 12 B. Saran 13 DAFTAR PUSTAKA 15 BAB IPENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakanwujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undangpemberantasan tindak pidana korupsi.Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsaIndonesia serius melawan danmemberantas tindak pidana korupsi di negeri ini.Tebang pilih.Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintahdalam menangani kasuskorupsi akhir-akhir ini. Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadisenjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih,anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat darikampanye anti korupsi di Indonesia.Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsidilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstreamperlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, KomisiAnti Korupsi (KPK).celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsiuntuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasusyang paling anyar yangtak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalumendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaankasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi diIndonesia.Mencari rizki dengan menjadi pegawai negeri maupun swasta adalah sesuatu yanghalal. Akan tetapi, fenomena yang kita saat ini, tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-halyang haram atau makruh dalam pekerjaannya tersebut. Di antaranya, disebabkan munculnyasuap,sogok menyogok atau pemberian uang diluar gaji yang tidak halal mereka terima.Akhir-akhir ini masalah suap semakin sering diperbincangkan seiring semakin bertambahnyakasus suapyang terjadi. Dalam praktik sehari-hari, suap-menyuap sudah begitu menyebar ke berbagai sendikehidupan. Suap-menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara(pegawai negeri)dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasatidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar
  2. 2. memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya. Dalam makalah iniakan diulas dengan detail mengenai suap menyuap, sekaligus mengangkat salah satu kasus suapyang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru. B. Permasalahan Untuk memudahkanpunyusunan dan pemahaman makalah ini, maka kami susun beberapa rumusan masalah, yaitu:Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia? Strategi apa yang dapatdilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut? Bagaimana multiplier effect bagiefesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesi.Apakah pengertian suap? Bagaimanadasar hukum tindak pidana suap? Apakah sanksi tindak pidana suap? BAB II PEMBAHASANA. Makna Tindak Pidana Korupsi Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: TheElement of National Integrity System,menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahanglobal yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengankonsep pemerintahan totaliter, diktator – yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintirorang.Namun, tidak berarti dalam sistem sosial- politik yang demokratis tidak ada korupsibahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkanmemberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaranhak asasi manusia, lanjut Pope.Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal PembangunanEropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesarutang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyekpembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentinganpublik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat.Selalu terjadi asimetris informasi dalamkegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta seringmelihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulitdiprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harusdikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnyamenjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk,seperti penggelapan uang, penerimaanuang sogok d karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa berarti setiap harta yangdiberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahalsemestinya urusan tersebut tanpapembayaran.Sedangkan dalam fikih, suap atau risywah cakupannya lebih luas. Sebagaimanadikatakan Ali bin Muhammad Al Jarjuni dalam kitabTa’rifat, Beirut (1978), suap adalah sesuatuyang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.Dalam Undang-Undang No. 11 Th. 1980 tentang tindak pidana suap dijelaskan bahwa tindak pidana suapmemiliki dua pengertian, yaitu: 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujukagar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum.2. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawankewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dr. Yusuf Qordhawimengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memilikikekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannyasesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya(seperti tender) ataumenyingkirkan musuhnya.Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa suap adalah memberisesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberisuap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan atau pun tidakdilaksanakan. Dari sinidapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkansakit atau kerugian di pihak lain.Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan iatermasuk pemasukan yang haram dankotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang
  3. 3. tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsungmaupun secara tidak langsung.Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam halyang batil.Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati.Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu : 1. Uang dibayar setelah selesaikeperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan ataupengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yanglainnya. 2. Uang dibayar melaluipermintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagaimacam cara lainnyayang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu. 3. Uang dibayar sebagai hasil dariselesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.. 4. Sanksi Hukum Tindak PidanaSuapDalam syari’ah, orang yang memberi dan menerima sama-sama terlaknat dan tempat yangcocok adalah neraka.Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yaitu:Pasal 2:“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untukmembujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya,yangberlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum,dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dandenda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Pasal 3: “Barang siapamenerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwapemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yangmenyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas jutarupiah).”Selain itu, sanksi tindak pidana suap juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 5: 1.Dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaranegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negarakarena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya. 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 6: 1. Dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun danpidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberiatau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkarayang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaseseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokatuntuk menghadiri sidang pengadilan denganmaksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatyang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untukdiadili. 3. Bagi hakim yang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, memberisesuatu, setiap orang, an sebagainya.Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna
  4. 4. korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done withan intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act ofan official or fiduciary personwho unlawfully and wrongfully uses his station or character toprocure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.”Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindakpidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesiamendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.Mubaryanto, Penggiat ekonomiPancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besarberkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahannama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkaitkoneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baikkarena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkandengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dannepotisme. 1. Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakanperubahan paling mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh banyakpengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehinggapelaksanaan desentralisasi di Indonesiamenjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom danpengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang palingmencolok adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggotalegislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalamkehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.Pemerintah daerah menjadi salah satu motorpendobrak pembangunan ekonomi. Namun, jugasering membuat makin parahnya high costeconomy di Indonesia, Karena munculnya pungutan- pungutan yang lahir melalui Perda(peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan dikeluarkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam ayat (1). Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau penyelenggara negarayang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12: Dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. Pegawai negeri atau penyelenggara negarayang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Hakim yang menerima hadiahatau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
  5. 5. mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili; d. Seseorang yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadirisidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili e. Pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lainsecara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangpada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olahpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utangkepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. Pegawai negeriatau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerimapekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. Pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnyaterdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikanorang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan denganperaturan perundang undangan; atau i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsungmaupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasinya. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Merangkai kata untukperubahan memang mudah.Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakanterkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak danmerobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunanekonomi nan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadiwabah yang tidakpernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaranibarat “ yang sakit kepala, kok yang diobati tangan “. Pemberantasan korupsi seakan hanyamenjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Olehsebab itu dibutuhkankecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makinmewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudahmemang.Suap berarti setiap hartayang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpapembayaran. Baik orang yang member suap maupun menerima suap sama-sama mendapatkanhukuman karena perbuatan tersebut merugikan pihak lain.Menerima suap adalah termasukmakan harta orang lain dengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap telah termaktub didalam al-Qur’an dan Hadits. Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 TentangTindak Pidana Suap danUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebabterjadinya suap ini karena kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif. Selain itu,tidak adanyasifat amanah dan kurang tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan kasus ini semakinbertambah. B. Saran Kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa haruslah mulai dengan dirikita masing-masinguntuk meninggalkan salah satu dari banyak kebiasaan buruk bangsa ini yaknisuap-menyuap.Karena sesungguhnya Allah telah memberikan jaminan kepada makhluk-Nyayang selalu bertaqwa dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk berupa kecukupan dan mendapat
  6. 6. rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. pernah tepat sasaran ibarat “ yang sakit kepala, kokyang diobati tangan “. Pemberantasankorupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahanretorika ampuh menarik simpati. Olehsebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untukmengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotorkorupsi di Indonesia. Tidak mudahmemang.Suap berarti setiap harta yang diberikan kepadapejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Baikorang yang member suap maupun menerima suap sama-sama mendapatkan hukuman karenaperbuatan tersebut merugikan pihak lain.Menerima suap adalah termasuk makan harta orang laindengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap telah termaktub di dalam al-Qur’an danHadits. Adapun sanksi hukum tindak pidanasuap termaktub dalam Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1980 TentangTindak Pidana Suap dan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penyebab terjadinya suap ini karenakebodohan terhadap syariat Islam yang hanif. Selain itu,tidak adanya sifat amanah dan kurangtegasnya hukum yang berlaku menyebabkan kasus ini semakin bertambah. DAFTAR PUSTAKABahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2006, “Memahami UU tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi”, MPKP, FE,UI. Harian Kompas, 13 juni 2006, Gramedia Hikmahanto Juwana,Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE.UI. Mubaryanto,Artikel, “ Keberpihakan dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004 Jeremy Pope,”Confronting Corruption: The Element of National Integrity System”, Transparency International,2000. Robert A Simanjutak,” Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, danKebijakan”, LPEM UI, 2003 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

×