Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Beberapa faktor penyebab korupsi diantaranya ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan, lemahnya pemahaman agama dan moral, serta lemahnya penegakan hukum. Makalah ini berisi analisis mengenai k

1. Makalah Korupsi Page 1
PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI
MAKALAH
“FAKTOR PENYEBAB KORUPSI”
Di Susun Oleh :
KELOMPOK II
Sri Fauzia Rusati F 441 12 022
Moh. Arief Rahman M F 441 12 002
Muh. Arwan F 441 13 041
Abdul Masdar F 441 13 042
Gusti Hadi F 441 13 043
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
MARET – 2014

2. Makalah Korupsi Page 2
Deskripsi Singkat
Kiat memahami korupsi adalah dengan memahami pencurian dan penggelapan.
Pencurian (berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP) adalah perbuatan secara
melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan
maksud memiliki. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan
pelaku.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk
menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga,
untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Akan tetapi,
pada praktiknya tidak semua aktor politik menjadikannya sebagai dasar dalam bekerja
demi terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis tersebut. Hal ini sesuai dengan
pendapat Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yaitu setiap pihak
dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi “kebaikan bersama” (public
good). Alasan yang diterima secara umum itu dikemukakan untuk mengadakan
pembenaran atas tuntutan atau tindakannya. Maka dari itu, agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan, ada tiga masalah utama sehubungan dengan kekuasaan
politik yang menjadi perhatian ilmuwan politik, yaitu bagaimana kekuasaan dijalankan
bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan mengapa seseorang atau kelompok tertentu
mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada orang atau kelompok lain dalam
situasi dan kondisi tertentu.
Penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi dalam berbagai bidang, faktor internal
dan eksternal juga menentukan terjadinya korupsi pada individu atau organisasi. Ketika
sesorang memiliki ketamakan akan sebuah kekuasaan, kekayaan, dan ketika
keinginannya tidak dapat terpenuhi dengan jalur yang benar, maka tindakan korupsi
dapat terjadi. Kemudian ditambah dengan Lemahnya Keyakinan Agama, Pemahaman
Keagamaan yang keliru, Mentalitas yang rapuh, Hilangnya nilai kejujuran dan rasa
bersalah, faktor Kebiasaan dan Kebersamaan serta hukum yang lemah. Indonesia
memiliki banyak perundang- undangan, tetapi dalam pelaksanaannya jauh dari isi yang
terkandung di dalamnya.

3. Makalah Korupsi Page 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur hanyalah milik Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa lagi
Maha Penyayang. Dialah yang memberikan segalanya kepada umatnya berupa pikiran
dan akal sehat, sehingga dapat berbuat dan bekerja. Demikian pula penulis selaku
mahasiswa hanya berkat izin dan karunia-Nyalah sehingga dapat menyusun makalah
ini.
Tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai syarat mutlak untuk mengikuti
materi kuliah “PENDIDKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI” selanjutnya.
Dalam penyusunan makalah ini tidaklah sedikit kendala yang ditemui, baik
sistematikapenulisa nmaupun pengetikan. Namun berkat bimbingan , arahan dan
bantuan dari berbagai pihak, maka makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Maka melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, melalui makalah ini
penyusun menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak yang telah membantu.
Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Palu, 13 Maret 2014
Penyusun
Kelompok II

4. Makalah Korupsi Page 4
D A F T A R I S I
HALAMAN SAMPUL ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii
DESKRIPSI.................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................... 2
1.3 Tujuan ..................................................................................................... 3
1.4 Manfaat ................................................................................................... 3
1.5 Metode Pengumpulan Data .................................................................... 3
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................... 4
2.1 Pengertian Korupsi ................................................................................ 4
2.1.1 Ciri-Ciri Korupsi .......................................................................... 5
2.1.2 Gambaran umum Korupsi di Indonesia Dan Jenis - jenis Korupsi 7
2.1.3 Persepsi Mayarakat tentang Korupsi............................................. 9
2.1.4 Fenomena Korupsi Di Indonesia .................................................. 9
2.2 Faktor Penyebab Korupsi........................................................................ 10
2.3 Faktor Internal Penyebab Korupsi .......................................................... 19
2.4 Faktor Eksternal Penyebab Korupsi ...................................................... 21
BAB III PENUTUP..................................................................................................... 24
3.1 Kesimpulan............................................................................................. 24
3.2 Saran....................................................................................................... 24
DAFTAR PUSTAKA
Lampiran

5. Makalah Korupsi Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ramai di perbincangkan, baik di media massa
maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat
tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan
kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat
memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang
terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang
korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.
Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah
mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin
lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di
Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah
ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi
juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling
kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha
bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.
Berdasarkan hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara
Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh
angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup).
Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia.
Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan
PERC, yaitu India (8,9) dan Vietnam (8,67). Thailand, Malaysia dan China berada pada
posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih
tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan,
dan Korea Selatan. Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili
posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei

6. Makalah Korupsi Page 6
tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari
tahun ke tahun.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktek-
praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa
peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945
sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan
langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau
penyelenggara negara, di mana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit
(unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi
inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di
instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan
pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping
pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan
yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai
landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan
Korupsi yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi
Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu
korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :
a. Apa yang dimaksud dengan korupsi ?
b. Gambaran umum tentang korupsi di Indonesia Dan Jenis – Jenis Korupsi ?
c. Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?
d. Apa yang melatar belakangi terjadinya korupsi?

7. Makalah Korupsi Page 7
e. Mengapa faktor internal dan eksternal sampai mempengaruhi seseorang untuk
korupsi?
f. Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui pengertian dari korupsi.
b. Mengetahui gambaran umum tentang korupsi dan jenis – jenis korupsi.
c. Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi.
d. Mengetahui penyebab terjadinya korupsi
e. Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia.
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi penulis:
Dapat membantu penulis memperdalam materi yang diajarkan selama
perkuliahan.
b. Bagi pembaca
Penulisan ini bisa dijadikan salah satu acuan bagi penulis lain yang ingin
melakukan penelitian sejenis dan memperluas wawasan serta pengetahuan
mengenai korupsi.
1.5 Metode Pengumpulan Data
Dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan dengan menggunakan
Metode Searching di Internet, yaitu dengan membaca referensi-referensi yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dan melalui dokumen tertuli

8. Makalah Korupsi Page 8
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruption berasal dari
kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke
banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yaitu
corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata
tersebut diserap ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Beberapa pengertian korup dan
korupsi dari berbagai kamus:
a. Korup berarti:
 Busuk, palsu, suap (Kamus Bahasa Indonesia, 1993)
 Buruk, rusak, suka menerima uang sogo, menyelewengkan uang/barang
milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan
jabatannya untuk kepentingan pribadi (Kamus Hukum, 2002)
b. Korupsi berarti:
 Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (The
Lexicon Webster Dictionary, 1978)
 Penyuapan, pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1993)
 penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai
tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus
Hukum, 2002)
Juniadi Suwartojo (1997) menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau
tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan
menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses
pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya
yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan,
penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan
tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung
merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Persamaan sederhana
untuk menjelaskan pengertian korupsi sebagai berikut :

9. Makalah Korupsi Page 9
Persamaan di atas menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang
atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh
diskresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaan sehingga cenderung
menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggung jawaban kepada publik
(akuntabilitas). Pengertian di atas menyoroti korupsi sebagai perilaku merugikan yang
dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak dan tidak secara eksplisit disebutkan
apakah dari unsur birokrasi, swasta, maupun masyarakat. Karena pada dasarnya
tindakan korupsi bukan saja terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga dalam dunia
bisnis dan bahkan dalam masyarakat.
2.1.1 Ciri-ciri Korupsi
Suatu tindakan dapat diidentifikasikan sebagai korupsi apabila memenuhi
unsur-unsur:
a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat
umumnya.
c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan di mana orang-orang
berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang
lain.
g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki
keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk
pengesahan hukum.
i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang
melakukan korupsi.
C = M + D - A

10. Makalah Korupsi Page 10
Kiat memahami korupsi adalah dengan memahami pencurian dan penggelapan.
Pencurian (berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP) adalah perbuatan secara
melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan
maksud memiliki. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan
pelaku.
Rumus:
Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian atau seluruhnya barang
atau hak orang lain + tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan.
Penggelapan (berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP) adalah pencurian barang/hak
yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan
kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.
Rumus:
Penggelapan = pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam
kekuasaan si pelaku + penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan.
Korupsi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja
unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.
Rumus:
Korupsi = (secara melawan hukum + mengambil hak orang lain + tujuan memiliki
atau mendapat keuntungan) + ada penyalahgunaan kewenangan/
kepercayaan + menimbulkan kerugian negara
= (pencurian + penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan) +
kerugiannegara
= penggelapan + kerugian negara
Jadi korupsi dapat dipahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian
negara.

11. Makalah Korupsi Page 11
Dilihat dari tipologi korupsi, ada dua tipe tindak korupsi yang biasanya terjadi di
birokrasi pemerintahan yakni korupsi yang kasat mata (apparent) dan korupsi yang
tersembunyi (hidden).
a. Korupsi kasat mata
Korupsi kasat mata terjadi biasanya terjadi dalam bentuk sederhana, namun
apabila telah terjadi dalam lingkungan yang luas akan berdampak negatif yang
besar. Sebagai contoh pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah yang terjadi
di jalan raya, pengurusan perijinan, pengurusan administrasi kependudukan dan
pendidikan. Korupsi jenis ini yang tiap hari tampak di depan mata dan dirasakan
sudah menjadi penyakit masyarakat.
b. Korupsi tersembunyi
Tindak korupsi tersembunyi yang dilakukan secara tak kasat mata (hidden
corruption) skala dan signifikansi korupsinya sudah sistematik dan besar. Tindak
korupsi yang sudah sistematik ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak
operasionalisasi negara dan memainkan peran penting akan penguasaan segelintir
elit atas negara di mana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk
menguntungkan segelintir elit tertentu. Adanya tindak korupsi dalam konteks ini
sering merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan
main yang mengatur hubungan interaksi mereka baik oleh di pelaku tindak korupsi
dan institusi yang dikorupsi.
2.1.2 Gambaran umum Korupsi di Indonesia Dan Jenis - jenis Korupsi
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an
bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 24 PP 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi”
dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum
membuahkan hasil nyata.
Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan
“Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi

12. Makalah Korupsi Page 12
semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.
Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah
cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak
akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan
kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.Gerakan reformasi
yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya
supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN).
Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan
Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.
a. Kategori Korupsi
 Material corruption, penyelewengan yang bersifat materi/uang.
 State Capture Corruption (political corruption), penyelewengan
dalam bentuk manipulasi suara dalam pemilu, komersialisasi jabatan,
keputusan.
 Intellectual corruption, penyelewengan yang muncul dalam bentuk
manipulasi informasi atau ilmu pengetahuan.
b. Jenis-Jenis Korupsi
Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai
tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa
dikelompokkan menjadi:
 Kerugian keuntungan Negara
 Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin)
 Penggelapan dalam jabatan
 Pemerasan
 Perbuatan curang
 Benturan kepentingan dalam pengadaan
 Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah).

13. Makalah Korupsi Page 13
2.1.3 Persepsi Mayarakat tentang Korupsi
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan
memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling
menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya
praktik-praktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan
emosi dan de-monstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup”
dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak
tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan
reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan
koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha
rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerin-tahan secara menyeluruh,
mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata.
2.1.4 Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya
Indonesia, ialah:
a. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya
manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada.
b. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya
“ok-num” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi,
sosial, keaga-maan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan
asing lainnya.
c. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun
sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.
d. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya
dengan dalih “kepentingan rakyat”.
e. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut :
f. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering
beru-bah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
g. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada
kepenting-an umum.

14. Makalah Korupsi Page 14
h. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-
lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan
rakyat.
i. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan
harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup.
j. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa
kelompok kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada
pada kelompok masyarakat besar (rakyat).
k. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai
sektor di bidang politik dan ekonomi-bisnis.
l. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin
meningkatnya ja-batan dan hirarki politik kekuasaan.
2.2 Faktor Penyebab Korupsi
Pada hakikatnya, awal mula praktik korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman
penjajahan Belanda, sekitar tahun 1800-an yaitu pada masa VOC yang kemudian terus
berlanjut hingga masa setelah Indonesia merdeka. Pada masa Orde Baru, korupsi
semakin merajalela dikalangan penguasa di republik ini. Berbagai kasus korupsi
menjerat para pemegang kekuasaan publik, hal ini jugalah yang turut menjadi penyebab
terjadinya Reformasi 1998. Ini menandakan bahwa korupsi di Indonesia sudah
berlangsung begitu lama dan seolah tidak ada tindakan untuk memutus mata rantai
korupsi.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka harus diketahui apa saja pokok
permasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang pejabat publik atau aparat
pemerintah melakukan korupsi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang
melakukan korupsi, diantaranya sebagai berikut :
a. Bidang Politik
 Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi
optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk
kepentingan umum. seringkali kebijakan itu sebagai proyek untuk

15. Makalah Korupsi Page 15
memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan yang
bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.
 Instabilitas politik.
 Kepentingan politis
 meraih dan mempertahankan kekuasaan
 Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol
lembaga kepresidenan.
 Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila
tidak menggunakan kesempatan
 Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi
kekuasaan dan kebijakan.
 Kelemahan Sistem pengangkatan pejabat partai politik dan pejabat
pemerintahan Kelemahan pengkaderan partai dan pencalonan pemimpin
partai atau yang akan menjadi pejabat publik, legislatif atau pengawas
pejabat publik yang tidak transparan dan berbiaya tinggi memicu terjadi
korupsi sebagai tindakan untuk mencapai balik modal saat biaya mahal yang
telah dikeluarkan saat menjadi pejabat partai dan pejabat publik
b. Bidang Hukum
Faktor hukum ini bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-
undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya
substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan
tidak adil di sertai rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi
tafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat
maupun yang lebih tinggi). Kemudian Praktik penegakan hukum juga masih
dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara
kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukan adanya
diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan
pengadilan. Penegakan hukum tidak konsisten hanya sebagai meke-up politik,
bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat

16. Makalah Korupsi Page 16
tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya
diringankan hukumannya.
Rumus : Keuntungan > kerugian bila tertangkap
c. Bidang Ekonomi
Korupsi dapat terjadi karena oleh ketidakmampuan relatif seseorang dalam
bidang ekonomi. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendapatan menjadi
pendorong utama terjadinya seseorang melakukan tindakan korupsi. Tingkat
pendapatan yang tidak sesuai dirasakan tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan pada tingkatan yang diharapkan. Karena itu setiap peluang yang ada
untuk memperoleh tambahan pendapatan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Para penganut paham ekonomi tentang penyebab korupsi, menyatakan semua itu
terjadi karena rendahnya tingkat upah atau gaji. Oleh karena itu kebijakan
reformasi birokrasi yang disarankan adalah melakukan remunerasi atau
penyesuaian pendapatan bagi pegawai pemerintah (remuneration policy).
Asumsinya ialah gaji yang tinggi akan mengurangi keinginan seseorang untuk
melakukan korupsi. upaya yang terus menerus untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat harus terus dilakukan, karena kemiskinan juga menjadi masalah utama
yang mendorong perilaku korupsi. korupsi terjadi di perbatasan antara sektor
pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki
kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor
swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Jadi korupsi itu
tergantung pada besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah
pengendalian pejabat pemerintah. Pemerintah membeli dan menjual barang dan
jasa, membagi-bagikan bantuan, mengatur swastanisasi badan usaha milik negara,
dan memberikan konsesi. Para pejabat seringkali memonopoli informasi yang
penting. Pribadi atau perusahaan ingin membayar sejumlah uang untuk
mendapatkan keuntungan dari pemerintah dan menghindari biaya. Seluruh kegiatan
ini menciptakan peluang terjadinya korupsi. Banyak proyek dalam berbagai sektor
dikuasai oleh pemerintah, dan swasta yang menginginkan proyek-proyek tersebut
harus membayar sejumlah uang suap untuk mendapatkannya, dan sekaligus

17. Makalah Korupsi Page 17
menghindari biaya tinggi yang harus dikeluarkan jika pribadi atau perusahaan
tersebut harus mengikuti prosedur administratif yang melelahkan sementara
kepastian untuk mendapatkan proyek tersebut belum tentu ada.
Kenaikan gaji, tampaknya memang telah membuat korupsi birokratis dapat
sedikit dikendalikan, tetapi untuk jenjang birokrasi tertentu pemberian kenaikan
gaji tidak selalu efektif untuk meredam nafsu birokrasi untuk melakukan korupsi.
Secara teoritis, hubungan antara gaji dan tingkat korupsi birokrasi masih bersifat
mendua (Ambiguous). Namun terjadinya korupsi itu juga sangat tergantung pada
besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat
pemerintah. Secara spesifikasi penyebab korupsi di bidang ekonomi sebagai
berikut :
 penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem
penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara
prestasi kerja dengan penghasilan
 Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh
harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu
mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat.
 Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas
khusus dan sebagai imbalannya akan memperoleh gratifikasi.
 Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak
didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati. Melakukan
penyogokan untuk memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam berbagai
urusan.
 Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk
mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ketingkat terendah. Dapat
menyebabkan beberapa oknum akan melakukan korupsi untuk tabungan
masa depan (Memanfaatkan peluang ).
 Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap
bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional,
penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite
pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang

18. Makalah Korupsi Page 18
tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby
pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan.
d. Organisasi
 Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai
pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi
keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka
kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan
atasannya.
 Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya.
Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan
berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi
demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
 Kurang memadainya sistem akuntabilitas
Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan
jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran
yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut.
Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah
instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut
adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang
dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk
praktik korupsi.
 Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak
pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah
pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan
tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
 kesempatan yaitu keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang
sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan

19. Makalah Korupsi Page 19
e. Bidang pendidikan
Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki posi
penganggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD yaitu 20% sebagai amanat
dari UUDNRI tahun 1945. Sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang
manis yang harus diperebutkan tikus dan semut-semut kecil untuk menikmatai kue
yang besar ini.oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang
sistematik dan sistemik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil tetapi jika di
akumulasi maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara.
Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal
angagran yang dikorup tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena
menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan bahkan pelanggaran HAM karena
pendidikan merupakan Hak asasi Manusia (warga negara). Tindak korupsi yang
terjadi dalam bidang pendidikan dapat di anatomi menjadi beberapa aktivtas yang
rawan terjadi korupsi yaitu :
 Pengangkatan jabatan kepala sekolah
Pengangakatan kepala sekolah terutama terjadi di sekolah-sekolah negeri
(publik), tetapi tidak menurup kemungkinan di sekolah Swasta/ Yayasan.
pengisian jabatan kepala sekolah, sudah menjadi rahasia umum dan kebiasaan
bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah harus memberikan uang kepada
dinas bahkan kepada kepala daerah di daerah tersebut. bahkan jumlah uang
disetorkan dari seorang kepala sekolah bahkan tiap tingkatan berbeda, SD
sekitar puluhan juta rupiah, SMP dan SMA bahkan mencapai angka ratusan juta
rupiah. Bahkan di salah satu kabupaten, kepala sekolah menyetor kepada kepala
daerah tiap tahunnya agar tidak di non-jobkan.
Tindak korupsi di dunia pendidikan dengan pengisian jabatan ini pastinya
akan berdamak sistemik karena sang calon kepala sekolah yang sudah
menyetor kepada dinas dan kepala sekolah akan mencari uang pengganti modal
yang ia setor dengan mengambil dari anggaran sekolah. Karena nilai tunjangan
fungsional yang ia terima tidak akan mampu menutupi modal yang ia keluarkan.
Selanjutnya, hal ini akan berdampak pada kualitas sekolah karena karena tidak
maksimalnya program-program yang dilaksanakan, bahkan menjadi program

20. Makalah Korupsi Page 20
fiktif. Pengadaan sarana dan prasarana termasuk (seragam, buku, gedung,
peralatan, laboratorium dsb)
Kepala sebagai pusat pengambil kebijakan disekolah harusnya bersifat
otonom, tetapi karena dampak dari setoran-setoran, suap-menyuap menjadikan
kepala sekolah tidak otonom dengan program-program yang akan dilakukan.
Selain itu kepala sekolah yang harusnya menjadi teladan bagi peserta didik yang
ada disekolah, berubah menjad monster penghisap darah yang mengorbankan
kepentingan generasi penerus untuk kepentingan pribadinya.
Tindak korupsi dalam pengisian jabatan kepala sekolah akan menghasilkan
kepala sekolah yang memiliki kebusukan jiwa, berjiwa korup dan berkualitas
rendah. Sehingga secara langsung akan berdampak pada kualitas dari proses
pendidikan yang dilaksanakan
 Penggunaan dana BOS, Anggaran sekolah dan sejenisnya
Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran
Sekolah dan Sejenisnya merupakan salah satu dampak dari praktik korupi
dalam pengisian jabatan kepala sekolah, sebagaimana poin pertama. Dana
BOS, Anggaran Sekolah, bantium dam sejenisnya, menjadi lahan basah untuk
suburnya tindak pidana korupsi. Sehingga dengan berbagai cara dan upaya agar
anggaran bisa masuk kedalam kantong pribadi sang pemegang jabatan.
Penyalahgunaan ini dapat berupa pembuatan program-program fiktif atau
pembuatan program haya sekedar formalistik untuk menghabiskan anggaran
tanpa dilandasi atas kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
sekolah tersebut. walaupun, nominalnya tidak besar tetapi seharunys ada upaya
penindakan yang tegas dan pengungkapan dari penyalahgunaan anggaran dalam
bidanng pendidikan. Dalam melakukan hal ini pasti melibatkan sistem yang ada
disekolah, mulai dari tata usaha, komite, dan kepala sekolah sendiri bahkan ada
sepertiuang tutup mulut bagi LSM dan Wartawan, belum lagi jatah dari atasan
kepala sekolah dari tingkat KCD sampai kepala dinas serta kepala daerah.

21. Makalah Korupsi Page 21
 Penerimaan siswa baru
Penerimaan siswa baru mjuga merupakan lahan basah dari tindak korupsi
dalam bidang pendidikan. Walau nominalnya kecil, tetapi tetap tindak pidana
korupsi karena akan sangat merugikan masyarakat umum. Memasuki Sekolah
Negeri merupakan hak seluruh warga negara muda, selain mendapatkan subsidu
yang besar dari pemerintah, kualitas sekolah cukup terjaga. Minat yang tinggi
ini menjadi lahan basah terjadinya tindak pidana korupsi di sekolah (bidang
pendidikan).
Jabatan publik yang dimiliki kepala sekolah, Wakil kepala sekolah dan guru
dan disalahgunakan dalam penerimaan siswa baru ini. Oleh karena itu harus
dibangun sistem dan pengawasan untuk dapat mengecilkan tindak pidana
korupsi dalam penerimaan siswa. Bisa saja terjadi orang tua calon siswa baru
memberikan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan dalam penerimaan
siswa baru
 Pengangkatan guru menjadi CPNS
Pengangkatan guru menjadi CPNS merupakan rahasia umum, hal ini terjadi
dari seleksi umum CPNS dan Seleksi dari honorer menjadi CPNS. Kedua-
duanya memiliki peluang yang sama untuk menjadi lahan yang subur terjadinya
tindak pindana korupsi dengan menyelahgunakan jabatan publik yang mereka
pegang.
Dalam pengangkatan CPNS dari jalur umum, sudah menjadi rahasia umum
bahwa ada oknum-oknum pegawai negeri di pemerintahan daerah, BKD yang
memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan
berjanji bisa memberikan kelulusan bagi seorang peserta seleksi asalkan
menyiapkan uang dengan nominal bahkan sampai ratusan juta. Hal ini
bagaimanapun merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan publik yang ada pada
dirinya. Selain itu, dapat menjadi tindak pdaiana penyuapan dan kedua belah
pihak akan kena hukuman baik yang meyuap dan yang disuap.
Selain itu ada pula, penyalahgunaan jabatan publik dengan menipu peserta
seleksi CPNS, seperti broker, jadi sang pejabat bermain untung-untungan walau
sebenarnya dia tidak memiliki akses untuk meluluskan peserta tersebut. Jadi

22. Makalah Korupsi Page 22
pejabat korup tersebut menerima dari peserta tes CPNS sejumlah uang dengan
janji dapat meluluskan peserta tersebut.
Permasalahannya lagi adalah terkadang tersangka penyuap dan yang disuap
slit diungkap karena terjadi rahasia diantara mereka berdua, dan ketika
keduanya berbicara maka kedua belahpihak dapat dipidana
 Pungutan Liar
Pungutan liar memang seperti panu dalam kulit manusia, penyakit kecil
tetapi sulit dihilangkan. Di sekolah yang korup akan menjadikan pungutan liar
ini menjadi salah satu sumber mendapatkan anggaran untuk dapat
diselewengkan. Banyak dalih dalam pungutan liar ini, mulai dari pengambilan
ijazah, raport, pembuatan surat, sumbangan ke sekolah dan sebagainya
perbuatan-perbuatan yang terus berkembang untuk mendapatkan uang.
Pungutan liar ini bisa saja salah satu efek dari pengengkatan kepala sekolah
dengan tarif sebagaimana poin pertama, sehingga kepala sekolah beserta
jajaranya mengada-ada soal kebuthan dana, padahal sudah ada anggaran dari
pemerintah untuk operasional
2.3 Faktor Internal Penyebab Korupsi
a. Aspek Individu Pelaku Korupsi
Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat
menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar,
kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja
keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.
Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah
ironis, bangsa kita yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk
menjalankan ibadat menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak
membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula
dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja
mendorong untuk melakukan tindakan kurupsi, tetapi menggambarkan rendahnya
sikap solidaritas sosial, karena terdapat pemandangan yang kontradiktif antara gaya
hidup mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok
bagi masyarakat miskin pada sisi lainnya.

23. Makalah Korupsi Page 23
 Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan disebabkan karena orangnya
miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah
cukup kaya tetapi masih mempunyai hasrat yang begitu besar untuk
memperkaya diri, penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam
diri sendiri yakni sifat tamak dan rakus;
 Moral yang Kurang Kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk
melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat,
bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu
 Gaya Hidup yang Konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong
konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan
pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan
itu adalah dengan korupsi.
 Malas atau Tidak Mau Bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar
keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan
tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan
korupsi
b. Kelemahan pendidikan dan etika
Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya
ketrampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud
rendahnya pendidikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada
pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya.
Dengan berbagai keterbatasan itulah mereka berupaya mendasari peluang dengan
menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang
dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan yang
dimiliki. Karena pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat
pendidikan yang memadai, kemampuan, dan skill..

24. Makalah Korupsi Page 24
c. Aspek Sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan
kekuasaannya
d. Budaya
Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif.
Hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup
tanpa memedulikan moral. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi.
 Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah
dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan.
 Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan
 Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia
belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun.
 Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin
menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan
masyarakat.
2.4 Faktor Eksternal Penyebab Korupsi
a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi (lingkungan)
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu
sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :
 Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa
ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.

25. Makalah Korupsi Page 25
 Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah
masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi,
sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi,
esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran
pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
 Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada
kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
 Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah
korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
melakukannya.
b. Aspek peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seringkali menimbulkan
banyak celah sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin
melakukan korupsi. Perumusan perundang-undangan seringkali tidak disertai
dengan telaah akademik, kalaupun ada itu pun hanya sekedar formalitas saja.
Begitu pula kurang efektifnya judical reviuw yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam suatu produk
hukum, misalnya Keppres. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah peraturan
yang kurang disosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam tidak
mengetahuinya. Padahal ketika disosialisasi atau disebarluaskan kepada
masyarakat akan menyebabkan deteren efect yaitu kurangnya korupsi karena calon
karuptor merasa takut terhadap hukuman yang terdapat dalam perundang-undangan
tersebut, dan tentunya ia akan malu ketika masyarakat mengetahui bahwa
perbuatan yang dilakukannya adalah korupsi. Belum lagi penerapan sanksi yang
terlalu ringan dan pandang bulu. Menyebabkan lemahnya pemberantasan korupsi
karena tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku.

26. Makalah Korupsi Page 26
c. Aspek Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda)
kurang efektif karena beberapa faktor, diantaranya :
 Adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi
 Kurangnya profesionalisme pengawas
 Kurang adanya koordinasi antar pengawas
 Kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh
pengawas sendiri.
Sering kali para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi. Belum lagi
berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga
lemah, dengan demikian menambah dereran citra buruk pengawasan APBD yang
sarat dengan korupsi. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pemimpin) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan
masyarakat).
d. Kolonialisme dan penjajahan
Penjajah telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung, lebih
memilih pasrah dari pada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai
bawahan. Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung
berlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengan melakukan kolusi dan nepotisme.
Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan
sebagian orang melakukan korupsi.
e. Adanya Kesempatan dan Sistem yang Rapuh
Seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah disebabkan
adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang sangat kondusif
untuk berbuat korupsi. Adanya kesempatan dan peluang itu antara lain adalah
dalam bentuk terbukanya kesempatan dan peluang untuk berbuat korupsi karena
tidak adanya pengawasan melekat dari atasannya dan terkadang justru atasannya
mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Atau bisa dalam bentuk sistem
penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi seperti
diperlukannya uang pelicin untuk menggolkan anggaran kegiatan, atau dalam

27. Makalah Korupsi Page 27
bentuk lain diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan
kegiatan.

28. Makalah Korupsi Page 28
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak.
Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam dapat
terjadi dalam segala bidang, baik politik, hukum, ekonom, organisasi dan pendidikan.
Tujuan dari korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
secara tidak sah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :
a. Keserakahan
Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam
diri setiap orang.
b. kesempatan
Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang
sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
kecurangan.
c. Kebutuhan
Berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu atau
organisasi untuk menunjang hidupnya yang wajar atau kelangsungan
organisasinya.
d. Pengungkapan
Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku
kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan, sehingga
korupsi akan berlangsung secara terus-menerus.
3.2 Saran
a. Untuk pemerintah diharapkan tindakan tegas dalam menindak lanjuti kasus
korupsi tanpa pandang status para koruptor, pendidikan karaktek dan anti
korupsi agar lebih diperluas jangkauannya.
b. Untuk masyarakat agar Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya
ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang
kecil.
c. Untuk kedepannya diharapkan saran dan kritik yang membangun demi
perbaikan makalah ini kedepannya.

29. Makalah Korupsi Page 29
Daftar pustaka
Kesuma, Dharma., Darmawan, Cecep dan Permana, Johar (2009). Korupsi dan
Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: Pustaka Aulia Press.
Baswir Revrisond, 1993, Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-esai Terpilih,
BPFE, Yogyakarta.
Hermien H.K., 1994, Korupsi di Indonesia: dari delik Jabatan ke Tindak Pidana
Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung
Wahyudi, I., 2009, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Malang Raya, Universitas Muhammadiyah,
Gresik.
Hartanti, E., 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Susanto, AA, 2002 Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari
http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html
faturohman, 17 Januari 2011.Ciri – Ciri Korupsi dan Sebab Akibat Korupsi di ambil
dari http://www.faturohman.blogspot.com/ciriciriKorupsidanSebabAkibatKorupsi.html
Dessy Dwi Priyani, 18 Mei 2012. faktor All education Makalah Korupsi. Di ambil dari
http://www.desysydwipriyani.blogspot.com/faktor All education MakalahKorupsi.html
).