2. PERLINDUNGAN TANAMAN
( Menurut UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman )
Segala upaya untuk mencegah kerugian pada
budidaya tanaman yang diakibatkan oleh
Organisme Pengganggu Tumbuhan
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan
( OPT )
Semua organisme yang dapat merusak,
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan
kematian tumbuhan
OPT terdiri dari kelompok :
• Hama Tanaman
• Penyakit Tumbuhan
• Gulma Tanaman
4. DISIPLIN PERLINDUNGAN TANAMAN
Merupakan SINERGI dan PERPADUAN
antara banyak disiplin ilmu dasar dan ilmu
terapan seperti Entomologi, Acarologi,
Nematologi, Virologi, Mikologi, Virologi,
Mikrobiologi, Fitopatologi, ekologi, biologi
molekuler, ekonomi, agronomi, ilmu tanah,
klimatologi, sosiologi, dll. Dengan tujuan
melindungi tanaman dari kehilangan hasil
akibat serangan OPT
5. PERLINDUNGAN
TANAMAN
Menurut TUPOKSI (Tugas Pokok, Fungsi) Direktorat
Perlindungan Tanaman (Pangan, Hortikultura,
Perkebunan) Departemen Pertanian, fungsi Perlintan
adalah melindungi tanaman dari:
1. Serangan atau Gangguan OPT
2. Dampak Anomali Iklim (kekeringan, banjir)
3. Gangguan Usaha (Penjarahan, kebakaran lahan)
6. DASAR KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN TANAMAN
( Menurut UU 12 / 1992 )
1. PERLINTAN dilaksanakan dengan
SISTEM PENGENDALIAN HAMA
TERPADU (Sistem PHT)
2. Pelaksanaan PERLINTAN menjadi
tanggungjawab MASYARAKAT /
PETANI dan PEMERINTAH
7. TINDAKAN
PERLINDUNGAN
TANAMAN
( Menurut PP 6/1995 ttg Perlintan )
1. Pencegahan masuknya OPT ke dalam
dan tersebarnya dari suatu area ke area
lain di wilayah NKRI ( Tindakan
Karantina )
2. Pengendalian OPT
3. Eradikasi OPT
8. SISTEM
PENGENDALIAN HAMA
TERPADU
1. Segala upaya pengendalian populasi atau tingkat
serangan OPT dengan memadukan berbagai
teknik pengendalian OPT yang dikembangkan
dalam suatu KESATUAN untuk mencegah
timbulnya KERUGIAN EKONOMIS dan
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2. Penggunaan PESTISIDA merupakan
ALTERNATIF terakhir
3. Pengendalian OPT bersifat dinamis ( secara
spasial dan temporal )
9. TINDAKAN PERLINDUNGAN
TANANAMAN
1. Cara Fisik, melalui pemanfaatan unsur fisik
tertentu
2. Cara Mekanik, melalui penggunaan alat atau
kemampuan fisik manusia
3. Cara Budidaya, melalui pengaturan kegiatan
bercocok tanam
4. Cara Biologi, melalui pemanfaatan musuh alami
5. Cara Genetik, melalui manipulasi gen terhadap
OPT maupun tanaman
6. Cara Kimiawi, memalui pemanfaatan pestisida
7. Cara lain, sesuai perkembangan teknologi
11. VISI PEMBANGUNAN PERTANIAN
2005 - 2009
TERWUJUDNYA PERTANIAN
TANGGUH UNTUK PEMANTAPAN
KETAHANAN PANGAN, PENINGKATAN
NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
PRODUK PERTANIAN SERTA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
13. SASARAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN 2005-2009
Tiga Kelompok Sasaran utama
1. Meningkatkan kapasitas produksi
komoditas pertanian
a. Meningkatkan kapasitas produksi komoditas
pertanian
b. Berkurangnya ketergantungan terhadap pangan
impor
14. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya
saing komoditas pertanian
a. Meningkatnya mutu produk primer
pertanian
b. Meningkatnya keragaman pengolahan
produk pertanian
c. Meningkatnya ekspor
d. Meningkatkan surplus perdagangan
komoditas pertanian
15. 3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
a. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di
sektor pertanian
b. Menurunnya kemiskinan
16. PERLINDUNGAN TANAMAN
DAN KETAHANAN PANGAN
1. Sasaran ketahanan pangan adalah mencukupi
kebutuhan pangan untuk seluruh penduduk secara
cukup, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan
berkaitan dengan KUANTITAS dan KUALITAS
PRODUKSI PANGAN
2. Serangan OPT di pertanaman rata-rata menurunkan
produksi 30% dari produksi hasil dan pada tahap
pasca panen menurunkan 20% potensi hasil.
17. 3. Dengan penerapan kebijakan dan
teknologi perlindungan tanaman (PHT)
yang benar, kehilangan hasil akibat
serngan OPT dapat dikurangi sehingga
kuantitas dan kualitas hasil dapat
meningkat daripada sebelumnya.
4. Peningkatan produksi pangan di dalam
negeri dapat memenuhi kebutuhan
konsumsi pangan domestik sehingga
mengurangi ketergantungan terhadap
pangan impor ----- menghemat DEVISA
18. 5. Dengan menerapkan prinsip dan metode
PHT sejak di pertanaman sampai pasca
panen (dari hulu sampai hilir), para
petani dengan mudah dapat memenuhi
persyaratan keamanan pangan yang
diminta oleh pembeli/konsumen
terutama konsumen GLOBAL. Produk
PHT tidak akan mengandung residu
pestisida yang dapat membahayakan
kesehatan konsumen.
19. 6. Dengan penerapan teknologi Perlindungan
Tanaman yang tepat, konsekuen dan efektif,
petani dapat meningkatkan nilai tambah dan
daya saing di pasar domestik dan global. Mutu
dan harga produk meningkat sehingga dapat
meningkatkan ekspor komoditas pertanian
7. Dengan teknologi Perlindungan tanaman
ekspor meningkat, impor menurun sehingga
dapat meningkatkan surplus perdagangan
komoditas pertanian.
20. PERLINDUNGAN TANAMAN
DAN KEAMANAN PANGAN
1. Kesepakatan WTO (World Trade
Organization) tentang SPS (Sanitary and
Phytosanitary) mengakui hak setiap negara
melindungi kesehatan manusia, hewan dan
tumbuhan melalui peraturan-peraturan yang
dibuat secara ILMIAH
2. Dua kelompok Peraturan WTO-SPS
a. Keamanan Pangan
b. Karantina Pertanian (khusunya Karantina Tumbuhan)
21. 3. Peraturan Keamanan Pangan menetapkan
bahwa setiap jenis produk pertanian yang
diedarkan di pasar domestik harus aman bagi
kesehatan, bebas dari cemaran BIOLOGI
(bakteri, jamur, dll), dan cemaran KIMIA
(antibiotik, residu PESTISIDA). Untuk
membuktikan keamanan pangan setiap produk
pertanian yang diperdagangkan harus disertai
SERTIFIKAT SANITARI
22. 4. Kasus-kasus penolakan/pengenaan denda
terhadap produk pertanian Indonesia di luar
negeri sering terjadi karena melanggar
persyaratan keamanan pangan. Kakao, lada
dan jamur Indonesia terkena automatic
detention di USA, vanili Bali mengandung
Merkuri ditolak di USA, paprika tak dpt masuk
Taiwan, rambutan dan mangga tak masuk
pasar Eropa, biji mete ditolak Eropa karena
residu pestisida, dst.
23. 1. Semua negara memanfaatkan kesepakatan
SPS-WTO termasuk karantina sebagai
HAMBATAN NON TARIF bagi masuknya
produk-produk pertanian dari luar negeri ke
pasar dalam negeri
2. Karantina tumbuhan bertujuan mencegah
masuk dan tersebarnya OPT karantina dari
luar negeri ke wilayah NKRI dan dari satu
area/daerah ke daerah lainnya di wilayah
NKRI. Dengan alasan tersebut suatu negara
dapat melarang masuknya produk pertanian
atau media pembawa OPT tertentu
PERLINTAN DAN KARANTINA
24. 3. Alasan penetapan OPTK dan pelarangan
pemasukan komoditi pertanian harus
didukung oleh bukti dan hasil penelitian
ilmiah terutama ilmu hama, penyakit
tumbuhan, gulma dan ilmu lingkungan
4. Standar, kriteria dan metode penetapan
OPTK, Analisis Risiko OPT, Analisis
Daerah Bebas OPT telah ditetapkan
secara Internasional dan harus kita ikuti
25. 5. Indonesia telah mempunyai UU,
Peraturan Pemerintah, Lembaga dan
peraturan perundang-undangan lain
tentang Karantina Pertanian
26. PENGELOLAAN PESTISIDA
1. Indonesia sudah memiliki peraturan
perundang-undangan, mekanisme
pendaftaran dan perijinan,
kelembagaan serta pengawasan
PESTISIDA secara NASIONAL sejak
1970
2. Departemen Pertanian dalam hal ini
Menteri Pertanian telah ditunjuk
sebagai otoritas koordinator untuk
pendaftaran semua jenis pestisida
termasuk yang digunakan di sekotr-
sektor lain (kesehatan, industri, dll)
27. 3. Semua peraturan, standar dan prosedur
pendaftaran dan perijinan pestisida
mengikuti kebiasaan internasioanal.
Persyaratan untuk pestisida terdaftar
sangat berat dan rumit memerlukan
banyak dukungan penelitian seperti
penelitian efikasi, resistensi,resurjensi,
toksikologi dan ekotoksikologi pestisida .
28. 4. Semua jenis formulasi pestisida yang
diijinkan harus memenuhi syarat paling
sedikit:
a. Toksisitas bagi manusia rendah
b. Tidak membahayakan lingkungan hidup
c. Efektif mematikan OPT sasaran
d. Tidak mematikan musuh alami dan
organisme bermanfaat
e. Kualitas terjamin dan stabil
31. HASIL PELATIHAN PETANI KENTANG SLPHT
SELURUH INDONESIA- 1993
Variabel Unit PHT Petani
Insektisida
1. Volume
2. Frekuensi
Fungisida
1. Jumlah
2. Frekuensi
Hitungan Ekonomi
1. Produksi
2. Laba
3. R/C
L / ha
F / msm
Kg / ha
F / msm
Ton / ha
Rp. 000 / ha
R / C
1.9
1.2
4.9
2.9
19.1
1.888,6
1.4
17.6
10.3
25.8
11.6
15.3
-1.958,5
-0.7
Keterangan:
1. Data rerata 107 unit//kel tani SLPHT
2. Propinsi DI Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel
32. MASALAH PERLINDUNGAN TANAMAN DI
INDONESIA
1. Perubahan dan dinamika ekosistem dan
perilaku/kebiasaan manusia
2. Kelembagaan dan KOORDINASI kelembagaan
di pusat dan daerah masih LEMAH
3. Kuantitas dan kualitas SDM termasuk PETANI
sangat rendah
4. Sarana dan prasarana kerja (termasuk
laboratorium penguji) sangat terbatas
5. Peneliti dan kegiatan penelitian pendukung
yang relevan sangat kurang
6. Dana OPERASIONAL sangat terbatas
7. Pengertian, kesadaran dan perhatian
masyarakat terhadap PERLINTAN masih
sangat rendah
