Dokumen tersebut membahas mengenai mekanisme pendanaan darurat kesehatan hewan di Indonesia, khususnya terkait kesenjangan yang ada pada undang-undang, kebijakan, dan operasional. Disarankan perlu penguatan mekanisme pendanaan darurat, antara lain melalui perubahan undang-undang dan kerja sama antar lembaga."

1. Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Mekanisme Pendanaan
Darurat Kesehatan Hewan
“Funding Arrangement for Animal Health Emergencies”
Rapat Kelompok Kerja Kesiagaan Darurat Kesehatan Hewan
Jakarta, 14 Juli 2017

2. D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E T E R N A K A N D A N K E S E H ATA N H E WA N
O U T L I N E
• “Gap Analysis” dalam penganggaran
penanggulangan wabah penyakit hewan
– Legislasi
– Kebijakan
– Operasional
• Rekomendasi penguatan mekanisme penganggaran
darurat kesehatan hewan
– Legislasi
– Kebijakan
– Operasional

3. ‘Gap analysis’ penganggaran
penanggulangan wabah (1)
LEGISLASI
1. Tidak ada pengaturan menyangkut penanggulangan wabah
secara khusus dalam UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Deklarasi wabah penyakit hewan oleh Mentan sangat
bergantung kepada laporan Bupati/Walikota ke Gubernur dan
Mentan. Tidak efektif atau tidak dilaporkan karena:
– tidak ingin menimbulkan keresahan masyarakat;
– ingin melindungi ekonomi peternak;
– tidak ingin keberadaan penyakit di wilayahnya diketahui publik dlsb.
3. Tidak ada penetapan jenis-jenis penyakit hewan tertentu
yang dapat menimbulkan wabah sebagai amanat dari
peraturan perundangan.

4. ‘Gap analysis’ penganggaran
penanggulangan wabah (2)
LEGISLASI (lanjutan)
4. Tidak ada kriteria penetapan daerah wabah yang tertuang
dalam peraturan perundangan, sehingga seringkali tidak ada
pedoman bagi Otovet di suatu provinsi atau kabupaten/kota
untuk menetapkan suatu daerah di wilayah kerjanya dalam
status wabah.
5. Tidak ada kriteria wabah untuk ketepatan dan kecepatan
pengambilan keputusan dan tindak lanjut yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan, terutama dari aspek
epidemiologis dan laboratoris.

5. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
HEWAN
1. PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN;
2. PENCEGAHAN;
3. PENGAMANAN;
4. PEMBERANTASAN;
5. PENGOBATAN
1. PENGAMATAN DAN
PENGIDENTIFIKASIAN
1. Surveilans dan pemetaan;
2. Penyidikan dan
peringatan dini;
3. Pemeriksaan dan
pengujian;
4. Pelaporan
2. PENCEGAHAN
1. Melindungi wilayah NKRI dari
ancaman masuknya Penyakit
Hewan dari luar negeri;
2. Melindungi wilayah NKRI dari
ancaman menyebarnya
penyakit hewan dari luar
negeri, dari satu pulau ke pulau
lain, dan antardaerah dalam
satu pulau di dalam wilayah
NKRI;
3..Melindungi hewan dari
ancaman muncul, berjangkit,
dan menyebarnya Penyakit
Hewan;
4. Mencegah keluarnya penyakit
hewan dari wilayah NKRI
4. PEMBERANTASAN
1. Penutupan daerah;
2. Pembatasan lalu lintas
hewan;
3. Pengebalan hewan;
4. Pengisolasian hewan
sakit atau terduga sakit;
5. Penanganan hewan sakit;
6. Pemusnahan bangkai;
7. Pengeradikasian penyakit
hewan;
8. Pendepopulasian hewan
3. PENGAMANAN
1. Penetapan penyakit hewan
menular strategis;
2. Penetapan kawasan
pengamanan penyakit
hewan;
3. Penerapan prosedur
biosafety dan biosecurity;
4. Pengebalan hewan;
5. Pengawasan lalu lintas
hewan, produk hewan, dan
dan media pembawa
penyakit hewan lainnya di
luar wilayah kerja karantina;
6. Pelaksanaan kesiagaan
darurat veteriner;
7. Penerapan kewaspadaan
dini.
5. PENGOBATAN
1. Tanggung jawab pemilik
hewan;
2. Tanggung jawab peternak;
3. Tanggung jawab
perusahaan peternakan
URUSAN KESEHATAN HEWAN
UU No. 18/2009 junto UU No. 41/2014
Ketentuan mengenai “WABAH” ditambahkan dalam
UU No. 41/2014 dan kemudian dikutip di PP No. 47/2014

6. ISTILAH KESEHATAN HEWAN KESEHATAN
Kejadian
Luar Biasa
(KLB)
Istilah tidak dikenal
Timbulnya atau meningkatnya
kejadian kesakitan dan/atau
kematian yang bermakna secara
epidemiologi pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu, dan
merupakan keadaan yang dapat
menjurus kepada terjadinya wabah
(Pasal 1a UU No. 4/1984).
Wabah Kejadian penyakit luar biasa
yang dapat berupa timbulnya
suatu PHM baru di suatu
wilayah atau kenaikan kasus
PHM menular mendadak yang
dikategorikan sebagai
bencana nonalam (Pasal 1 UU
No. 41/2014).
Kejadian berjangkitnya suatu PM
dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata
melebihi dari pada keadaan yang
lazim pada waktu dan daerah
tertentu serta dapat menimbulkan
malapetaka (Pasal 1 UU No. 4/1984).
Pengertian wabah
TAHC OIE: Kejadian satu atau lebih kasus dalam suatu unit epidemiologik (Glossary).

7. Perbandingan Upaya Penanggulangan Wabah
KESEHATAN HEWAN
(UU No. 18/2009 junto UU No.
41/2014; PP No. 47/2014)
KESEHATAN
(UU No. 4/1984; PP No. 40/1991; dan PMK No.
82/2014)
Tidak ada disebutkan upaya
penanggulangan wabah, tetapi
dipertimbangkan sama dengan
Pemberantasan penyakit hewan
dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.
18/2009
• Pemberantasan penyakit hewan
meliputi:
- penutupan daerah;
- pembatasan lalu lintas hewan;
- pengebalan hewan;
- pengisolasian hewan sakit atau
terduga sakit;
- penanganan hewan sakit;
- pemusnahan bangkai;
- pengeradikasian penyakit hewan;
dan
- pendepopulasian hewan
• Upaya penanggulangan wabah adalah segala upaya
yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian,
membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar
wabah tidak meluas ke daerah lain (Pasal 1 PP No.
40/1991).
• Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis
upaya penanggulangan wabah (Pasal 6 Ayat (1) PP No.
40/1991).
• Upaya penanggulangan wabah (Pasal 10 PP No.
40/1991) meliputi:
- penyelidikan epidemiologis;
- pemeriksaan;
- pengobatan;
- perawatan dan isolasi penderita termasuk
tindakan karantina;
- pencegahan dan pengebalan;
- pemusnahan penyebab penyakit;
- penanganan jenazah akibat wabah;
- penyuluhan kepada masyarakat; dan
- upaya penanggulangan lainnya.

8. DEKLARASI WABAH OLEH MENTERI
(status situasi penyakit hewan; daerah wabah)
REKOMENDASI OTORITAS
VETERINER NASIONAL
(status situasi penyakit
hewan; daerah wabah)
LAPORAN GUBERNUR
(hasil kajian epidemiologi)
LAPORAN BUPATI/WALIKOTA
(hasil kajian epidemiologi)
LAPORAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN/KOTA
(hasil kegiatan surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan
pengujian yang mengindikasikan terjadinya wabah; peringatan dini)
Laporan Surveilans
yang dilakukan oleh
Otovet
kabupaten/kota,
Otovet provinsi,
Otovet Kementerian,
dan/atau Dokter
Hewan Berwenang
pada kementerian
Laporan Penyidikan
yang dilakukan oleh
Otovet
kabupaten/kota,
Otovet provinsi,
Otovet Kementerian,
dan/atau Dokter
Hewan Berwenang
pada kementerian
Laporan
Pemeriksaan dan
Pengujian
yang dilakukan oleh
Laboratorium
Veteriner yang
terakreditasi
SKEMA
PELAPORAN
WABAH
(UU No.
18/2009; PP No.
47/2014)

9. Faktor tidak dilaporkannya
adanya wabah penyakit

10. Pengaturan tentang wabah di Kesehatan
KETENTUAN KESEHATAN
Jenis-jenis penyakit
menimbulkan wabah
Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang
dapat menimbulkan wabah (Pasal 3 UU No. 4/1984)
Kriteria KLB
(7 kriteria)
Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai dalam keadaan
KLB apabila memenuhi salah satu kriteria (Pasal 6
Permenkes No. 1501/MENKES/PER/X/2010)
Penetapan KLB Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi,
atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan
KLB, apabila suatu daerah memenuhi salah satu
kriteria KLB (Pasal 7 Permenkes No.
1501/MENKES/PER/X/2010)
Daerah Wabah • Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah
Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah
wabah (Pasal 4 UU No. 4/1984)
• Menteri menetapkan dan mencabut penetapan
daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang
terjangkit wabah sebagai daerah wabah (Pasal 2 PP
No. 40/1991)

11. KESEHATAN HEWAN
(UU No. 18/20 jo UU No. 41/2014;
PP No. 47/2014)
KESEHATAN
(UU No. 4/1984; PP No. 40/1991;
dan PMK No. 82/2014)
• Yang dimaksud dengan ”penutupan
daerah” adalah penetapan daerah
wabah sebagai kawasan karantina
(Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) UU
No. 18/2009).
• Status situasi Penyakit Hewan
dapat berupa daerah bebas, daerah
terduga, daerah tertular, atau
daerah wabah (Pasal 20 Ayat (3)
PP No. 47/2014).
• Daerah wabah adalah suatu
wilayah yang dinyatakan terjangkit
wabah (Pasal 1 angka 2 PP No.
40/1991).
Perbandingan pengertian
daerah wabah

12. Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat
menimbulkan wabah/berpotensi menjadi wabah ikan
Permenkes No. 1501
/MENKES/PER/X/2010
Kepmen KP No. KEP.33/MEN/2007
a. Kolera
b. Pes
c. Demam berdarah Dengue
d. Campak
e. Polio
f. Difteri
g. Pertusis
h. Rabies
i. Malaria
j. Avian Influenza H5N1
k. Antraks
l. Leptopsirosis
m. Hepatitis
n. Influenza A baru (H1N1)
o. Meningitis
p. Yellow Fever
q. Chikungunya
a. Taura Syndrome (TS)
b. White Spot Disease
c. Viral Nervous Necrosis (VNN) Viral
Enchelopathy and Retinophaty (VER)
d. Koi Herpesvirus (KHV)
e. Infectious Myonecrocis (IMN)
f. Bercak Merah/Motile Aeromonas
Septicemia
g. Fish Tuberculosis (Fish
Mycobacteriosis)
h. Enteric Septicemia of Catfish (ESC)
i. Streptococcosis
j. Vibriosis
k. Ichthyophthiriusis (Bintik Putih)
l. Perkinsiosis
m. Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)

13. ‘Gap analysis’ penganggaran
penanggulangan wabah (3)
KEBIJAKAN
1. Prinsip-prinsip penanggulangan keadaan darurat wabah penyakit
hewan menular belum mengikuti atau belum kompatibel dengan
prinsip-prinsip darurat Penanggulangan Bencana.
2. Tidak tersedia Dana Tanggap Darurat untuk wabah penyakit hewan
menular yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam APBN/APBD.
3. Jenis-jenis sumber pendanaan untuk penanggulangan darurat wabah
berasal dari berbagai sumber di pemerintahan, membutuhkan proses
atau waktu, sehingga menimbulkan keterlambatan dan ketidaktepatan
dalam upaya menanggulangi wabah.
4. Belum ada mekanisme yang disepakati bersama antara DJPKH dengan
BNPB dalam mengakses Dana Siap Pakai (DSP) untuk keadaan darurat
wabah penyakit hewan.

14. Siklus penanggulangan bencana
Pasca
Bencana
Pra Bencana
(situasi
tidak terjadi
bencana)
Pra Bencana
(situasi ada
potensi
bencana)
Tanggap
Darurat
Bencana
3 (tiga) tahapan:
1. Pra bencana:
a. situasi tidak terjadi
bencana.
b. situasi terdapat
potensi bencana.
2. Saat Tanggap Darurat
yang dilakukan dalam
situasi terjadi bencana.
3. Pasca bencana yang
dilakukan dalam saat
setelah terjadi bencana.
Sumber: Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

15. Kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
• Kesiapsiagaan
• Peringatan Dini
• Mitigasi Bencana
PRA BENCANA
• Siaga Darurat
• Tanggap Darurat
• Transisi Darurat ke Pemulihan
TANGGAP
DARURAT
• Rehabilitasi
• Rekonstruksi
PASCA
BENCANA
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008

16. Perencanaan dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Rencana Penanggulangan
Bencana (Disaster
Management Plan)
Rencana Pemulihan
(Recovery Plan)
Rencana Operasi
(Operational Plan)
Rencana Kontinjensi
(Contingency Plan)

17. ‘Gap analysis’ penganggaran
penanggulangan wabah (4)
OPERASIONAL
1. Sosialisasi dan advokasi UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 yang lebih
intensif oleh pemerintah pusat tentang pentingnya penerapan
‘kewaspadaan dini’ yang menyangkut pelaporan wabah penyakit hewan
menular ke Menteri Pertanian/Otovet Nasional.
2. Tidak ada mekanisme pelaporan wabah yang diatur dalam peraturan
perundangan (meliputi formulir pelaporan, penetapan laboratorium
referensi, formulir pengajuan permintaan bantuan penanggulangan
wabah), sehingga menyebabkan operasional di lapangan seringkali
tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan kebijakan dan sistem
penanggulangan wabah.

18. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran wabah (1)
LEGISLASI
1. Revisi UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dan PP No. 47/2014,
terutama dengan memperhatikan konsepsi yang sangat mendasar yaitu:
a. Bab khusus yang mengatur tentang penanggulangan wabah
penyakit hewan menular (bukan dari Bagian Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan).
b. Pemisahan konsep pemberantasan penyakit dengan konsep
penanggulangan wabah, karena prinsip-prinsip kedaruratan yang
terkandung dalam penanggulangan wabah/bencana.
c. Kesiagaan darurat veteriner diubah menjadi bagian penanggulangan
wabah dan tidak masuk ke dalam pengamanan penyakit.
d. Manajemen kesiagaan darurat veteriner harus dapat digunakan juga
untuk mengantisipasi terjadinya wabah penyakit menular baru
muncul (emerging infectious diseases).

19. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran wabah (2)
LEGISLASI (lanjutan)
2. Penerbitan Permentan baru:
a. Permentan tentang Jenis-Jenis Penyakit Hewan Menular Tertentu
Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
b. Permentan tentang Kesiagaan Darurat Veteriner yang mengikuti
tahapan penanggulangan bencana yang mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

20. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran wabah (3)
KEBIJAKAN
1. Kerjasama di bidang penanggulangan bencana non-alam (wabah
penyakit hewan menular) antara Kementan dan BNPB dengan
memperluas ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam Nota
Kesepahaman terdahulu (No: 01/MOU/Mentan/RC.110/2/2012 Tanggal
2 Februari 2012; jangka waktu 4 tahun).
2. Penyediaan Dana Tanggap Darurat setiap tahun anggaran dalam APBN
atau APBD.
3. Penerapan prinsip-prinsip kesiagaan darurat veteriner apabila muncul
wabah penyakit hewan menular, tanpa perlu menunggu ditetapkannya
suatu wilayah menjadi ‘Daerah Wabah’.
4. Rantai komando dan penyiapan kapasitas teknis yang dibutuhkan untuk
mengaktivasi dan memobilisasi Tim Respon Cepat, termasuk Unit
Respon Cepat (URC) di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota.

21. Manajemen darurat wabah
Presiden R.I.
Kementan
Kemenko PMKBNPB
Ditjen PKH
Komnas
Zoonosis
BNPB
BPBD
BPBD
Pemda
Provinsi
Pemda
Kabupaten
Komda
Zoonosis
Komda
Zoonosis
Kemenkes Kemendagri
Garis manajemen langsung
Garis koordinasi

22. Kerjasama kelembagaan dengan BNPB
No. Kementerian/
Lembaga
Kesepakataan Bersama/Nota
Kesepahaman
Jangka
waktu
1. Kemenkes No.: HK/MENKES/134/III/2014
Tanggal 11 Maret 2014
5 tahun
2. PMI No.: 1214/UM/III/2009
Tanggal 23 Maret 2009
5 tahun
3. Kementan*) No.: 01/MOU/Mentan/RC.110/2/2012
Tanggal 2 Februari 2012
4 tahun
4. Kemenkominfo No.: 351/M.KOMINFO/6/2012
Tanggal 11 Juni 2012
5 tahun
*) Ruang Lingkup Kerjasama: a. Penyediaan bantuan bencana berupa
logistik, uang, biaya, tenaga, peralatan, sarana-prasarana, informasi dan
hal-hal lain yang diperlukan; b. Prosedur penyaluran bantuan bencana
kepada korban bencana; c. pelaporan dan evaluasi.
.

23. • Tujuan Kesepakatan Bersama ini
sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan penanggulangan
bencana bidang kesehatan secara
cepat terancam, terorganisir,
terkoordinasi dan terpadu.
• Kegiatan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, meliputi:
a. Tahap pra bencana (pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan)
b. Tahap tanggap darurat (siaga
darurat, tanggap darurat dan
transisi darurat atau pemulihan
darurat) dan
c. Tahap pasca bencana
Kesepakatan Bersama antara
Kemenkes dengan BNPB tentang
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

24. Manajemen darurat kesehatan hewan
• Rencana Penanggulangan Wabah
• Analisis Risiko
• Pengamanan Perbatasan & Karantina
• Biosekuriti
PENCEGAHAN
• Rencana Kontijensi
• Sistem Surveilans
• Pernyataan Keadaan Darurat
DETEKSI
• Rencana Operasi
• Pengelolaan Keadaan Darurat
• Sumberdaya
RESPON
DARURAT
PEMULIHAN
• Rencana Pemulihan
• Demonstrasi Bebas Penyakit atau
Penyakit Menjadi Endemik
• Tinjauan
PRA
BENCANA
TANGGAPDARURAT
PASCA
BENCANA

25. Tanggap Darurat
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT
TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN
Bencana
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana
▪ Sistem Surveilans
▪ Pernyataan
Keadaan Darurat
▪ Pengelolaan Keadaan Darurat
▪ Rencana Tindakan Darurat
▪ Rencana Kontijensi
▪ Rencana Terhadap Tindakan
Kejadian
▪ Sumberdaya
• Rencana Pemulihan
• Demonstrasi Bebas
Penyakit atau
Penyakit Menjadi
Endemik
• Tinjauan

26. Tahap Kesiapsiagaan
PRA BENCANA
(situasi tidak terjadi
bencana)
• Kewaspadaan dini (early warning).
• Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner yang umum dan
spesifik untuk masing-masing penyakit hewan tertentu.
• Pelatihan dan simulasi Kesiagaan Darurat Veteriner.
• Kesiapsiagaan laboratorium (laboratory preparedness)
Tahap Investigasi
PRA BENCANA
(situasi ada potensi
bencana)
• Tim investigasi (Otovet di tingkat pusat dan daerah,
laboratorium diagnostik, balai penelitian)
• Data dan informasi epidemiologi penyakit hewan dan
penelusuran agen penyebab (tracing backward)
Tahap Darurat
TANGGAP DARURAT
• Aktivasi URC (task force) dan pembentukan Pos Pengendali
Wabah di lokasi wabah dengan metoda ICS.
• Tindakan aksi darurat (karantina dan/atau pengendalian lalu
lintas, destruksi dan disposal hewan terinfeksi dan terdedah,
dekontaminasi, surveilans, dan pembatasan kegiatan
peternakan tertentu. Apabila diperlukan, vaksinasi,
pengendalian vektor atau satwa liar, pengobatan hewan sakit)
Tahap Pemulihan
PASCA BENCANA
• Penyediaan biaya kompensasi ternak (indemnity)
• Penjaminan keberlangsungan usaha/bisnis
• Pemulihan kepercayaan pasar
Persiapan dan Respon Darurat Wabah Penyakit Hewan

27. Pendanaan wabah
UU/PP Pasal Pengaturan
UU No. 18/2009 Pasal 46
Ayat (2)
Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah,
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten
atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan
pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta
pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.
PP No. 47/2014 Tidak disebutkan tentang pendanaan wabah
PP No. 95/2012 Pasal 78 Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemberantasan
Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
PERMENTAN RI
No.61/Permentan/
PK.320/12/2015
Pasal 12 Dalam melaksanakan pengebalan hewan di daerah wabah,
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib
menyediakan vaksin, antisera, dan atau obat hewan untuk
peningkatan status gizi hewan.
Pasal 37 Hewan sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan
penyakit pada hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang
didepopulasi diberikan kompensasi oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

28. Biaya diperlukan untuk kegiatan
lapangan dan pendukung
• Biosafety petugas dan APD (alat
pelindung diri)
• Lalu-lintas masuk ke, dan keluar
dari, tempat-tempat terinfeksi
• Pencatatan data wabah
• Pengambilan dan penanganan
sampel
• Pengiriman sampel
• Penanganan sampel dan uji
diagnostik
• Manajemen dan pelaporan
respons
• Investigasi wabah
• Perekaman, analisis, dan
pelaporan data
• Manajemen dan diagnosis
kasus
• Isolasi tempat-tempat tertular
• Pengendalian lalu-lintas
• Pemusnahan terbatas hewan
• Pembuangan bangkai
• Pembersihan dan desinfeksi
• Pengelolaan dan pemantauan
program vaksinasi
• Penyimpanan vaksin dan rantai
dingin
• Kompensasi
• Komunikasi dan program
penyadaran masyarakat
Sumber: Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keadaan Darurat untuk Kesiagaan dan
Respons Darurat Penyakit Hewan (2016)

29. PERBANDINGAN: The Emergency Animal
Disease Response Agreement (EADRA)
• Dalam EADRA disepakati pembagian dana antara pemerintah dan
industri, berdasarkan rencana penanggulangan terhadap suatu
PHM tertentu.
Kategori Biaya penanggulangan
Kategori 1 100% biaya dibebankan kepada pemerintah karena
menyangkut dampak yang serius terhadap kesehatan
manusia dan/atau lingkungan
Kategori 2 Pemerintah 80% dan industri 20% (seperti wabah PMK
yang menyebabkan dampak sosio-ekonomi nasional serius)
Kategori 3 Pemerintah dan industri masing-masing 50%
(menyebabkan dampak sosio-ekonomi yang moderat)
Kategori 4 Pemerintah 20% dan industri 80% (terutama penyakit-
penyakit yang menyebabkan penurunan produksi)
Sumber: Australian Animal Health Council Ltd (2002). The Emergency Animal Health Response Agreement.

30. Sumber pendanaan wabah PHMS
No. Lembaga
Sumber
Dana
Jenis Anggaran Potensi pendanaan
1. Sekjen Kementan APBN Dana Tanggap Darurat
dalam rangka
Penanggulangan bencana
Memungkinkan, meskipun
butuh waktu
2. Ditkeswan/
Ditkesmavet
APBN - Revisi anggaran
- Revisi anggaran
dekonsentrasi
Paling memungkinkan, sedikit
lebih cepat
3. Provinsi APBD - Revisi anggaran Butuh proses, bergantung pada
Kepala Dinas Provinsi
4. Kabupaten/Kota APBD - Revisi anggaran Butuh proses, bergantung pada
Kepala Dinas Kabupaten/Kota
5. BNPB APBN Dana Siap Pakai Sulit apabila mekanismenya
tidak dipersiapkan sejak awal
6. BPBD Provinsi APBD Dana Siap Pakai Sulit apabila mekanismenya
tidak dipersiapkan sejak awal
7. BPBD Kabupaten APBD Dana Siap Pakai Sulit dan mekanismenya harus
dipersiapkan sejak awal
8. Kemendagri APBN Biaya Tak Terduga Sulit dan proses berbelit

31. Dana penanggulangan bencana
(UU No. 24/2007)
ISTILAH
UU No.
24/2007
PENGERTIAN
Dana
penanggulangan
bencana
Pasal 60
ayat (1) dan
(2)
- Dana penanggulangan bencana menjadi
tanggung jawab bersama antara
Pemerintah dan pemerintah daerah
- Pemerintah dan pemerintah daerah
mendorong partisipasi masyarakat dalam
penyediaan dana yang bersumber dari
masyarakat.
Dana siap pakai Penjelasan
Pasal 6
huruf f
Pasal 62
ayat (2)
- Dana yang dicadangkan oleh pemerintah
untuk dapat dipergunakan sewaktu-
waktu apabila terjadi bencana
- Dana siap pakai disediakan oleh
Pemerintah dalam anggaran BNBP.

32. Dana Siap Pakai (DSP)
• Pasal 6 huruf f UU 24/2007: dana yang dicadangkan oleh
pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu
apabila terjadi bencana.
• Pasal 3 PP 22/2008: pengaturan pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana meliputi:
a. sumber dana penanggulangan bencana;
b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
c. pengelolaan bantuan bencana; dan
d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

33. Dasar Pemberian DSP/On-call
• Pernyataan/penetapan status keadaan darurat
bencana (penting apabila ingin akses DSP)
• Laporan kejadian bencana (termasuk dampak yang
ditimbulkan serta upaya penanganan) atau laporan
TRC BNPB/hasil rapat koordinasi/inisiatif BNPB
• Usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan
• Rekomendasi gubernur
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

34. Penggunaan DSP pada Status
Tanggap Darurat
• DSP tidak dapat digunakan untuk:
– Pembelian ATK
– Pekerjaan jasa perencanaan konstruksi
– Pekerjaan jasa pengawasan konstruksi
• DSP untuk pelayanan kesehatan:
‒ Pengadaan obat dan bahan habis pakai
‒ Pengadaan peralatan higienis seperti sabun, shampo, sikat gigi,
pasta gigi dan sejenisnya
‒ Pengadaan alat kesehatan
‒ Biaya perawatan korban bencana
‒ Pengadaan vaksin
‒ Pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit
‒ Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa
alat transportasi dan atau pembelian bahan bakar
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

35. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran wabah (4)
OPERASIONAL
1. Operasionalisasi penanggulangan wabah PHMS terutama penyakit
zoonosis dan penyakit menular baru muncul (emerging infectious
disease), dengan menyusun Pedoman Koordinasi Penanggulangan
Bencana di Lapangan yang dibahas lintas sektor dan antar disiplin ilmu.
2. Menyusun dan menerbitkan sejumlah SOP yang ditetapkan berdasarkan
Kepmentan:
a. SOP Pelaksanaan Pemusnahan Hewan (stamping out, depopulasi).
b. SOP Incident Command System (ICS).
c. SOP Penilaian Dana Kompensasi dan Kebutuhan Sumberdaya Dalam
Status Darurat dan Pasca Wabah.
d. SOP Sistim Informasi Penanggulangan Keadaan Darurat Wabah.

36. Terima kasih atas perhatiannya
AIP-EID Program
National Consultant to review funding mechanisms
for animal health emergency response