SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
Perspektif Indonesia terhadap Pengakuan
Uni Eropa sebagai ‘Single Entity’
dari Aspek Kesehatan Hewan
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Focus Group Discussion (FGD) Perspektif
Indonesia sebagai Single Entitiy
Badan Karantina Pertanian
Jakarta, 11 Januari 2017
Uni eropa sebagai ‘single market’
• Uni Eropa atau European Union
(EU) adalah suatu kesatuan politik-
ekonomi yang terdiri dari:
─ 28 negara anggota yang utamanya
berlokasi di benua Eropa;
─ luas wilayah 4.324.782 km2; dan
─ populasi > 510 juta.
• EU telah membangun suatu pasar
internal tunggal (internal single
market) lewat suatu sistem hukum
terstandar yang diaplikasikan ke
seluruh negara anggota.
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
Kebijakan sebagai ‘single market’
• Kebijakan EU bertujuan untuk memastikan adanya bebas
lalulintas orang, barang, layanan, dan modal (free of
movement of people, goods, services, and capitals) di dalam
pasar internal tersebut.
• Pemberlakuan legislasi yang adil dan urusan dalam
negeri, dan mempertahankan kebijakan umum di bidang
perdagangan, pertanian, perikanan, dan pembanguan
regional.
• Suatu kesatuan moneter dibangun pada 1999 dan
diberlakukan penuh pada 2002, tetapi hanya 19 negara
anggota yang menggunakan mata uang euro.
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia
(EURO)
Jumlah Ekspor dari EU ke
Indonesia (Kg)
Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Austria 0 0 44.819 0 0 0
Belgia 1.234.432 1.308.373 363.947 1.000 2.000 1.000
Bulgaria 0 260 0 0 0 0
Cyprus 100 100 200 0 0 0
Republik Czech 29.387 1.796 64.320 0 0 0
Denmark 0 0 49.209 0 0 2.000
Perancis 51.965 19.000 1.759.719 0 0 3.000
Jerman 1.000.078 950.900 333.998 26.000 14.000 13.000
Hungaria 8.248 13.541 5.201 0 1.000 0
Irlandia 0 0 200 0 0 0
Italia 115.961 22.760 0 0 0 0
Lithuania 225 800 0 0 0 0
Malta 910 500 1.000 0 0 0
Belanda 8.148.222 3.927.517 416.590 137.000 103.000 22.000
Polandia 743 1.635 1.234 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 30 7.247 0 0 0
Spanyol 2.600 37.749 3.858 0 0 0
Swedia 2.613 0 0 0 0 0
Inggris 674.780 1.282.572 1.171 3.000 5.000 0
EU 11.270.264 7.567.533 3.052.713 167.000 125.000 41.000
E
K
S
P
O
R
H
E
W
A
N
H
I
D
U
P
Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia
(EURO)
Jumlah Ekspor dari EU ke
Indonesia (Kg)
Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Austria 42.640 511.453 397.681 0 10.000 10.000
Perancis 481.754 453.046 354.057 434.000 13.000 8.000
Jerman 2.448.361 8.264.684 1.699.854 525.000 7.252.000 22.000
Yunani 0 0 0 0 0 0
Hungaria 0 23.505 435.917 0 7.000
Irlandia 0 0 0 0 0 0
Italia 905.968 2.066.340 1.278.727 29.000 44.000 25.000
Malta 0 0 0 0 0 0
Belanda 20.378 29.950 43.082 2.000 4.000 2.000
Polandia 8.959 0 0 0 0 0
Romania 174.299 70.502 0 4.000 2.000
Slovakia 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0
Spanyol 263.269 624.252 0 6.000 26.000 0
Swedia 0 1 0 0 0 0
Inggris 4.125 14.054 0 0 0 0
EU 4.349.753 12.057.787 4.209.318 1.000.000 7.351.000 74.000
E
K
S
P
O
R
P
R
O
D
U
K
H
E
W
A
NSumber: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
EU sebagai ‘single entity’
• The EU‘s internal market is not a single entity (Referensi:
Kai-Uwe Sprenger, European Commission)
• Perdagangan internasional adalah salah satu sektor yang
pertama kali disetujui oleh negara-negara anggota EU
untuk digabungkan kedaulatannya.
• Konsekuensinya, negara-negara anggota memberikan
mandat kepada Komisi Eropa (European Comission)
untuk mewakili mereka dalam menangani persoalan-
persoalan perdagangan bilateral maupun multilateral,
termasuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional,
dan bertindak sebagai ‘single entity’.
Sumber: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html
EU-Indonesia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA)
• EU Draft Scoping Paper 5 April 2016
– Customs and Trade Facilitation
– Sanitary and Phyto-sanitary (SPS)
– Trade in Services
– Trade in Investment
– Public Procurement
– Intellectual Property Rights
– Competition Policy
– Transparency of Regulations
– Dispute Settlement
– Trade and Sustainable Development
Non-Tariffs
Measures
(NTMs)
Prinsip-prinsip kunci SPS
• Harmonisasi
• Penilaian Risiko
• Acceptable Level of Protection (ALOP)
• Regionalisasi
• Transparensi
Codex Alimentarius (keamanan
pangan dan kesehatan manusia)
OIE (kesehatan hewan dan zoonosis)
IPPC (kesehatan tanaman)
Publikasi regulasi
Notifikasi dan
Informasi
Chapter 2.1. OIE TAHC
“acceptable level of risk”
Chapter 4.3. OIE TAHC
Enquiry Point
Notification
Authority
Regulasi Indonesia dan EU terkait
aspek kesehatan hewan
No. Indonesia EC
A. Pangan
1. UU No. 18/2012 – Pangan Regulation No. 178/2002 – Aturan Pangan Umum
2. PP No. 28/2004 – Keamanan Mutu dan
Gizi Pangan
Regulation No. 852/2004 – Pangan dan Pakan
Regulation No 853/2004 – Produk hewan
B. Kesehatan hewan
1. UU No. 18/2009 junto UU No. 41/2014
– Peternakan dan Kesehatan hewan
Regulation No. 429/2016 – Aturan Kesehatan
hewan
2. UU No. 16/1992 – Karantina hewan,
ikan dan tumbuhan
Council Directive 98/58/EC - Perlindungan hewan
untuk tujuan peternakan
3. PP No. 47/2014 – Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan
Council Directive 91/496/EEC – Pemeriksaan
veteriner untuk hewan dari negara ketiga
4. PP No. 95/2012 – Kesmavet dan
Kesejahteraan hewan
Council Directive 97/78/EC – Pemeriksaan
veteriner untuk produk hewan dari negara ketiga
5. PP No. 82/2000 – Karantina Hewan
Legislasi EU terkait Kesehatan Hewan
• Disebut: Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament
and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal
diseases and amending and repealing certain acts in the area
of animal health (‘Animal Health Law’)
• Regulasi ini berlaku resmi 20 hari setelah dipublikasikan dalam
Official Journal of the EU (April 2016).
• Ruang lingkup regulasi:
– Prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit
hewan yang dipelihara manusia, satwa liar dan produk hewan.
– Mencakup hewan-hewan darat dan akuatik.
– Pengaturan meliputi juga persyaratan-persyaratan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap penyakit; kesadaran penyakit; biosekuriti;
penelusuran (traceability) untuk lalulintas hewan dan produk hewan
intra EU dan yang masuk ke EU; surveilans, pengendalian dan
pemberantasan penyakit; dan tindakan-tindakan darurat.
Notifikasi penyakit hewan EU
Animal Disease Notification System (ADNS)
• Tujuan: registrasi dan dokumentasi penyakit-penyakit
hewan menular tertentu di EU
• Dasar hukum:
– Council Directive 82/894/EEC – dasar hukum ADNS.
Negara-negara anggota wajib menotifikasi wabah primer dan
sekunder dari penyakit-penyakit hewan menular seperti PMK,
CSF, Newcastle disease, dll.
Pengaturan mengenai prosedur notifikasi, terutama informasi
yang harus dikirimkan dan batasan waktu notifikasi.
– Commission Decision 2005/176/EC – Format kodefikasi dan
kode untuk notifikasi penyakit hewan menular.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
ADNS
Prosedur internal
Tingkat nasional
Notifikasi ke EU
Tingkat EU
Notifikasi ke OIE
Tingkat dunia
Otoritas Veteriner
Negara Anggota EU
Hasil laboratorium
positif dan data
epidemiologi
Sumber: Sofia Quintans,
European Commission.
Pengendalian dan Pemberantasan
Penyakit di EU
• EU menyediakan dukungan finansial setiap tahun untuk
memberantas, mengendalikan dan mencegah berbagai
macam penyakit hewan.
• Regulation No 652/2014 – hibah yang diberikan untuk
program-program nasional pemberantasan, pengendalian
dan surveilans tahunan atau multi-tahun dari daftar
penyakit hewan dan zoonosis (Annex II Regulation No
652/2014), dengan mempertimbangkan:
– ancaman terhadap kesehatan manusia (zoonosis)
– dampak penyakit hewan terhadap produksi ternak atau
perdagangan ternak; atau
– perkembangan saintifik atau epidemiologis.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
Pendanaan bidang kesehatan hewan
• Council Decision 2009/470/EC – Pendanaan bidang
kesehatan hewan.
• EC harus memberikan suatu kontribusi finansial untuk
pemberantasan dalam waktu secepat mungkin untuk
setiap wabah penyakit infeksius yang serius.
• Peraturan ini memuat prosedur kontribusi finansial EC
bagi:
– Tindakan-tindakan veteriner spesifik;
– Tindakan-tindakan inspeksi di bidang kesehatan hewan;
– Program-program untuk pemberantasan, pengendalian dan
monitoring penyakit hewan dan zoonosis.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
Tindakan-tindakan veteriner spesifik
• Tindakan-tindakan darurat (emergency measures),
• Kampanye melawan PMK,
• Kebijakan informasi untuk kesehatan hewan, kesejahteraan
hewan dan keamanan pangan,
• Tindakan-tindakan teknis dan saintifik,
• Kontribusi terhadap skema nasional untuk memberantas
penyakit hewan tertentu.
• Penyakit-penyakit yang dilakukan tindakan-tindakan darurat:
sheep and goat plague, swine vesicular disease, bluetongue,
Teschen disease, sheep pox or goat pox, Rift Valley fever, lumpy skin
disease, African horse sickness, vesicular stomatitis, Venezuelan
equine viral encephalomyelitis, haemorrhagic disease of deer,
classical swine fever, African swine fever, contagious bovine
pleuropneumonia.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
Vaksin Bank EU
• Bank vaksin (Vaccine banks)
– Penyakit mulut dan kuku dan classical swine fever.
– Bank vaksin nasional untuk penyakit lain yang tidak
disediakan EU.
– Regulation EU 429/2016 menyediakan suatu kerangka
hukum yang lebih luas dari kedua penyakit tersebut di
atas serta fungsi dan persyaratan yang lebih jelas
tentang bank antigen, vaksin dan diagnostik dan juga
bagaimana negara-negara-negara anggota
mengaksesnya.
Identifikasi dan Penelusuran Hewan
(Identification and Traceability System)
- Kemampuan untuk mengikuti seekor
hewan/ternak atau kelompok hewan/ternak
selama seluruh tahapan dari hidupnya
OIE Code - Chapter 4.1.
ISO – Standar ID Elektronik Hewan
11784, 11785 (1995) dan 24631 (2009)
- Kemampuan untuk menelusuri sejarah,
aplikasi atau lokasi dari suatu entitas
dengan cara mencatat identifikasinya
Identifikasi dan Penelusuran Hewan di EU
Penelusuran hewan
(PMK, CSF)
Penelusuran hewan
(Kesehatan
Hewan+Masyarakat)
Manajemen di peternakan
(rekording susu, pakan)
Kesejahteraan hewan
(transpor)
Sertifikat Kesehatan
(paspor, TRACES)
Aplikasi pengobatan
tertentu
Program pemberantasan
(Brucellosis, TB, Scrapie)
Herdbook
(pedigree, performans)
TRACES = Trade Control and Expert System
Sumber: Kai-Uwe Sprenger,
European Commission
EU-Indonesia Agricultural Trade (April 2016)
1. EU menerapkan suatu set legislasi keamanan pangan (food
safety) yang seragam di seluruh negara-negara anggota (EU
SPS entity).
2. ................
3. Audit-audit yang tertunda di negara-negara anggota EU
harus dipercepat.
4. Pengakuan keamanan daging sapi EU berdasarkan standar
internasional OIE. Saat ini hanya Irlandia yang diizinkan
untuk ekspor. Ini harus diperluas ke seluruh negara-negara
anggota dengan mencabut pelarangan BSE.
5. Juga berdasarkan standar-standar internasional, cabut
pelarangan terhadap unggas Inggris (sejak 2014).
6. ...............
7. ...............
?
Perbedaan penetapan status bebas
penyakit hewan
• OIE Code Chapter 4.3. Zoning and Compartmentalisation
Indonesia EU
PP No. 47/2014
Pasal 48:
(3) Pelaksanaan pemberantasan
penyakit hewan dapat dilakukan
pada kompartemen, zona, pulau,
gugusan pulau, kabupaten/kota,
dan/atau provinsi sesuai dengan
jenis dan situasi penyakit hewan.
Regulation 429/2016
(7) Negara-negara anggota
dimungkinkan untuk mendeklarasikan
seluruh teritori, zona atau kompartemen
bebas dari satu atau lebih penyakit
yang mengikuti aturan program
pemberantasan yang wajib atau
opsional, dalam rangka melindungi
terhadap introduksi penyakit dari
bagian wilayah EU lainnya atau dari
negara ketiga atau teritorinya.
EROPA: Peta status risiko BSE dari Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘negligible BSE risk’
Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘controlled BSE risk’
Negara-negara tanpa suatu pengakuan OIE status risiko BSE
EROPA: Peta status resmi PMK dari Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara Anggota & zona bebas PMK tanpa vaksinasi
Negara Anggota & zona bebas PMK dengan vaksinasi
Negara Anggota & zona tanpa status OIE resmi
Penangguhan status bebas PMK tanpa vaksinasi
EROPA: Peta status resmi CBPP Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara-negara Anggota yang diakui bebas CBPP
Negara-negara tanpa status OIE resmi untuk CBPP
Wabah Avian Influenza di EU
• November 2014: berbagai laporan H5N8 clade 2.3.4.4. pada
unggas liar dari Jerman dan Belanda. Juga dilaporkan terjadi
pada unggas peliharaan.
• 2016: kasus-kasus H5N8 baru hasil reasortan dilaporkan pada
burung liar di sepuluh negara di Eropa (Austria, Kroasia,
Denmark, Jerman, Hungaria, Polandia, Switzerland, Swedia,
Finlandia dan Belanda).
• Council Directive 2005/94/EC – Tindakan-tindakan
pengendalian EU untuk mencegah penyebaran virus AI ke
peternakan unggas lainnya dan membangun zona-zona
perlindungan dan survailans di sekitar peternakan terinfeksi.
Sumber: OIE (2016)
Peta wabah HPAI
2014-1016
European Food Safety
Authority (EFSA)
bekerjasama dengan
European Centre for
Disease Prevention and
Control (ECDC), EU
Reference laboratories
on Avian Influenza
(EURL) dan otoritas di
negara-negara anggota
yang terjangkit HPAI
dalam mengembangkan
advis saintifik.
Pengakuan zona bebas penyakit EU
Indonesia EU
UU 18/2009 jo UU 41/2015
Pasal 79:
Hewan, produk Hewan
nonpangan, dan media
pembawa penyakit hewan
lainnya berasal dari negara dan
unit usaha yang telah disetujui
oleh Menteri.
EU tidak mengakui keberadaan zona
bebas penyakit di Negara Ketiga yang
mengekspor ke EU, namun demikian
dapat dilakukan atas permintaan
Negara Ketiga setelah dilakukan
berdasarkan penilaian yang ekstensif
dan berkelanjutan terhadap negara
tersebut. EU mengharapkan hal yang
sama dari Negara-negara yang
mengekspor ke Negara-negara Anggota
EU untuk dapat menerima zona bebas
penyakit di EU (Dr Olafur Oddgeirsson,
Brussels, November 2009)
Regionalisasi di Negara Ketiga
(Third Country)
• Tindakan-tindakan regionalisasi yang diusulkan oleh Negara
Ketiga.
• Diverifikasi melalui audit oleh Food and Veterinery Office (FVO)
seperti:
− Perangkat hukum dan struktur supervisi
− Kekuasaan otoritas, prosedur dan tenaga kerja
− Fasilitas laboratorium, pengendalian penyakit dan residu
− Peraturan importasi di Negara Ketiga
− Upaya jaminan – I&R hewan, pengendalian lalulintas hewan
• Contohnya: Daging tanpa tulang dari zona bebas PMK tanpa
vaksinasi di Argentina dan Paraguay yang diakui EU.
Sumber: Dr Olafur Oddgeirsson, Brussels, November 2009
Peraturan Kesehatan Hewan EU –
importasi hewan dan produk hewan
• Negara pengekspor harus ada dalam ‘list of countries authorised to
export’ dalam kategori produk menurut EU.
• Produk-produk asal hewan dapat diimpor ke EU hanya apabila berasal
dari ‘approved processing establishments’ di negara pengekpor.
• Seluruh impor hewan dan produk hewan harus disertai dengan suatu
‘health certificate’ yang ditandatangani oleh seorang dokter hewan
pemerintah dari otoritas kompeten di negara pengekspor.
• Setiap konsinyasi harus melalui ’health checks’ pada ‘border
inspection post’ (BIP) saat kedatangan di negara EU.
• Jika suatu wabah penyakit di negara non-EU menimbulkan ancaman
serius terhadap kesehatan hewan atau masyarakat, otoritas EU dapat
menerapkan tindakan-tindakan perlindungan – termasuk menangguhkan
impor dari seluruh atau sebagian negara atau persyaratan khusus
terhadap produk negara tersebut.
Sumber: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm
Pengakuan Negara Ketiga yang
diizinkan ekspor ke EU
• Commission Regulation (EU) No 206/2010 12 Maret 2010 –
daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat
memasukan hewan dan produk hewan tertentu ke EU.
• Commission Regulation (EU) No 798/2008 8 Agustus 2008 –
daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat
memasukkan unggas dan produk unggas ke EU.
• Indonesia tidak ada dalam daftar yang dapat memasukkan
baik hewan/unggas dan produk hewan/unggas ke EU.
• ‘Third Country Establishment’ dari Indonesia ke EU hanya
mencakup produk ikan, kaki kodok dan siput.
Keamanan pangan asal hewan EU
• Council Directive 96/23/EC 29 April 1996 – tindakan-
tindakan untuk memonitor kandungan tertentu dan residu
pada hewan hidup dan produknya (National Residue Plan).
• Setiap Negara Ketiga harus memiliki rencana monitoring
residu untuk bahan-bahan yang bersumber dari hewan
yang akan diimpor ke EU.
• Commission Decision 2011/163/EU 16 Maret 2011 – daftar
Negara-negara Ketiga yang telah disetujui Rencana
Monitoring Residu sesuai Council Directive 96/23/EC .
• Indonesia termasuk salah satu Negara Ketiga yang telah
disetujui Rencana Monitoring Residu untuk akuakultur.
Sumber: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
Kesejahteraan Hewan EU
• Animal Welfare is a priority for the European Union.
• Council Directive 98/58/EC 20 Juli 1998 - peraturan
perlindungan hewan yang ditujukan untuk diternakkan.
• EU Animal Welfare Strategy 2012-2015: EU memiliki
strategi yang menjadi landasan untuk memperbaiki
standar-standar kesrawan dari 2012-2015, dan
memastikan bahwa standar-standar ini diaplikasikan dan
diberlakukan di semua negara EU.
• EU menginginkan kondisi kesrawan yang diterapkan di
negara-negara anggota berlaku sama untuk Negara-
negara Ketiga.
Legislasi EU mengenai Kesrawan
Praktek Ternak Legislasi
Di Peternakan Babi Council Directive 2008/120/EC
Anak sapi Council Directive 2008/119/EC
Ayam potong Council Directive 2007/43/EC
Ayam petelur Council Directive 1999/74/EC
Sapi Belum ada yang spesifik, tetapi
secara umum Council Directive
98/58/EC.
Hewan lain Idem di atas
Selama transportasi Regulation EC 1/2005
Commission Implementing Decision
2013/188/EU
Pemotongan Council Regulation (EC) No 1099/2009
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare
Rangkuman
• Persetujuan perdagangan hewan dan produk hewan
antara Indonesia dengan EU dapat dibuat tersendiri
dengan tetap berdasarkan standar-standar internasional
OIE dengan catatan:
– Status bebas berdasarkan seluruh teritori negara atau
sebagian.
– Penangguhan importasi dari seluruh teritori negara atau
sebagian dapat dilakukan apabila timbul wabah penyakit.
• Peternak dan produsen pangan ternak di Eropa
menghadapi kompetisi dari banyak negara, sejumlah
Negara Ketiga termasuk Indonesia dinilai memiliki standar
keamanan pangan dan kesrawan yang lebih rendah dari
yang diterapkan di EU.
EU-HEWAN

More Related Content

Similar to EU-HEWAN

Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Tata Naipospos
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Tata Naipospos
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Tata Naipospos
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Tata Naipospos
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Tata Naipospos
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Tata Naipospos
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Tata Naipospos
 
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...Tata Naipospos
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Tata Naipospos
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Tata Naipospos
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Tata Naipospos
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tata Naipospos
 
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdfBayuMukti13
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Tata Naipospos
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Tata Naipospos
 
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
 

Similar to EU-HEWAN (20)

Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
 
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
Aquatic Animal Health Code dan ALOP - BKIPM-KKP, 29 Oktober 2021
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
Implementasi Standar Kesehatan Hewan Akuatik OIE - BUSKPIM, KKP, 12 Juni 2014
 
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
Mungkinkah Kompartemen Bebas PMK di Indonesia? - Ditkeswan, Jakarta, 12-13 Ju...
 
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
Peran Kesehatan Hewan Dalam Menghadapi Tantangan Penyakit Zoonosis - KIVNAS X...
 
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
Aturan OIE - Notifikasi Wabah Penyakit Hewan Menular - Perhimpunan Dokter Hew...
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas  PMK - Pusli...
Peluang dan Risiko Impor Ternak dan Produk Hewan Dari Zona Bebas PMK - Pusli...
 
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
Perspektif Epidemiologi Kebijakan Bidang Veteriner - Kuliah PPDH FKH IPB, 20 ...
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
 
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
Tinjauan Prinsip dan Pedoman Kompartemen Bebas AI Sesuai Standar Internasiona...
 
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf
220816 Kebijakan Pengembangan Industri AKD.pdf
 
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
Penyakit-Penyakit Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Diseases) - Ditkeswan, 1 ...
 
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
Metoda Audit Negara dari Aspek Veteriner Dalam Kerangka Perdagangan Internasi...
 
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018
Peringatan World Rabies Day - Pusvetma, Surabaya, 7 Oktober 2018
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 

Recently uploaded

materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfkaramitha
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...laila16682
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxSDN1Wayhalom
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfssuser4743df
 
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxSyabilAfandi
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxIKLASSENJAYA
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxresidentcardio13usk
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaAnggrianiTulle
 
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxSitiRukmanah5
 
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanhormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanAprissiliaTaifany1
 

Recently uploaded (10)

materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
 
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
 
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
 
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanhormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
 

EU-HEWAN

  • 1. Perspektif Indonesia terhadap Pengakuan Uni Eropa sebagai ‘Single Entity’ dari Aspek Kesehatan Hewan Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Focus Group Discussion (FGD) Perspektif Indonesia sebagai Single Entitiy Badan Karantina Pertanian Jakarta, 11 Januari 2017
  • 2. Uni eropa sebagai ‘single market’ • Uni Eropa atau European Union (EU) adalah suatu kesatuan politik- ekonomi yang terdiri dari: ─ 28 negara anggota yang utamanya berlokasi di benua Eropa; ─ luas wilayah 4.324.782 km2; dan ─ populasi > 510 juta. • EU telah membangun suatu pasar internal tunggal (internal single market) lewat suatu sistem hukum terstandar yang diaplikasikan ke seluruh negara anggota. Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
  • 3. Kebijakan sebagai ‘single market’ • Kebijakan EU bertujuan untuk memastikan adanya bebas lalulintas orang, barang, layanan, dan modal (free of movement of people, goods, services, and capitals) di dalam pasar internal tersebut. • Pemberlakuan legislasi yang adil dan urusan dalam negeri, dan mempertahankan kebijakan umum di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan pembanguan regional. • Suatu kesatuan moneter dibangun pada 1999 dan diberlakukan penuh pada 2002, tetapi hanya 19 negara anggota yang menggunakan mata uang euro. Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
  • 4. Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia (EURO) Jumlah Ekspor dari EU ke Indonesia (Kg) Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Austria 0 0 44.819 0 0 0 Belgia 1.234.432 1.308.373 363.947 1.000 2.000 1.000 Bulgaria 0 260 0 0 0 0 Cyprus 100 100 200 0 0 0 Republik Czech 29.387 1.796 64.320 0 0 0 Denmark 0 0 49.209 0 0 2.000 Perancis 51.965 19.000 1.759.719 0 0 3.000 Jerman 1.000.078 950.900 333.998 26.000 14.000 13.000 Hungaria 8.248 13.541 5.201 0 1.000 0 Irlandia 0 0 200 0 0 0 Italia 115.961 22.760 0 0 0 0 Lithuania 225 800 0 0 0 0 Malta 910 500 1.000 0 0 0 Belanda 8.148.222 3.927.517 416.590 137.000 103.000 22.000 Polandia 743 1.635 1.234 0 0 0 Portugal 0 0 0 0 0 0 Slovakia 0 30 7.247 0 0 0 Spanyol 2.600 37.749 3.858 0 0 0 Swedia 2.613 0 0 0 0 0 Inggris 674.780 1.282.572 1.171 3.000 5.000 0 EU 11.270.264 7.567.533 3.052.713 167.000 125.000 41.000 E K S P O R H E W A N H I D U P
  • 5. Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia (EURO) Jumlah Ekspor dari EU ke Indonesia (Kg) Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Austria 42.640 511.453 397.681 0 10.000 10.000 Perancis 481.754 453.046 354.057 434.000 13.000 8.000 Jerman 2.448.361 8.264.684 1.699.854 525.000 7.252.000 22.000 Yunani 0 0 0 0 0 0 Hungaria 0 23.505 435.917 0 7.000 Irlandia 0 0 0 0 0 0 Italia 905.968 2.066.340 1.278.727 29.000 44.000 25.000 Malta 0 0 0 0 0 0 Belanda 20.378 29.950 43.082 2.000 4.000 2.000 Polandia 8.959 0 0 0 0 0 Romania 174.299 70.502 0 4.000 2.000 Slovakia 0 0 0 0 0 0 Slovenia 0 0 0 0 0 0 Spanyol 263.269 624.252 0 6.000 26.000 0 Swedia 0 1 0 0 0 0 Inggris 4.125 14.054 0 0 0 0 EU 4.349.753 12.057.787 4.209.318 1.000.000 7.351.000 74.000 E K S P O R P R O D U K H E W A NSumber: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
  • 6. EU sebagai ‘single entity’ • The EU‘s internal market is not a single entity (Referensi: Kai-Uwe Sprenger, European Commission) • Perdagangan internasional adalah salah satu sektor yang pertama kali disetujui oleh negara-negara anggota EU untuk digabungkan kedaulatannya. • Konsekuensinya, negara-negara anggota memberikan mandat kepada Komisi Eropa (European Comission) untuk mewakili mereka dalam menangani persoalan- persoalan perdagangan bilateral maupun multilateral, termasuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional, dan bertindak sebagai ‘single entity’. Sumber: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html
  • 7. EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) • EU Draft Scoping Paper 5 April 2016 – Customs and Trade Facilitation – Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) – Trade in Services – Trade in Investment – Public Procurement – Intellectual Property Rights – Competition Policy – Transparency of Regulations – Dispute Settlement – Trade and Sustainable Development Non-Tariffs Measures (NTMs)
  • 8. Prinsip-prinsip kunci SPS • Harmonisasi • Penilaian Risiko • Acceptable Level of Protection (ALOP) • Regionalisasi • Transparensi Codex Alimentarius (keamanan pangan dan kesehatan manusia) OIE (kesehatan hewan dan zoonosis) IPPC (kesehatan tanaman) Publikasi regulasi Notifikasi dan Informasi Chapter 2.1. OIE TAHC “acceptable level of risk” Chapter 4.3. OIE TAHC Enquiry Point Notification Authority
  • 9. Regulasi Indonesia dan EU terkait aspek kesehatan hewan No. Indonesia EC A. Pangan 1. UU No. 18/2012 – Pangan Regulation No. 178/2002 – Aturan Pangan Umum 2. PP No. 28/2004 – Keamanan Mutu dan Gizi Pangan Regulation No. 852/2004 – Pangan dan Pakan Regulation No 853/2004 – Produk hewan B. Kesehatan hewan 1. UU No. 18/2009 junto UU No. 41/2014 – Peternakan dan Kesehatan hewan Regulation No. 429/2016 – Aturan Kesehatan hewan 2. UU No. 16/1992 – Karantina hewan, ikan dan tumbuhan Council Directive 98/58/EC - Perlindungan hewan untuk tujuan peternakan 3. PP No. 47/2014 – Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Council Directive 91/496/EEC – Pemeriksaan veteriner untuk hewan dari negara ketiga 4. PP No. 95/2012 – Kesmavet dan Kesejahteraan hewan Council Directive 97/78/EC – Pemeriksaan veteriner untuk produk hewan dari negara ketiga 5. PP No. 82/2000 – Karantina Hewan
  • 10. Legislasi EU terkait Kesehatan Hewan • Disebut: Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) • Regulasi ini berlaku resmi 20 hari setelah dipublikasikan dalam Official Journal of the EU (April 2016). • Ruang lingkup regulasi: – Prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan yang dipelihara manusia, satwa liar dan produk hewan. – Mencakup hewan-hewan darat dan akuatik. – Pengaturan meliputi juga persyaratan-persyaratan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit; kesadaran penyakit; biosekuriti; penelusuran (traceability) untuk lalulintas hewan dan produk hewan intra EU dan yang masuk ke EU; surveilans, pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan tindakan-tindakan darurat.
  • 11. Notifikasi penyakit hewan EU Animal Disease Notification System (ADNS) • Tujuan: registrasi dan dokumentasi penyakit-penyakit hewan menular tertentu di EU • Dasar hukum: – Council Directive 82/894/EEC – dasar hukum ADNS. Negara-negara anggota wajib menotifikasi wabah primer dan sekunder dari penyakit-penyakit hewan menular seperti PMK, CSF, Newcastle disease, dll. Pengaturan mengenai prosedur notifikasi, terutama informasi yang harus dikirimkan dan batasan waktu notifikasi. – Commission Decision 2005/176/EC – Format kodefikasi dan kode untuk notifikasi penyakit hewan menular. Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
  • 12. ADNS Prosedur internal Tingkat nasional Notifikasi ke EU Tingkat EU Notifikasi ke OIE Tingkat dunia Otoritas Veteriner Negara Anggota EU Hasil laboratorium positif dan data epidemiologi Sumber: Sofia Quintans, European Commission.
  • 13. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit di EU • EU menyediakan dukungan finansial setiap tahun untuk memberantas, mengendalikan dan mencegah berbagai macam penyakit hewan. • Regulation No 652/2014 – hibah yang diberikan untuk program-program nasional pemberantasan, pengendalian dan surveilans tahunan atau multi-tahun dari daftar penyakit hewan dan zoonosis (Annex II Regulation No 652/2014), dengan mempertimbangkan: – ancaman terhadap kesehatan manusia (zoonosis) – dampak penyakit hewan terhadap produksi ternak atau perdagangan ternak; atau – perkembangan saintifik atau epidemiologis. Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
  • 14. Pendanaan bidang kesehatan hewan • Council Decision 2009/470/EC – Pendanaan bidang kesehatan hewan. • EC harus memberikan suatu kontribusi finansial untuk pemberantasan dalam waktu secepat mungkin untuk setiap wabah penyakit infeksius yang serius. • Peraturan ini memuat prosedur kontribusi finansial EC bagi: – Tindakan-tindakan veteriner spesifik; – Tindakan-tindakan inspeksi di bidang kesehatan hewan; – Program-program untuk pemberantasan, pengendalian dan monitoring penyakit hewan dan zoonosis. Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
  • 15. Tindakan-tindakan veteriner spesifik • Tindakan-tindakan darurat (emergency measures), • Kampanye melawan PMK, • Kebijakan informasi untuk kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan keamanan pangan, • Tindakan-tindakan teknis dan saintifik, • Kontribusi terhadap skema nasional untuk memberantas penyakit hewan tertentu. • Penyakit-penyakit yang dilakukan tindakan-tindakan darurat: sheep and goat plague, swine vesicular disease, bluetongue, Teschen disease, sheep pox or goat pox, Rift Valley fever, lumpy skin disease, African horse sickness, vesicular stomatitis, Venezuelan equine viral encephalomyelitis, haemorrhagic disease of deer, classical swine fever, African swine fever, contagious bovine pleuropneumonia. Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
  • 16. Vaksin Bank EU • Bank vaksin (Vaccine banks) – Penyakit mulut dan kuku dan classical swine fever. – Bank vaksin nasional untuk penyakit lain yang tidak disediakan EU. – Regulation EU 429/2016 menyediakan suatu kerangka hukum yang lebih luas dari kedua penyakit tersebut di atas serta fungsi dan persyaratan yang lebih jelas tentang bank antigen, vaksin dan diagnostik dan juga bagaimana negara-negara-negara anggota mengaksesnya.
  • 17. Identifikasi dan Penelusuran Hewan (Identification and Traceability System) - Kemampuan untuk mengikuti seekor hewan/ternak atau kelompok hewan/ternak selama seluruh tahapan dari hidupnya OIE Code - Chapter 4.1. ISO – Standar ID Elektronik Hewan 11784, 11785 (1995) dan 24631 (2009) - Kemampuan untuk menelusuri sejarah, aplikasi atau lokasi dari suatu entitas dengan cara mencatat identifikasinya
  • 18. Identifikasi dan Penelusuran Hewan di EU Penelusuran hewan (PMK, CSF) Penelusuran hewan (Kesehatan Hewan+Masyarakat) Manajemen di peternakan (rekording susu, pakan) Kesejahteraan hewan (transpor) Sertifikat Kesehatan (paspor, TRACES) Aplikasi pengobatan tertentu Program pemberantasan (Brucellosis, TB, Scrapie) Herdbook (pedigree, performans) TRACES = Trade Control and Expert System Sumber: Kai-Uwe Sprenger, European Commission
  • 19. EU-Indonesia Agricultural Trade (April 2016) 1. EU menerapkan suatu set legislasi keamanan pangan (food safety) yang seragam di seluruh negara-negara anggota (EU SPS entity). 2. ................ 3. Audit-audit yang tertunda di negara-negara anggota EU harus dipercepat. 4. Pengakuan keamanan daging sapi EU berdasarkan standar internasional OIE. Saat ini hanya Irlandia yang diizinkan untuk ekspor. Ini harus diperluas ke seluruh negara-negara anggota dengan mencabut pelarangan BSE. 5. Juga berdasarkan standar-standar internasional, cabut pelarangan terhadap unggas Inggris (sejak 2014). 6. ............... 7. ............... ?
  • 20. Perbedaan penetapan status bebas penyakit hewan • OIE Code Chapter 4.3. Zoning and Compartmentalisation Indonesia EU PP No. 47/2014 Pasal 48: (3) Pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan dapat dilakukan pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan/atau provinsi sesuai dengan jenis dan situasi penyakit hewan. Regulation 429/2016 (7) Negara-negara anggota dimungkinkan untuk mendeklarasikan seluruh teritori, zona atau kompartemen bebas dari satu atau lebih penyakit yang mengikuti aturan program pemberantasan yang wajib atau opsional, dalam rangka melindungi terhadap introduksi penyakit dari bagian wilayah EU lainnya atau dari negara ketiga atau teritorinya.
  • 21. EROPA: Peta status risiko BSE dari Negara-negara Anggota OIE Diupdate terakhir Mei 2016 Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘negligible BSE risk’ Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘controlled BSE risk’ Negara-negara tanpa suatu pengakuan OIE status risiko BSE
  • 22. EROPA: Peta status resmi PMK dari Negara-negara Anggota OIE Diupdate terakhir Mei 2016 Negara Anggota & zona bebas PMK tanpa vaksinasi Negara Anggota & zona bebas PMK dengan vaksinasi Negara Anggota & zona tanpa status OIE resmi Penangguhan status bebas PMK tanpa vaksinasi
  • 23. EROPA: Peta status resmi CBPP Negara-negara Anggota OIE Diupdate terakhir Mei 2016 Negara-negara Anggota yang diakui bebas CBPP Negara-negara tanpa status OIE resmi untuk CBPP
  • 24. Wabah Avian Influenza di EU • November 2014: berbagai laporan H5N8 clade 2.3.4.4. pada unggas liar dari Jerman dan Belanda. Juga dilaporkan terjadi pada unggas peliharaan. • 2016: kasus-kasus H5N8 baru hasil reasortan dilaporkan pada burung liar di sepuluh negara di Eropa (Austria, Kroasia, Denmark, Jerman, Hungaria, Polandia, Switzerland, Swedia, Finlandia dan Belanda). • Council Directive 2005/94/EC – Tindakan-tindakan pengendalian EU untuk mencegah penyebaran virus AI ke peternakan unggas lainnya dan membangun zona-zona perlindungan dan survailans di sekitar peternakan terinfeksi. Sumber: OIE (2016)
  • 25. Peta wabah HPAI 2014-1016 European Food Safety Authority (EFSA) bekerjasama dengan European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), EU Reference laboratories on Avian Influenza (EURL) dan otoritas di negara-negara anggota yang terjangkit HPAI dalam mengembangkan advis saintifik.
  • 26. Pengakuan zona bebas penyakit EU Indonesia EU UU 18/2009 jo UU 41/2015 Pasal 79: Hewan, produk Hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya berasal dari negara dan unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri. EU tidak mengakui keberadaan zona bebas penyakit di Negara Ketiga yang mengekspor ke EU, namun demikian dapat dilakukan atas permintaan Negara Ketiga setelah dilakukan berdasarkan penilaian yang ekstensif dan berkelanjutan terhadap negara tersebut. EU mengharapkan hal yang sama dari Negara-negara yang mengekspor ke Negara-negara Anggota EU untuk dapat menerima zona bebas penyakit di EU (Dr Olafur Oddgeirsson, Brussels, November 2009)
  • 27. Regionalisasi di Negara Ketiga (Third Country) • Tindakan-tindakan regionalisasi yang diusulkan oleh Negara Ketiga. • Diverifikasi melalui audit oleh Food and Veterinery Office (FVO) seperti: − Perangkat hukum dan struktur supervisi − Kekuasaan otoritas, prosedur dan tenaga kerja − Fasilitas laboratorium, pengendalian penyakit dan residu − Peraturan importasi di Negara Ketiga − Upaya jaminan – I&R hewan, pengendalian lalulintas hewan • Contohnya: Daging tanpa tulang dari zona bebas PMK tanpa vaksinasi di Argentina dan Paraguay yang diakui EU. Sumber: Dr Olafur Oddgeirsson, Brussels, November 2009
  • 28. Peraturan Kesehatan Hewan EU – importasi hewan dan produk hewan • Negara pengekspor harus ada dalam ‘list of countries authorised to export’ dalam kategori produk menurut EU. • Produk-produk asal hewan dapat diimpor ke EU hanya apabila berasal dari ‘approved processing establishments’ di negara pengekpor. • Seluruh impor hewan dan produk hewan harus disertai dengan suatu ‘health certificate’ yang ditandatangani oleh seorang dokter hewan pemerintah dari otoritas kompeten di negara pengekspor. • Setiap konsinyasi harus melalui ’health checks’ pada ‘border inspection post’ (BIP) saat kedatangan di negara EU. • Jika suatu wabah penyakit di negara non-EU menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan hewan atau masyarakat, otoritas EU dapat menerapkan tindakan-tindakan perlindungan – termasuk menangguhkan impor dari seluruh atau sebagian negara atau persyaratan khusus terhadap produk negara tersebut. Sumber: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm
  • 29. Pengakuan Negara Ketiga yang diizinkan ekspor ke EU • Commission Regulation (EU) No 206/2010 12 Maret 2010 – daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat memasukan hewan dan produk hewan tertentu ke EU. • Commission Regulation (EU) No 798/2008 8 Agustus 2008 – daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat memasukkan unggas dan produk unggas ke EU. • Indonesia tidak ada dalam daftar yang dapat memasukkan baik hewan/unggas dan produk hewan/unggas ke EU. • ‘Third Country Establishment’ dari Indonesia ke EU hanya mencakup produk ikan, kaki kodok dan siput.
  • 30. Keamanan pangan asal hewan EU • Council Directive 96/23/EC 29 April 1996 – tindakan- tindakan untuk memonitor kandungan tertentu dan residu pada hewan hidup dan produknya (National Residue Plan). • Setiap Negara Ketiga harus memiliki rencana monitoring residu untuk bahan-bahan yang bersumber dari hewan yang akan diimpor ke EU. • Commission Decision 2011/163/EU 16 Maret 2011 – daftar Negara-negara Ketiga yang telah disetujui Rencana Monitoring Residu sesuai Council Directive 96/23/EC . • Indonesia termasuk salah satu Negara Ketiga yang telah disetujui Rencana Monitoring Residu untuk akuakultur. Sumber: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
  • 31. Kesejahteraan Hewan EU • Animal Welfare is a priority for the European Union. • Council Directive 98/58/EC 20 Juli 1998 - peraturan perlindungan hewan yang ditujukan untuk diternakkan. • EU Animal Welfare Strategy 2012-2015: EU memiliki strategi yang menjadi landasan untuk memperbaiki standar-standar kesrawan dari 2012-2015, dan memastikan bahwa standar-standar ini diaplikasikan dan diberlakukan di semua negara EU. • EU menginginkan kondisi kesrawan yang diterapkan di negara-negara anggota berlaku sama untuk Negara- negara Ketiga.
  • 32. Legislasi EU mengenai Kesrawan Praktek Ternak Legislasi Di Peternakan Babi Council Directive 2008/120/EC Anak sapi Council Directive 2008/119/EC Ayam potong Council Directive 2007/43/EC Ayam petelur Council Directive 1999/74/EC Sapi Belum ada yang spesifik, tetapi secara umum Council Directive 98/58/EC. Hewan lain Idem di atas Selama transportasi Regulation EC 1/2005 Commission Implementing Decision 2013/188/EU Pemotongan Council Regulation (EC) No 1099/2009 Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare
  • 33. Rangkuman • Persetujuan perdagangan hewan dan produk hewan antara Indonesia dengan EU dapat dibuat tersendiri dengan tetap berdasarkan standar-standar internasional OIE dengan catatan: – Status bebas berdasarkan seluruh teritori negara atau sebagian. – Penangguhan importasi dari seluruh teritori negara atau sebagian dapat dilakukan apabila timbul wabah penyakit. • Peternak dan produsen pangan ternak di Eropa menghadapi kompetisi dari banyak negara, sejumlah Negara Ketiga termasuk Indonesia dinilai memiliki standar keamanan pangan dan kesrawan yang lebih rendah dari yang diterapkan di EU.