hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
EU-HEWAN
1. Perspektif Indonesia terhadap Pengakuan
Uni Eropa sebagai ‘Single Entity’
dari Aspek Kesehatan Hewan
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Focus Group Discussion (FGD) Perspektif
Indonesia sebagai Single Entitiy
Badan Karantina Pertanian
Jakarta, 11 Januari 2017
2. Uni eropa sebagai ‘single market’
• Uni Eropa atau European Union
(EU) adalah suatu kesatuan politik-
ekonomi yang terdiri dari:
─ 28 negara anggota yang utamanya
berlokasi di benua Eropa;
─ luas wilayah 4.324.782 km2; dan
─ populasi > 510 juta.
• EU telah membangun suatu pasar
internal tunggal (internal single
market) lewat suatu sistem hukum
terstandar yang diaplikasikan ke
seluruh negara anggota.
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
3. Kebijakan sebagai ‘single market’
• Kebijakan EU bertujuan untuk memastikan adanya bebas
lalulintas orang, barang, layanan, dan modal (free of
movement of people, goods, services, and capitals) di dalam
pasar internal tersebut.
• Pemberlakuan legislasi yang adil dan urusan dalam
negeri, dan mempertahankan kebijakan umum di bidang
perdagangan, pertanian, perikanan, dan pembanguan
regional.
• Suatu kesatuan moneter dibangun pada 1999 dan
diberlakukan penuh pada 2002, tetapi hanya 19 negara
anggota yang menggunakan mata uang euro.
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Single_Market
4. Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia
(EURO)
Jumlah Ekspor dari EU ke
Indonesia (Kg)
Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Austria 0 0 44.819 0 0 0
Belgia 1.234.432 1.308.373 363.947 1.000 2.000 1.000
Bulgaria 0 260 0 0 0 0
Cyprus 100 100 200 0 0 0
Republik Czech 29.387 1.796 64.320 0 0 0
Denmark 0 0 49.209 0 0 2.000
Perancis 51.965 19.000 1.759.719 0 0 3.000
Jerman 1.000.078 950.900 333.998 26.000 14.000 13.000
Hungaria 8.248 13.541 5.201 0 1.000 0
Irlandia 0 0 200 0 0 0
Italia 115.961 22.760 0 0 0 0
Lithuania 225 800 0 0 0 0
Malta 910 500 1.000 0 0 0
Belanda 8.148.222 3.927.517 416.590 137.000 103.000 22.000
Polandia 743 1.635 1.234 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 30 7.247 0 0 0
Spanyol 2.600 37.749 3.858 0 0 0
Swedia 2.613 0 0 0 0 0
Inggris 674.780 1.282.572 1.171 3.000 5.000 0
EU 11.270.264 7.567.533 3.052.713 167.000 125.000 41.000
E
K
S
P
O
R
H
E
W
A
N
H
I
D
U
P
5. Indikator Nilai Ekspor dari EU ke Indonesia
(EURO)
Jumlah Ekspor dari EU ke
Indonesia (Kg)
Tahun 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Austria 42.640 511.453 397.681 0 10.000 10.000
Perancis 481.754 453.046 354.057 434.000 13.000 8.000
Jerman 2.448.361 8.264.684 1.699.854 525.000 7.252.000 22.000
Yunani 0 0 0 0 0 0
Hungaria 0 23.505 435.917 0 7.000
Irlandia 0 0 0 0 0 0
Italia 905.968 2.066.340 1.278.727 29.000 44.000 25.000
Malta 0 0 0 0 0 0
Belanda 20.378 29.950 43.082 2.000 4.000 2.000
Polandia 8.959 0 0 0 0 0
Romania 174.299 70.502 0 4.000 2.000
Slovakia 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0
Spanyol 263.269 624.252 0 6.000 26.000 0
Swedia 0 1 0 0 0 0
Inggris 4.125 14.054 0 0 0 0
EU 4.349.753 12.057.787 4.209.318 1.000.000 7.351.000 74.000
E
K
S
P
O
R
P
R
O
D
U
K
H
E
W
A
NSumber: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
6. EU sebagai ‘single entity’
• The EU‘s internal market is not a single entity (Referensi:
Kai-Uwe Sprenger, European Commission)
• Perdagangan internasional adalah salah satu sektor yang
pertama kali disetujui oleh negara-negara anggota EU
untuk digabungkan kedaulatannya.
• Konsekuensinya, negara-negara anggota memberikan
mandat kepada Komisi Eropa (European Comission)
untuk mewakili mereka dalam menangani persoalan-
persoalan perdagangan bilateral maupun multilateral,
termasuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional,
dan bertindak sebagai ‘single entity’.
Sumber: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.1.html
7. EU-Indonesia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA)
• EU Draft Scoping Paper 5 April 2016
– Customs and Trade Facilitation
– Sanitary and Phyto-sanitary (SPS)
– Trade in Services
– Trade in Investment
– Public Procurement
– Intellectual Property Rights
– Competition Policy
– Transparency of Regulations
– Dispute Settlement
– Trade and Sustainable Development
Non-Tariffs
Measures
(NTMs)
8. Prinsip-prinsip kunci SPS
• Harmonisasi
• Penilaian Risiko
• Acceptable Level of Protection (ALOP)
• Regionalisasi
• Transparensi
Codex Alimentarius (keamanan
pangan dan kesehatan manusia)
OIE (kesehatan hewan dan zoonosis)
IPPC (kesehatan tanaman)
Publikasi regulasi
Notifikasi dan
Informasi
Chapter 2.1. OIE TAHC
“acceptable level of risk”
Chapter 4.3. OIE TAHC
Enquiry Point
Notification
Authority
9. Regulasi Indonesia dan EU terkait
aspek kesehatan hewan
No. Indonesia EC
A. Pangan
1. UU No. 18/2012 – Pangan Regulation No. 178/2002 – Aturan Pangan Umum
2. PP No. 28/2004 – Keamanan Mutu dan
Gizi Pangan
Regulation No. 852/2004 – Pangan dan Pakan
Regulation No 853/2004 – Produk hewan
B. Kesehatan hewan
1. UU No. 18/2009 junto UU No. 41/2014
– Peternakan dan Kesehatan hewan
Regulation No. 429/2016 – Aturan Kesehatan
hewan
2. UU No. 16/1992 – Karantina hewan,
ikan dan tumbuhan
Council Directive 98/58/EC - Perlindungan hewan
untuk tujuan peternakan
3. PP No. 47/2014 – Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan
Council Directive 91/496/EEC – Pemeriksaan
veteriner untuk hewan dari negara ketiga
4. PP No. 95/2012 – Kesmavet dan
Kesejahteraan hewan
Council Directive 97/78/EC – Pemeriksaan
veteriner untuk produk hewan dari negara ketiga
5. PP No. 82/2000 – Karantina Hewan
10. Legislasi EU terkait Kesehatan Hewan
• Disebut: Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament
and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal
diseases and amending and repealing certain acts in the area
of animal health (‘Animal Health Law’)
• Regulasi ini berlaku resmi 20 hari setelah dipublikasikan dalam
Official Journal of the EU (April 2016).
• Ruang lingkup regulasi:
– Prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit
hewan yang dipelihara manusia, satwa liar dan produk hewan.
– Mencakup hewan-hewan darat dan akuatik.
– Pengaturan meliputi juga persyaratan-persyaratan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap penyakit; kesadaran penyakit; biosekuriti;
penelusuran (traceability) untuk lalulintas hewan dan produk hewan
intra EU dan yang masuk ke EU; surveilans, pengendalian dan
pemberantasan penyakit; dan tindakan-tindakan darurat.
11. Notifikasi penyakit hewan EU
Animal Disease Notification System (ADNS)
• Tujuan: registrasi dan dokumentasi penyakit-penyakit
hewan menular tertentu di EU
• Dasar hukum:
– Council Directive 82/894/EEC – dasar hukum ADNS.
Negara-negara anggota wajib menotifikasi wabah primer dan
sekunder dari penyakit-penyakit hewan menular seperti PMK,
CSF, Newcastle disease, dll.
Pengaturan mengenai prosedur notifikasi, terutama informasi
yang harus dikirimkan dan batasan waktu notifikasi.
– Commission Decision 2005/176/EC – Format kodefikasi dan
kode untuk notifikasi penyakit hewan menular.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
12. ADNS
Prosedur internal
Tingkat nasional
Notifikasi ke EU
Tingkat EU
Notifikasi ke OIE
Tingkat dunia
Otoritas Veteriner
Negara Anggota EU
Hasil laboratorium
positif dan data
epidemiologi
Sumber: Sofia Quintans,
European Commission.
13. Pengendalian dan Pemberantasan
Penyakit di EU
• EU menyediakan dukungan finansial setiap tahun untuk
memberantas, mengendalikan dan mencegah berbagai
macam penyakit hewan.
• Regulation No 652/2014 – hibah yang diberikan untuk
program-program nasional pemberantasan, pengendalian
dan surveilans tahunan atau multi-tahun dari daftar
penyakit hewan dan zoonosis (Annex II Regulation No
652/2014), dengan mempertimbangkan:
– ancaman terhadap kesehatan manusia (zoonosis)
– dampak penyakit hewan terhadap produksi ternak atau
perdagangan ternak; atau
– perkembangan saintifik atau epidemiologis.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
14. Pendanaan bidang kesehatan hewan
• Council Decision 2009/470/EC – Pendanaan bidang
kesehatan hewan.
• EC harus memberikan suatu kontribusi finansial untuk
pemberantasan dalam waktu secepat mungkin untuk
setiap wabah penyakit infeksius yang serius.
• Peraturan ini memuat prosedur kontribusi finansial EC
bagi:
– Tindakan-tindakan veteriner spesifik;
– Tindakan-tindakan inspeksi di bidang kesehatan hewan;
– Program-program untuk pemberantasan, pengendalian dan
monitoring penyakit hewan dan zoonosis.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
15. Tindakan-tindakan veteriner spesifik
• Tindakan-tindakan darurat (emergency measures),
• Kampanye melawan PMK,
• Kebijakan informasi untuk kesehatan hewan, kesejahteraan
hewan dan keamanan pangan,
• Tindakan-tindakan teknis dan saintifik,
• Kontribusi terhadap skema nasional untuk memberantas
penyakit hewan tertentu.
• Penyakit-penyakit yang dilakukan tindakan-tindakan darurat:
sheep and goat plague, swine vesicular disease, bluetongue,
Teschen disease, sheep pox or goat pox, Rift Valley fever, lumpy skin
disease, African horse sickness, vesicular stomatitis, Venezuelan
equine viral encephalomyelitis, haemorrhagic disease of deer,
classical swine fever, African swine fever, contagious bovine
pleuropneumonia.
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
16. Vaksin Bank EU
• Bank vaksin (Vaccine banks)
– Penyakit mulut dan kuku dan classical swine fever.
– Bank vaksin nasional untuk penyakit lain yang tidak
disediakan EU.
– Regulation EU 429/2016 menyediakan suatu kerangka
hukum yang lebih luas dari kedua penyakit tersebut di
atas serta fungsi dan persyaratan yang lebih jelas
tentang bank antigen, vaksin dan diagnostik dan juga
bagaimana negara-negara-negara anggota
mengaksesnya.
17. Identifikasi dan Penelusuran Hewan
(Identification and Traceability System)
- Kemampuan untuk mengikuti seekor
hewan/ternak atau kelompok hewan/ternak
selama seluruh tahapan dari hidupnya
OIE Code - Chapter 4.1.
ISO – Standar ID Elektronik Hewan
11784, 11785 (1995) dan 24631 (2009)
- Kemampuan untuk menelusuri sejarah,
aplikasi atau lokasi dari suatu entitas
dengan cara mencatat identifikasinya
18. Identifikasi dan Penelusuran Hewan di EU
Penelusuran hewan
(PMK, CSF)
Penelusuran hewan
(Kesehatan
Hewan+Masyarakat)
Manajemen di peternakan
(rekording susu, pakan)
Kesejahteraan hewan
(transpor)
Sertifikat Kesehatan
(paspor, TRACES)
Aplikasi pengobatan
tertentu
Program pemberantasan
(Brucellosis, TB, Scrapie)
Herdbook
(pedigree, performans)
TRACES = Trade Control and Expert System
Sumber: Kai-Uwe Sprenger,
European Commission
19. EU-Indonesia Agricultural Trade (April 2016)
1. EU menerapkan suatu set legislasi keamanan pangan (food
safety) yang seragam di seluruh negara-negara anggota (EU
SPS entity).
2. ................
3. Audit-audit yang tertunda di negara-negara anggota EU
harus dipercepat.
4. Pengakuan keamanan daging sapi EU berdasarkan standar
internasional OIE. Saat ini hanya Irlandia yang diizinkan
untuk ekspor. Ini harus diperluas ke seluruh negara-negara
anggota dengan mencabut pelarangan BSE.
5. Juga berdasarkan standar-standar internasional, cabut
pelarangan terhadap unggas Inggris (sejak 2014).
6. ...............
7. ...............
?
20. Perbedaan penetapan status bebas
penyakit hewan
• OIE Code Chapter 4.3. Zoning and Compartmentalisation
Indonesia EU
PP No. 47/2014
Pasal 48:
(3) Pelaksanaan pemberantasan
penyakit hewan dapat dilakukan
pada kompartemen, zona, pulau,
gugusan pulau, kabupaten/kota,
dan/atau provinsi sesuai dengan
jenis dan situasi penyakit hewan.
Regulation 429/2016
(7) Negara-negara anggota
dimungkinkan untuk mendeklarasikan
seluruh teritori, zona atau kompartemen
bebas dari satu atau lebih penyakit
yang mengikuti aturan program
pemberantasan yang wajib atau
opsional, dalam rangka melindungi
terhadap introduksi penyakit dari
bagian wilayah EU lainnya atau dari
negara ketiga atau teritorinya.
21. EROPA: Peta status risiko BSE dari Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘negligible BSE risk’
Negara-negara Anggota yang diakui sebagai ‘controlled BSE risk’
Negara-negara tanpa suatu pengakuan OIE status risiko BSE
22. EROPA: Peta status resmi PMK dari Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara Anggota & zona bebas PMK tanpa vaksinasi
Negara Anggota & zona bebas PMK dengan vaksinasi
Negara Anggota & zona tanpa status OIE resmi
Penangguhan status bebas PMK tanpa vaksinasi
23. EROPA: Peta status resmi CBPP Negara-negara Anggota OIE
Diupdate terakhir Mei 2016
Negara-negara Anggota yang diakui bebas CBPP
Negara-negara tanpa status OIE resmi untuk CBPP
24. Wabah Avian Influenza di EU
• November 2014: berbagai laporan H5N8 clade 2.3.4.4. pada
unggas liar dari Jerman dan Belanda. Juga dilaporkan terjadi
pada unggas peliharaan.
• 2016: kasus-kasus H5N8 baru hasil reasortan dilaporkan pada
burung liar di sepuluh negara di Eropa (Austria, Kroasia,
Denmark, Jerman, Hungaria, Polandia, Switzerland, Swedia,
Finlandia dan Belanda).
• Council Directive 2005/94/EC – Tindakan-tindakan
pengendalian EU untuk mencegah penyebaran virus AI ke
peternakan unggas lainnya dan membangun zona-zona
perlindungan dan survailans di sekitar peternakan terinfeksi.
Sumber: OIE (2016)
25. Peta wabah HPAI
2014-1016
European Food Safety
Authority (EFSA)
bekerjasama dengan
European Centre for
Disease Prevention and
Control (ECDC), EU
Reference laboratories
on Avian Influenza
(EURL) dan otoritas di
negara-negara anggota
yang terjangkit HPAI
dalam mengembangkan
advis saintifik.
26. Pengakuan zona bebas penyakit EU
Indonesia EU
UU 18/2009 jo UU 41/2015
Pasal 79:
Hewan, produk Hewan
nonpangan, dan media
pembawa penyakit hewan
lainnya berasal dari negara dan
unit usaha yang telah disetujui
oleh Menteri.
EU tidak mengakui keberadaan zona
bebas penyakit di Negara Ketiga yang
mengekspor ke EU, namun demikian
dapat dilakukan atas permintaan
Negara Ketiga setelah dilakukan
berdasarkan penilaian yang ekstensif
dan berkelanjutan terhadap negara
tersebut. EU mengharapkan hal yang
sama dari Negara-negara yang
mengekspor ke Negara-negara Anggota
EU untuk dapat menerima zona bebas
penyakit di EU (Dr Olafur Oddgeirsson,
Brussels, November 2009)
27. Regionalisasi di Negara Ketiga
(Third Country)
• Tindakan-tindakan regionalisasi yang diusulkan oleh Negara
Ketiga.
• Diverifikasi melalui audit oleh Food and Veterinery Office (FVO)
seperti:
− Perangkat hukum dan struktur supervisi
− Kekuasaan otoritas, prosedur dan tenaga kerja
− Fasilitas laboratorium, pengendalian penyakit dan residu
− Peraturan importasi di Negara Ketiga
− Upaya jaminan – I&R hewan, pengendalian lalulintas hewan
• Contohnya: Daging tanpa tulang dari zona bebas PMK tanpa
vaksinasi di Argentina dan Paraguay yang diakui EU.
Sumber: Dr Olafur Oddgeirsson, Brussels, November 2009
28. Peraturan Kesehatan Hewan EU –
importasi hewan dan produk hewan
• Negara pengekspor harus ada dalam ‘list of countries authorised to
export’ dalam kategori produk menurut EU.
• Produk-produk asal hewan dapat diimpor ke EU hanya apabila berasal
dari ‘approved processing establishments’ di negara pengekpor.
• Seluruh impor hewan dan produk hewan harus disertai dengan suatu
‘health certificate’ yang ditandatangani oleh seorang dokter hewan
pemerintah dari otoritas kompeten di negara pengekspor.
• Setiap konsinyasi harus melalui ’health checks’ pada ‘border
inspection post’ (BIP) saat kedatangan di negara EU.
• Jika suatu wabah penyakit di negara non-EU menimbulkan ancaman
serius terhadap kesehatan hewan atau masyarakat, otoritas EU dapat
menerapkan tindakan-tindakan perlindungan – termasuk menangguhkan
impor dari seluruh atau sebagian negara atau persyaratan khusus
terhadap produk negara tersebut.
Sumber: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm
29. Pengakuan Negara Ketiga yang
diizinkan ekspor ke EU
• Commission Regulation (EU) No 206/2010 12 Maret 2010 –
daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat
memasukan hewan dan produk hewan tertentu ke EU.
• Commission Regulation (EU) No 798/2008 8 Agustus 2008 –
daftar negara baik seluruh teritori atau sebagian yang dapat
memasukkan unggas dan produk unggas ke EU.
• Indonesia tidak ada dalam daftar yang dapat memasukkan
baik hewan/unggas dan produk hewan/unggas ke EU.
• ‘Third Country Establishment’ dari Indonesia ke EU hanya
mencakup produk ikan, kaki kodok dan siput.
30. Keamanan pangan asal hewan EU
• Council Directive 96/23/EC 29 April 1996 – tindakan-
tindakan untuk memonitor kandungan tertentu dan residu
pada hewan hidup dan produknya (National Residue Plan).
• Setiap Negara Ketiga harus memiliki rencana monitoring
residu untuk bahan-bahan yang bersumber dari hewan
yang akan diimpor ke EU.
• Commission Decision 2011/163/EU 16 Maret 2011 – daftar
Negara-negara Ketiga yang telah disetujui Rencana
Monitoring Residu sesuai Council Directive 96/23/EC .
• Indonesia termasuk salah satu Negara Ketiga yang telah
disetujui Rencana Monitoring Residu untuk akuakultur.
Sumber: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
31. Kesejahteraan Hewan EU
• Animal Welfare is a priority for the European Union.
• Council Directive 98/58/EC 20 Juli 1998 - peraturan
perlindungan hewan yang ditujukan untuk diternakkan.
• EU Animal Welfare Strategy 2012-2015: EU memiliki
strategi yang menjadi landasan untuk memperbaiki
standar-standar kesrawan dari 2012-2015, dan
memastikan bahwa standar-standar ini diaplikasikan dan
diberlakukan di semua negara EU.
• EU menginginkan kondisi kesrawan yang diterapkan di
negara-negara anggota berlaku sama untuk Negara-
negara Ketiga.
32. Legislasi EU mengenai Kesrawan
Praktek Ternak Legislasi
Di Peternakan Babi Council Directive 2008/120/EC
Anak sapi Council Directive 2008/119/EC
Ayam potong Council Directive 2007/43/EC
Ayam petelur Council Directive 1999/74/EC
Sapi Belum ada yang spesifik, tetapi
secara umum Council Directive
98/58/EC.
Hewan lain Idem di atas
Selama transportasi Regulation EC 1/2005
Commission Implementing Decision
2013/188/EU
Pemotongan Council Regulation (EC) No 1099/2009
Sumber: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare
33. Rangkuman
• Persetujuan perdagangan hewan dan produk hewan
antara Indonesia dengan EU dapat dibuat tersendiri
dengan tetap berdasarkan standar-standar internasional
OIE dengan catatan:
– Status bebas berdasarkan seluruh teritori negara atau
sebagian.
– Penangguhan importasi dari seluruh teritori negara atau
sebagian dapat dilakukan apabila timbul wabah penyakit.
• Peternak dan produsen pangan ternak di Eropa
menghadapi kompetisi dari banyak negara, sejumlah
Negara Ketiga termasuk Indonesia dinilai memiliki standar
keamanan pangan dan kesrawan yang lebih rendah dari
yang diterapkan di EU.