2. LEMBAGA NEGARA
A. Legislatif
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
A. Eksekutif
Presiden dan Wapres
3. C. Yudikatif
MA (Mahkamah Agung)
MK (Mahkamah Konstitusi)
KY (Komisi Yudisial)
D. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
4. DPR
Fungsi DPR :
A. Fungsi Legislasi adalah : fungsi membentuk
undang-undang yang dibahas dengan presiden.
B. Fungsi Anggaran adalah : fungsi menyusun
dan menetapkan APBN bersama Presiden
dengan memerhatikan DPD.
C. Fungsi Pengawasan : fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945,
Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya.
5. DPR
Hak DPR
A. Hak Interpelasi : hak untuk meminta
keterangan kepada pemerintahmengenai
kebijakan pemerintah.
B. Hak Angket : hak untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
C. Hak menyatakan pendapat : hak untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah.
6. DPD
Hak DPD
1. Membahas UU yang berkaitan dengan
otonomi daerah.
2. Membahas masalah hubungan pusat dan
daerah.
3. Membahas masalah sumber daya alam.
4. Masalah perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
5. Mengajukan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan
agama.
7. PRESIDEN
Tugas Presiden
1. Membentuk undang-udang.
2. Menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
3. Menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya
9. MA
Wewenang MA
1. Mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap
undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
10. MK
Wewenang MK
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap undang-undang
dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negarayang kewenangannya diberikan oleh
UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
11. KY
Komisi Yudisial adalah
Maksud dibentuknya adalah agar warga
masyarakat dapat dilibatkan dalam
proses pengangkatan, penilaian kinerja
dan kemungkinan pemberhentian hakim.
