Semoga bermanfaat

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Oleh : Wandy Bagus
Muhamad Tatak S 155214110
KELOMPOK 5

2. “Pancasila sebagai dasar negara” sering disebut dasar falsafah
negara (dasar filsafat negara/philosophische grondslag) dari negara, ideologi
negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar
mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan
sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara,
pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIV MPR/1998
telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI
atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.
1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

3. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan
sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan
"sumber hukum dasar nasional".
Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengemukakan
pikirannya tentang dasar negara, yang terdiri dari
1) Peri Kebangsaan;
2) Peri Kemanusiaan;
3) Peri Ketuhanan;
4) Peri Kerakyatan; dan
5) Kesejahteraan Rakyat.

4. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan
secara tertulis mengenai rancangan Undang- Undang Dasar (UUD)
Republik Indonesia.
Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas
dasar negara sebagai berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Kebangsaan Persatuan Indonesia;
3) Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab;
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan; dan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5. Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo tampil berpidato di
hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan
gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari:
1) Persatuan;
2) Kekeluargaan;
3) Keseimbangan lahir batin;
4) Musyawarah; dan
5) Keadilan rakyat.
Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas
sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari :
1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3) Mufakat atau Demokrasi;
4) Kesejahteraan sosial; dan
5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

6. Pancasila sbg dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang
merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak
diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan ideologi negara.
Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral
luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia,
melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan maka panitia persiapan
kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan UUD 1945 merupak hukum dasar
yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga/masyarakat, warga negara dan
penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan
tersebut.
2. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

7. PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BATANG
TUBUH UUD 1945, MEMPUNYAI KEDUDUKAN :
• Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD
1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945.
Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
• Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai
kedudukan lebih tinggi.
• Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang
menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).
• Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

8. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
 Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam
empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna
yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg universal & lestari.
 Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh bangsa-
bangsa beradab di seluruh muka bumi;
 Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan
tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa
Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

9. 3. PENJABARAN PANCASILA DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

10. Makna – Makna yang Terkandung dalam Pancasila
1. ( Ketuhanan Yang Maha Esa )
Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai
sebuah cahaya, mengandung makna nur (Cahaya). Bintangnya memiliki 5 sudut
maksudnya untuk menerangi dasar Negara yang lima dan tujuan Negara yang
lima. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli.
Makna sila ini adalah:
a) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
b) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan
penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup.
c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing.
d) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

11. 2. ( Kemanusiaan yang adil dan beradab )
Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat
melambangkan laki-laki sedangkan lingkaran adalah perembuat. Mata rantai
yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu
sehingga menjadi kuat seperti rantai.
Makna sila ini adalah:
a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.
b) Saling mencintai sesama manusia.
c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia
Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-
menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

12. 3. ( Persatuan Indonesia )
Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan
pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan
Negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang
menjalar ke mana- mana namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti
halnya keragaman suku bangsa yang menyatu dibawah nama Indonesia.
Makna sila ini adalah:
a) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Rela berkorban demi bangsa dan negara.
c) Cinta akan Tanah Air.
d) Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika.

13. 4. ( Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam
permusyawaratan / perwakilan )
Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala
banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti
halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul
untuk mendiskusikan sesuatu.
Makna sila ini adalah:
a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c) Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam
mengambil keputusan bersama.
d) Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus
atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

14. 5. ( Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia )
Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang
sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuann
utama bagi sila ke lima ini.
Makna sila ini adalah:
a) Bersikap adil terhadap sesama.
b) Menghormati hak-hak orang lain.
c) Menolong sesama.
d) Menghargai orang lain.
e) Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

15. 3. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN
NEGARA DI BERBAGAI BIDANG
Beberapa penerapan Implementasi Polstranas (Politik Strategi Nasional)
dalam berbagai bidang, berikut ini adalah contohnya.
 Contoh Implementasi :
A. Bidang Hukum.
B. Bidang Ekonomi.
C. Bidang Politik :
D. Bidang Pertahanan dan Keamanan
A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
 Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum.

16. B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :
 Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan
pasar.
 Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang
adil bagi masyarakat.
 Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan
teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.
C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik.
 Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti
diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
 Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building)
menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun,
damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.

17. D. Implementasi poliitik strategi nasional di bidang pertahanan dan
keamanan:
 Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia,
meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan
kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh
sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
 Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang
pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas ke¬amanan
regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.