Hierarki peraturan perundang undangan

6,143 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
177
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hierarki peraturan perundang undangan

  1. 1. HIERARKI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN Oleh : Imelda Febri Zalmi Putri Nailuredha Hermanto Mifta Arrahmi Yulfi Elfina UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2013
  2. 2. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UUD 1945 TAP MAPR Undang undang Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Peraturan daerah Kabupaten/Kota
  3. 3. PROSES UMUM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPerencanan Penyusunan Pembahasan Penetapan Pengesahan
  4. 4. PEMBUATAN UUD 1945 UUD 1945 dibuat dalam rapat BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 telah di amandemen selama 4 kali dalam sidang MPR tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
  5. 5. PEMBUATAN TAP MPR TAP MPR dibuat oleh MPR. Tujuan pembuatan TAP MPR adalah untuk meninjau materi dan status TAP MPR/S, menetapkan eksistensi TAP MPR/S saat ini dan akan datang, serta untuk memberikan kepastian hukum
  6. 6. PROSES PEMBUATAN TAP MPRPembicaraan Tingkat 1, PenyusunanRantap dan rantus dalam badanpekerja MPR Pembicaraan Tingkat 2, Pembahasan dalam rapat paripurna MPR Pembicaraan Tingkat 3, Pembahsan dalam rapat komisi/panitia Ad Hoc MPR Pembicaraan tingkat 4, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna MPR
  7. 7. PEMBUATAN UNDANG-UNDANG UU dibuat oleh lembaga eksekutif bersama dengan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif disini merupakan presiden, dan lembaga legislatif adalah DPR Proses pembuatan UU, dapat dilihat pada UU no 10 tahun 2004.
  8. 8. PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG RUU dari RUU dari DPR RUU dari DPD Presiden RI Dua tingkat pembicaraan di DPR RI Disetujui oleh DPR RI Ditanda tangani oleh Presiden RI UNDANG-UNDANG
  9. 9. 2 TINGKAT PEMBICARAAN DI DPRPembicaraan tingkat 1 : Dalam rapat Komisi , rapatbadan legislasi, Rapat panitia anggaran, atau rapatpanitia khusus bersama sama pemerintah dengan cara :• a. Pemandangan umum fraksi terhadap RUU• b. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi• c. Pembahasan RUU oleh DPR, dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan daftar inventarisasi msalahPembicaraan tingakat 2 : dalam rapat paripurna dengancara :• a. Pengambilan keputusan yang didahului oleh laporan hasil pembicaraan tingkat 1 dan pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggota• b. Penyampaian sambutan pemerintah
  10. 10. PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU merupakan bentuk peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh Presiden tanpa perlu ada persetujuan DPR karena kepentingan yang memaksa. Apabila keadaan sudah kembali normal, maka PERPU dapat diajukan menjadi UU, tapi apabila ditolak, maka PERPU harus dicabut. Proses menjadikan PERPU sebagai UU sama dengan proses mengajukan RUU kepada DPR. Artinya PERPU diajukan dalam bentuk RUU.
  11. 11. PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH PP adalah peraturan yang ditetapkan Presiden dalam menjalankan UU sebagai mana mestinya. Proses pembuatan PP terdapat dalam Inpres nomor 15 tahun 1970, dan juga digambarkan pada UU no 12 tahun 2011.
  12. 12. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAHPerencanan penyusunan peraturanpemerintah yang memuat daftar juduldan materi rancangan PP Perencanaan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun PP yang sudah ditetapkan dikoordinasikan dengan menteri terkait dan ditetapkan sebagai PP dengan Keputusan Presiden (KEPRES)
  13. 13. PEMBUATAN PERATURAN PRESIDEN Pasal 1 ayat 6 UU no 10 tahun 2004 mengatakan bahwa peraturan presiden dibuat oleh presiden. Materi pembuatan peraturan presiden berisi materi pelaksanaan peraturan pemerintah. Seperti yang dikutip dalam pasal 24-29 UU no 12 tahun 2011, maka proses pembuatan Peraturan presiden sama dengan proses pembuatan peraturan pemerintah. Yang membedakan hanya materi peraturan saja.
  14. 14. PEMBUATANPERATURAN DAERAH PROVINSI Secaraumum proses yang ditempuh dalam pembuatan PERDA Provinsi tidak berbeda dengan proses pembuatan UU. Hanya saja PERDA dibicarakan di tingkat daerah, dan UU dibicarakan ditingkat nasional.
  15. 15. PROSES PEMBUATAN PERDA PROVINSIProses penyiapan RAPERDA dilingkungan DPRD dan pemerintahdaerah Proses pengajuan RAPERDA dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD Proses pengesahan dan penetapan RAPERDA menjadi PERDA dan diundangkan oleh sekretaris daerah.
  16. 16. PEMBUATANPERATURAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA PERDA Kab/kota dibuat oleh pemerintah daerah Kab/Kota bersama DPRD Kab/kota. Proses yang ditempuh tidak berbeda dengan proses pembuatan PERDA provinsi, hanya saja dibicarakan ditingkat Kab/Kota.

×