Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk

26,806 views

Published on

Tugas kepala negara :)

Published in: Science
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk

  1. 1. Fungsi & Tugas Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, DLL 1.MPR Tugas dan Fungsi MPR 1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. melantik presiden dan wakil presiden 3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatanya menurut undang- undang dasar. 4. memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatanya. 5. memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya,dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,sampai berakhir masa jabatannya. Kedudukan MPR MPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan tingkat pusat. MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK 2.DPR Fungsi DPR a. fungsi legislasi, Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. b. fungsi anggaran Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden c. fungsi pengawasan Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN
  2. 2. Tugas DPR 1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan 4. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 5. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 6. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah 7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama 8. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD 9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial 11. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden 12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan 13. memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi 14. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang 15. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 16. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang Kedudukan DPR DPR sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan di tingkat pusat.
  3. 3. 3.Presiden Tugas dan Fungsi (kewewenangan) presiden  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD  Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat Angkatan Lautdan Angkatan Udara  Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan yang memaksa)  Menetapkan Peraturan Pemerintah  Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR  Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya.  Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR  Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.  Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU  Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Kedudukan Presiden Presiden pemegang kukuasaan eksekutif berkedudukan di ibu kota negara.
  4. 4. 4.DPD Fungsi DPD  Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu  Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Tugas dan wewenang DPD  Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.  Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama  Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan  Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.  Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Kedudukan DPD DPD sebagai lembaga tinggi negara bersama dengan DPR berkedudukan di tingkat pusat. 5.BPK Tugas dan Fungsi BPK 1. menentukan objek pemeriksaan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan ,menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan. 2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. 3. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan 4. menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara atau pengelola keuangan negara. 5. memberikan keterangan ahli dalam prosesperadialan mengenai keuangan negara.
  5. 5. Kedudukan BPK BPK berkedudukan di ibu kota negara. 6.MakamahAgung. Tugas dan Fungsi MA 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang- undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang- undang. 3. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 4. Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. Kedudukan MA Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan PM. 7.MakamahKonstitusi Tugas dan Fungsi MK 1. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). 2. Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. 3. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kedudukan MK Makamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara berkedudukan d tingkat pusat.
  6. 6. 8.Komisi Yudisial Tugas KY 1. melakukan pendaftaran calon hakim Agung 2. melakukan seleksi calon hakim agung 3. menetapkan calon hakim agung 4. mengajukan calon hakim agung ke DPR Fungsi dan wewenang KY 1. mengusulkan calon hakim agung kepada DPR 2. menegakan kehormatan,keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim 3. menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim 4. meminta laporan berkala kepadab badan perailan berkaitan dengan prilaku hakim 5. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prilaku hakim 6. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik prilaku Hakim 7.membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan dsisampaikan ke makamah Agung Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR Kedudukan KY Komisi yudisial setingkan dengan makamah agung dan makamah Konstitusi yang berkedudukan di tingkat pusat.
  7. 7. 9. Komisi Pemilihan Umum. Tugas KPU 1. menyelenggarakan pemilihan umum 2. menyusun program dan anggaran pemilihan umum 3. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu Fungsi dan wewenang KPU 1. membuat susunan program dan anggaran pemilu 2. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu 3. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan ,kepegawaian ,anggaran dan pelengkapan pemilu 4. memberikan informasi pemilu,pertisipasi dan hubungan masyarakat 5. mengelola data dan informasi pemilu 6. memberikan pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilu. Kedudukan KPU Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di tingkat pusat(KPU pusat),tingkat Provinsi(KPU provinsi)dan di tingkat kabupaten kota(KPU Kabupaten)

×