Assalamu’alaikum Wr Wb
Senyum, Semangat Pagi
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Disusun Oleh :
Sholihatun Nisa’
Krista Lestari T
Fitri Indahsari
Sesi Winarni
M.Agung Firman S
Konstitusi
RI
Negara
Konstitusi
Konstitu
si RI
Pengertian Negara
Unsur-Unsur Negara
Fungsi Negara
Tujuan Negara
Kelembagaan Negara RI
KONSTITUSI
Pengertian konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Konstitusi Negara RI
Konstitusi atau UUD di
Indonesia
Contoh Batang Tubuh UUD
Tahun 1945
Tiga ide pokok yang terkandung di dalam pengertian negara yaitu :
Pertama : negara adalah organisasi kolompok manusia
Kedua : organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan
Ketiga : kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang
berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya.
Pengertian Negara
Negara
Bahasa sanksekerta
Negari atau Negara yang berarti
wilayah,kota atau penguasa
Unsur-Unsur Negara
Wilayah Rakyat Pemerin
-tahan
Kedaul-
atan
Bersifat
Konstitutif
Tujuan
negara
UUD
Pengakuan
negara lain
Bersifat
Deklaratif
.
Fungsi Negara
1.
• Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
berbagai bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai
stabilisator
2.
• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat
penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang.
3.
• Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan
dari luar, untuk itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat
pertahanan yang kuat dan canggih.
4.
• Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan
.
Tujuan Negara
Memajukan
kesejahteraan
umum
Mencerdaskan
keidupan
bangsa
Membentuk
suatu
pemerintahan
yang
melindungi
segenap
bangsa
Indonesia dan
seluruh
tumpah darah
Indonesia
Ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian
abadi, dan
keadilan
sosial.
.
Kelembagaan Negara RI
Auditatif
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif Presiden
MPR
MA
BPK
DPR DPD
KY
Pengertian konstitusi
Constitution
Bahasa Inggris
Undang-Undang Dasar
Arti luas
keseluruhan sistem aturan yang menetapkan
dan mengatur tata kehidupan kenegaraan
melalui sistem pemerintahan negara dan tata
hubungan secara timbal balik antara
pemerintahan negara dan orang-seorang yang
berada dibawah pemerintahannya
Sifat Konstitusi
Formal
Material
Fleksibel
Kaku (rigid)
Fungsi Konstitusi
Membatasi sedemikian rupa
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
kekuasaan pemerintah
sewenang-wenang.
KonstitusiNegaraRepublikIndonesia
.
Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada
Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti luas
konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang
tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi
negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara
pada tanggal 18 Agustus 1945 Sebagai hukum dasar
, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya
merupakan dokumen hukum, tetapi juga
mengandung aspek lain seperti pandangan hidup,
cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai
luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun
1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan
dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945 yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun
1945.
Sidang Umum
MPR tahun 1999
sidang tahunan
MPR tahun 2000
SidangTahunan
MPR tahun 2001
SidangTahunan
MPR tahun 2002.
Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam
empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan
satu sistem kesatuan.
6.Mewujudkan kehidupan demokrasi
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
5. Mewujudkan kebebasan pers
4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945
2.Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
3.Penegakan supermasi hukum,penghormatan hak asasi manusia,serta pemberantasan
korupsi,kolusi dan nepotisme
Undang-Undang Dasar 1945 Atau Konstitusi
Pembukaan UUD
Amandemen
Sistem pemerintahan
negara menurut UUD hasil
Amandemen 2002
Perubahan Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945
, telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal
37 yang menyatakan MPR berwenang
mengubah dan menetapkan undang-
undang dasar dan untuk mengubah
undang-undang dasar sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus
hadir. Putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota yang hadir
Adapun tujuan
perubahan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945 adalah
untuk:
1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai
tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
dan perlindungan hak asasi manusia
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan
negara secara demokratis dan modern
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan
kesejahteraan sosial
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting
dalam penyelenggaraan negara
7.Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan
bernegara dan berbangsa sesuai sesuai dengan
perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan
bangsa dan negara.
BAB I
BENTUK KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang0Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
(2) Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negaraSegala putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden
dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Syukron katsiron

Negara dan Konstitusi

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    Disusun Oleh : SholihatunNisa’ Krista Lestari T Fitri Indahsari Sesi Winarni M.Agung Firman S
  • 4.
  • 5.
    Pengertian Negara Unsur-Unsur Negara FungsiNegara Tujuan Negara Kelembagaan Negara RI
  • 6.
  • 7.
    Konstitusi Negara RI Konstitusiatau UUD di Indonesia Contoh Batang Tubuh UUD Tahun 1945
  • 8.
    Tiga ide pokokyang terkandung di dalam pengertian negara yaitu : Pertama : negara adalah organisasi kolompok manusia Kedua : organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan Ketiga : kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya. Pengertian Negara Negara Bahasa sanksekerta Negari atau Negara yang berarti wilayah,kota atau penguasa
  • 9.
    Unsur-Unsur Negara Wilayah RakyatPemerin -tahan Kedaul- atan Bersifat Konstitutif Tujuan negara UUD Pengakuan negara lain Bersifat Deklaratif
  • 10.
    . Fungsi Negara 1. • Menjagaketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai stabilisator 2. • Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang. 3. • Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, untuk itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih. 4. • Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan
  • 11.
    . Tujuan Negara Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan keidupan bangsa Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  • 12.
  • 13.
    Pengertian konstitusi Constitution Bahasa Inggris Undang-UndangDasar Arti luas keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang-seorang yang berada dibawah pemerintahannya
  • 14.
  • 15.
    Fungsi Konstitusi Membatasi sedemikianrupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat kekuasaan pemerintah sewenang-wenang.
  • 16.
    KonstitusiNegaraRepublikIndonesia . Konsepsi konstitusi negaraRI bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam arti luas konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 Sebagai hukum dasar , Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
  • 17.
    Perubahan Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945 yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Sidang Umum MPR tahun 1999 sidang tahunan MPR tahun 2000 SidangTahunan MPR tahun 2001 SidangTahunan MPR tahun 2002. Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan.
  • 18.
    6.Mewujudkan kehidupan demokrasi AmandemenUndang-Undang Dasar 1945 5. Mewujudkan kebebasan pers 4.Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 2.Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 3.Penegakan supermasi hukum,penghormatan hak asasi manusia,serta pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme
  • 19.
    Undang-Undang Dasar 1945Atau Konstitusi Pembukaan UUD Amandemen Sistem pemerintahan negara menurut UUD hasil Amandemen 2002 Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , telah sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang- undang dasar dan untuk mengubah undang-undang dasar sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
  • 20.
    Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 adalah untuk: 1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial 6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara 7.Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara.
  • 21.
    BAB I BENTUK KEDAULATAN Pasal1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang0Undang Dasar.***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan (2) Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negaraSegala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
  • 22.