Tiga model pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, melalui DPRD, dan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung dianggap paling demokratis namun rawan politik uang, sementara tidak langsung oleh pemerintah pusat dikhawatirkan kurang melibatkan rakyat.

1. Sistem Pemilihan
Kepala Daerah

2. Xii iis 1
Bryant Satria Dewangga (08)
Fransisca Putri Yulinda (11)
Muhammad Azzam Hafizh (17)
Sangapta Damarjati Purba (23)
Sigid Nur Itto’ Akhmad R (27)

3. PENGERTIAN DEMOKRASI

4. Kata demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa
Yunani yang terdiri dari “demos” dan “kratos”.
Demos yang berartikan rakyat dan kratos memiliki
arti kekuasaan.
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang
memberikan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat.
Maka dari itu negara yang mengadut azas demokrasi
meletakkan kekuasaannya di tangan rakyat.

5. MODEL PILKADA DI
INDONESIA

6. Model pertama,
kepala daerah dipilih secara tidak langsung, melainkan
hanya ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya.
Pengalaman ini terdapat pada daerah-daerah administratif
bukan daerah otonom.
contoh:
Walikota di Jakarta menduduki jabatannya karena diangkat
oleh Gubernur DKI Jakarta.

7. Model kedua,
kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat.
Pada model ini DPRD memilih beberapa calon kepala
daerah, selanjutnya diajukan kepada pejabat
pemerintah di atasnya untuk dipilih salah satunya
sebagai kepala daerah
 Mendagri untuk memilih Bupati/Walikota,
 Presiden untuk memilih Gubernur

8. Model ketiga,
kepala daerah dipilih secara tidak langsung
Pada model ini kepala daerah dipilih oleh DPRD

9. Model keempat,
kepala daerah ditetapkan oleh DPRD.
Dalam model ini adalah pilkada Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu dengan cara
“penetapan” oleh DPRD dan “pengesahan” oleh
Presiden.

10. Model kelima,
kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih
melalui pemilu.
Pada model ini pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan, dan
pasangan calon perseorangan.
Selanjutnya pasangan calon yang memenuhi persyaratan
mengikuti kompetisi melalui pemilu untuk dipilih secara
langsung oleh rakyat-pemilih.

11. Pemilihan
Kepala Daerah
Ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat
Melalui
DPRD
Secara
Langsung

12. Pemilihan Kepala Daerah
ditunjuk Langsung Oleh Presiden

13. Ide ditunjuk oleh presiden, yang diajukan peserta kursus reguler
Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas, tak sejalan dengan
prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta
bertentangan dengan konstitusi. Kepala daerah, termasuk gubernur,
tidak harus orang pusat.
Penunjukan gubernur oleh presiden dinilai bertentangan dengan
Pasal 18 Ayat (2), (4), dan (5) UUD 1945, selain mengingkari
prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
Kapasitas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bukanlah
berarti ia harus "orang" presiden atau orang pusat.

14. Pemilihan Kepala Daerah
Melalui DPRD

15. Dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat daerah yang
memiliki hak istimewa seperti Nanggroe Aceh Darussalam
dan Yogyakarta.
Di Nanggroe Aceh Darussalam pilkada diselanggarakan oleh
Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan diawasi oleh
Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).
Sedangkan di Yogyakarta tidak ada pemilihan kepala daerah
khususnya gubernur, karena masyarakat Yogyakarta
menghendaki Sri Sultan Hamengkubuono menjadi kepala
daerah Yogyakarta seumur hidup.

16. Keterlibatan DPRD dalam pemilihan kepala daerah bisa
digunakan sebagai tolak ukur dalam mengetahui tingkat
kepekaan anggota DPRD terhadap masalah yang sedang
dihadapi oleh rakyat.
Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD
mengakibatkan partisipasi rakyat dalam berpolitik seakan
akan dibatasi.

17. Pemilihan secara tidak langsung juga
menghemat anggaran belanja negara. Juga
tidak merepotkan rakyat yang hendak memilih
kepala daerahnya.
Namun Pemerintah Daerah bisa saja terhambat
dalam menjalankan program serta kebijakan
karena adanya mosi tidak percaya dari DPRD
terhadap kepala Daerah.

18. Pemilihan Kepala Daerah
Secara langsung

19. Dalam UUD 1945 Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 (4)
menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
Dalam Negara demokrasi langsung pemilihan kepala daerah
secara langsung memenuhi kaidah demokratis sebagai
bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.

20. Pemilihan umum kepala daerah dilakukan oleh KPU
Provinsi dan KPU kabupaten serta diawasi oleh Panitia
Pengawas Pemilihan Umum.
Panwaslu itu sendiri terdiri dari kejaksaan, perguruan
tinggi, kepolisian, pers serta tokoh masyarakat

21. Pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung
bisa membuat kepala daerah terpilih semakin
bertanggung jawab karena rakyat sendirilah yang
memberikan mandat kepada kepala daerah tersebut.
Sedangkan pemilihan secara umum sangat rawan
terhadap penggelembungan suara dan politik uang.
Politik uang itu sendiri kini telah menjadi rahasia umum
yang mengakibatkan moral pemimpin yang terpilih
dengan politikus uang menjadi tidak terpuji.

22. Analisis Kasus
1. Berdasarkan kedua berita tersebut, Pemilihan walikota Solo
tahun 2015 akan dilaksanakan menggunakan sistem pemilihan
kepala daerah secara langsung oleh rakyat melalui PILKADA
yang diselenggarakan oleh KPU.
2. Berdasarkan berita 2, sistem pemilihan kepala daerah langsung
menimbulkan terjadinya pemilih ganda. Diantaranya karena
faktor mutasi yang tidak tercatat dengan baik atau kesengajaan.
3. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solo sudah menerapkan asas
demokrasi dan sesuai dengan UUD 1945 Bab VI Pemerintahan
Daerah pasal 18 (4).

23. Kesimpulan

24. 1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan
kedaulatan tertinggi ditangan rakyat
2. Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk oleh pemerintah
pusat
o Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk
melaksanakan pemilu
o Pemerintah bisa memilih kepala daerah sesuai dengan kualitasnya
3. Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk oleh pemerintah
pusat
o Bisa saja orang yang ditunjuk tidak kompeten
o Bisa saja ada unsur nepotisme dalam penunjukan tersebut
o Rakyat tidak mudah setuju karena rakyat memiliki pendapat dan
hak memilih

25. 4. Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
o Menghasilkan Kepala Daerah yang bertanggungjawab
o Menghapuskan sistem politik oligarki
o Menimbulkan keseimbangan antara anggota eksekutif dan anggota legislatif
6. Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
o Biaya yang dikeluarkan negara untuk melangsungkan pemilihan umum cukup
tinggi
o Rawan terjadi penggelembungan suara dan politik uang
o Rakyat enggan menggunakan hak pilihnya
5. Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
o Rakyat akan lebih objektif dalam memilih wakil rakyatnya
o Menghemat anggaran negara karena tidak perlu mendistribusikan logstik
o Tidak adanya politik uang
7. Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
o Pembatasan partisipasi rakyat dalam berpolitik
o Adanya mosi tidak percaya DPRD kepada kepala daerah

26. Saran Kelompok
Menggunakan pemilihan kepala daerah secara langsung
karena menjunjung tinggi asas demokrasi dan sesuai
dengan UUD 1945 Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18
(4).
Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, aspirasi
rakyat mengenai calon pemimpin yang dianggap bijaksana
dapat tersalurkan.

27. Rawan terjadi penggelembungan suara dan politik uang. Maka,
KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah harus lebih
ketat lagi dalam mengawasi dan mengatur jalannya pelaksanaan
pemilihan kepala daerah di kota Solo. Serta mengerahkan lembaga
keamanan (TNI/POLRI) untuk menjaga keamanan dan ketertiban
proses PILKADA.
Sebaiknya sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah,
diadakan sosialisasi kepada rakyat mengenai pentingnya pemilihan
kepala daerah sehingga menekan jumlah rakyat yang enggan untuk
menggunakan hak suaranya.

28. Terima Kasih