1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat 3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak

1. LembagaPerwakilanRakyat
Izzatul Ulya
Umi Azizah Tahta Almuna
Silvi Maulida

2. Lembaga Perwakilan Perspektif Teori/Konsep
1. Lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana
untuk membatasi kekuasaan raja.
2. menggantikan sistem demokrasi langsung,
sehingga melalui lembaga perwakilannya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penentuan-penentuan masalah
kenegaraan.

3. Teori Hubungan
Wakil dengan
yang Diwakili
Teori Mandat
Representatif
Bebas
imperatif
Teori Organ
Teori Sosiologi
hukum obyektif
Menurut
Gillbert
Abracian

4. wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena
mendapat mandat dari rakyat (mandataris)
Dibagi menjadi 3 :
1. Mandat imperatif : wakil bertindak sesuai dengan
perintah yang diberikan oleh yang di wakilinya.
2. Mandat Bebas : wakil bertindak tanpa tergantung
pada perintah dari yang diwakilinya
3. Mandat Representatif : yang diwakili memilih dan
memberikan mandat pada lembaga perwakilan,
sehingga wakil terhadap individu tidak ada
hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta
pertanggungjawabannya.
Teori Mandat

5. Teori Organ
negara merupakan satu organisme yang
mempunyai eksekutif, parlemen, dan rakyat,
yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun
saling berkepentingan.

6. lembaga perwakilan bukan bangunan
politis, akan tetapi bangunan masyarakat
sosial. Pemilih memilih wakil-wakilnya yang
dianggap ahli dalam bidang kenegaraan
dan membela kepentingan para pemilih.
Sehingga terbentuk itu terdiri dari golongan
masyarakat.
Teori Sosiologi

7. Hubungan rakyat dan parlemen adalah
solidaritas. Wakil-wakil rakyat menjalankan
tugas hanya atas nama rakyat.
Sebaliknya rakyat tidak akan dapat
melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa
memberikan dukungan kepada wakil-
wakilnya dalam menentukan wewenang
pemerintah.
Teori Hukum Obyektif

8. 1. Wakil bertindak sebagai wali (trustee)
2. Wakil bebas bertindak menurut
pertimbangannya sendiri
3. Wakil bertindak sebagai utusan (delegate)
4. Wakil bertindak sebagai pilitico
5. Wakil bertindak sebagai partisan
Menurut Gillbert Abracian

9. 1. Menyerap dan mengartikulasikan
kepentingan rakyat
2. Mengagregasikan kepentingan rakyat
3. Rekruitmen politik
4. Mengontrol atau mengawasi kinerja
eksekutif
F
U
N
G
S
I
L
E
G
E
S
L
A
T
I
F

10. Hindia Belanda
16 Desember 1916
Volksraad/Dewan rakyat
Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P van
Limburg Stirum
Pasca Kemerdekaan
Komite Nasional Indonesia Pusat
29 Agustus 1945 sampai Februari 1950
Maklumat Wapres No. X tanggal 16
15 Agustus 1950
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Menggunakan UUDS
Pasca-pemilu 1955
Dewan Perwakilan Rakyat
Menggunakan UUD 1945
tahun 1960
DPR Gotong Royong (DPR-GR)
Penpres No. 4 Tahun 1960
tahun 1999
S
E
J
A
R
A
H
L
P
R
Dewan Perwakilan Rakyat
Muh. Rikaz Prabowo, Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Komisi I DPM
FIS UNY

11. MPR memegang kekuasaan tertinggi Negara
Tugas MPR
1. Menetapkan UUD
2. Menetapkan GBHN
3. Memilih dan mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden
Wewenang MPR: Mengubah UUD
M
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945
MPR sebelum Amandemen

12. Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dengan undangundang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat
bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun
di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
M
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945
MPR setelah Amandemen

13. Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar.
***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dap at
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut UndangUndang
Dasar. ***/****) lihat dalam bab III pasal 7A dan
7B tentang pemberhentian presiden.
M
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945
MPR setelah Amandemen

14. Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat
diatur dengan undangundang. **)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun. **)
D
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945

15. Anggota DPR
• terdiri dari anggota parpol peserta pemilu terpilih.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun.
• Anggota DPR wajib menjadi anggota salah satu
fraksi, dimana fraksi-fraksi bertugas melakukan
koordinasi kegiatan demi mengoptimalkan
efektivitas & efisiensi kerja anggota Dewan. Fraksi-
fraksi juga memiliki tanggung jawab evaluasi kerja
para anggota & melaporkan hasil kepada publik.

16. Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undangundang. *)
(2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama. *)
(3) Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, rancangan undangundang itu tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. *)
(5) Dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu
tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut
disetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi
undangundang dan wajib diundangkan. **)
D
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945

17. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk
persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan
DPD
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan
RUU yang berkaitan dengan pajak
5. Menetapkan APBN bersama presiden melalui
pertimbangan DPD
6. Pengawasan pelaksanaan UU APBN dan kebijakan
pemerintah
7. Menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh
DPD mengenai otonomi daerah, SDA, SDE, dll
8. Memilih anggota BPK pertimbangan DPD
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK
T
U
G
A
S
&
W
E
W
E
N
A
N
G
D
P
R

18. 10. Memberikan persetujuan kepada preseiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota KY
11. Memberi persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh presiden.
12. Memberi pertimbangan kepada preseiden,
mengangkat duta, menerima penempatan duta besar
negara lain, dan memberi pertimbangan dalam amnesti
dan abolisi.
13. Memberi persetujuan presiden untuk menyatakan
perang, membuat perdamaian perjanjian dengan
negara lain serta membuat perjanjian internasional.
14. Menyerap, menghimpun, menampung, dan
meninjaklanjuti aspirasi masyarakat
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
ditentukan undang-undang.
T
U
G
A
S
&
W
E
W
E
N
A
N
G
D
P
R

19. Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. **)
(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat
serta hak imunitas. **)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat
dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam
undangundang. **)
D
P
R
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945

20. Fungsi DPR
Fungsi
Legislasi
Fungsi
Anggaran
Fungsi
Pengawasan

21. Fungsi Legislasi
• Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun serta membahas RUU
• Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi
daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah,
Pengelolaan SDA dan SDE, dll.
• Pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPD
• Menetapkan UU bersama dengan presiden
• Menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan
Pemerintah Pengganti UU yang diajukan presiden untuk
ditetapkan menjadi UU. (Peraturan DPR RI No 1 pasal 4)

22. Fungsi Anggaran
1. Memberikan persetujuan atas RUU APBN yang telah
diajukan oleh presiden
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU terkait
APBN, serta RUU terkait pajak, pendidikan, dan
agama.
3. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menyetujui pemindahtanganan aset-aset milik negara,
maupun memberi persetujuan perjanjian-perjanjian
yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan rakyat
terkait masalah keuangan negara.

23. Hak DPR
Hak
Interpletasi
Hak Angket
Hak
Menyatakan
Pendapat

24. meminta keterangan dari pemerintah terkait
kebijakan-kebijakan penting, strategis, berdampak luas
bagi kehidupan bernegara yang dibuat oleh
pemerintah.
penyelidikan terkait pelaksanaan undang-
undang/kebijakan pemerintah yang memiliki dampak
bagi kehidupan bernegara yang diduga bertentangan
dengan perundang-undangan
HAK INTERPELASI
HAK ANGKET

25. 1. Kebijakan pemerintah bila terdapat kejadian-kejadian
luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di dunia
internasional.
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi & hak angket
3. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden
melakukan pelanggaran; penghianatan, korupsi, tindak
penyuapan, maupun tindakan pidana atau perbuatan
tercela lainnya. Atau pada saat presiden dan/atau wakil
presiden tidak lagi memenuhi syarat dalam memangku
jabatannya.
HAK MENYATAKAN PENDAPAT

26. Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** )
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap
provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih
dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun.*** )
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan
Daerah diatur dengan undang-undang.*** )
D
P
D
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945

27. Pasal 22D
• (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan
SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)
D
P
D
M
E
N
U
R
U
T
U
U
D
1945

28. 1. mengajukan RUU kepada DPR berkaitan otonomi daerah,
hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA
dan SDE lainnya, perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
2. merancang uu berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA
dan SDE lainnya, perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
3. memberi pertimbangan kepada DPR berkaitan RUU,
RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
4. Pengawasan berkaitan pelaksanaan UU otonomi daerah,
hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA
dan SDE lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan
daerah, pajak, pendidikan, dan agama.
T
U
G
A
S
&
W
E
W
E
N
A
N
G
D
P
D