tentang demokrasi terpimpin

1. A F R I Z A L I S M A N F I R D A
M U H . F A I S A L R A U F
N A D H I L A A N D R I A N I
I L M A P A N R I T A S A R I P A T I
N U R U L A T I K A H A H M A D
KELOMPOK 6

3. Demokrasi terpimpin artinya:
Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
(Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila )

4. Latar Belakang
 Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi
terpimpin oleh Presiden Soekarno terdiri dari beberapa
segi alasan diantaranya. Dari segi keamanan nasional,
banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi
liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. Kemudian
dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian
kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan
program-program yang dirancang oleh kabinet tidak
dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan
ekonomi tersendat. Selanjutnya dari segi politik,
konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk
menggantikan UUDS 1950.

5. Masalah-masalah politik demokrasi
terpimpin

6. 1. Kekuasaan Presiden
Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis
Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS)
mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden
seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan
UUD 1945 Bab III Pasal 7.

7. 2.Pembentukan MPRS
Ada yang janggal saat pembentukan MPRS.
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seharusnya
dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Umum) malah
dibentuk oleh presiden sendiri melalui Penetapan
Presiden No. 3 Tahun 1959. Hal ini sangat
bertentangan dengan UUD 1945. Bukankah
seharusnya dilakukan pemilihan umum? tapi
mengapa malah membentuknya sendiri?

8. 3. Pembubaran DPR dan Pembentukan
DPR GR(Gotong Royong)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu
tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak
RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah.
Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR
dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Lagi-
lagi pembentukan parlemen dengan kehendak
presiden sendiri.

9. 4.Pembentukan DPAS (Dewan
Pertimbangan Agung Sementara)
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3
tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden
sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang
wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang
utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas
DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan
presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Padahal, pemerintah dipegang sepenuhnya oleh
Presiden. Mungkinkah hanya untuk memperkuat
jabatan saja?!

10. 5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan
Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional
merupakan sebuah organisasi massa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita
yang terkandung dalam UUD 1945.

11. 6. Keterlibatan PKI dalam Nasakom
(Nasio, Agama dan Komunis)
Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom
dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa
PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM.
Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom
menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan
UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil
alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah.
PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden
Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

12. 7. Pembentukan Kabinet Kerja
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua
Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat
sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD
45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif
sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif.
Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai
menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa
kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden,
maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah
merendahkan martabat lembaga legislatif.

13. 8. Adanya ajaran Resopim
Adanya ajaran RESOPIM. Tujuan adanya ajaran
RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan
Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat
kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim
diumumkan pada peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

14. 9. Peran ABRI
ABRI yang harusnya menjaga keamanan dan
pertahanan negara, malah menjadi kekuatan politik
yang sangat kuat. Apalagi saat 1/3 menteri di kabinet
kerja diisi oleh anggota ABRI.

15. 10. Kehidupan Partai Politik
Penyederhanaan yang dimaksud adalah
pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai
dengan Penpres no.7 tahun 1959. Partai yang tidak
memenuhi syarat, akan dibubarkan sehingga dari 28
partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Kedudukan
presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya
untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya
masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai
Sosialis Indonesia (PSI). Alasan karena kedua partai
tersebut terlibat dlm pemberontakan PRRI & Permesta.
Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17
Agustus 1960

16. POLITIK BEBAS AKTIF
diganti
POLITIK NEFO OLDEFO
(POLITIK LUAR NEGRI POROS/
JAKARTA-PHOM PEN-PEKING)
POLITIK LUAR NEGERI
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

17. Politik Luar Negeri
Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :
a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan
lama yang telah mapan yakni negara-negara
kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (
Nekolim )
b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan
baru yang sedang muncul yakni negara-negara
progresif revolus ioner