Jakarta, 9 Januari 2015

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
• Klasifikasi Urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan Absolut
• Urusan Pemerintahan Konkuren
• Urusan Pemerintahan Umum
• Kewenangan Pemerintah Pusat
• Kewenangan Daerah Provinsi
• Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
• Pembagian Kewenangan
• Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Urusan Konkuren
• Penyelenggaraan Urusan Konkuren Kewenangan Pemerintah Provinsi
• Urusan Pemerintahan Umum
• Forkopimda
Sumber: UU 23/2014
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Klasifikasi Urusan Pemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com 4
ABSOLUT KONKUREN UMUM
• Sepenuhnya kewenangan
Pemerintah Pusat:
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Yustisi
4. Moneter dan Fiskal
Nasional
5. Agama
• Pemerintah Pusat
melaksanakan sendiri,
apabila urusan
pemerintahan absolut
dilaksanakan langsung oleh
K/L, atau
• Melimpahkan wewenang
kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah atau
gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
berdasarkan asas
Dekonsentrasi.
• Dibagi antara Pemerintah
Pusat, Daerah provinsi, dan
Daerah kabupaten/kota.
• Urusan pemerintahan
konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi
Daerah.
• Meliputi:
• Kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan yang terkait
1. Pemeliharaan ideologi
Pancasila,
2. UUD-NRI 1945,
3. Bhinneka Tunggal Ika,
4. Menjamin hubungan yang
serasi berdasarkan suku,
agama, ras dan antar
golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan
bernegara,
5. Memfasilitasi kehidupan
demokratis.
• Presiden dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di
Daerah melimpahkan kepada
1. Gubernur sebagai kepala
pemerintahan provinsi,
2. Bupati/wali kota sebagai
kepala pemerintahan
kabupaten/kota.
Urusan Wajib
Urusan
Pilihan
Pelayanan
Dasar
Bukan
Pelayanan
Dasar
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)

5. Urusan Pemerintahan Absolut
1. Urusan Politik Luar Negeri:
– Mengangkat pejabat Diplomatik,
– Menunjuk warga negara untuk
duduk dalam jabatan lembaga
internasional,
– Menetapkan kebijakan luar negeri,
– Melakukan perjanjian dengan
negara lain,
– Menetapkan kebijakan
perdagangan luar negeri,
– Dan sebagainya.
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pertahanan:
– Mendirikan dan membentuk angkatan
bersenjata,
– Menyatakan damai dan perang,
– Menyatakan negara atau sebagian
wilayah negara dalam keadaan
bahaya,
– Membangun dan mengembangkan
sistem pertahanan negara dan
persenjataan,
– Menetapkan kebijakan untuk wajib
militer, bela negara bagi setiap warga
negara,
– Dan sebagainya.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Urusan Pemerintahan Absolut
3. Urusan Yustisi:
– Mendirikan lembaga
peradilan,
– Mengangkat hakim dan jaksa,
– Mendirikan lembaga
pemasyarakatan,
– Menetapkan kebijakan
kehakiman dan keimigrasian,
– Memberikan grasi, amnesti,
abolisi,
– Membentuk UU, PP
pengganti UU, PP, dan
peraturan lain yang berskala
nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Urusan Pemerintahan Absolut
4. Urusan Moneter dan Fiskal
Nasional:
– Kebijakan makro ekonomi,
– Mencetak uang dan
menentukan nilai mata uang,
– Menetapkan kebijakan
moneter,
– Mengendalikan peredaran
uang,
– Dan sebagainya.
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Urusan Pemerintahan Absolut
5. Urusan Agama:
– Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku
secara nasional,
– Memberikan pengakuan terhadap keberadaan
suatu agama,
– Menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan
kehidupan keagamaan, dan sebagainya.
– Daerah dapat memberikan hibah untuk
penyelenggaraan kegiatan keagamaan,
misalnya:
1. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ),
2. Pengembangan bidang pendidikan
keagamaan, dan sebagainya.
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Urusan Pemerintahan Konkuren
1. Urusan Pemerintahan Wajib
a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu
Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan
Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan
6. Sosial.
b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dadang-solihin.blogspot.com 11
1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan
desa;
8. Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya
Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Prinsip Pembagian Urusan
Pemerintahan Konkuren
1. Akuntabilitas:
Berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak
yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
2. Efisiensi:
Berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat
diperoleh.
3. Eksternalitas:
Berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
4. Kepentingan Strategis Nasional:
Berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan
bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri,
pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Kewenangan Pemerintah Pusat
1. Lokasinya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;
2. Penggunanya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara;
3. Manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah provinsi atau lintas
negara;
4. Penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh
Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Kewenangan Daerah Provinsi
1. Lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
2. Penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
3. Manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
4. Penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah Provinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1. Lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
2. Penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
3. Manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota;
dan/atau
4. Penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah kabupaten/kota.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Pembagian Kewenangan
dadang-solihin.blogspot.com 17
No Urusan Kewenangan
1. Bidang kehutanan, kelautan, serta energi
dan sumber daya mineral
Dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Provinsi
2. Bidang kehutanan yang berkaitan dengan
pengelolaan taman hutan raya kabupaten/
kota
Kabupaten/kota
3. Bidang energi dan sumber daya mineral
yang berkaitan dengan pengelolaan
minyak dan gas bumi
Pemerintah Pusat
4. Bidang energi dan sumber daya mineral
yang berkaitan dengan pemanfaatan
langsung panas bumi dalam Daerah
kabupaten/ kota
Kabupaten/kota

18. Bagi Hasil
• Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil
mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan.
• Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan
bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas
wilayah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.
– Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan
daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
– Penggunaan “garis pantai’ dalam ketentuan ini diperuntukkan
bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah
laut.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Batas Wilayah
• Batas wilayah 4 mil dalam ketentuan ini hanya
semata-mata untuk keperluan penghitungan
bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan
bidang kelautan sampai dengan 12 mil tetap
berada pada Daerah provinsi.
• Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota
kurang dari 4 mil, batas wilayahnya dibagi
sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip
garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
• Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur
sesuai prinsip garis tengah daerah yang
berbatasan dalam ketentuan ini hanya
semata-mata untuk keperluan penghitungan
bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan
bidang kelautan sampai dengan 12 mil tetap
berada pada Daerah provinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Kewenangan Pemerintah Pusat
dalam Urusan Konkuren
1. Menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dalam
rangka penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan sebagai
pedoman dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren; dan
2. Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Kewenangan Pemerintah Pusat
1. Sendiri oleh Pemerintah Pusat,
yaitu apabila Urusan Pemerintahan
Konkuren dilaksanakan langsung
oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian.
2. Dengan cara melimpahkan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat atau kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah berdasarkan
asas Dekonsentrasi; atau
3. Dengan cara menugasi Daerah
berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Pembentukan Instansi Vertikal
• Instansi Vertikal dibentuk setelah mendapat persetujuan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
• Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan
pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam
UUD-NRI 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
• Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan
asas Tugas Pembantuan tersebut ditetapkan dengan peraturan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
• Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Penyelenggaraan Urusan Konkuren
Kewenangan Pemerintah Provinsi
1. Sendiri oleh Daerah provinsi;
2. Dengan cara menugasi Daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas
Tugas Pembantuan; atau
3. Dengan cara menugasi Desa,
yaitu pemberian tugas dari
gubernur kepada Desa yang
bukan merupakan penerapan
asas Tugas Pembantuan,
sehingga tugas yang diserahkan
kepada Desa tidak menjadi
kewenangan yang dikelola sendiri
oleh pemerintah desa.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Penugasan kepada Desa
• Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap
tugas yang diserahkan kepadanya.
• Ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah
kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya
kepada Desa.
• Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian pelaksanaannya
kepada Desa” adalah pemberian tugas dari bupati/wali kota kepada
Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan,
sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi
kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Tanggung Jawab Desa
• Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
• Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan
dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah,yaitu Perda,
Perkada, dan Keputusan kepala daerah, dalam melaksanakan
Tugas Pembantuan.
• Kebijakan Daerah tersebut hanya terkait dengan pengaturan
mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
• Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh
yang menugasi.
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Dokumen Anggaran Tugas Pembantuan
• Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan
kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD
dalam dokumen yang terpisah.
• Penyampaian dokumen anggaran Tugas Pembantuan oleh kepala
daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bukan
dimaksudkan untuk dilakukan pembahasan terhadap anggaran
Tugas Pembantuan melainkan hanya digunakan sebagai dasar bagi
DPRD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas
Pembantuan tersebut.
• Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan
oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD
bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam dokumen yang terpisah.
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Laporan Pelaksanaan
Anggaran Tugas Pembantuan
• Penyampaian laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan
oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD
bukan dimaksudkan untuk dilakukan pembahasan terhadap laporan
pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan melainkan hanya
digunakan sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan tersebut.
• Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib
• Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan dengan
peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
• Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.
• Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan
Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan
potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
• Yang dimaksud dengan “potensi” dalam ketentuan ini adalah ketersediaan
sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang
memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib
• Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
– digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan,
perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
– digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada
Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan secara nasional.
• Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Urusan Pemerintahan Umum
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD
NRI 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan
dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan
lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Urusan Pemerintahan Umum
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang
ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
8. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan
bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Urusan Pemerintahan Umum
• Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan
bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
• Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri dan
bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Mendagri melalui
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
• Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
• Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada
camat.
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Forkopimda
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
• Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota,
dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang diketuai oleh
gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah
kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
• Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota
terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan
kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah.
• Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas
pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di Kecamatan.
• Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan
Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. dadang-solihin.blogspot.com 34