1. Perbedaan
UUD 1945,
konstitusi
RIS 1949
dan UUDS
1950
ASPEK UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS 1950
No
1 Sitematika
penulisan
UUD
- Pembukaan
terdiri dari 5
alinea ³ « maka
disusunlah
kemersekaan
kebangsaan
Indonesia itu
dalam suatu
undang-undang
Negara
Indonesia yang
berkedaulatan
rakyat dengan
berdasar
kepada«´.
- UUD 1945
terdiri dari XVI
bab, 37 pasal, 4
aturan peralihan
dan 2 aturan
tambahan.
- Mukadimah
terdiri dari 4
alinea
disebutkan :
Kemerdekaan
disusun dalam
suatu Piagam
negara yang
berbentuk
Republik-
Federasi (Alinea
ke 3).
- Konstitusi RIS
batang tubuh
terdiri dari 6 bab
dan 197 Pasal.
- Mukadimah
terdiri dari 4
alinea
disebutkan:
Kemerdekaan
disusun dalam
suatu Piagam
negara, yang
berbentuk
negara
Republik-
Kesatuan.(
alinea ke4).
- Batang tubuh
UUDS 1950
terdiri dari 6
bab, 116 pasal
dan 1 pasal
penutup.
2 Mengenai
bentuk
Negara dan
kedaulatan
- Negara
Indonesia adalah
Negara kesatuan
yang berbentuk
republik (pasal
1 ayat 1)
- Kedaulatan
adalah ditangan
rakyat dan
dilakukan
sepenuhnya oleh
MPR
(pasal 1 ayat 2)
- RIS yang
merseka
berdaulat ialah
suatu Negara
okum yang
demokrasi dan
berbentuk
federasi. (dalam
pasal I ayat 1).
- Kekuasaan
kedaulatan RIS
dilakukan
bersama antara
pemerintah,
DPR dan Senat.
(dalam pasal I
ayat 2)
- Republik
Indonesia yang
merdeka dan
berdaulat ialah
suatu Negara
okum yang
demokratis dan
berbentuk
kesatuan ( dalam
pasal I ayat 1)
- Kedaulatan RI
berada di tangan
rakyat dan
dilakukan oleh
pemerintah
bersama dengan
DPR (dalam
pasal I ayat 2)
3 Daerah
Negara
- UUD 1945 tidak
menjelaskan
dengan terinci
mengenai mana
saja wilayah
Indonesia itu.
- RIS meliputi
seluruh daerah
Indonesia yaitu
daerah bersama :
- Negara
Indonesia
Timur. Negara
- Republik
Indonesia
meliputi seluruh
daerah
Indonesia (pasal
2).

2. Pasundan
(termasuk
distrik federal
Jakarta), Negara
Madura, Negara
Sumatera Timur
(Asahan Selatan
dan labuhan
Batu), Negara
Sumatera
Selatan.
- Satuan
kenegaraan yang
tegak sendiri,
Jawa Tengah,
Bangka,
Belitung, Riau,
Kalimantan
Barat, Dayak
Besar, Daerah
banjar,
Kalimantan
Tenggara dan
Kalimantan
Timur.
(Pasal 2)
4 Alat
kelengkapan
Negara
Alat-alat kelengkapan
Negara terdiri dari :
y Majelis
Permusyawarata
n Rakyat
y Presiden
y Dewan
Perwakilan
Rakyat
y Dewan
Pertimbangan
Agung
y Mahkamah
Agung
y Badan
Pemeriksa
Keuangan
Alat- alat perlengkapan
Negara dalam konstitusi
RIS terdiri dari :
y Presiden
y Menteri-menteri
y Senat
y Dewan
Perwakilan
Rakyat
y Mahkamah
Agung
Indonesia
y Dewan
Pengawasan
Keuangan
Alat-alat perlengkapan
Negara dalam UUDS
1950 terdiri dari :
y Presiden dan
Wakil Presiden
y Menteri-menteri
y Dewan
Perwakilan
Rakyat
y Mahkamah
Agung
y Dewan
Pengawas
Keuangan
5 Penjelasan
Alat-alat
kelengkapan
Negara
MPR terdiri atas
anggota-anggota DPR,
ditambah dengan utusan
daerah dan golongan
menurut aturan yang
ditetapkan UU, putusan
MPR ditetapkan dengan
Dalam konstitusi RIS
tidak ada MPR
Tidak ada MPR.

3. suara terbanyak,
bersidang sedikitnya
sekali dalam 5 tahun di
ibukota Negara dan
menetapkan UUD dan
GBHN.
Presiden
y Presiden dan
wakil Presiden
dipilih oleh
MPR dengan
suara terbanyak
(pasal 6 ayat 2)
y Sebelum
memangku
jabatan,
Presiden dan
wakil Presiden
bersumpah
menurut agama
atau berjanji
dengan
sungguh-
sungguh di
hadapan MPR
atau DPR
y UUD 1945
kedudukan
adalah kuat,
Presiden tidak
dapat
membubarkanny
a.
Menteri
y Tidak ada
menteri
Presiden
y Presiden dipilih
oleh orang-
orang yang
dikuasakan oleh
pemerintah
daerah-daerah
bagian
(pasal 69 ayat 2)
y Presiden
sebelum
memangku
jabatan,
mengangkat
sumpah
dihadapn orang-
orang yang
dikuasakan oleh
pemerintah
daerah bagian.
y Dalam
konstitusi RIS
1949 ini, antara
pemerintah
dengan
parlemen
memiliki
kedudukan yang
sama-sama kuat
dimana
pemerintah tidak
dapat dijatuhkan
oleh parlemen
dan parlemen
pula tidak dapat
dibubarkan oleh
pemerintah.
Menteri
y Menteri-menteri
bersidang dalam
dewan menteri
yang dipimpin
oleh perdana
menteri, jika
Presiden
y Presiden dan
Wakil Presiden
dipilih menurut
aturan yang
ditetapkan
dengan UU
(pasal 45 ayat
3).
y Presiden
sebelum
memangku
jabatan
mengangkat
sumpah
dihadapan DPR.
y Pemerintah
dapat dijatuhkan
oleh presiden
(presiden berhak
membubarkan
DPR dengan
syarat dalam
waktu 30 hari
harus dilakukan
pemilihan baru).
Menteri
y Menteri-menteri
bersidang dalam
dewan menteri
yang dipimpin
oleh perdana
menteri, jika

4. Senat
y Tidak ada senat
dalam alat
kelengkapan
UUD 1945
DPR
y Susunan DPR
ditetapkan
dengan Undang-
undang
(pasal 19 ayat 1)
DPA
y Susnan DPA
ditetapkan
dengan Undang-
undang, dewan
ini berkewajiban
memberikan
jawaban atas
pertanyaan
presiden dan
berhak
maengajukan
usul kepada
pemerintah.
MA
y Susunan
keanggotaan
tidak dibahas
secara rinci,
hanya
menyebutkan
susunan
kekuasaan
badan-badan
kehakiman itu
berhalangan
digantikan oleh
menteri yang
berkedudukan
khusus.
Senat
y Mewakili
daerah-daerah
bagian, setiap
daerah bagian
mempunyai dua
anggota senat
dan setiap
anggota senat
mengeluarkan
suara.
DPR
y DPR mewakili
seluruh rakyat
Indonesia dan
terdiri dari 150
anggota.
DPA
Tidak ada.
Mahkamah Agung
Indonesia
y Susunan dan
kekuasaanya
diatur dengan
Undang-undang
federal.
berhalangan
digantikan oleh
menteri yang
ditujukan oleh
dewan menteri.
Senat
y DPR mewakili
seluruh rakyat
Indonesia dan
terdiri sejumlah
anggota yang
besarnya
ditetapkan
berdassar atas
perhitungan
setiap 300.000
jiwa penduduk
Indonesia
memiliki
seorang wakil.
DPA
y Tidak ada
MA
y Susunan dan
kekuasaan MA
diatur dengan
Undang-undang.

5. diatur dengan
UU.
BPK
y Suatu badan
yang tugasnya
lebih banyak
dititk beratkan
kepada tindakan
yang bersifat
represif.
DPK
y BPK diganti
dengan nama
Dewan
Pengawas
Keuangan, yaitu
suatu badan
yang tugasnya
lebih banyak
dititk beratkan
kepada tindakan
yang bersifat
mencegah.
DPK
y BPK diganti
dengan nama
Dewan
Pengawas
Keuangan, yaitu
suatu badan
yang tugasnya
lebih banyak
dititik beratkan
kepada tindakan
yang bersifat
mencegah.
6 Hubungan
Luar Negeri
y Presiden
mengangkat
duta dan konsul,
presiden
menerima duta
Negara lain.
y Masuk dalam
dan
memutuskan
perjanjian dan
persetujuan lain
hanya dilakukan
oleh presiden
dengan kuasa
undang-undang
federal.
y Masuk dalam
dan
memutuskan
perjanjian dan
persetujuan lain,
dilakukan oleh
presiden hanya
dengan kuasa
undang-undang.
7 Konstituante y Tidak ada
konstituante,
tetapi mengenal
MPR yang
memeliki fungsi
yang hampir
sama dengan
konstituante.
y Konstituante
dibentuk dengan
jalan
memperbesar
DPR yang
dipilih dan Senat
baru yang
ditunjuk serta
anggota-anggota
luar biasa
sebanyak jumlah
anggota luar
biasa sebanyak
jumlah anggota
majelis.
y Konstituante
terdiri dari
sejumlah
anggota yang
besarnya di
tetapkan
berdasar atas
perhitungan
setiap 150.000
jiwa penduduk
warga Negara
Indonesia
memiliki
seorang wakil
(pasal 135 ayat
1 )
8 Penyusun y UUD 1945
rancangan nya
telah di setujui
pada tanggal 16
juli 1945, oleh
BPUPK dan
formalnya
berlaku sejak di
sahkan oleh
PPKI pada
tanggal 18
Agustus 1945
sampai tanggal
y Konstituante
RIS
rancangannya
disusun oleh
wakil-wakil
republik
Indonesia dan
BFO (pertemuan
untuk
musyawarah
federal)
y UUDS 1950 ini
di rancang oleh
panitia
gabungan antara
republik
Indonesia
serikat dengan
republik
Indonesia

6. 14 desember
1945.
9 Agama y Negara
berdasarkan atas
ketuhanan YME
(pasal 29 ayat 1)
y Negara
menjamin
kemerdekaan
tiap-tiap
penduduk untuk
memeluk agama
nya masing-
masing dan
untuk beribadah
menurut agama
nya dan
kepercayaan nya
itu.
y Dalam RIS tidak
di sebutkan
bahwa Negara
berdasarkan
ketuhanan
YME.
y Tidak ada pasal
khusus yang
mengatur
jaminan bagi
tiap penduduk
untuk memeluk
dan beribadah
menurut agama
dan kepercayaan
masing-masing.
y Negara
berdasarkan
ketuhanan YME
(pasal 43 ayat
1).
y Negara
menjamin
kemerdekaan
tiap-tiap
penduduk untuk
memeluk dan
beribadah
menurut agama
dan kepercayaan
masing-masing.
10 Pertahanan
negara
y Tiap-tiap warga
Negara berhak
dan wajib ikut
serta dalam
usaha
pembelaan
Negara
y Presiden dengan
persetujuan
DPR
menyatakan
perang,
membuat
perdamaian dan
perjanjian
dengan Negara
lain.
y Presiden
pemegang
kekuasaan yang
tertinggi atas
AD,AL dan AU
y Tidak dijelaskan
y Lebih spesifik di
sebutkan temtar
republic
Indonesia
serikat bertugas
melindungi
kepentingan-
kepentingan RIS
(pasal 180 ayat
1)
y Pemerintah
tidak
menyatakan
perang
melainkan jika
itu di izinkan
oleh DPR dan
senat.
y Presiden adalah
panglima
tertinggi tentara
RIS
y Pemerintah jika
perlu menaruh
tentara di bawah
seorang
panglima umum,
menteri
pertahanan
dapat di tunjuk
merangkap
jabatan itu.
y Angkatan
perang republic
Indonesia
bertugas
melindungi
kepentigan-
kepentingan
Negara RI.
y Presiden tidak
menyatakan
perang
melainkan jika
hal itu di izinkan
oleh DPR.
y Presiden
memegang
kekuasaan
tertinggi atas
APRI.
y Dalam keadaan
perang
pemerintah
menetapkan AP
di bawah
seorang
panglima besar.
11 Sistim
pemerintaha
y Sistim
pemerintahan
y Sistim
pemerintahan
y Sistim
pemerintahan

7. n presidentil parlementer. parlementer.
12 Pemerintaha
n daerah
y Tidak terperinci
karna diatur
kembali dengan
UUD.
y Di jelaskan
secara rinci
mengenai aturan
dari Negara
bagian dari alat
kelengkapan,pel
aksanaan,pemeri
ntah,hak,kewaji
ban,administrasi
dll.
y Tidak dijelaskan
secara rinci
hanya di
sebutkan bahwa
tiap-tiap daerah
berhak
mengurus rumah
tangganya
sendiri sesuai
dengan UU.
13 Undang-
undang
y Kekuasan
perundang-
undangan
dilaksanakan
antara
pemerintah
bersama DPR.
y Kekuasaan
perundang-
undangan di
lakukan oleh
pemerintah
bersama DPR
dan senat.
y Kekuasaan
perundang-
undangan di
laksanakan
antara
pemerintah
bersama
pemerintah.

8. No. Tahap Perkembangan Jangka Waktu Bentuk Perundang-undangan
1 Di bawah UUD 1945 (18 Agustus
1945) sampai dengan terbentuknya
Negara republik Indonesia serikat
(27 Desember 1945)
5 Tahun y Undang-undang (pasal 5 ayat (1)
UUD)
y Peraturan pemerintah (pasal 5 ayat
(2) UUD)
y Peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (pasal 22 UUD)
2 Di bawah konstitusi RIS (27
Desember 1945) sampai dengan di
tetapkannya UUD sementara RI (15
Agustus 1950)
8 Bulan y Undang-undang (pasal 127
konstitusi RIS)
y Perauturan pemerintah (pasal 141
konstitusi RIS)
y Undang-undang darurat (pasal 139
konstitusi RIS)
3 Di bawah UUD sementara RI (15
Agustus 1950) sampai dengan Dekrit
Presiden 5 juli 1959
9 Tahun y Undang-undang (pasal 89 UUDS)
y Peraturan pemerintah (pasal 98
UUDS)
y Undang-undang Darurat (pasal 198
UUDS)