Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, nilai, dan prinsip demokrasi, serta jenis dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia secara historis.
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2iin1970
Dokumen tersebut membahas landasan politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan, mencapai perdamaian abadi, dan keadilan ekonomi internasional sesuai dengan asas bebas aktif.
Dokumen tersebut membahas tentang empat jenis kalimat yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat langsung, dan kalimat tak langsung. Menguraikan ciri-ciri dan contoh dari masing-masing jenis kalimat tersebut.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, nilai, dan prinsip demokrasi, serta jenis dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia secara historis.
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2iin1970
Dokumen tersebut membahas landasan politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan, mencapai perdamaian abadi, dan keadilan ekonomi internasional sesuai dengan asas bebas aktif.
Dokumen tersebut membahas tentang empat jenis kalimat yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat langsung, dan kalimat tak langsung. Menguraikan ciri-ciri dan contoh dari masing-masing jenis kalimat tersebut.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika yang meliputi pengenalan bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas beserta bagian-bagiannya seperti titik sudut, rusuk, sisi, bidang diagonal, serta rumus-rumus untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang tersebut dengan fokus pada limas tegak segiempat beraturan.
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Luas permukaan balok dihitung dengan rumus L = 2(p×l) + 2(l×t) + 2(p×t) dimana p adalah panjang, l adalah lebar dan t adalah tinggi balok. Volume balok dihitung dengan rumus V = p×l×t.
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)Ficca Muren
Dokumen tersebut membahas tentang pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen, mencakup definisi organizing, dasar-dasar pembentukan organisasi, pendelegasian wewenang, struktur organisasi, dan dinamika yang terjadi pada suatu organisasi seperti perbaikan yang dapat dilakukan.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian partai politik dan sistem pemilihan umum serta hubungannya dengan sistem kepartaian di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika yang meliputi pengenalan bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas beserta bagian-bagiannya seperti titik sudut, rusuk, sisi, bidang diagonal, serta rumus-rumus untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang tersebut dengan fokus pada limas tegak segiempat beraturan.
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Luas permukaan balok dihitung dengan rumus L = 2(p×l) + 2(l×t) + 2(p×t) dimana p adalah panjang, l adalah lebar dan t adalah tinggi balok. Volume balok dihitung dengan rumus V = p×l×t.
PENGANTAR MANAJEMEN (PENGORGANISASIAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN)Ficca Muren
Dokumen tersebut membahas tentang pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen, mencakup definisi organizing, dasar-dasar pembentukan organisasi, pendelegasian wewenang, struktur organisasi, dan dinamika yang terjadi pada suatu organisasi seperti perbaikan yang dapat dilakukan.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian partai politik dan sistem pemilihan umum serta hubungannya dengan sistem kepartaian di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Dokumen tersebut merangkum lembaga-lembaga negara Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK beserta fungsi dan tugas masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara dan politik di Indonesia menurut UUD 1945 yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta tugas dan wewenang masing-masing.
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
Dokumen tersebut membahas perbandingan kedudukan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen meliputi MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi. Amandemen mengubah kedudukan lembaga-lembaga, dengan MPR menjadi lembaga permusyawaratan dan tidak lagi memegang kedaulatan tertinggi. L
Dokumen tersebut menjelaskan tentang anggota penyusun rapat MPR dan struktur organisasi MPR beserta tugas dan wewenangnya. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang DPR, DPRD tingkat I dan II, serta DPD beserta tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Dijelaskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Lembaga-lembaga negara utama setelah amandemen UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY beserta tugas dan wewenang masing-masing.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang lembaga-lembaga negara penting di Indonesia seperti BPK, DPR, Presiden, DPD, Wakil Presiden, MA, dan MK beserta tugas dan fungsinya. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang delapan lembaga negara utama di Indonesia dan peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Similar to Tugas lembaga negara Kelas 6 " Santi " (20)
Tugas kelompok kelas 6 tema 6 kelompok 5" proklamasi , Hak & Kewajiban "Rachmah Safitri
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Dokumen ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat."
Tugas kelompok kelas 6 tema 6 " proklamasi , Hak & Kewajiban "Rachmah Safitri
Dokumen ini membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan melawan penjajah dan sumber hukum pembentukan NKRI. Juga membahas makna proklamasi dari aspek spiritual, hukum, sosiologi, politis, dan historis serta hak-hak warga negara menurut UUD 1945 seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak beserta manfaatnya.
Presentasi kelompok 2 Tema 6 Kelas 6 " proklamasi , Hak & Kewajiban)Rachmah Safitri
Dokumen tersebut membahas empat makna dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu (1) pengumuman kepada dunia tentang lahirnya negara baru yang merdeka, (2) lahirnya negara baru yang setara dengan negara lain, (3) tonggak awal negara baru dengan tatanan kenegaraan yang dihormati, (4) puncak revolusi kemerdekaan bangsa. Dokumen selanjutnya membahas hak-hak warga negara menurut
Dokumen tersebut merupakan kisi-kisi soal penilaian tengah semester untuk siswa kelas VI SDI Al Azhar 43 Gorontalo. Kisi-kisi tersebut terdiri dari 30 soal yang mencakup materi PKN dan IPS tentang nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, serta hak dan kewajiban warga negara. Soal-soal tersebut bervariasi mulai dari tingkat pengetahuan (L1), pemahaman (L2), hingga aplikasi (
Kisi kisi bahasa indonesia kelas 6 PTS 1 tahun pelajaran 2020-2021Rachmah Safitri
Dokumen ini berisi kisi-kisi soal penilaian tengah semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI di SDI Al Azhar 43 Gorontalo. Kisi-kisi tersebut mencakup 2 kompetensi dasar yaitu menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan dan menggali informasi dari teks penjelasan ilmiah. Soal-soal akan menguji tingkat kognitif siswa mulai dari mengenal, memahami, hingga mengaplikasikan konsep
Kisi-kisi soal penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 SDI Al Azhar 43 Gorontalo mencakup 2 kompetensi inti yaitu reklame dan tari kreasi daerah. Soal-soal terdiri dari 20 butir yang tersebar dalam kognitif tingkat 1 sampai 3, meliputi identifikasi, penentuan, dan analisis. Materi soal meliputi pengertian, contoh, ciri, dan hakikat dari reklame dan tari kreasi daerah
Kartu soal bentuk pilihan ganda pts 1 kelas 6 sbdpRachmah Safitri
Kartu soal berisi 17 pertanyaan pilihan ganda tentang reklame dan tari kreasi daerah. Materi yang diujikan antara lain pengertian reklame, media promosi, syarat reklame yang baik, dan pengertian serta ciri khas tari kreasi daerah.
Analisis kd matematika kls 6 seuai dengan Balitbang 2020Rachmah Safitri
Ringkasan dokumen ini adalah hasil analisis kompetensi dan keterampilan matematika kelas 6 SD Al Aziz yang meliputi penjelasan bilangan bulat negatif, operasi hitung campuran, unsur-unsur lingkaran, bangun ruang, serta penggunaan modus, median, dan rata-rata untuk menyelesaikan masalah.
Analisis kd matematika kls 5 sesuai balitbang tahun 2020Rachmah Safitri
Dokumen tersebut merupakan hasil analisis kompetensi dasar mata pelajaran matematika kelas 5 SD Islam Al Azhar 43 Gorontalo berdasarkan Permendikbud No. 37 Tahun 2018. Dokumen tersebut membandingkan kompetensi dasar yang ada pada tahun 2018 dan 2020 serta menjelaskan perubahan yang terjadi pada beberapa indikator kompetensi.
Analisis kd kelas 3 sesuai balitbang tahun 2020Rachmah Safitri
Ringkasan dokumen analisis kompetensi inti/kompetensi dasar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika SD Islam Al Azhar 43 Gorontalo kelas III adalah:
Dokumen tersebut merangkum revisi kompetensi dasar berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 untuk tiga mata pelajaran tersebut dengan mengubah fokus dan cakupan kompetensi dasar sesuai dengan kondisi siswa.
Analisis kd kelas 2 Sesuai Balitbang tahun 2020Rachmah Safitri
Dokumen tersebut merupakan analisis perbandingan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika menurut Permendikbud No. 37 Tahun 2018 dan Balitbang Nomor 018/H/KR/2020 untuk kelas II SD Al Azhar 43 Gorontalo. Beberapa kompetensi dasar direvisi antara lain penjelasan tentang lambang negara, aturan sekolah, dan karakteristik individu.
Lembar kerja siswa Kelas VI percobaan sederhana energi biomassaRachmah Safitri
Lembar kerja siswa berisi instruksi percobaan sederhana energi biomassa yang melibatkan ragi dan gula pasir untuk menghasilkan gas melalui fermentasi. Siswa diinstruksikan untuk mengisi lembar kerja dengan alat, bahan, cara kerja, kesimpulan, dan menjawab pertanyaan terkait fungsi ragi dan gula serta hasil yang terjadi pada balon dengan variasi jumlah bahan.
Presentasi Bentuk kerja sama ASEAN " kelas VI Al Azis 2 " SDI Al Azhar 43 Gor...Rachmah Safitri
Tugas kelompok membahas kerja sama ASEAN di bidang IPTEK yang mencakup pertukaran pelajar, penjualan barang hasil produksi, dan ekspor barang elektronik. Kerja sama ini memberikan manfaat kemajuan teknologi, budaya, dan ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Faktor pendukung kerja sama adalah perbedaan sumber daya alam, teknologi, dan ideologi antarnegara.
Kisi-kisi soal penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 SDI Al Azhar 43 Gorontalo mencakup 2 kompetensi inti yaitu reklame dan tari kreasi daerah. Soal-soal terdiri dari 20 butir yang tersebar dalam kognitif tingkat 1 sampai 3, meliputi identifikasi, penentuan, dan analisis. Materi soal meliputi pengertian, contoh, ciri, dan hakikat dari reklame dan tari kreasi daerah
Lembar kerja siswa rangkaian listrik " Tema 3 " kelas 6Rachmah Safitri
walaupun pembelajaran online tidak menghalangi para siswa untuk praktek secara virtual melalui zoom dam mereka menegrjakan lembar kerja siswa setelah praktek
Dokumen ini memberikan instruksi tentang praktik rangkaian listrik seri dan paralel untuk siswa kelas 6 SD, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan, penilaian melalui praktik, produk, dan proyek, serta cara mengirimkan hasil rangkaian listrik dan lembar kerja siswa.
2. LEMBAGA NEGARA
A. Legislatif
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
A. Eksekutif
Presiden dan Wapres
3. C. Yudikatif
MA (Mahkamah Agung)
MK (Mahkamah Konstitusi)
KY (Komisi Yudisial)
D. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
4. DPR
Fungsi DPR :
A. Fungsi Legislasi adalah : fungsi membentuk
undang-undang yang dibahas dengan presiden.
B. Fungsi Anggaran adalah : fungsi menyusun
dan menetapkan APBN bersama Presiden
dengan memerhatikan DPD.
C. Fungsi Pengawasan : fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945,
Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya.
5. DPR
Hak DPR
A. Hak Interpelasi : hak untuk meminta
keterangan kepada pemerintahmengenai
kebijakan pemerintah.
B. Hak Angket : hak untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
C. Hak menyatakan pendapat : hak untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah.
6. DPD
Hak DPD
1. Membahas UU yang berkaitan dengan
otonomi daerah.
2. Membahas masalah hubungan pusat dan
daerah.
3. Membahas masalah sumber daya alam.
4. Masalah perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
5. Mengajukan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan
agama.
7. PRESIDEN
Tugas Presiden
1. Membentuk undang-udang.
2. Menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
3. Menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya
9. MA
Wewenang MA
1. Mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap
undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
10. MK
Wewenang MK
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap undang-undang
dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negarayang kewenangannya diberikan oleh
UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
11. KY
Komisi Yudisial adalah
Maksud dibentuknya adalah agar warga
masyarakat dapat dilibatkan dalam
proses pengangkatan, penilaian kinerja
dan kemungkinan pemberhentian hakim.
