Dokumen ini menjelaskan struktur dan fungsi lembaga negara di Indonesia, termasuk legislatif (MPR, DPR, DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA, MK, KY). Setiap lembaga memiliki tugas spesifik, seperti DPR yang bertugas dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta DPD yang membahas otonomi daerah. Selain itu, dijelaskan hak dan wewenang masing-masing lembaga dalam konteks pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

1. LEMBAGA – LEMBAGA
NEGARA
Kamis, 6 November 2014
Nama : Fanny Jaya Santika

2. LEMBAGA NEGARA
A. Legislatif
 MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
A. Eksekutif
 Presiden dan Wapres

3. C. Yudikatif
 MA (Mahkamah Agung)
 MK (Mahkamah Konstitusi)
 KY (Komisi Yudisial)
D. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

4. DPR
Fungsi DPR :
A. Fungsi Legislasi adalah : fungsi membentuk
undang-undang yang dibahas dengan presiden.
B. Fungsi Anggaran adalah : fungsi menyusun
dan menetapkan APBN bersama Presiden
dengan memerhatikan DPD.
C. Fungsi Pengawasan : fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945,
Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya.

5. DPR
Hak DPR
A. Hak Interpelasi : hak untuk meminta
keterangan kepada pemerintahmengenai
kebijakan pemerintah.
B. Hak Angket : hak untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
C. Hak menyatakan pendapat : hak untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah.

6. DPD
Hak DPD
1. Membahas UU yang berkaitan dengan
otonomi daerah.
2. Membahas masalah hubungan pusat dan
daerah.
3. Membahas masalah sumber daya alam.
4. Masalah perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
5. Mengajukan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan
agama.

7. PRESIDEN
Tugas Presiden
1. Membentuk undang-udang.
2. Menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
3. Menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya

8. BPK
Tugas BPK
Memeriksa tanggung jawab keuangan.

9. MA
Wewenang MA
1. Mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan
dibawah undang-undang terhadap
undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.

10. MK
Wewenang MK
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap undang-undang
dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negarayang kewenangannya diberikan oleh
UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

11. KY
Komisi Yudisial adalah
Maksud dibentuknya adalah agar warga
masyarakat dapat dilibatkan dalam
proses pengangkatan, penilaian kinerja
dan kemungkinan pemberhentian hakim.