Disebut juga Demokrasi Parlementer. Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republic Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948) Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) Ir. Soekarno & Mohammad Hatta (13 Juli 1949-27 Desember 1949)

1. Demokrasi Masa Revolusi (1945-1949)
PPKn Kelas XI BAB II
Chyntya Mutiara Surya (05)
Fannany Ahmad Al-Ariiq (09)
Faris Dawwas (11)
Gabriella Purnomo (13)
Mifthakul Jannah (19)
Nuansa Semesta Nurani (24)
Putri Alfisyahrini (26)

2. Demokrasi Masa Revolusi (1945-1949)
 Disebut juga Demokrasi Parlementer.
 Berlaku sebulan setelah kemerdekaan
diproklamasikan
 Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang
menghadapi Belanda

3. “Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada periode
1945-1949”
 Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
 Bentuk Negara : Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan : Republic
 Sistem Pemerintahan : Presidensial
 Konstitusi : UUD 1945
 Presiden & Wapres :
 Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
 Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
 Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)

4. Ciri-Ciri
1. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang
dengan cepat
2. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan
3. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas paada
interaksi politik di parlemen

5. Sistem pemerintahan negara
 Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak
didasarkan atas kekuasaan belaka.
 Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat
absolutisme.
 Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
 Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di
bawah MPR.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan
presiden tidak tergantung DPR.
 Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung
jawab kepada DPR.
 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

6. Pada Periode 1945-1949 Telah Diletakkan Hal-hal Mendasar Bagi
Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Pada Masa Selanjutnya:
1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
2. Presiden yang secara konstitusional ada
kemungkinan bertindak diktaktor, dibatasi
kekuasaannya ketika KNIP terbentuk
3. Maklumat wakil presiden yang memungkinkan
terbentuknya sejumlah partai politik

7. Komitmen Dalam Mewujudkan Demokrasi
Politik Di Indonesia.
 Polittical franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara,
sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar
terhadap demokrasi.
 Presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk
menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk
menggantikan parlemen.
 Dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya
sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar
bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa
selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah air.

8. Penyimpangan (Demi Kepentingan NKRI)
Terhadap UUD 1945 Yaitu :
 Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang
perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi
parlementer (legislatif)
 Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai
pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu
PNI)
 Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai
perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer

9. Bentuk negara, bentuk pemerintahan,
sistem pemerintahan
1. Bentuk Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara berdaulat
yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan
tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang
tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya
menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih
oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk
pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak
negara di dunia.

10. 2. Bentuk Pemerintahan Republik
Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan
republik dapat dibedakan menjadi :
a. Republik Absolut
Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada
pembatasan kekuasaan. Penguasa
mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi
kekuasaannya digunakanlah partai politik.
Dalam pemerintahan ini, parlemen memang
ada, namun tidak berfungsi.

11. b. Republik Konstitusional
Presiden memegang kekuasaan kepala negara
dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan
presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu,
pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
c. Republik Parlementer
Presiden hanya sebagai kepala negara. Namun,
presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan
kepala pemerintahan berada di tangan perdana
menteri yang bertanggungjawab kepada
parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif
lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

12. 3. Bentuk Pemerintahan Presidensial
Ciri utama sebuah Negara dengan sistem
pemerintahan Presidensial seperti Indonesia
adalah dimana Presiden memiliki dua wajah, yaitu
sebagai Kepala Negara dan juga sebagai Kepala
pemerintahan. Sistem Pemerintahan Presidensial
adalah sistem pemerintahan dimana Kepala
Pemerintahan dan Kepala Negara berada di tangan
Presiden.

13. THANK YOU~Good Bye My Friends
Assalammualaikum Wr.Wb.