1. Ketua : ~ Hesti Prawati
Anggota : ~ Afifah Nur Fadiyah
~ Destry Mardiana
~ Dzikri Nashrul Fauzi
~ Eva Chaerunnisa
~ Tassya Belinda Putri
~ Yusuf Pahrizal
~ Zhelvy Zulpikar
Penyusun
Kelompok 4
2. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEM
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
Indonesia sebagai Negara
Demokrasi
Lembaga lembaga Negara
Menurut UUD 1945
Amandemen
Sistem pemerintahan negara RI sebelum dan
sesudah amandemen
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
PETA KONSEP
3. Falsafah Hidup Bangasa:
Pancasila dan UUD 1945
Bentuk kedaulatan diatur dalam UUD 1945
Pasal 1 ayat 1, berbunyi :
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik
Pasal 1 ayat 2, berbunyi :
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar
Pasal 1 ayat 3, berbunyi :
Negara Indonesia adalah negara hukum
4. Sistem Pemerintahan
Indonesia
Berdasarkan UUD 1945 dibagi menjadi 7 azas :
1. Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)
Tiga Prinsip dasar negara hukum
Due process of
law
Supremaci of
law
Equality before
the law
5. 2.Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar,
bahwa cara pengendalian pemerintahan di batasi oleh
ketentuan hukum produk konstitusi
3. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar
4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
Produk Konstitusi
Undang - UndangTap MPR Peraturan Pemerintah
6. 5. Kekuasaan Tertinggi di Tangan Rakyat
Sebelum Amandemen UUD 1945 kekuasaan tertinggi di
tangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Setelah di amandemen kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat ( pasal 1 ayat 2 ), dan MPR berkedudukan
sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan
Presiden dan DPR
6. Mentri negara ialah pembantu Presiden dan
bertanggungjawab kepada Presiden
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
7. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan
yang adil dan
beradab,persatuan,kerakyatan,musyawarah,kebijaksana
an,dan berkeadilan sosial.
8. Pengertian Demokrasi :
Sebuah sistem pemerintahan di mana
kedaulatan ada ditangan rakyat(dari rakyat , oleh
rakyat dan untuk rakyat)
Trias Politika adalah pembagian kekuasaan
pemerintahan menjadi 3 bidang,yaitu :
1. Legislatif (membuat Undang-Undang Yang
dimaksud Legislatif adalah :
Lembaga MPR
Lembaga DPR
Lembaga DPD
Indonesia sebagai Negara Demokrasi
9. 2.Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang)
Yang dimaksud eksekutif adalah : Presiden
& wakil presiden
3. Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan
Undang-Undang)
Yang di maksud yudikatif adalah :
Mahkamah agung (MA )
Mahkamah Konstitusi ( MK )
Komisi Yudisial (KY )
10. Lembaga lembaga Negara Menurut UUD
1945 hasil Amandemen
1. Majelis Permusawaratan rakyat ( MPR )
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR )
3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
4. Presiden
5. Badan pemeriksa keuangan ( BPK )
6. Lembaga Kehakiman
7. Mahkamah agung ( MA )
8. Mahkamah konstitusi ( MK )
9. Komisi Yudisial ( KY )
11. Tugas-tugas Lembaga Negara Berdasarkan
UUD 1945 (Amandemen )
Anggota MPR terdiri dari :
- Anggota DPR
- Anggota DPD
1. Tugas MPR ( Pasal 3 UUD 1945 )
1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden
3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD
Sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota
negara ( pasal 2 ayat 2)
SIDANG
MPR
12. Membentuk undang-
undang
( pasal 20 ayat 1)
Membahas
rancangan UU (RUU )
bersama presiden
( pasal 20 ayat 2)
Membahas RAPBN
bersama Presiden
( pasal 23 ayat 2)
Tugas DPR RI
Pasal 20 ayat 1
Legislasi
Pengawasan Anggaran
Fungsi
DPR RI
13. Hak DPR RI
1.Hak Intepelasi
Hak DPR untuk meminta keterangan
kepada presiden
2. Hak angket
Hak DPR untuk mengadakan
penyelidikan atas suatu
kebijaksanaanpresiden/pemerintah
3. Hak menyampaikan pendapat
14. Tugas DPD (pasal 22D UUD 1945) )
pasal 22C ayat 1 DPD dipilih dari stiap provinsi
melalui pemilu.
1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang
berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan
daerah, pembentukan danpemekaran, serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya
ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.(
pasal22D ayat 1 )
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah,hubungan pusat dengan daerah,
pembentukan dan pemekaran, sertapenggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi
lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D
ayat 2 )
3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan
dengan rancanganundang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan,
dan agama.
15. 4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan
undang-undangotonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah,
pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya,
perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan,
danagama.(pasal 22D ayat 3) GEDUNG MPR/DPR/DPD REPUPLIK
INDONESIA
GEDUNG MPR/DPR/DPD Republik Indonesia
16. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam UUD 1945
Amandemen
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
memberi Grasi dan Rehabilitasi
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia pemegang kekuasaan
kehakimanbersama-sama dengan
Mahkamah konstitusi
17. • Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
ketua.
• Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh
hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
Calon hakim agung diusulkan oleh ?
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk
kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden
18. Mahkamah Konstitusi
adalah lembaga tinggi
negara. Dalam sistem
ketatanegaraan
Indonesia yang
merupakan
pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-
sama dengan
Mahkamah agung
Menurut Undang-Undang
Dasar1945,pasal 24 C ayat 1, kewajiban
dan wewenang MK adalah
1. Berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar ,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945,
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi
19. Menurut Undang-Undang Dasar
1945,pasal 24 C ayat 2,
kewajiban MK adalah:
Wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan perwakilanRakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atauwakil
Presiden menurut UUD 1945.
20. Komisi Yudisial
1.Mengusulkan pengangkatan
Hakim agung
2.Menegakkan
kehormatan,keluhuran
martabat,serta prilaku hakim
Anggota komisi yudisial diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR (Pasal
24B ayat 3 ).
21. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan
negara .Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR,
DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK
dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan
di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi
Badan Pemeriksa
Keuangan
22. Tugas-tugas Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan UUD 1945
1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan
dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
2. Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan UU .
3. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU.
4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi Negara .
5. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan
dengan UU.
6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
23. 7. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
dengan pertimbangan MA, dan memberikan
Amnesty dan abolisi dengan pertimbangan
DPR .
8. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan menurut UU.
9. Presiden membentuk dewan pertimbangan
yang bertugas memberi nasehat dan
pertimbangan kepada Presiden .
10. Presiden juga berhak mengangkat menteri-
menteri sebagai pembantu Presiden.
Presiden RI 2009-2014
24. No Nama Presiden
Indonesia
Biografi Singkat Masa Jabatan
1.
Presiden Ir. Soekarno
Presiden pertama Republik Indonesia,
Soekarno yang biasa dipanggil Bung
Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni
1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni
1970. Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada
25 Mei 1926 di THS (Technische
Hoogeschool atau sekolah Tekhnik
Tinggi yang sekarang menjadi ITB).
1945-1966
2.
Presiden Soeharto
Soeharto adalah Presiden kedua
Republik Indonesia. Beliau lahir di
Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni
1921. Beliau resmi menjadi anggota TNI
pada tanggal 5 Oktober 1945. 1966-1998
25. No Nama Presiden
Indonesia
Biografi Singkat Masa Jabatan
3.
Presiden B.J. Habibie
Presiden ketiga Republik Indonesia,
Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-
Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni
1936. Ia manusia cerdas yang sempat
menghadirkan selaksa harapan
kemajuan teknologi demi kejayaan
negeri ini.
1998-1999
4.
Presiden
Abdurrahman Wahid
Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid
atau dikenal sebagai Gus Dur lahir di
Jombang, Jawa Timur, pada 7
September 1940. Ia lahir dengan nama
Abdurrahman Addakhil atau "Sang
Penakluk", dan kemudian lebih dikenal
dengan panggilan Gus Dur.
1999-2001
26. No Nama Presiden
Indonesia
Biografi Singkat Masa Jabatan
5.
Presiden Megawati
Soekarnoputri
Presiden Republik Indonesia ke-5,
Megawati Soekarnoputri lahir di
Yogyakarta, 23 Januari 1947. Megawati
adalah putri sulung dari Presiden RI
pertama yang juga proklamator,
Soekarno dan Fatmawati.
2001-2004
6.
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono adalah
presiden RI ke-6 dan ke 7. Lulusan
terbaik AKABRI (1973) yang akrab
disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa
Timur 9 September 1949. Istrinya
bernama Kristiani Herawati, merupakan
putri ketiga almarhum Jenderal (Purn)
Sarwo Edhi Wibowo.
2004-2014
28. STRUKTUR KETATANEGARAAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Sebelum Amandemen
UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
DPD DPR
MPR KEHAKIMANPRESIDEN
WAPRES MK MA KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif
BP
K
Setelah Amandemen
UUD 1945
29. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA R.I. SEBELUM
DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Masa Orde Baru
(Sebelum Amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi
(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum
(rechtsstaat).
Indonesia adalah negara Hukum .
Sistem Konstitusional. Sistem Konstitusional
Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
menurut UUD.
Presiden adalah penyelenggara
pemerintah negara tertinggi
menurut UUD.
Presiden adalah kepala
pemerintahan dan kepala negara
Presiden bertanggungjawab kepada
MPR.
Presiden tidak bertanggungjawab
kepada MPR.
Menteri negara ialah pembantu
Presiden dan tidak
bertanggungjawab kepada DPR.
Menteri negara ialah pembantu
Presiden dan tidak
bertanggungjawab kepada DPR.
Kekuasaan kepala negara tidak tak
terbatas.
Kekuasaan kepala negara tidak tak
terbatas.
30. No Kelebihan Kekurangan
1. Adanya kepastian dan supremasi
hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara
Masih adanya oknum atau aparat
penegak hukum yang tidak profesional
2. MPR terdiri atas anggota DPR dan
anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum, sehingga terjaga
mekanisme checks and balances.
Masih adanya anggota lembaga
perwakilan rakyat yang tidak berpihak
kepada rakyat dan adanya politik uang
dalam pemerintahan
31. 3. Jabatan presiden (eksekutif)
tidak dapat dijatuhkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan
sebaliknya Presiden juga tidak
dapat membubarkan DPR.
Presiden dengan DPR bekerja
sama dalam pembuatan
Undang-Undang.
Pengawasan rakyat terhadap
pemerintah kurang berpengaruh,
meskipun ada lembaga perwakilan
rakyat tetapi komunikasi antar rakyat
dan lembaga perwakilan rakyat masih
kurang. Bahkan sebagian besar rakyat
tidak mengenal perwakilannya di
lembaga perwakilan rakyat.
4. Jalannya Pemerintahan
cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah
pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih dan
profesional, program-program
pemerintah tidak berjalan efektif
32.
33. Pertanyaan
1. Mengapa amandemen UUD 1945 dilakukan
dalam 4 kali perubahan? Dan apa yang
membedakan antara pasal-pasal yang
dilakukan perubahan pertama,kedua,ketiga,
dan keempat?
