2. PENGERTIAN
PEMERINTAH : sekelompok orang atau badan
yang secara bersama sama memikul tanggung jawab
untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan
politik suatu negara
PEMERINTAHAN : sistem yang mengatur dan
mengelola keseluruhan lembaga legislatif, eksekutif
dan yudikatif
3. Arti sempit : dilaksanakan
oleh lembaga eksekutif
Arti Luas : dilaksanakan
oleh lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif
4. SISTEM PEMERINTAHAN
1. PRESIDENSIAL : kekuasaan berada di tangan
presiden dan presiden berfungsi sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan
2. PARLEMENTER : kekuasaan kepala negara
berada di tangan presiden / raja sedangkan kepala
pemerintahan berada ditangan perdana menteri.
5. 1. REPUBLIK
Negara dipimpin oleh presiden
contoh : Indonesia, AS, Korea dll
2. MONARKI ( KERAJAAN )
Negara dipimpin oleh raja
contoh : Inggris, Belanda, Jepang,
Malaysia dll
6. A. Lembaga Legislatif
B. Lembaga Eksekutif
C. Lembaga Yudikatif
D. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
E. Komisi Pemilihan Umum ( KPU )
7. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR
)
- Susunan anggota : DPR = 550
DPD = 128
- Masa jabatan : 5 th
- Masa sidang sedikitnya 1 kali dalam 5
th
8. 1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wapres
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan
MK untuk memberhentikan persiden/wapres
dalam masa jabatannya
4. Memilih presiden/wapres apabila terjadi
kekosongan jabatan
9. DPR adalah lembaga yang menyerap,
menampung, menghimpun dan
menindaklanjuti aspirasi rakyat
Anggota DPR terdiri atas anggota parpol
peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu
Jumlah anggota 550 orang
Masa jabatan 5 th.
10. 1. Membentuk UU
2. Membahas RUU bersama
Presiden
3. Membahas RAPBN
bersama Presiden
11. FUNGSI DPR
1. Fungsi Legislasi : sbg pembuat
peraturan perundang-undangan
2. Fungsi Anggaran : berhak
menetapkan APBN
3. Fungsi Pengawasan :
melakukan pengawasan terhadap
pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan
12. HAK-HAK DPR
1. Hak Budget : hak untuk menyetujui/menolak
RAPBN
2. Hak Interpelasi : hak untuk minta keterangan
pada Presiden
3. Hak Angket : hak untuk mengadakan penyelidikan
atas kebijakan Presiden
4. Hak Imunitas : hak kekebahan hukum terhadap
pernyataannya dalam sidang
5. Hak Bertanya : hak untuk mengajukan pertanyaan
pada pemerintah
6. Hak Petisi : hak untuk mengajukan usul / anjuran
kpd pemerintah dalam masalah tertentu
13. DPD dibentuk dengan maksud sebagai
penyeimbang yang berkaitan dengan
kebijakan pusat dan daerah
Anggota DPD berasal dari wakil-wakil dari
daerah propinsi yang dipilih melalui pemilu
Jumlah wakil tiap propinsi 4 orang
Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3
anggota DPR
14. a. Mengajukan kepada DPR tentang
RUU :
- otonomi daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pembentukan dan pemekaran
- penggabungan daerah
- pengelolaan SDA dan SDE
lanjutan
15. Lanjutan Tugas dan wewenang DPD
b. Membahas RUU yang berkaitan dengan :
- pelaksanaan otonomi daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pembentukan , pemekaran dan
penggabungan daerah
- pengelolaan SDA dan SDE
- yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah
16. Lanjutan Tugas dan wewenang DPD
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU
mengenai:
- otonomi daerah
- pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pengelolaan SDA dan SDE lainnya
- pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
17. B. LEMBAGA EKSEKUTIF
• Lembaga Eksekutif : adalah lembaga yang
melaksanakan UU
• Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di
tangan Presiden
• Presiden Republik Indonesia adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan
• Sebagai kepala begara, presiden adalah simbul
resmi negara Indonesia
• Sebagai kepala pemerintahan, presiden
memegang kekuasaan eksekutif dalam
menjalankan tugasnya dibantu para menteri
19. PRESIDEN
• Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat melalui
pilpres
• Pasangan calon presiden dan wapres diusulkan
oleh partai politik
• Sebelum amandemen UUD 1945, presiden
dipilih oleh MPR oleh sebab itu presiden dan
wapres bertanggung jawab pada MPR
• Sesudah amandemen UUD 1945 presiden dan
wapres dipilih langsung oleh rakyat
20. Lanjutan:
• Masa jabatan presiden RI 5 tahun , sesudah itu
bisa dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan
( UUD 1945 pasal 7 )
21. KEKUASAAN PRESIDEN
1. Bidang Eksekutif:
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD ( pasal 4 ayat 1 )
b. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan UU ( pasal 5 ayat 2 )
2. Bidang Legiaslatif
a. Bersama DPR membuat UU ( pasal 5 ayat 1 )
b. Bersama DPR menetapkan APBN
lanjutan
22. 3. Kekuasan Presiden sebagai Kepala
Negara
a. Memegang kekuasaan tertinggi dari AD,AL,AU (
pasal 10 )
b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain ( pasal 11 )
c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya,
syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU
( pasal 12 )
d. Mengangkat duta dan konsul dengan memper-
hatikan pertimbangan DPR dan menerima duta
dan konsul dari negara lain ( pasal 13)
23. 3. Kekuasan Presiden sebagai Kepala
Negara ( lanjutan )
e. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MA ( psl 14(1)
f. Memberi amnesti dan abolisi dengan
mempertimbangkan saran DPR ( psl 14 ayat 2)
g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda
kehormatan lainnya yang diatur dengan UU (
pasal 15 )
h. Mengangkat dan memberhentikan menteri
24. C. LEMBAGA YUDIKATIF
• Lembaga Yudikatif : adalah lembaga yang
mengawasi dan mengadili pelanggaran
perundang-undangan
• Terdiri dari : MA. MK dan KY
25. 1. MAHKAMAH AGUNG ( MA )
• Merupakan lembaga yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman
• Merupakan peradilan negara tertinggi
• Membawahi badan peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer dan PTUN
• MA terdiri dari ketua, anggota, panitera dan
seorang sekretaris
26. WEWENANG MAHKAMAH AGUNG
1. Mengadili perkara pada tingkat kasasi dan
menguji peraturan perundang undangan
dengan berdasar UU.
Kasasi adalah pernyataan tidak sah oleh MA
terhadap putusan hakim karena putusan tsb
menyalahi atau tidak sesuai UU
2. Memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi
kepada presiden.
Grasi adalah ampunan yg diberikan oleh
presiden kpd orang yg telah dijatuhi hukuman
27. 2. MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK )
• MK adalah lembaga baru dalam tatanegara kita
telah UUD 1945 diamandemen
• MK merupakan lembaga yang memegang
kuasaan kehakiman khusus kalau MA
menjalankan peradilan umum
• Anggota MK memiliki keahlian di bidang hukum
ketatanegaraan
• Jumlah anggota MK 9 orang, 3 hakim diajukan
oleh DPR, dan 3 hakim diajukan presiden, 3
hakim diajukan MA
28. WEWENANG MK
• Menguji UU terhadap UUD 1945
• Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara
• Memutus pembubaran partai politik
• Memutus perselisihan hasil pemilihan
umum
29. KEWAJIBAN MK
• Memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh
presiden/wapres menurut UUD 1945
30. 3. KOMISI YUDISIAL ( KY )
• KY merupakan lembaga manidiri yang
anggotanya ditujuk dan diberhentikan oleh
presiden dengan persetujuan DPR
• Jumlah anggota KY 7 orang
• Wewenang KY :
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat serta perilaku hakim
31. D. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK )
• BPK adalah lembaga yang bertugas memeriksa
pengelolaan keuangan negara dan memeriksa
pelaksanaan APBN
• Jumlah anggota : 9 orang
• BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
• BPK diresmikan oleh presiden
32. TUGAS BPK
• Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
• Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR,DPD
dan DPRD sesuai dengan kewewnangannya
• Hasil pemriksaan akan ditindaklanjuti oleh
lembaga lain yang diatur oleh UU
33. E. KOMISI PEMILIHAN UMUM
• KPU adalah komisi yang menyelenggarakan
pemilihan umum
• Keanggotaan - KPU pusat 11 orang
- KPU provinsi 5 orang
- KPU kota/kabupaten 5 0rang
34. Cara kerja KPU
• KPU Nasional membentuk KPU Kota/Kab
• KPU kota/kab membentuk PPK (Panitia
Pemilihan Kecamatan
• PPK membentuk PPS ( Panitia Pemungutan
Suara ) di tingkat desa/kelurahan
• PPS membentuk KPPS ( Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara ) di tiap
TPS ( tempat Pemungutan Suara )
35. II. ORGANISASI PEMERINTAHAN PUSAT
1. PRESIDEN
2. WAKIL PRESIDEM
3. MENTERI
4. LEMBAGA PEMERINTAHAN LAINNYA
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN NON
DEPARTEMEN
B. PEJABAT STINGKAT MENTERI
38. 2. WAKIL PRESIDEN
• Tugas khusus wapres adalah
1. Menampung dan mengusahakan pemecahan
masalah yang menyangkut kesejahteraan
rakyat
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan
pembangunan dengan bantuan departemen-
departeman yang bersangkutan
* Tugas utamanya membantu presiden dalam
menjalankan tugas utamanya
