Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan republik dengan kekuasaan berada di tangan presiden dan DPR. UUDS berlaku dari 1950 hingga 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS sebagai lembaga negara sementara. Masa UUDS ditandai gejolak politik yang menyebabkan pergantian kabinet sering.

1. UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA
(UUDS) TAHUN 1950
17 Agustus 1950 – 17 Agustus 1959
By: Putri Syifa

2. UUDS
 Bentuk Negara
 Bentuk Pemerintahan
 Pemegang Kedaulatan Rakyat
 Alat-alat perlengkapan Negara
 Sistem Pemerintahan Negara
o Pasal 83 dan 84
 Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 –
1959
o Pergantian Kabinet
o NASAKOM
o Era Demokrasi

3. BENTUK NEGARA
Bentuk negara yang di kehendaki oleh UUDS
tahun 1950 ialah negara kesatuan. Sebagaimana
disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Republik
Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu
negara hukum yang demokratis dalam berbentuk
satuan”.
back

4. Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan menurut UUDS 1950
ialah republik.
Pemegang Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan ketentuan UUDS tahun 1950
yang memegang kedaulatan rakyat adalah
Presiden bersama sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat DPR.
back

5. Alat –alat Perlengkapan Negara
Alat-alat perlengkapan negara menurut UUDS
1950 adalah sebagai berikut:
1.Presiden dan Wakil Presiden
2.Menteri-menteri
3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR
4.Mahkamah Agung (MA), dan
5.Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
back

6. Sistem Pemerintahan Negara
a) Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam
UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan
negara adalah sistem parlementer
Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan
kabinet. Sebagai imbangannya, presiden memiliki
kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan
DPR
Ditegaskan dalam UUD tahun 1950 pasal 83 dan
84 sebagai berikut:
back

7. Pasal 83
1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan
kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk
seluruhnya, maupun masing-masing untuk kegiatannya
sendiri-sendiri.
Pasal 84
1) “Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan Presiden
yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk
mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 (tiga puluh) hari.”
back

8. b) Tugas konstituante adalah membuat rancangan undang-
undang dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950
dan untuk mengambil putusan mengenai rancangan
undang-undang dasar yang tetap.
c) Kegagalan Konstituante untuk menetapkan rancangan
UUD membuat keadaan politik dalam negeri Indonesia
berada dalam ancaman. Ancaman yang dapat
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam
situasi ini, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959
mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah:
back

9. 1) Membutuhkan Konstutuante
2) Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945
bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan tidak berlakunya lagi UUD sementara
tahun 1950.
3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
back

10. Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 –
1959
Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia
menggunakan Undang Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar
negaranya. UUDS tersebut dumulai pada 17 Agustus 1950 sampai
dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan
Presiden Soekarno.
Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut
dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya
demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya
pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan
Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan
menganut sistem kabinet parlementer.
back

11. Pada masa Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut
diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai
gerakan yang politik yang tidak stabil, sehingga kabinet
pemerintahanpun ikut kena imbasnya, tercatat pada periode
1950 hingga 1959 ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu :
1950 – 1951 : Kabinet Natsir
1951 – 1952 : Kabinet Sukiman Suwirjo
1952 – 1953 : Kabinet Wilopo
1953 – 1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo I
1955 – 1956 : Kabinet Burhanuddin Harahap
1956 – 1957 : Kabinet Ali Satroamidjojo II
1957 – 1959 : Kabinet Djuanda
back

12. Hingga puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit yang isinya seperti yang telah ditulis
diatas, dan pada masa berakhirnya UUDS 1950 dan
kembali ke Undang Undang Dasar 45, sistem kabinet
parlementer ikut juga berakhir menjadi sistem Demokrasi
Terpimpin dimana seluruh keputusan dan pemikiran hanya
terpusat pada Presiden.
Namun demikian, ternyata sistem Demokrasi Terpimpin
tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dalam
bidang politik apalagi ekonomi, karena Partai Komunis
Indonesia yang pada masa itu sebagai partai besar merasa
berada diatas angin, mereka kemudian mendorong
Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang
dinamakan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunisme
atau lebih dikenal sebagai NASAKOM.
back

13. Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi
antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu
ternyata gagal dalam memperbaiki sistem
perekonomian Indonesia, malah yang terjadi adalah
penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik
tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer
merajalela, sehingga puncaknya adalah
pemberontakan PKI yang dikenal dengan
pemberontakan G 30 S/ PKI.
back