1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian. 2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen. 3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.

1. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA KONSTITUSI RIS
1949-1950
Periode Konstitusi RIS (1949-1950)
Konstitusi RIS 1949
Dalam perjalannya, Belanda berusaha memecah-belah bangsa indonesia dgn
cara membentuk negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, & Negara Jawa Timur. Bahkan Belanda melakukan Agresi Militer I
pada thn 1947 (pendudukan terhadap ibukota jakarta) & Agresi Militer II atas
kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dgn
RI, PBB turun tangan dengan menyelenggarakann Konferensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag (Belanda) tgl 23 Agustus -2 November 1949.
KMB menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu :
a. didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
b. penyerahan kedaulatan kpada Republik Indonesia Serikat
c. dididrikannya uni antara RIS dengan kerajaan Belanda
Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat
mengharuskan adanay penggantian UUD, sehingga disusunlah naskah UUD RIS
& dibuat oleh delegasi RI serta delegasi BFO pada KMB. UUD yg diberi nama
Konstitusi RIS tersebut mulai beelaku tgl 27 Desember 1949, yg terdiri atas
Mukadimah berisi 4 alinea, Batang Tubuh yg berisi 6 bab & 197 pasal, serta
sebuah lampiran.
Mengenai bentuk negara dinyatakan dlm pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yg
berbunyi 'Republik Indonesia Serikat yg merdeka & berdaulat adalah negara
hukum yg demokratis & berbentuk federasi'. Dgn berubah menjadi negara
serikat, maka di dlm RIS terdapat beberapa negara bagian & masing-masing
memiliki kekuasaan pemarintahan di wilayah negara bagiannya. Negara negara
bagian itu adlh : Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa
Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula
satuan kenegaraan yg berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah , Bangka, Belitung,
Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimntan Tenggara &
Kalimantan Timur. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap
berlaku hanya untuk negara bagian RI yg meliputi Jawa & Sumatera dengan ibu
kota Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yg digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adlh
sistem parlementer, sebagaimana diatur dlm pasal 118 ayat 1 & 2 Konstitusi RIS.
Pada ayat (1) ditegaskan bahwa 'Presiden tidak dapat diganggu gugat'. Artinya
presiden tdk dpt dimintai pertanggungb jawaban atastugas-tugas pemerintahan,
karena presiden adalah kepala negra, bkn kepala pemerintahan.

2. Pada pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa 'Menteri-menteri bertanggung jawab
atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama sama untuk seluruhnya
maupun masing-masing untu dirinya sendiri'. Dengan demikian, yg
melaksanakan & bertanggung jawab terhadap tugas tugas pemerintahan adlh
menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana
Menteri, dgn sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintah bertanggung
jawab terhadap parlemen (DPR)
Berikut lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS :
a. Presiden
b. Menteri-menteri
c. Senat
d. DPR
e. MA
f. Dewan Pengawas Keuangan
Penyimpangan yang terjadi, antara lain :
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi
Republik Indonesia Serikat [ RIS ].Perubahan tersebut berdasarkan pada
Konstitusi RIS.
b. Kekuasaan legislative yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR
dilaksanakan DPR dan Senat.
UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949
Saat Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia
belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian PPKI mengadakan
sidang pertama yang salah keputusannya adalah mengesahkan UUD yang
kemudian disebut UUD 1945. Karena saat itu MPR belum terbentuk, maka UUD
1945 tidak ditetapkan oleh MPR seperti diatur dalam pasal 3 UUD 1945.
Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dimuat
dalam Berita Republik Indonesia No.7 tahun II 1946. UUD 1945 tersebut terdiri
atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (terdiri dari 16 bab, 37 pasal), 4
pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara kesatuan, maka negara
Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan di tangan pemerintah pusat.
Tidak ada pemerintah negara bagian seperti yang berlaku di negara-negara
serikat (federasi). Kepala negara dijabat oleh presiden yang dipilih melalui
pemilu, bukan berdasar keturunan. Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2)
yang berbunyi “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

3. Sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem
pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara
juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas
pemerintahan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada
Presiden, bukan kepada DPR. Lembaga-lembaga tertinggi negara menurut UUD
1945 sebelum amandemen adalah:
a.MPR
b.Presiden
c.Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
d.DPR
e.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f.Mahkamah Agung (MA)