Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.

1. Menganalisis Hubungan asar
negara dengan konstitusi

2. Menunjukan Sikap Positif
Terhadap Konstitusi Negara

3.  Menunjukan periodisasi konstitusi Indonesia
 Menguraikan tugas fungsi lembaga negara
 Menyimpilkan perilaku positif terhadap konstitusi
negara

4. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI
PERILAKU KONSTITUSIONAL BAGI PERILAKU KONSTITUSIONAL PARTAI PERILAKU
PENYELENGGARA NEGARA POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
PRESIDEN DAN KEMENTRIAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
MAHKAMAH AGUNG (MA)
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI ) DAN KEPOLISIAN NKRI

5.  Indonesia telah mengalami beberapa kali
penggunaan konstitusi yang berlaku :
1. UUD’45 (1945-1949)
2. Konstitusi RIS (1949-1950)
3. UUDS (1950-1959)
4. UUD’45 (1959-2002)
5. UUD’45 yang diamandemen (2002-
sekarang)

6. • MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD
• Dipilih melalui pemilu
• MPR bersidang lima tahun sekali
• Wewenang MPR :
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wapres
3. Memberhentikan Presiden atau wapres
dalam masa jabatannya menurut UUD

7. b.Presiden dan Kementrian Negara
• Capres dan cawapres harus WNI
• Syarat menjadi Presiden dan wapres
diatur dalam UU
• Presiden dan wapres dapat diberhentikan
atas usul DPR
 Presiden dibantu menteri-menteri dalam
menjalankan tugas
• Menteri-menteri tersebut diangkat dan
diberhentikan presiden,dan bertanggung
jawab kepada presiden

8.  Anggota DPR dipilih melalui pemilu
 Susunan DPR ditetapkan dengan UU
 Tugas DPR :
1. Bersidang setahun sekali
2. Membentuk UU
3. Membahas RUU bersama presiden
 Hak DPR:menyatakan pendapat,budget
interpelasi,angket,mengajukan pertanyaan
,menyampaikan usul dan pendapat,imunitas

9.  Anggota DPD dipilih melalui pemilu
 Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih banyak
dari DPR
 DPD bersidang setahun sekali
 DPD mengajukan RUU ttg otonomi daerah,dll
kepada DPR
 DPD melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan UU ttg otonomi daerah,dll
 Menyampaikan hasil pengawasannya kepada
DPR

10.  Sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
akan duduk di DPR,DPD,Presiden dan
wapres,DPRD
 Pemilu dilaksanakan secara langsung
,umum,rahasia,bebas,rahasia,jujur,adil
 Pemilu diadakan 5 tahun sekali
 Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU

11. f.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK bertugas mengelola keuangan negara
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada DPR,DPD,DPRD,lalu ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan sesuai UU
Anggota BPK dipilih DPR memperhatikan
pertimbangan DPD,dan diresmikan Presiden
BPK berkedudukan di ibukota dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU

12. g.Mahkamah Agung (MA)
 Merupakan peradilan tingkat kasasi,berwenang
menguji peraturan perundang-undangan di bawah
UU
 Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial ke
DPR,lalu ditetapkan presiden
 Ketua dan wakil ketua dipilih hakim agung
 Susunan dan keanggotaan MA diatur UU
 Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
presiden
 Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur UU

13.  Mengadili tingkat pertama dan terakhir
 Kewenangannya :
1.Memutuskan sengketa kewenangan yg
diberikan UUD
2.Memutuskan pembubaran parpol
dst
 Kewajiban : memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai pelanggaran Presiden dan
wapres menurut UUD
 Memiliki 9 orang hakim yang ditetapkan
presiden

14.  Sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara
 TNI bertugas mempertahankan,melindungi
,memelihara keutuhan serta kedaulatan
negara
 Kepolisian NKRI bertugas menjaga kea-
manan dan ketertiban masyarakat,penyi-
dik dan penyelidik kasus kejahatan

15. Setiap penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugas harus sesuai UUD
Jika timbul permasalahan dalam pelaksa-
naan tugas,harus diselesaikan secara
konstitusional
Mekanisme dan hubungan kerja telah
diatur sehingga terjalin hubungan siner-
gis antar lembaga dalam mewujudkan
tujuan negara Indonesia

16.  Manfaat partai politik dan organisasi
kemasyarakatan:
1. Kontrol terhadap pelaksanaan
pemerintahan negara
2. Menghimpun aspirasi rakyat untuk di-
sampaikan kepada lembaga perwakilan
rakyat
3. Wahana untuk merekrut calon-calon
pemimpin bangsa

17.  Perilaku parpol dalam menyampaikan aspirasi
politik harus secara konstitusional,tidak
melakukan provokatif,anarkis,destruktif,dll
 Menyelesaikan suatu kasus penyim-pangan
dalam berpolitik harus secara hukum.

18. 3.PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA
 Sebagai warga negara,perilaku kita harus
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
 Dalam menyelesaikan masalah, kita
menghindari hal-hal seperti main hakim
sendiri, kekerasan, kesewenang-
wenangan,dsb

19.  Sebagai warga negara kita juga harus berperilaku
konstitusional,seperti :
1. Memberi saran dan kritik kepada peme-
rintah melalui wakil rakyat
2. Memperjuangkan hak asasi secara san-
tun,mendahulukan kewajiban,dan tidak
melanggar hak asasi orang lain
3. Terhadap perlakuan tidak adil dari pe-
merintah,dalam melakukan upaya hu-
kum harus dengan musyawarah dan
menaati hukum yang berlaku

20. 4. Membiasakan memberi daripada me-
minta sesuatu
5. Siap membela negara untuk menjaga
keutuhan dan kedaulatan negara
6. Menghormati keputusan lembaga nega-
ra, dan menghargai hasil karya orang
lain