Dokumen tersebut membahas konsep hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Dibahas mengenai pengertian hak dan kewajiban, kewajiban karyawan terhadap perusahaan seperti kewajiban ketaatan, kerahasiaan, dan loyalitas, serta hak karyawan terhadap perusahaan seperti hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, mendapat upah yang layak, dan membentuk serikat pekerja. Dokumen terse

1. KONSEP HAK &
KEWAJIBAN KARYAWAN
DAN PERUSAHAAN

2. KELOMPOK 3
Alberta Della Wijaya (34179083)
Anisa Rahmadani (28179025)
Brenda Aurelia (33179035)
Desya Ramadhani (37179022)
Dwi Agustine (39179008)
Mega Ristia P. U (25179066)
Stefanny Jessica (38179010)
Umi Sakinah ( 3107921)
Winda Amalia R.N (26179074)

3. Apa itu hak dan kewajiban ?

4. HAK  Sesuatu yang mutlak menjadi milik
kita dan penggunaannya tergantung kepada
kita sendiri.
Contohnya: hak mengeluarkan
pendapat, hak mendapatkan
pengajaran
KEWAJIBAN  Sesuatu yang harus dilakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contohnya: melaksanakan tata tertib di
sekolah atau di kampus, membayar UKT
atau melaksanakan tugas yang diberikan
dosen dengan sebaik-baiknya.

5. KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
1. Kewajiban Ketaatan
Karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya.
Namun,ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi karyawan, seperti :
• Karyawan tidak boleh mematuhi perintah untuk melakukan sesuatu
yang tidak bermoral.
• Karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang diberikan
bukan demi kepentingan perusahaan.
• Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi
kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan
yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu.

6. KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
2. Kewajiban konfidensialitas
Konfidensialitas berasal dari kata Latin “confidere” yang berarti
“mempercayai”.
Kewajiban konfidensialitas  kewajiban untuk menyimpan informasi
yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu
profesi.
Kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama karyawan
bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah
kerja. Dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan
adalah intellectual property rightsdari perusahaan.

7. KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
3. Kewajiban loyalitas
Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggis kata loyal selalu
dikaitkan dengan “setia”.
Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah
konflik kepentingan (conflict of interest), artinya konflik antara
kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan.
Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi, yang bersaing
dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan kontrak kerja atau
persetujuan implisit (kalau tidak ada kontrak resmi), karyawan wajib
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan
perusahaan.

8. KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
4. Kewajiban Melaporkan Kesalahan
Perusahaan
Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris masalah ini dikenal
sebagai whistle blowing(meniup peluit
Dalam etika, whistle blowing memiliki arti  menarik perhatian dunia
luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah
organisasi.
• Whistle blowing dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. whistle blowing internal (pelaporan kesalahan di dalam
perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung),
2. whistle blowing eksternal (pelaporan kesalahan perusahaan
kepada instansi di luar perusahaan, baik instansi pemerintah
atau kepada masyarakat melalui media komunikasi).

9. KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP
KARYAWAN
1. Perusahaan Tidak Boleh Mempraktisi
Deskriminasi
Istilah ini berasal dari suatu kata Latin discernere yang berarti
membedakan, memisahkan, memilah.
Dalam konteks perusahaan, dengan diskriminasi dimaksudkan:
membedakan antara pelbagai karyawan karena alasan tidak
relevan yang berakar dalam prasangka. Latar belakang terjadinya
diskriminasi adalah pandangan rasisme, sektarianisme, atau
seksisme.

10. KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP
KARYAWAN
2. Perusahaan Harus Menjamin
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Yang menjadi dasar etika bagi kewajiban perusahaan untuk
melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja:
• Setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat.
• Berdasarkan dasar pemikiran Deontologi Kant : manusia harus
diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai
sarana belaka.
• Menunjukan dasar itu dengan suatu argumentasi utilitarian, bahwa
tempat kerja yang aman dan sehat paling menguntungkan bagi
masyarakat sendiri, khususnya bagi ekonomi negara.

11. KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP
KARYAWAN
3. Kewajiban Memberi Gaji yang Adil
Menurut keadilan distributif
• Pandangan ini dilatarbelakangi konsepsi liberalistis yaitu upah atau
gaji dapat dianggap adil, bila merupakan imbalan untuk prestasi.
Sedangkan pandangan sosialistis dikemukakan dari sudut pandang
pekerja. Mereka menekankan bahwa gaji baru adil, bila sesuai
dengan kebutuhan si pekerja beserta keluarga.
Senioritas dan imbalan rahasia
• Senioritas maksudnya, orang yang bekerja lebih lama pada suatu
perusahaan atau instansi mendapat gaji lebih tinggi. Imbalan
rahasia maksudnya pemberian bonus atau insentif berlangsung
secara rahasia, sehingga hanya yang bersangkutan yang tahu.

12. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
1. Hak untuk Mengembangkan Potensi
Kerja, Mengembangkan Minat, Bakat
dan Kemampuan
Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang Undang nomor 21
tahun 2000 dan UU 12/2003, yang menyatakan bahwa setiap
Pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja, serta
memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan
kemampuan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang
Pekerja mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kesusilaan
dan moral, kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat sebagai Manusia dan nilai-nilai
Agama.

13. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
2. Hak Dasar atas Jaminan Sosial,
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 4/1993, Peraturan
Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan
Pemerintah nomor 14/1993, Undang-Undang nomor 1/1970, UU 3/1992,
serta UU 13/2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk didalamnya hak
untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua,
jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

14. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
3. Setiap Pekerja berhak Mendapatkan Upah
yang Layak.
Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 1/1999, PP
8/1981, serta UU 13/2003 dikatakan, seorang Pekerja memiliki hak untuk
mendapat upah yang layak. pemilik modal atau pihak Perusahaan juga
diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di
kabupaten/kota/kawasan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan untuk
meninjau besaran upah ketika Pekerja sudah bekerja selama lebih dari satu
tahun, dan tidak boleh diskriminatif terhadap Pekerja Perempuan dan
Pekerja Laki-laki.

15. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
4. Hak Dasar untuk Berlibur, Cuti,
Istirahat, serta Memperoleh Pembatasan
Waktu Kerja
Hal ini diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 yang
menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan
kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan
kompensasi upah lembur. Di samping itu, seorang Pekerja juga
mendapatkan hak untuk menunaikan ritual keagamaan menurut tata
cara tertentu yang diatur oleh Agama yang dianutnya.

16. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
5. Hak Dasar untuk Membentuk Serikat
Pekerja
Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang Undang nomor 21 tahun 2000,
dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003. Hal ini dimaksudkan
sebagai media penyalur aspirasi Pekerja yang memiliki kapasitas
hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik modal atau
pihak Perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati bersama harus
mencakup dengan hak dan kewajiban Buruh maupun serikatnya, hak
dan kewajiban Pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian, serta
tandatangan dari pihak-pihak terkait yang terlibat.

17. HAK KARYAWAN TERHADAP
PERUSAHAAN
6. Hak Perlindungan atas Pemutusan
Hubungan Kerja
Bila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka perundingan
wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni karyawan dan pihak
perwakilan Perusahaan. Jika jalur perundingan tidak menemukan titik
terang atau jalan keluar, maka pihak Perusahaan bisa memutuskan
hubungan kerja setelah ditetapkan secara sah dan resmi oleh Lembaga
yang berwenang.
Seorang Pekerja tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan
keterangan dokter, atau jika Pekerja tengah menjalankan kewajiban
Negara, atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan
hamil.

18. HAK PERUSAHAAN TERHADAP
KARYAWAN
1. Mendapat Hasil Kerja yang Terbaik Setiap
Hari
2. Mendapat Ide dan Solusi Kreatif
3. Mendapat Kejujuran dan Kepercayaan dari
Karyawan nya
4. Mendapatkan Kepedulian dari Setiap
Karyawan
5. Mendapatkan Integritas dan Loyalitas

19. CONTOH KASUS PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN KARYAWAN

20. CONTOH KASUS PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN